Categories
Berita Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Atasi Hambatan Kemudahan Berusaha UMKM

Yogyakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadirkan beragam kemudahan berusaha. Terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kemudahan berusaha jadi hambatan dalam menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Sehingga, pemberlakuan UU Cipta Kerja jadi terobosan mengatasi hambatan itu,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma dalam acara bertajuk “Muda Bergerak: Kemudahan Berusaha melalui UU Cipta Kerja” di Rumah BUMN Yogyakarta.

Tidak hanya itu, Panutan menambahkan, pemerintah melengkapi hadirnya UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Di dalamnya mengatur soal pemangkasan prosedur perizinan.

“Jadi yang tadinya ribet, sekarang hanya dikategorikan berdasarkan risikonya. Kalau risikonya rendah, hanya perlu nomor induk berusaha (NIB) saja. Jadi barrier to entry-nya dihilangkan,” ucap Panutan.

Panutan menjelaskan, pemangkasan prosedur dalam proses pengajuan perizinan ini memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan legalitas atau badan hukum usahanya. Sebab, legalitas usaha sangat penting untuk mengakses perbankan, mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa (PJB), dan berbagai insentif lainnya. 

Terlebih lagi, dalam UU Cipta Kerja diatur bahwa sekurang-kurangnya 40 persen anggaran PJB yang digelar pemerintah harus dialokasikan kepada pelaku UMKM.

Acara ini dihadiri oleh 50 pengusaha UMKM bidang kriya berusia muda dari Yogyakarta, Solo, Demak, Semarang, dan Pekalongan, baik hadir langsung di lokasi maupun melalui media daring. Adapun pada acara ini, KSP didampingi Staf Khusus Presiden Putri Tanjung, Kemenkop UKM dan BRI.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden sekaligus pengusaha Putri Tanjung yang juga turut hadir pada kesempatan yang sama. Putri menyampaikan, ada sejumlah hal yang harus dimiliki pengusaha agar usaha bisa terus bertahan dan berkembang.

“Jadi pengusaha di era sekarang harus adaptif, harus mau berkembang dengan segala perubahan teknologi dsb, harus cepat melihat dan menciptakan peluang. Kemudian, terus berpikir kreatif, menciptakan inovasi baru. Pengusaha harus punya growth mindset, terbuka untuk belajar hal baru, terbuka untuk berkolaborasi,” tutur Putri.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

KSP Minta UMKM Tangkap Peluang PJB Pemerintah

Yogyakarta – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menangkap peluang dari bisnis pengadaan barang dan jasa (PJB) pemerintah. Apalagi, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma menyampaikan, ada porsi 40% dari anggaran PJB pemerintah bagi UMKM. Alokasi ini wajib bagi pemerintah karena sudah ditegaskan pada UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. 

Di antaranya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Ini peluang baik bagi UMKM. Jangan ragu, ikuti prosesnya,” tutur Panutan pada acara “Muda Bergerak: Kemudahan Berusaha melalui UU Cipta Kerja” di Rumah BUMN di Yogyakarta.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta berujar, untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa, pelaku UMKM harus memiliki legalitas usaha atau berizin.

Oleh karena itu, melalui UU Cipta Kerja juga, pemerintah mempermudah proses perizinan usaha. “Pengadaan pemerintah tidak harus dari badan usaha apalagi badan hukum, boleh perorangan tapi tetap harus berizin, kalau perorangan harus punya NIB (nomor induk berusaha) saja,” kata Setya.

Pelaku UMKM yang bergabung di 12 marketplace yang telah bekerja sama dengan LKPP bisa mengikuti lelang PJB. “Keterlibatan UKM bisa lewat program Bela Pengadaan, transaksi lewat marketplace yang terintegrasi dengan LKPP, sementara ini ada 12 marketplace. Ini untuk transaksi sampai Rp 200 juta,” tutur Setya.

Selain itu, pelaku UMKM bisa mengikuti lelang PJB dengan mendaftar online di kanal Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian IV Pembangunan Papua

KSP: Kelas Menengah Motor Utama Penggerak Ekonomi Papua

Jayapura – Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menekankan pentingnya peran kelas ekonomi menengah dalam membangun perekonomian, khususnya di Papua. Hal ini Ia sampaikan pada jurnalis dalam acara media briefing KSP di Jayapura membahas tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional di provinsi paling timur Indonesia ini.

“Kita terlalu terobsesi untuk mengantar sebanyak-banyaknya orang Papua agar naik ke high level. Tapi kita sering lupa kepada kelas ekonomi menengah. Padahal perputaran ekonomi terbesar ada di kelas menengah,” kata Abetnego.

Ia menjelaskan bahwa kelas ekonomi menengah di Papua masih sangat sedikit jumlahnya. Akibatnya, lanjut Abetnego, kekosongan pada strata kelas menengah banyak diisi oleh para pendatang. Hal ini juga yang menjadikan perputaran ekonomi masih berada di pusat-pusat kota/kabupaten dan mengalir ke luar provinsi Papua.

Selain masalah struktural tersebut, Abetnego pun mengakui bahwa perspektif kultural tentang PNS sebagai satu-satunya pilihan profesi terbaik juga mengakibatkan angka pengangguran cukup tinggi dan tingkat inovasi wirausaha rendah.

“KSP akan mendorong penguatan vokasi, khususnya di Papua. Kita membutuhkan bantuan media untuk membentuk image yang baik terhadap vokasi dan memberikan informasi mengenai bidang seperti apa yang dibutuhkan di Papua,” kata Abetnego pada para jurnalis.

Ia mencontohkan penguatan vokasi di Sulawesi melalui SMK Pertambangan yang melahirkan para tenaga kerja ahli di bidang pertambangan. Respon pada suatu sektor yang sedang tumbuh di suatu daerah melalui vokasi akan mampu memperluas peluang rekrutmen kerja tenaga lokal, kata Abetnego.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,8%. Namun Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, walaupun secara nasional masih relatif paling rendah.

“Hal yang menjadi pemantik konflik di Papua adalah masalah ekonomi. Maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua. Ini bukan saja membangun skill mereka, namun juga mencegah mereka untuk beralih ke tindakan negatif,” kata Ketua bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Papua, Syamsuddin Levi

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Uncategorized

KSP Moeldoko: Indonesia Selalu Prioritaskan Ekonomi Hijau

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menekankan komitmen Indonesia untuk mendukung ekonomi hijau (green economy) dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini Ia tegaskan saat pertemuan dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (29/9), membicarakan tentang Kerja Sama Ekonomi antara Indonesia – Uni Eropa.

“Kita selalu tekankan bagaimana kita bisa memahami keinginan global terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, mencapai standar-standar bekerja baik dan aman, serta penghargaan terhadap masyarakat lokal,” kata Moeldoko.

Kepala Staf juga menekankan bahwa prinsip ekonomi hijau akan menjadi salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

Dubes Uni Eropa Vincent Piket pun mengapresiasi langkah baik Indonesia ini, terutama karena kebijakan pro lingkungan ini sejalan dengan visi Uni Eropa.

Sebagai informasi, pada bulan Maret 2019 lalu, Komisi UE telah meloloskan aturan pelaksanaan (delegated act) atas Renewable Energy Directive/RED II. Dalam dokumen tersebut, Komisi UE menyimpulkan kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) mengakibatkan deforestasi besar-besaran secara global dan tidak mengkategorikan CPO sebagai bahan baku produksi biofuel.

Kebijakan ini juga mewajibkan negara-negara Uni Eropa untuk menggunakan RED II paling sedikit 32 persen dari total konsumsi energi negaranya dan bahkan berencana menghapus secara bertahap penggunaan kelapa sawit hingga 0% pada tahun 2030.

Kebijakan ini tentu akan mempengaruhi ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Padahal Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar dunia dan Uni Eropa merupakan salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia.

Namun Moeldoko, yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), meyakinkan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat melalui program peremajaan sawit rakyat.

Kebijakan ini akan menjamin kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan baru secara ilegal. Program peremajaan yang disubsidi oleh Pemerintah ini pun dikhususkan bagi perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan paling banyak 4 hektar per petani.

Moeldoko menekankan bahwa kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil di sektor sawit.

“Karena kalau masyarakat tidak memiliki kegiatan kelapa sawit, dia justru akan merusak hutan [untuk mencari pendapatan],” lanjutnya.

Sementara itu, Dubes Vincent Piket mengatakan bahwa Uni Eropa tidak pernah menutup pintu ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia. Terlebih dengan 20% impor minyak kelapa sawit Uni Eropa masih bergantung pada Indonesia. Uni Eropa juga masih akan berkomitmen untuk memberlakukan tarif rendah bagi Indonesia terkait ekspor impor CPO.

“Uni Eropa sedang melakukan riset kembali tentang minyak kelapa sawit, kedelai, biji canola, gula dan lain sebagainya. Kita sedang menunggu hasilnya. Kalau diperlukan agar kebijakannya dirubah, kami akan mengubahnya,” kata Vincent.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Bertemu Sucofindo, KSP Dorong Percepatan Pilot Project Sertifikasi Halal UMK

JAKARTA – Pada 30 Agustus 2021, KSP mendorong percepatan pelaksanaan pilot project fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT SUCOFINDO melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia. Utamanya untuk sertifikasi 53 UMK binaan BRI dan tambahan rencana 2.500 sertifikasi halal nasabah BRI. Langkah ini akan menjadi pendorong agar pelaku UKM naik kelas dan meningkatkan ekosistem sektor halal.

“Percepataan ini merupakan salah satu usaha untuk katalisasi percepatan UU CK dalam hal kaitannya dengan sertifikasi halal.” kata Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan Sulendrakusuma saat Rapat Koordinasi Percepatan Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi UMK di Jakarta, Senin (30/8).

Panutan melihat, saat ini BRI memiliki sebanyak 12 juta pelaku UMKM yang bisa didorong untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dari jumlah itu, ada rencana 2.500 UMKM yang sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang bisa langsung diproses. BRI telah melaksanakan kerjasama dengan PT SUCOFINDO untuk melakukan pilot project penerbitan sertifikasi halal untuk 53 UMK.

Atas dasar itu, Panutan menyebut, KSP telah melakukan pembahasan pelaksanaan sertifikasi halal sejak implementasi UU Cipta Kerja. Pembahasan ini antara lain telah dilakukan bersama BPJPH Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, DHN MUI, Sucofindo, BRI, dan para pelaku usaha.

Pada 18 Agustus 2021, KSP juga melakukan pertemuan bersama BRI dan BPJPH dalam rangka diskusi kendala penerbitan sertifikasi halal untuk UKM. “Berdasarkan laporan dari BRI, pelaku usaha masih memahami cara pengurusan lama (MUI), di mana proses yang baru masih mengalami beberapa kendala. Permasalahan yang dialami fokus pada proses dan biaya,” tutur Panutan.

Permasalahan-permasalahan yang dimaksud salah satunya adalah alur pengurusan sertifikasi halal, dianggap terlalu rumit untuk pelaku UMK. Selain itu, terkait dokumen yang perlu diunggah pada aplikasi sihalal, pelaku UMKM biasa menggunakan smartphone hanya untuk telepon. Sehingga sedikit sulit apabila mereka diharapkan untuk menyesuaikan file-file yang perlu diunggah.

Di sisi lain, kurangnya sosialisasi terkait registrasi, pemeriksaan dan biaya sertifikasi halal. Adapun terkait waktu penerbitan sertifikasi halal, banyak pelaku UKM yang memerlukan sertifikasi halal agar bisa melaksanakan ekspor ataupun menjual produknya pada mitra/offtaker.

Pada rapat ini, KSP juga menetapkan lima poin rencana tindak lanjut. Di antaranya, diperlukan sosialisasi dan edukasi terhadap pelaku UKM, peningkatan awareness halal kepada pelaku usaha, peserta rapat akan menunjuk PIC yang mewakili institusi/lembaganya sebagai contact person, KSP melakukan pemantauan dan evaluasi pekerjaan ini (sesuai dengan Kepres nomor 10/2021), serta dilaksanakan pertemuan regular yang akan memberi rekomendasi perbaikan proses sertifikasi halal.