Skor Kemudahan Bisnis Indonesia Meningkat, Ada Negara Lain Bergerak Lebih Cepat

Skor Kemudahan Bisnis Indonesia Meningkat, Ada Negara Lain Bergerak Lebih Cepat

Skor Kemudahan Bisnis Indonesia Meningkat, Ada Negara Lain Bergerak Lebih Cepat

JAKARTA - Berdasarkan pemeringkatan yang dibuat oleh Bank Dunia terbaru, nilai atau skor kemudahan bisnis di Indonesia meningkat sebesar 1,42 poin, yakni dari 66,54 menjadi 67,96. Angka tersebut berada di atas angka rata-rata global sebesar 63,88.

Namun, untuk tahun ini, Indonesia yang berhasil menaikkan skor pada tujuh indikator kemudahan bisnis, ada negara lain yang mampu meningkatkan skornya lebih banyak untuk indikator yang diukur, sehingga Indonesia turun satu tingkat dari posisi ke-72 menjadi ke-73 pada tahun ini.

Ada sepuluh indikator untuk menentukan peringkat kemudahan berbisnis, yakni memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pendaftaran properti, akses perkreditan, perlindungan terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, penegakan kontrak, dan penyelesaian perkara kepailitan.

Dalam hal pembayaran pajak, skor Indonesia turun tipis, dari 68,04 ke 68,03. Sedangkan, secara peringkat, Indonesia tercatat turun pada empat indikator, yakni perizinan terkait mendirikan bangunan (dari 108 ke 122), perlindungan terhadap investor minoritas (dari 43 ke 51), perdagangan lintas negara (dari 112 ke 116), dan penegakan kontrak (dari 145 ke 146).
Perbaikan terus-menerus

Data tersebut menunjukkan, Indonesia sudah berhasil melakukan perbaikan di sebagian besar aspek yang dinilai, namun ternyata negara lain melakukan perbaikan dengan lebih signifikan. China, India, dan Kenya tercatat berhasil menyelenggarakan reformasi yang lebih signifikan dibandingkan Indonesia.

“Saat ini seluruh negara berlomba-lomba mendongkrak peringkat kemudahan berbisnis. Beberapa negara membuat gebrakan agar peringkat kemudahan berbisnis naik, perkembangannya lebih cepat daripada Indonesia,” kata Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian, saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/11).

Oleh karena itu, agar bisa mencapai target peringkat 40 pada 2020, pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memperbaiki iklim bisnis.

"Ini masukan buat kita untuk memastikan agar inisiatif-inisiatif yang sudah diambil Pemerintah seperti PKE, OSS, atau perubahan dari border control ke post-border control bisa betul-betul memangkas prosedur, waktu dan biaya yang dikeluarkan pengusaha. Kita harus evaluasi dengan lebih detil dimana kekurangannya dan secara pragmatis segera mengoreksinya," kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari, Senin (5/11).

Sejak Juli lalu, pemerintah menerapkan kebijakan sistem perizinan daring terpadu atau online single submission (OSS). Namun, menurut Darmin, sistem ini baru bekerja penuh pada Desember nanti.

Deputi Bidang Proses Bisnis Indonesia National Single Window (INSW) Hari S. Noegroho menambahkan, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, yang selama ini sudah dijalankan dengan sistem elektronik untuk percepatan layanan dan akurasi informasi. Upaya-upaya tersebut, antara lain integrasi layanan nasional ekspor-impor melalui INSW, perizinan berusaha melalui OSS, dan banyak pengembangan layanan cerdas di daerah.

“Telah disiapkan tatanan pemerataan pemanfaatan dan pengintegrasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara nasional dengan diterbitkannya PerPres 95/2018 tentang SPBE, yang direncanakan untuk dilaksanakan bertahap dalam masa transisi dua tahun agar tercapai efektivitas manfaat sistem elektronik bagi administrasi negara dan layanan publik, sehingga pemerintah dapat memberikan layanan terintegrasi secara nasional dan global secara online dengan data yang akurat,” jelas Hari.

Tiga area reformasi yang menonjol

dp1Dalam laporan Bank Dunia, Indonesia telah berhasil menerapkan 17 jenis reformasi dalam tiga tahun terakhir ini. Khusus tahun ini, terdapat tiga area reformasi di Indonesia yang diulas dalam laporan Doing Business 2019.

Pertama, reformasi untuk indikator memulai usaha. Bank Dunia mencatat, terdapat penurunan tarif notaris untuk pembuatan akta pendirian perseroan terbatas (PT) bagi usaha kecil, OSS, pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta waktu mengurus buka usaha di Surabaya berkurang lebih dari tiga hari menjadi 20 hari dan biayanya berkurang menjadi 6,1% pendapatan per kapita, turun dari 10,9%.

Kedua, reformasi untuk indikator memperoleh pinjaman. Laporan tersebut menyebut, pendistribusian data dari perusahan ritel dan perusahaan gas/listrik/air untuk memperkaya database informasi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP).

Ketiga, reformasi untuk indikator pendaftaran properti, yang meliputi pengurangan waktu penyelesaian sengketa tanah di pengadilan tingkat pertama dan peningkatan transparansi kantor pendaftaran tanah.

Namun demikian, Darmin mengakui, reformasi yang sudah dilakukan pemerintah belum cukup. Untuk menaikkan peringkat kemudahan berbisnis, reformasi tidak cukup dengan mengubah prosedural, seperti mempercepat proses dalam membuka usaha. Reformasi harus lebih radikal dan mencakup hal yang lebih mendasar dalam proses bisnis.

Skor dan Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia
Indikator Skor Peringkat
2018 2019 2018 2019
Memulai usaha 77,93 81,22 144 134
Izin konstruksi 66,08 66,57 108 112
Penyambungan listrik 83,87 86,38 38 33
Pendaftaran properti 59,01 61,67 106 100
Akses perkreditan 65 70 55 44
Perlindungan terhadap investor minoritas 63,33 63,33 43 51
Pembayaran pajak 68,04 68,03 114 112
Perdagangan lintas negara 66,59 67,27 112 116
Penegakan kontrak 47,23 47,23 145 146
Penyelesaian perkara kepailitan 67,61 67,89 38 36
Sumber: Bank Dunia

Close