Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

KSP Pastikan Ketersediaan Pangan Jelang Idul Adha dan Selama PPKM Darurat

JAKARTA – Pemerintah terus memonitor serta menjaga ketersediaan dan harga pangan menjelang Idul Adha serta pelaksanaan kurban 1442 Hijriah, juga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 2 sampai 20 Juli 2021.


Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) yang terpantau per 14 Juli 2021 menunjukkan ada beberapa harga komoditas yang menunjukkan penurunan seperti Daging Sapi Kualitas 1 Rp1.750, Cabai Rawit Hijau Rp150, Beras Kualitas Bawah I Rp50, Daging Ayam Ras Segar Rp250.Untuk Bawang Merah Ukuran Sedang, Bawang Putih Ukuran Sedang, Minyak Goreng Curah, Minyak Goreng Kemasan Bermerek 1, Minyak Goreng Kemasan Bermerek 2, Gula Pasir Kualitas Premium, Gula Pasir Lokal, Beras Kualitas Super I, Beras Kualitas Super II, Beras Kualitas Bawah II, Beras Kualitas Medium I, Beras Kualitas Medium II, tidak mengalami perubahan harga.


Sementara ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan teruntuk kenaikan Telur Ayam Ras Segar Rp50, Cabai Merah Besar Rp200, Cabai Merah Keriting Rp250, Cabai Rawit Merah Rp450, dan Daging Sapi Kualitas 2 Rp50 menjadi Rp118.700 per kilogram.
“Kenaikan ini tergolong wajar. Teruntuk stok cabai akan bertambah mengingat musim panen akan berlangsung beberapa minggu ke depan. Selain itu kenaikan harga beberapa komoditas yang kerap di konsumsi di hari raya akan mengalami kecenderungan kenaikan harga yang relatif normal, mengikuti tren kenaikan permintaan,” ujar Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Dr Panutan Sulendrakusuma, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (14/7).

Selain faktor-faktor tersebut, ia menyatakan di wilayah yang mengalami PPKM juga mengalami perbedaan jam operasional di beberapa pasar. Hal ini turut mempengaruhi suplai dan permintaan yang dapat berdampak pada fluktuasi harga yang bersifat sementara saja. Dengan demikian, saat ini belum perlu dilakukan operasi pasar.

“KSP dan seluruh K/L terkait aktif berkoordinasi untuk memastikan harga pangan terjangkau dan stok pangan mencukupi selama PPKM Darurat berlangsung,” ungkap Panutan.

Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat lewat Kementerian Pertanian juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga ketahanan pangan menjelang Idul Adha di bulan ini. Pemerintah juga memberikan jaminan bahwa ketersediaan bahan pokok dan penting aman menjelang Idul Adha dan selama PPKM Darurat berlangsung.
“Selain itu, KSP memastikan selama proses PPKM Darurat seluruh Program Strategis Nasional di sektor pangan terus di monitor pelaksanaannya untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian,” imbuhnya.

Sebagaimana kita ketahui, sejak pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020, sektor pertanian menjadi sektor yang tumbuh secara positif. Dari sisi lapangan usaha, sekitar 64,13% berasal dari lima sektor utama termasuk pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Dari kelima sektor tersebut, sektor pertanian masih tumbuh 2,95% (y-on-y) dan berperan besar dalam menopang perekonomian Indonesia di saat sektor lain mengalami penurunan. Ekspor produk pertanian juga mengalami peningkatan sebesar 13,39% per Januari-Mei 2021 sebesar US$1,62 miliar, dari periode yang sama 2020 sebesar US$1,42 miliar. Produk pertanian berkontribusi sebesar 1,93% terhadap total ekspor.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian III

Kepala Staf Presiden Dukung Peningkatan Pelatihan untuk Penempatan Pekerja Migran

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menerima kehadiran Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, dan mendukung agenda pelatihan untuk peningkatan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko mengatakan telah berkomunikasi dengan Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan pelatihan untuk calon pekerja migran.

“Yang pertama tentang katu Prakerja, saya sudah panggil PMO. Pada dasarnya bisa dilakukan kerja sama dengan Kemenaker, dengan syarat menggunakan platform Kartu Prakerja. Karena beda skema berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan,” ujarnya di Ruang Rapat Utama KSP, Jumat (2/7).

Moeldoko juga menyatakan pihak PMO Kartu Prakerja siap menerima pelatihan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan juga ex-PMI. Ia juga mengaku siap mempertemukan pihak Kemenaker dan PMO Kartu Prakerja terkait hal ini.

“Pada dasarnya manajemen Kartu Prakerja siap menerima teman-teman CPMI atau ex-PMI. Silakan nanti dikomunikasikan, kalau perlu nanti kami pertemukan dengan manajemen Kartu Prakerja,” ungkap Moeldoko.

Adapun pada tahun 2021 Kemenaker telah mengalokasikan anggaran pelatihan untuk 3008 orang. Sementara data penempatan pada tahun 2020 berjumlah 112.000 orang, turun dari tahun 2019 sebanyak 277.000 orang.

Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker Suhartono dalam kunjungannya melaporkan ada beberapa hal yang menjadi tantangan dan kendala untuk penempatan pekerja migran ke luar negeri saat ini.

“Salah satu kendala adalah komponen biaya yang tidak boleh dibebankan ke calon pekerja migran, yaitu biaya pelatihan dan sertifikasi. Hingga kini hal tersebut masih jadi polemik,” ungkapnya.

Ia mengaku saat ini pihaknya telah menyusun besaran struktur biaya (cost structure) untuk nantinya dievaluasi. Pasalnya hal ini perlu mendapat perhatian agar proses penempatan lancar dan tidak membebani pemberi kerja di luar negeri.

Selain itu, tantangan dan kendala yang lain adalah soal tes PCR dan pemberian vaksin untuk penempatan pekerja migran di masa pandemi. Hal ini dinilai perlu perhatian karena adanya beberapa persyaratan khusus dari negara tujuan kerja.

“Berikutnya masalah PCR dan vaksin, kami perlu lebih masif karena penempatan pekerja migran ke luar negeri menjadi alternatif untuk mengurangi tingkat pengangguran. Tapi tes PCR dan vaksin menjadi persyaratan utama. Dan ada beberapa negara yang hanya menerima pekerja migran dengan jenis vaksin tertentu,” jelas Suhartono.

Menanggapi hal tersebut, Dr Moeldoko menyatakan akan mengatur beberapa komunikasi dan pertemuan dengan berbagai pihak yang terkait. Terutama terkait vaksin, ia menilai hal tersebut sangat mungkin dilakukan dengan baik saat ini.

“Terkait PCR dan vaksin menurut saya tidak susah, karena kita memang sudah ada program vaksinasi. Misalnya perlu vaksin tertentu untuk negara tertentu, nanti akan kita carikan. Misalnya untuk ke Eropa perlu vaksin Pfizer, ya nanti akan kita carikan,” tegas Moeldoko.

Namun, ia menyatakan perlu adanya pengaturan jadwal, dan data yang lengkap untuk pekerja migran yang akan divaksinasi. Hal itu agar proses vaksin dan jadwal keberangkatan bisa terpantau dengan baik.

“Vaksin kan ada jedanya untuk dua dosis, nah ini perlu waktu. Jangan sampai vaksin berikutnya kedodoran. Perlu ada timeline yang pasti. Perlu ada data siapa, kapan, mau kemana, dan vaksinnya apa? Kita bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ini,” jelasnya.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian

KSP Moeldoko Kunjungi Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Jelang Idul Adha di Masa Pandemi

JAKARTA –Pemerintah memastikan ketersediaan pangan menjelang Idul Adha dan PPKM Darurat tidak ada persoalan. Kepastian itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat berkunjung ke Kementerian Pertanian pada Kementerian Pertanian pada peluncuran platform baru Kementerian Pertanian (Kementan) bertajuk IMACE, atau singkatan dari Indonesian Map of Agricultural Commodities Exports. “Maka dari itu saya hadir untuk memastikan. karena kita akan menghadapi Idul Adha dalam keadaan PPKM darurat, maka harus dipastikan tidak ada persoalan,” jelas Moeldoko.

Menurut Moeldoko, industri pertanian menjadi salah satu sektor yang harus diapresiasi. Karena di saat hampir seluruh industri kolaps, tapi industri pertanian menghadapi kejayaan. “Ini adalah sebuah prestasi yang harus terus dijaga,” tambah Moeldoko.

Sektor pertanian juga mencatatkan kinerja yang solid selama Januari hingga Mei tahun ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor pertanian masih tumbuh 2,95% secara tahunan. Sementara untuk ekspor, produk pertanian juga mengalami peningkatan sebesar 13,39% per Januari-Mei 2021 sebesar US$1,62 miliar, naik dari periode yang sama di tahun sebelumnya senilai US$1,42 miliar.

Moeldoko juga mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam membangun platform IMACE. “Keunggulan seorang panglima adalah di komando, pengendalian, dan pengawasan. Maka dari itu yang diciptakan Pak Menteri (Pertanian) adalah pemikiran seorang panglima,” ujar Moeldoko.

Menurutnya, kinerja Kementerian Pertanian bukan sekadar showroom, tapi betul-betul memahami persoalan di lapangan dan memberikan respons untuk mencarikan solusi yang cepat. Moeldoko menilai sudah seharusnya pemerintah mengenali produsen dan konsumen sehingga bisa menjadi jembatan di antara keduanya.

“Banyak petani yang memproduksi dengan high quality, tapi mereka kesulitan harus dibawa kemana. Sementara ada trader mencari produk, tapi tidak tahu harus kemana. Nah, melalui IMACE ini kita berharap produsen dan konsumen bisa saling mengenal dalam market,” katanya.

Dampak dari platform IMACE ini dinilai signifikan. Pertama, turut berkontribusi pada peningkatan ekspor pertanian periode 2020, sebesar 15,2% dibandingkan tahun sebelumnya atau senilai Rp60,7 triliun. Kedua, IMACE mencatat adanya penambahan jumlah eksportir baru sebanyak 1.300 pelaku. Ketiga, tumbuh 1.129 desa pendukung GRATIEKS (Gerakan Tiga Kali Ekspor). Keempat, tumbuh 98 jenis komoditas ekspor baru.

IMACE menyajikan informasi data ekspor pertanian secara real time termasuk negara tujuan, persyaratan, serta tren ekspor dalam 2-3 tahun terakhir berdasarkan sertifikasi karantina pertanian. Selain itu, IMACE juga melakukan pemetaan potensi komoditas pertanian ekspor di daerah sentra, dan menjadi input dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pada pendampingan langsung di 1.129 desa pendukung.
Adapun IMACE tersedia dalam 2 platform aplikasi yaitu web based dan aplikasi versi android. Hal itu membuatnya bisa menjangkau semua lapisan pengguna dan dapat diakses dimana saja sebagai referensi pengembangan ekspor.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian III

Ekspor Pertanian Naik 13,39% di Masa Pandemi, KSP Kawal Stimulus untuk Petani

JAKARTA – Sektor pertanian terbukti menjadi salah satu andalan perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19. Hal ini membuat Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal berbagai program dan stimulus pada sektor pertanian.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi Dr Panutan Sulendrakusuma mengatakan berdasarkan data yang ada untuk ekspor produk pertanian mengalami peningkatan sebesar 13,39% per Januari-Mei 2021 sebesar US$1,62 miliar, naik dari periode yang sama di tahun sebelumnya senilai US$1,42 miliar.

Selain itu, jika dilihat dari sisi lapangan usaha, sekitar 64,13% berasal dari lima sektor utama termasuk pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

“Dari kelima sektor tersebut, sektor pertanian masih tumbuh 2,95% secara tahunan (y-on-y) dan berperan besar dalam menopang perekonomian Indonesia saat sektor lain mengalami penurunan,” ujarnya di Jakarta, Kamis (1/7).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Januari-Mei 2021 menunjukkan ekspor nonmigas Indonesia menurut sektor industri pengolahan meningkat 30,53% menjadi sebesar US$66,7 miliar, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$51,09 miliar. Di mana besaran tersebut berkontribusi terhadap 79,42% terhadap total ekspor.

“Produk pertanian berkontribusi sebesar 1,93% terhadap total ekspor. Ini artinya kontribusi ekspor hasil pertanian masih harus terus ditingkatkan. Untuk memacu peningkatan kontribusi ekspor pertanian, KSP mendorong supaya kendala-kendala yang muncul di sektor pertanian bisa teratasi dengan baik,” jelas Panutan.

KSP, lanjutnya, terus mengawal program-program yang dapat meningkatkan kinerja petani baik dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi (SISMONEV 2.0) dan Database Isu Strategis (DISTRA). Salah satu di antaranya adalah program Food Estate untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi ketahanan pangan nasional, sejalan dengan amanat Presiden RI untuk menjaga pangan di masa pandemi Covid-19.

“KSP akan terus mengawal stimulus ekonomi untuk penguatan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani/nelayan melalui Program Padat Karya Pertanian, Program Padat Karya Perikanan, Banpres Produktif UMKM Sektor Pertanian, Subsidi Bunga Mikro/Kredit Usaha Rakyat, dan Dukungan Pembiayaan Koperasi dengan Skema Dana Bergulir,” tegas Panutan.

Ia menambahkan, mengingat bahwa sektor ekspor-impor memegang peran penting terhadap pendapatan negara, maka diharapkan sektor pertanian bisa memberikan kontribusi besar ke depannya.

“Sebagai tambahan, pandemi Covid-19 turut memicu perpindahan penduduk dari kota menuju desa yang biasa juga dikenal dengan ruralisasi. Ini turut berpengaruh terhadap peningkatan tenaga kerja pertanian dan sektor lain di perdesaan. Sektor pertanian mulai dilirik oleh masyarakat dan menjadi salah satu peluang usaha yang mulai diminati,” ungkap Panutan.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2021, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap 29,59% tenaga kerja paling banyak termasuk Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. kemudian Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 19,20% dan Industri Pengolahan sebesar 13,60%. Hal ini berarti lapangan kerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami peningkatan dari 29,23% pada Februari 2020.

“Petani yang dapat memanfaatkan sarana informasi dan jejaring komunikasi yang baik bisa menaikkan pendapatan mereka dengan cara berjualan daring (online). Hal Ini berpotensi untuk meningkatkan animo masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian,” tambah Panutan.

Sektor pertanian kini juga diminati oleh generasi milenial dan berkontribusi pada regenerasi petani. Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) telah menetapkan Duta Petani Milenial (DPM)/Duta Petani Andalan (DPA) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Duta petani tersebut menekuni beberapa komoditas seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hingga hortikultura.

Tahun 2021, Kementan kembali mencari DPM/DPA sebanyak 1000 calon untuk dikukuhkan seperti Petani Milenial di Magelang yang menjual cabai menggunakan gadget, serta Petani Muda di Salatiga yang menjual tanaman organik melalui media sosial.

Kemudian beberapa aplikasi jual beli online (platform digital dan marketplace) juga lebih intensif dalam menghubungkan petani dan konsumen secara langsung seperti: Toko Tani Indonesia (TTI-Kementan) yang merupakan salah satu program Kementerian Pertanian dan Rumah Pangan Kita oleh Bulog serta program lainnya yang menjadi sarana penghubung (hub) penting dalam rantai pangan Indonesia.

“Tentu manfaatnya akan lebih besar terasa oleh masyarakat bila akses internet dan teknologi data dipergunakan untuk mendukung bisnis alternatif pemasaran produk pertanian,” pungkas Panutan.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III Kedeputian V Politik

Realisasikan Ekosistem Mobil Listrik, Indonesia Perkuat Kerjasama dengan Korea Selatan

JAKARTA – Pembentukan ekosistem mobil listrik di Indonesia terus berjalan. Selain dengan menciptakan perintisan market melalui penggunaan mobil listrik untuk keperluan dinas di kementerian dan lembaga, pemerintah juga mulai pembangunan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). “Pemerintah concern terhadap pengembangan mobil listrik karena sangat baik dari sisi efisiensi dan perbaikan lingkungan,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat berdialog dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-sung di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (23/6).

Penggunaan mobil listrik di lingkungan kementerian dan lembaga melalui program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) merupakan tindaklanjut Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). Pada Maret lalu, KSP bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) selaku leading sector program KBL-BB pun telah menyosialiasikan program ini. Sementara, Kementerian Perhubungan telah menyusun Peta Jalan Kendaraan Operasional K/L dan Angkutan Umum dari Kendaraan ICE (Internal Combustion Engine) ke KBL BB.

Di sisi lain, Kementerian ESDM bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN jadi tulang punggung dalam memastikan pembangunan infrastruktur pendukung (SPKLU) dapat sejalan dengan roadmap yang disusun oleh Kemenhub. Tercatat hingga April 2021 telah dibangun 112 unit charging station pada 83 lokasi. Selain itu PLN juga sudah menyiapkan berbagai stimulus untuk dapat meningkatkan minat pasar untuk menggunakan KBL BB.

Moeldoko menjelaskan, KSP bertugas untuk memastikan program-program tersebut berjalan. “Kami mengoordinasikan sinergi lintas kementerian dan rutin melakukan rapat secara marathon untuk menindaklanjuti perkembangan mobil listrik ini,” jelas Moeldoko.

Dubes Kosel untuk Indonesia Park Tae-sung menyambut baik langkah pemerintah Indonesia dalam pengembangan mobil listrik. Apalagi, Hyundai Group sebagai perusahaan otomotif asal Korsel tengah sudah menanamkan modal sebesar US$1,5 miliar atau setara Rp21,8 triliun, untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi di kawasan Asia Pasifik. Investasi tersebut ditujukan untuk pengembangan pabrik baru yang terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama yang akan dikerjakan pada periode 2019—2021, Hyundai fokus pada investasi pabriknya dengan tujuan pasar ekspor setidaknya 50% dari total produksi. Sementara pada tahap kedua pada periode 2022—2030, Hyundai akan fokus mengembangkan pabrik mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan (R&D center), pusat pelatihan, dan produksi Hyundai Motor. “Sehingga kami sangat butuh infrastruktur dan berbagai pembangunan sistem, aturan dan teknologi. Ini butuh kerjasama yang baik. Kami juga akan pastikan Hyundai memajukan lokal konten Indonesia,” imbuh Park.

Park bahkan meyakini, respon positif dari semua stakeholders akan mewujudkan tebentuknya ekosistem mobil listrik di Indonesia. “Dalam waktu tidak lama mobil listrik di Indonesia akan besar dan meluas,” tutur Park.