Agar Udang Indonesia Merajai Dunia

Agar Udang Indonesia Merajai Dunia

Agar Udang Indonesia Merajai Dunia

Kepala Staf Presiden Dr. Moeldoko bertemu Sekretaris Jenderal Shrimp Club Indonesia (SCI)

Kepala Staf Presiden Dr. Moeldoko bertemu Sekretaris Jenderal Shrimp Club Indonesia (SCI)

Jakarta – Udang masih menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia. Tahun lalu saja, komoditas ini menyumbangkan Rp 26 Triliun atau sekitar 37 persen dari total nilai ekspor produk perikanan Indonesia. Melihat masih besarnya potensi budidaya udang, pemerintah Indonesia berniat menggenjot angka produksi di tahun-tahun mendatang.

“Saya optimis udang Indonesia akan membanjiri pasar Internasional,” kata I Nengah Sarjana, Sekretaris Jenderal Shrimp Club Indonesia (SCI), saat bertemu kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Bina Graha, Komplek Istana, Kamis (26/12).

Menurut Nengah, saat ini anggota SCI memasok 65 persen produksi udang Indonesia. Mereka melihat Indonesia berpeluang menguasai pasar udang dunia masih terbuka. Guna mempercepat target tersebut, SCI berharap pemerintah bisa mengurangi hambatan dalam mereka bekerja. Nengah menyebut salah satu kendala, adanya peraturan daerah menyangkut izin usaha yang dinilai masih merugikan petani.

“Masih banyak pemerintah daerah yang salah menerjemahkan aturan izin usaha dari pusat,” katanya. Menurutnya masih ada daerah yang membuat aturan, membuat tambak udang disamakan dengan membangun gedung. Akibatnya, setiap petani tambak harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) saat membuat tambak. Ini terjadi di Lampung dan Banten. “Biayanya mahal, sampai Rp 35.000,00 per meter,” katanya.

SCI juga menyebut deretan izin usaha perikanan yang panjang dan berbelit. Misalnya, mereka harus mengikuti regulasi dari empat kementerian berbeda. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

“Kami sudah menyampaikan keluhan ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Nengah. SCI juga berharap pemerintah mengambil kebijakan untuk menghentikan impor udang untuk melindungi petani udang lokal.

Menanggapi masukan tersebut, Dr. Moeldoko memastikan pihaknya akan mencatat, mendalami, dan mengkomunikasikan keluhan-keluhan petani udang pada pihak terkait. “Ini bagian dari program kami, KSP mendengar,” kata Moeldoko. Salah satu tugas utama KSP memang melakukan debottlenecking atau mengurai hambatan. Berbagai aturan yang tidak relevan dan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan dicarikan solusinya.

Close