Pemda Harus Bisa Optimalkan Kartu Pra Kerja

Pemda Harus Bisa Optimalkan Kartu Pra Kerja

Pemda Harus Bisa Optimalkan Kartu Pra Kerja

tabagsel

JAKARTA— Sejumlah kabupaten dan kota di Tapanuli Bagian Selatan, Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan pembangunan di daerah tersebut. Para bupati dan walikota dari Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan menemui Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Kantor KSP Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (29/1) siang. Kedatangan para kepala daerah didampingi Ketua Forum Percepatan Pembangunan Tapanuli Bagian Selatan, Herry Lontung Siregar.

Saat ini melakukan audiensi, para kepala daerah di wilayah Tapanuli Bagian Selatan meminta KSP bisa menjadi fasilitator ke Kemendikbud agar bisa mengubah status Universitas Graha Nusantara menjadi universitas negeri. Menanggapi hal itu, KSP berjanji akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. Pada kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meminta pemerintah daerah memperhatikan lima arahan presiden yang termaktub dalam RPJMN 2020-2024. “Sekarang ini kita punya program pembangunan SDM berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) baik dari SD, SMP hingga SMA. Kita perluas lagi dengan 800 ribu Kartu Indonesia Kuliah yang kita sebarkan pada tahun ini,’’ ujarnya.

kastaf-bupati-tabagsel
Kepala Staf Kepresidenan DR Moeldoko menerima sejumlah kepala daerah dari Tapanuli Bagian Selatan, Sumatera Utara di Kantor KSP Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (29/01).

Pada tahun ini juga pemerintah menyiapkan dua juta kartu Pra Kerja dengan anggaran sebesar Rp 10 Trilyun. Karenanya Moeldoko meminta pemerintah daerah bisa melihat potensi program dari pemerintah pusat untuk kemajuan daerah. “Anggaran kartu Pra Kerja sangat besar dan ini harus optimal digunakan,” ujarnya.

Anggaran kartu Pra Kerja sangat besar dan ini harus optimal digunakan

Selain meminta perubahan status Universitas Graha Nusantara, Para kepala daerah itu meminta KSP bisa menjembatani aspirasi mereka agar bisa sampai kepada Presiden. Bupati Padang Lawas, Ali Sultan mencontohkan, 10 tahun setelah pemekaran wilayah itu dari Tapanuli Selatan, tidak ada pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat di daerah itu. “Di daerah kami proyek jalan nasional tidak ada perkembangan dalam 10 tahun terakhir. Ada bendungan juga sudah mati suri,’’ ujarnya. Ali Sultan meyakini jika bendungan Padang Ulin bisa beroperasi, akan bisa menggerakan produktivitas sektor pertanian di daerahnya dan kabupaten sekitar Padang Lawas Utara.

Ali Sultan juga mencontohkan potensi pariwisata di daerahnya berupa kawasan candi yang bisa dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera Utara. Sementara Walikota Padang Sidempuan, Irsan Effendi Nasution meminta pemerintah pusat memikirkan pembangunan jalan nasional di daerahnya. “Padang Sidempuan adalah daerah penghubung empat kabupaten di daerah Tapanuli Bagian Selatan dan kami hanya punya jalan nasional sepanjang 24 kilometer,” ujarnya.

Setelah mendengar aspirasi dari para kepala daerah, Moeldoko berharap pemda tidak sungkan untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat. “Ini saya ucapkan terima kasih kepada abang saya, bang Herry Lontung yang mengkoordinir pemda untuk menyampaikan aspirasi pembangunan ini. Kita kumpulkan dan akan kita telaah,” pungkasnya.

Close