Categories
Berita Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Sukses Tekan Disparitas Harga, Tol Laut Perlu Optimalisasi

JAKARTA – Program Tol Laut telah berhasil menurunkan disparitas harga beberapa komoditas. Namun program unggulan Presiden Joko Widodo ini masih perlu optimalisasi agar memberikan dampak yang lebih luas. “Terutama bagi Pemerintah Daerah di wilayah Indonesia Timur. Sehingga lalu lintas barang tidak hanya mengalir dari Barat ke Timur, tapi juga sebaliknya,” Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian di Jakarta, Jumat (16/4).

Guna merealisasikan hal itu, Helson menegaskan, KSP terus mengawal implementasi Tol Laut termasuk, melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya saing produk. Tujuannya tentu saja agar lalu lintas barang dari Barat ke Timur dan Timur ke Barat menjadi lebih berimbang.

Sebagai salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Tol Laut juga bertujuan mewujudkan konektivitas pulau-pulau di Indonesia. Sehingga pergerakan logistik dari Barat ke Timur dan Timur ke Barat dapat dilakukan dengan lebih efisien. “Konektivitas yang baik ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Helson.

Pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Tol Laut di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (16/4), Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi menyampaikan bahwa pelaksanaan program Tol Laut telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak mulai diimplementasikan pada tahun 2016. Hingga tahun ini, jumlah pelabuhan singgah tol laut meningkat menjadi 103 titik dari 31 titik pada tahun 2016. Begitu juga jumlah armada kapal meningkat dari 6 kapal pada tahun 2016 menjadi 30 kapal pada tahun 2021, dan jumlah trayek meningkat dari 6 trayek pada tahun 2016 menjadi 30 trayek pada tahun 2021.
“Peningkatan operasionalisasi tol laut ini berhasil mengurangi fluktuasi harga dan menurunkan disparitas harga berbagai komoditas, khususnya di Kawasan Timur Indonesia,” tutur Antoni.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan I Gusti Ketut Astawa menambahkan, penurunan harga pada kuartal pertama 2021 mencapai 40,5% untuk komoditas tertentu. Sebagai contoh, harga besi baja konstruksi 16 mm di Kabupaten Halmahera Selatan yang diangkut melalui Tol Laut adalah Rp119.000,-/Kg jauh lebih rendah dibandingkan apabila tidak melalui Tol Laut yang mencapai Rp200.000,-/Kg.

Komoditas lain yang mengalami perubahan harga signifikan diantaranya harga Daging Ayam Ras di Kabupaten Buru Selatan turun dari Rp60.000,-/Kg menjadi Rp45.000,-/Kg, harga bawang putih di Kabupaten Fakfak turun dari Rp40.000,-/Kg menjadi Rp30.000,-/Kg, harga kedelai di Kabupaten Muna turun dari Rp15.000,-/Kg menjadi Rp9.600,-/Kg.

Caption Foto: Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Tol Laut antara KSP dengan Kementerian/Lembaga terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Categories
Berita Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

Surplus Neraca Dagang US$1,57 Miliar, Momentum Keluar dari Krisis

JAKARTA – Perlahan tapi pasti, sinyal pemulihan ekonomi Indonesia terus menguat di tengah pandemi Covid-19. Salah satu tolok ukurnya; neraca perdagangan kembali surplus dengan nilai US$1,57 miliar. Ekspor non migas menjadi komponen utama pertumbuhan suprlus neraca perdagangan merupakan hal yang menggembirakan. “Momentum ini perlu terus dijaga, agar kita bukan hanya mampu keluar dari krisis, tetapi juga tumbuh secara lebih baik. Nanti setelah pandemi usai,” jelas Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono saat dihubungi, Jumat (16/4).

Surplus neraca dagang tersebut tidak lepas dari transaksi perdagangan luar negeri (ekspor/impor), khususnya sektor industri. Terlihat dari peningkatan yang terjadi pada impor barang modal dan bahan baku/penolong yang meningkat hingga 33,7% secara year on year (yoy). Hal yang sama terjadi untuk impor bahan baku, mengalami peningkatan secara yoy sebesar 25,82%.

Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa sektor industri (sebagai pemakai barang modal dan bahan baku) terus menggeliat dan bangkit di masa pandemi. Edy menyebut, catatan ini patut kita syukuri di tengah kesulitan ekonomi pada masa pandemi. “Apalagi pada April 2020 lalu, neraca perdagangan kita sempat defisit,” ungkap Edy.

Indikator kinerja industri (Prompt Manufacturing Index) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, PMI Indonesia berada pada level 50,01, naik dari 47,29 pada kuartal IV-2020. Dari sini, Edy melihat, sektor industri sudah mulai memasuki zona ekspansi (PMI lebih dari 50). PMI pun diperkirakan terus membaik dan menjadi 55,25 pada kuartal II-2021.

Meskipun demikian, Edy melihat masih ada catatan yang membuat kita mesti bekerja keras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk pertambangan dan produk olahan kelapa sawit. Hal itu menunjukkan bahwa diversifikasi ekspor masih menjadi tantangan yang mesti dijawab. Selain itu, negara tujuan ekspor juga masih didominasi oleh negara-negara yang selama ini memang menjadi mitra utama, seperti Tongkok, AS dan Jepang. “Pengembangan pasar non-tradisional masih menjadi tantangan dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkannya,” tutur Edy.

Categories
Berita Hukum yang Adil dan Hadir Kedeputian Kedeputian V Politik

KSP Moeldoko: Perlindungan Warga Merupakan Amanat Konstitusi dan Prioritas Presiden


JAKARTA –Pemerintah memperkuat upaya perlindungan warga negara terhadap kekerasan melalui dukungan lima lembaga Negara yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). Upaya tersebut tertuang saat Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima audiensi KuPP di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (16/4). “Konsep perlindungan inklusif dan paripurna dalam rangka memperkuat bukan semata kehadiran pemerintah tetapi kehadiran negara dalam perlindungan warga negara,” ujar Moeldoko.


Didampingi Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani dan para Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Moeldoko juga menyebut, kehadiran negara dalam perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang menjadi prioritas Presiden, secara inklusif dan paripurna. Artinya bahwa setiap warga negara dengan apapun latar belakang sosialnya: ras, etnis, agama, gender, usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, harus mendapatkan perlindungan berdasarkan hak-hak yang melekat pada dirinya.


“Maka kami dukung penuh independensi KuPP dalam melaksanakan mandatnya untuk memberikan pendampingan pada pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang konsep perlindungan inklusif dan paripurna,” terang Moeldoko.


Tidak hanya itu, Moeldoko menyampaikan, Presiden berharap agar lembaga-lembaga negara independen ini dapat memperkuat kapasitas dan reputasinya sehingga dapat menjadi model dan rujukan kinerja HAM dan kinerja tata-kelola atau governance, baik di Kawasan ASEAN, Antar Kawasan seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan bahkan dunia internasional. Dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut dapat memperkuat modalitas Indonesia menjadi negara Unggul pada 2045.
Lima lembaga negara yang dimaksud antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman RI.


Salah satu rekomendasi pencegahan penyiksaan datang dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Taufan mencermati masih maraknya kasus kekerasan yang terjadi di ruang tahanan. Dari masalah yang ada, Taufan mendorong pembenahan sistem yang harus ada kesadaran bersama. Sehingga terjadi perubahan yang akseleratif agar isu kemanusiaan tidak terjadi lagi,” ungkap Taufan.


Sementara Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan, kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam selama Pandemi Covid-19. Namun Andy menyebut, penanganan kekerasan tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini, kata Andy, terkait terbatasnya jumlah staf Komnas Perempuan. “Belum lagi persoalan traficking, narkoba, gangguan jiwa. Ini butuh ruang pemulihan yang cukup besar, perbaikan infrastruktur rumah sakit, hingga panti kejiwaan,” jelas Andy.


Di sisi lain, Ketua KPAI Susanto menggarisbawahi soal disabilitas mental dalam situasi pandemi. Sehingga Susanto menilai perlunya ketersediaan rumah sakit jiwa (RSJ) yang memadai. “Karena ada enam provinsi yang tidak memiliki RSJ,” ungkap Susanto.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP : Butuh Akselerasi Pada Dua Proyek PSN di Sulsel

JAKARTA – Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare dan pelabuhan Makassar New Port jadi perhatian khusus Kantor Staf Presiden (KSP). Dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan tersebut membutuhkan percepatan seiring hadirnya Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan. “Maka akan kami tinjau secara langsung untuk memastikan pembangunan berjalan lancar,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PSN Sulsel antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/4).

Febry mengatakan, pembangunan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pembangunan jalur KA Makassar-Parepare dan Makassar New Port sebagai infrastruktur pendukung transportasi orang maupun barang harus dipercepat. “Hal ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus dipercepat,” ucap Febry.

Selain itu, Febry juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci suksesnya pembangunan. “Kami harus memastikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan pembangunan ini,” tambah Febry.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani menyatakan, sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 22 Februari 2021 di KSP, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan telah menerbitkan SK pembentukan Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan. “SK telah ditandatangani oleh Bapak Plt. Gubernur Sulawesi Selatan dan ditetapkan per tanggal 8 April 2021,” ungkap Hayat.

SK Tim percepatan yang melibatkan seluruh pihak terkait dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD tingkat I dan II, TNI/Polri, Kejaksaan, sampai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ini diharapkan dapat menjadi instrumen orkestrasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare dan Makassar New Port merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Jalur KA Makassar-Parepare sebagai bagian dari program pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi yang dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jalur KA sepanjang kurang lebih 145 km ini diproyeksikan akan mengurangi waktu tempuh Makassar-Parepare sampai dua kali lebih cepat, menyerap ribuan tenaga kerja secara langsung, dan meningkatkan konektivitas penumpang maupun logistik. KA Makassar-Parepare direncanakan akan beroperasi secara parsial pada tahun ini.

Sementara pembangunan Makassar New Port (MNP) diproyeksikan akan mendukung sistem logistik nasional. Kemajuan pembangunan MNP saat ini sudah mencapai 67,31%.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Moeldoko: Nekat Korupsi, Pasti akan Disikat

JAKARTA – Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir. Apalagi kini sudah ada aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 yang akan fokus menyelesaikan akar masalah, meliputi 12 aksi pada tiga fokus sektor, dan berorientasi output-outcome. “Jadi bagi siapapun yang masih nekat korupsi, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (13/4).

Pada kesempatan itu, Moeldoko kembali menjelaskan bahwa Stranas PK menjadi komitmen kuat Pemerintah bersama KPK sebagai upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata. Stranas PK juga merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga dan Pemerintah daerah dan pihak terkait untuk bergerak mencegah korupsi.

Aksi Stranas PK 2021-2022 meliputi percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang jasa, pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran. Ada juga penguatan pengendalian internal pemerintah, dan penguatan integritas aparat penegak hukum bersama enam aksi lain. “Aksi-aksi itu berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi hasil,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga mengingatkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 yang melorot tiga poin menjadi 37, dari sebelumnya 40 pada tahun 2019. Dari IPK itu, Moeldoko menjelaskan, dalam dua tahun pelaksanaan Stranas PK, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menutup celah korupsi secara sistemik. Harus diakui kita masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di pemerintahan, karena masih terjadinya bribes and kickback, pungutan liar dalam perizinan dan layanan publik, serta belum baiknya integritas aparat penegak hukum.

Meski begitu, Moeldoko mengapresiasi adanya kemajuan pada aksi Stranas PK 2020. Terutama pada sektor perizinan dan tata niaga, layanan perizinan semakin cepat (menghemat waktu 5-14 hari) karena dihapusnya SKDU dan izin gangguan, serta diterapkannya Online Single Submission (OSS). Bansos pun seharusnya makin tepat sasaran, karena padan Data DTKS dan NIK sudah mencapai 88% “Ini sangat penting khususnya di masa penanganan pandemi Covid-19,” jelasnya.

Pada sektor keuangan negara, tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah sudah semakin transparan dan akuntabel dengan diterapkannya e-katalog lokal di 6 provinsi (NTB, Jabar, DKI, Riau, Gorontalo, Aceh), dan e-katalog sektoral di 4 K/L (KemenPUPR, Kementan, Kemendikbud, dan Kemenhub).Sementara itu, pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pengawasan internal, serta percepatan penerapan SPBE menjadi capaian yang harus dilanjutkan.

“Saya mengapresiasi seluruh K/L dan pemerintah daerah/BUMN dan Swasta, serta seluruh elemen masyarakat sipil, yang sudah menjalankan dan mendukung pelaksanaan aksi Stranas PK Tahun 2019-2020 dengan komitmen penuh, dan sungguh-sungguh, sehingga sebagian besar target mampu kita capai,” kata Moeldoko.

Ke depan, Moeldoko menambahkan, timnas PK yang dikoordinasi oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, KemenPAN&RB dan KSP perlu memperkuat soliditas. Terutama dengan mengadakan rakor teknis setiap bulan, rakor tim pengarah eselon I setiap tiga bulan, dan rakor di level pimpinan Stranas setiap enam bulan sebelum dilaporkan ke Presiden.