Melalui Kerjasama Multi Pihak, Riau Menuju 75 Persen Capaian SDGs pada 2024

Melalui Kerjasama Multi Pihak, Riau Menuju 75 Persen Capaian SDGs pada 2024

Melalui Kerjasama Multi Pihak, Riau Menuju 75 Persen Capaian SDGs pada 2024

PEKANBARU - Indonesia adalah salah satu negara yang menginisiasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan yang kini telah menjadi role model bagi negara lain di dunia karena partisipasinya yang aktif dalam melaksanakan TPB/SDGs. Salah satu bentuk komitmen Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjamin prinsip inklusivitas dijalankan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat nasional hingga daerah.

Sebagai bagian dari amanat Perpres 59/2017, sampai saat ini, sebanyak 15 provinsi telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. RAD TPB/SDGs disusun melalui pendekatan partisipatoris dengan melibatkan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media, dan akademisi. Dalam proses penyusunannya, para pemangku kepentingan daerah diberi ruang untuk merencanakan pembangunan daerah mereka sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.the1

“Keterlibatan adalah suatu keharusan. Prinsip ‘No one left behind’ menjadi acuan yang harus benar-benar kita laksanakan. Tantangan implementasi TPB/SDGs adalah bagaimana aktor non pemerintah menjadi bagian solusi dari implementasi. Dalam merancang partisipasi publik, harus diperhitungkan bagaimana membangun saluran/ruang partisipasi untuk memperbaiki kualitas layanan pubik.” kata  Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan.

Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang terdepan dalam menunjukkan komitmen pencapaian TPB/SDGs dengan menetapkan RAD TPB/SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau No 33 tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018. Namun, progress Indonesia dalam capaian SDGs/TPB menurut 2018 SDG Index and Dashboards, belum ada negara yang ‘on track’  dalam pencapaian seluruh tujuan SDGs/TPB dan Indonesia menduduki urutan ke-99 dari 193 negara. Oleh karena itu, upaya percepatan pencapaian sasaran/target SDGs dipandang perlu untuk dilakukan.the5

Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, beserta Kantor Staf Presiden menggelar kegiatan dialog bertajuk “Forum Komunikasi Daerah: Percepatan Implementasi SDGs/TPB dengan Kerja Sama Multi Pihak” dengan mengundang pemangku kepentingan lain yang berjumlah 150 peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah kabupaten/kota, Organisasi Perangkat Daerah, dan pelaku dunia usaha serta akademisi.

Direktur Kehutanan dan Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu mengapresiasi inisiatif Provinsi Riau yang menjadi provinsi pertama yang menyelesaikan RAD TPB/SDGs dan juga telah membentuk tim koordinasi TPB/SDGs yang mengedepankan inklusifitas pemerintah, organisasi kemasyarakatan, media, akademisi dan pakar dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD TPB/SDGs. “Forum Komunikasi Daerah ini akan menjadi ajang para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, bertukar pendapat, dapat menawarkan solusi ketimpangan,” ujarnya.

Meski menjadi provinsi pertama, Kepala Bappeda Riau, Rahmad Rahim mengungkapkan bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan SDGs/TPB “Hanya 12 persen program kerja pemda di RPJMD 2014-1019 yang matching dengan SDGs. Sehingga, kami lakukan evaluasi untuk penyusunan RPJMD 2019-2024 dan Riau menargetkan 75 persen program pemda bisa mencapai SDGs/TPB, sebelum target penuh 100 persen pada 2030”. Kendala lainnya adalah bagaimana mengelola sumber pendanaan. Saat ini RPJMD bersumber APBD. Perlu regulasi untuk melakukan integrase pendanaan-pendanaan dari sumber lain seperti filantrofi atau swasta dengan perencanaan dengan indikator yang disepakati,” tambahnya.

the3Dari sisi media, Manager Green Radio Pekanbaru, Sari Indriati menyampaikan bahwa media berperan menjadi mediator para aktor utama pembangunan, dan mencegah hoax. Media dapat berpartisipasi dalam mengukur level pencapaipan melalui survey, forum dengan bertemu pemangku kebijakan. Kendala yang dihadapi media adalah data dan transparansi dari lembaga dan institutsi “Padahal untuk upaya mencegah hoax, kami membutuhkan data-data yang akuntabel,” katanya.

Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Riau, Ali Bastoni menyampaikan bahwa meski Dompet Dhuafa sudah berhasil dalam mendanai upaya pembangunan terutamanya dari sektor pendidikan dan kesehatan, lembaga filantrofi juga menghadapi kesulitan mengelola pendanaan. “Sehingga perlu dipikirkan Strategi melakukan fundraising. Drive Program dengan merencanakan program yang masterpiece, jangan recehan. Kalau merencanakan yang recehan maka dana yang ada akan recehan juga. Portfolio menjadi penting. Transparansi menjadi kunci untuk mendorong kepercayaan public terhadap program filantrofi,” tambahnya

Perwakilan Akademisi, Dr. Sri Endang Kornita dari Universitas Riau mengungkapkan bahwa kontribusi akademisi adalah membantu peningkatan kapasitas implementasi, pemantauan dan policy research, sehingga perlu dipikirkan pembangunan SDGs Centre di pusat pendidikan di Riau untuk membantu implementasi TPB/SDGs

Forum komunikasi dilanjutkan dengan diskusi bersama milenial, dimana para anak muda yang telah menjadi penggerak dan penggagas TPB/SDGs berbagi cerita tentang apa yang mereka lakukan untuk menginspirasi para milenial lain.  Diskusi ini dihadiri lebih dari 130 pemuda-pemudi dari provinsi Riau. Mereka bertukar pikiran tentang isu-isu pembangunan yang dekat dengan mereka seperti isu pendidikan, lingkungan dan diskriminasi. Founding President dari I-YES, Hary Novar mengatakan bahwa saat ini pemerintah Provinsi Riau sudah lebih melibatkan anak muda, dibuktikan dengan bagaiamana I-YES terlibat dalam penyusunan RAD TPB/SDGs. Perwakilan 2030 Youthforce Indonesia, Rizky Ashar Murdiono mengingatkan bahwa duta pembangunan adalah anak muda yang dapat mengambil peran dalam hal-hal keseharian seperti mengurangi jejak karbon dan jejak plastik.

Forum Komunikasi Daerah dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden, Abetnego Tarigan; Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja sama Pembangunan Internasional, Wisnu Utomo; Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu; Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta; Kepala Bappeda Riau, Aras Mulyadi; Manager Green Radio Pekanbaru, Sari Indriati; dan Pimpinan cabang Dompet Dhuafa Riau, Ali Bastoni. Forum diskusi ini dimoderatori oleh Ketua Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Riau, Abdullan Maskur.  Forum anak muda untuk TPB/SDGs dihadiri oleh perwakilan 2030 Youthforce Indonesia yang merupakan komunitas pelaku aktif TPB/SDGs, Rizky Ashar Murdiono dan Ferga Aristama ; Founding President dari I-Yes, Hari Novar; serta perwakilan dari Seknas Open Government Indonesia (OGI), Debby Adelina Suryani.  the2

 

 

Close