Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Politik

Moeldoko: Vaksin Gotong Royong Akomodir Keinginan Rakyat

JAKARTA—Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko memastikan pelaksanaan vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong (VGR) merupakan inisiatif dan partisipasi komponen bangsa. “Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Selasa (13/7).

Moeldoko memastikan, pemerintah tetap dengan komitmennya memberikan vaksin Covid-19 gratis untuk rakyat demi melindungi mereka dan menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity. Pemerintah bahkan mempercepat target pemberian menjadi 1 juta per hari di bulan Juli dan naik lagi pada Agustus mendatang. Jangkauan vaksinasi juga terus diperluas.

Karenanya, pemerintah meminta dukungan semua pihak untuk terlibat dalam program ini supaya segera keluar dari pandemi Covid-19. Salah satu yang ingin terlibat adalah pengusaha dan korporasi melalui program VGR. Mereka berinisiatif dan ingin berpartisipasi membantu pemerintah dalam mempercepat target vaksinasi yang dicanangkan. “Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat,” kata Moeldoko lagi.

Menurut Moeldoko, Pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang tetap menjalankan kewajibannya dalam melindungi rakyatnya secara maksimal. Sekaligus memberikan ruang-ruang alternatif pilihan kepada warganya untuk berbuat yang terbaik. Segala inisiatif dan solidaritas yang muncul dari individu, kelompok masyarakat dan seluruh elemen hingga korporasi yang ingin membantu mempercepat penyelesaian Covid 19, termasuk mempercepat vaksinasi perlu disambut baik dan dibantu.

Jadi, kata Moeldoko, vaksinasi gratis oleh pemerintah masih akan terus dilakukan dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan jumlah ketersediaan vaksin gratis. Karena pada dasarnya vaksin Gotong Royong ini diadakan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan vaksin secara mandiri di samping vaksinasi program pemerintah yang digelar gratis. “Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silahkan dan bisa mengurangi beban anggaran negara, ” kata Moeldoko

Rencananya vaksin berbayar ini juga akan tersedia di bandara untuk melayani para pemegang paspor asing di Indonesia. Adapun target sasaran penerima vaksin adalah untuk Individu, dimana semua penerimanya harus dinaungi badan usaha atau lembaga tempat ia bekerja. “Inisiatif seperti ini perlu di tengah lonjakan angka Covid-19,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi menyebutkan badan hukum atau usaha dapat melaksanakan vaksinasi Gotong Royong untuk individu. Kemudian, aturan ini diubah menjadi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 di mana pasal 5 ayat 5 menyebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu atau perorangan pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Moeldoko Apresiasi Program Giat Vaksinasi Mandiri di Sekolah Santa Ursula Jakarta

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko melakukan verifikasi lapangan program giat vaksinasi di sekolah Katolik Santa Ursula, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (2/7) untuk memastikan program vaksinasi berjalan dengan lancar dan baik.

Dalam kunjungannya ke Sentra Vaksinasi Serviam yang bertempat di Sekolah Santa Ursula, Dr. Moeldoko mencermati tentang suasana gotong royong yang tercipta dalam program giat vaksinasi di Santa Ursula Jakarta.

“Hari ini saya melihat kegiatan yang luar biasa. Program ini berkontribusi pada program pemerintah yang mendukung percepatan vaksinasi nasional,” kata Moeldoko disela-sela kunjungannya.

Ditengah keterbatasan tenaga kesehatan yang telah mengerahkan semua tenaganya untuk penanggulangan COVID-19 ini, Moeldoko sangat mengapresiasi peran masyarakat yang turut menjadi sumber daya terlatih dalam pelaksanaan vaksinasi yang terorganisir dengan baik ini, dari mulai proses pendaftaran, proses penyuntikan hingga proses observasi.

“Ini perlu diapresiasi dan program seperti ini bisa dijadikan model untuk program giat vaksinasi lainnya secara nasional dengan pengorganisasian yang luar biasa,” tambahnya.

Moeldoko mengungkapkan bahwa visi menuju 2 juta vaksin nasional adalah sebuah visi yang tidak mudah. Oleh karenanya Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menemukan cara-cara baru dalam program vaksinasi yang efisien.

Lebih lanjut, Moeldoko mengajak pihak swasta dan masyarakat untuk dapat bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 dengan membantu penyediaan kebutuhan pendukung berupa APD, fasilitas kesehatan, serta tenaga non-kesehatan yang diperbantukan untuk mendampingi tugas tenaga kesehatan. Di sisi lain, pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan vaksin bagi seluruh warga negara.

Program percepatan vaksinasi adalah salah satu program utama yang sedang didorong oleh pemerintah sesuai mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Presiden pun menghimbau agar program percepatan vaksinasi juga digulirkan di semua provinsi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga 1 Juli 2021 sebanyak 30,2 juta penduduk Indonesia sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi menanggulangi lonjakan penularan virus COVID-19 dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemerintah juga akan mengalokasikan 50 persen pasokan vaksin ke daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi sekaligus mendorong percepatan vaksinasi oleh TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat yang akan mulai berlaku di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli. Selama pemberlakuan PPKM Darurat aktivitas masyarakat di sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, dan lainnya akan dibatasi. Pemerintah juga akan memberlakukan sanksi kepada pelanggar peraturan PPKM Darurat sesuai bunyi UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Program giat vaksinasi di Santa Ursula ini sudah digelar sejak Maret 2021 dengan sekitar 197 relawan dari tenaga kesehatan dan 250 lebih relawan non-kesehatan terlibat dalam prosesnya setiap hari. Menurut Gaby, salah satu relawan, kegiatan vaksinasi ini telah diikuti oleh lebih dari 30,000 orang.

Vaksinasi COVID-19 gratis ini terbuka untuk semua warga baik yang ber-KTP Jakarta maupun non Jakarta. Namun fasilitas vaksinasi dosis pertama di Santa Ursula ini akan berakhir pada 3 Juli 2021 dan akan dibuka kembali pada akhir bulan Juli untuk program vaksinasi dosis ke-2.

Pihak relawan pun mengatakan bahwa animo masyarakat untuk program vaksinasi ini cukup besar dengan sekitar 500 hingga 1000 orang yang divaksin setiap harinya.

“Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada alumni St. Ursula, Theresia dan St Maria atas inisiatifnya membantu program vaksinasi pemerintah,” tutup Moeldoko di akhir kunjungannya.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Outlook Ekonomi Tetap Terjaga di Masa Pandemi

JAKARTA-Pada tahun 2021, dua lembaga pemeringkat global yaitu Fitch Rating dan Standard and Poors (S&P) merilis posisi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia. Diawali oleh Fitch Rating pada bulan Maret yang mengafirmasi rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil. Dalam rilisnya Fitch menegaskan bahwa Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang positif, didukung beban utang Pemerintah yang rendah, meskipun meningkat. Sebagai gambaran, rasio utang Indonesia 41,64% terhadap PDB, masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand 44%, Filipina 54%, Malaysia 62% dan bahkan Singapura yang sudah mencapai 150%.

Selanjutnya pada bulan April, Standard and Poor’s (S&P) mempertahankan SCR di posisi BBB namun dengan outlook negatif. S&P menggarisbawahi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, serta kebijakan-kebijakan yang mengedepankan sinergi dan unsur kehati-hatian oleh pemerintah beserta otoritas moneter. Namun S&P mengingatkan bahwa Indonesia akan mengalami tantangan fiskal dan tekanan eksternal yang cukup sustain akibat pandemi Covid-19.

Tahun lalu 22 Desember 2020, Japan Credit Rating Agency Rating, Ltd (JCR) juga memberikan peringkat BBB+ dengan outlook stabil (investment grade) untuk Indonesia. Permintaan domestik yang cukup solid memberikan dorongan yang cukup potensial terhadap pertumbuhan ekonomi berikut kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menekan dampak dari Covid-19 menjadi dasar pertimbangan untuk mereka.

Selain lembaga pemeringkat global, IMF pada Maret 2021 juga merilis bahwa perekonomian Indonesia mulai pulih secara bertahap melalui kebijakan komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 di tahun 2020. Outlook ekonomi juga terlihat positif, IMF memprediksi PDB riil Indonesia akan meningkat 4,8% pada tahun 2021 dan naik ke 6% pada tahun 2022. Kebijakan yang kuat yang diikuti peningkatan investasi dan distribusi vaksin serta pemulihan ekonomi global akan turut memperkuat pemulihan ekonomi Indonesia ke depan.

Berbagai penilaian dari Lembaga rating internasional tersebut turut mencerminkan kepercayaan internasional terhadap optimisme pemulihan ekonomi ke depan. Kita patut mengapresiasi penilaian Lembaga internasional terhadap progres positif ekonomi Indonesia, namun bukan berarti kita menjadi lengah.

Selain itu, penilaian dari Lembaga rating internasional juga menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kita kondusif untuk investasi karena masih masuk pada investment grade. Investment grade yang bagus mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi. Dengan demikian cost of capital khususnya bunga obligasi akan turun dan bisa mengurangi beban pembiayaan, sehingga defisit anggaran juga bisa berkurang.

Berbagai kebijakan, termasuk implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap mampu menghapus berbagai hambatan dalam investasi akan terus dikawal dan diakselerasi, sehingga dapat berdampak positif pada peningkatan investasi di Indonesia.

Dari sisi fiskal, sesuai UU 2 Tahun 2020, Pemerintah diberi kewenangan untuk meningkatkan defisit melampaui batasan 3% PDB hingga tahun 2022. Sementara pada tahun 2023 diharapkan defisit dapat kembali dalam batas yang terkelola yaitu 3% terhadap PDB. Pada tahun 2020 realisasi defisit mencapai 6,09% PDB. Sementara sampai dengan April 2021 realisasi defisit APBN sebesar Rp138,1 triliun atau setara dengan 0,83% dari PDB, dengan target akhir tahun 2021 sebesar 5,70% PDB. Untuk tahun 2022, defisit ditargetkan di antara 4,51% – 4,85% terhadap PDB sebelum akhirnya di bawah 3% di tahun 2023.

Upaya untuk membawa defisit kembali ke bawah 3% sesuai UU merupakan suatu tantangan sendiri, karena di satu sisi kita perlu disiplin fiskal namun di sisi lain perekonomian tentunya membutuhkan dukungan fiskal untuk dapat pulih seperti sedia kala. Selain itu perkembangan Covid-19 sendiri yang sangat dinamis berpotensi membuat target-target pertumbuhan ekonomi maupun defisit APBN menjadi berubah. Untuk itu penting sekali untuk mengendalikan pandemi agar perekonomian dapat pulih.

Dari sisi fiskal tentu saja setiap target defisit memerlukan pembiayaan yang aman. Untuk itu Pemerintah dituntut kreatif untuk dapat memperoleh sumber-sumber pembiayaan yang murah, risikonya terkelola, dan tentu aman terkendali. Pemerintah terus melakukan diversifikasi portofolio utang sedemikian rupa agar mampu menghasilkan sumber pembiayaan yang sustain namun dengan tingkat risiko utang yang terkendali. Masih dari sisi fiskal, tidak cukup hanya dengan melakukan diversifikasi pembiayaan, Pemerintah saat ini juga mendorong proses reformasi pajak untuk meningkatkan basis pajak dan skema pajak yang lebih adil.

Dalam hal ini KSP akan terus mengawal agar outlook ekonomi terus membaik dan pemulihan ekonomi terus berjalan sesuai arahan Presiden. Kepercayaan masyarakat pada pemerintah sangat dibutuhkan pada masa-masa sulit terutama dukungan terhadap program-program yang bisa membantu keuangan negara dimasa sulit seperti ini.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV

Moeldoko : Kasus Covid-19 Kudus Harus Jadi Pelajaran Bersama

JAKARTA – Melonjaknya kasus aktif Covid-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir mendapat perhatian serius dari Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. Dia meminta kasus di Kudus, Jawa Tengah dan daerah lain yang menunjukan tren kenaikan angka kasus positif secara signifikan dapat menjadi pelajaran bersama seluruh masyarakat Indonesia bahwa corona masih ada dan masih berbahaya. “Kita tidak boleh abai. Jangan sampai terjadi di daerah lain, kita harus tetap disiplin protokol kesehatan,” jelas Moeldoko di Jakarta, Jumat (4/6).

Lonjakan kasus positif Covid-19 di Kudus terjadi usai Liburan Hari Raya Idul Fitri. Puluhan desa terkena, angka kematian di kawasan ini meninggi. Bahkan, banyak tenaga kesehatan yang sudah menjalani vaksinasi dua kali pun terkena. Mengutip data Dinas Kesehatan Kudus per 2 Juni 2021, kasus Covid-19 di Kudus mencapai 1.243.

Dari jumlah itu, 287 pasien dalam perawatan dan 956 isolasi mandiri. Bahkan sebanyak 189 tenaga kesehatan dinyatakan positif tertular virus corona, dan salah seorang diantaranya sudah meninggal dunia. Angka tersebut juga menjadikan Kudus sebagai satu-satunya zona merah Covid-19 di Pulau Jawa dalam sepekan terakhir.

Moeldoko memastikan, Pemerintah bergerak sigap mengatasi perkembangan situasi. Bahkan kata Moeldoko, Presiden telah memerintahkan seluruh Menteri, Satgas Covid dan Gubernur Jawa Tengah mengantisipasi kondisi di Kabupeten Kudus yang mulai kewalahan menampung pasien. Kementerian kesehatan juga telah memeriksa sampel Covid 19 di wilayah itu untuk dideteksi apakah penularan Covid di wilayah itu akibat mutasi baru.

Kantor Staf Presiden (KSP), menurut Moeldoko, tetap melakukan monitoring atas perkembangan pandemi Covid di seluruh daerah paska libur lebaran, juga maraknya kerumunan di Kawasan wisata. Termasuk juga munculnya kerumunan di banyak hajatan. Dari hasil monitoring ditemukan fenomena bagaimana masyarakat tidak cukup disiplin menjaga protokol kesehatan.

“Sekali lagi, kita harus belajar apa yang terjadi di Kudus untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Apa yang terjadi di Kudus bisa terjadi di banyak tempat di Indonesia jika masyarakat tidak disiplin menjaga protokol kesehatan, tetap 3 T dan 3 M,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga mengingatkan, upaya mengendalikan Covid hanya akan berhasil jika pemerintah pusat, daerah, media dan masyarakat bersama-sama menjaga disiplin protokol kesehatan, dan menghindari kerumunan. “Semaksimal mungkin dilakukan massif di wilayah yang dikenal zona merah seperti Kudus,” imbuh Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko juga menegaskan pentingnya penguatan kembali Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Kabupaten Kudus, terutama di perbatasan wilayah untuk membendung pergerakan.

Moeldoko juga meminta agar seluruh tokoh masyarakat, juga tokoh agama yang ada di Kudus untuk membantu mengampanyekan disiplin protokol kesehatan demi mengendalikan kondisi. “Terutama menghindari kerumunan, menunda dulu tradisi ziarah keagamaan. Tanpa mengurangi rasa hormat kita pada tradisi, tunda dulu demi menyelamatkan keluarga kita,” ujarnya.

Categories
Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian I Kedeputian II Kedeputian IV

KSP Moeldoko Minta Intervensi Digital pada Pengelolaan TMII

JAKARTA – Proses pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh Negara mengusung konsep besar perubahan dengan memanfaatkan teknologi digital. TMII tak lagi cukup bicara masa lalu, tapi bisa menangkap masa depan. “Pengelolaannya harus dengan intervensi digital. Tapi tidak meninggalkan konsep yang sudah bagus tentang Indonesia,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan TMII di Gedung Pengelola TMII Jakarta, Selasa (25/5).

Moeldoko menjelaskan, TMII harus terlihat lebih modern, canggih, dan membawa perasaan optimisme melalui culture of hope bagi generasi muda. Selain itu, TMII harus mendukung era revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) untuk membuat lompatan inovasi dan edukasi berkelas internasional. “Konsep inilah yang harus dipedomani oleh pengelola TMII (BUMN Pariwisata). Jangan sampai ada suara, TMII sama saja hanya berganti bungkusnya,” tegas Moeldoko.

Secara rinci, Moeldoko memaparkan, TMII harus dimanfaatkan sebagai wadah berkumpulnya anak muda dengan konsep Taman Budaya (Cultural Themepark). Dari sisi digital, teknologi digunakan untuk mengubah budaya yang intangible menjadi entitas nyata untuk dipamerkan dan dinikmati. Misalnya, pemerintah daerah menyediakan digitalisasi cerita sejarah/ budaya daerah di anjungannya, dengan cara-cara inovatif (video interaktif, teknologi 3D di smartphone/augmented reality).

Pemanfaatan virtual reality yang dapat diakses secara online juga jadi arahan Moeldoko kepada para peserta rapat. “Terlebih di masa pandemi. Penggunaan virtual reality semakin populer untuk mengakomodasi pembatasan pengunjung dengan menyediakan tur virtual tentang anjungan-anjungan maupun museum-museum melalui handphone atau komputer,” jelas Moeldoko.

“Saya akan ikuti terus perkembangan pengelolaan TMII dari waktu ke waktu agar perubahan ekstrem yang dilakukan menjadi kekuatan dan akan menghasilkan sesuatu yang terukur dan tidak terukur,” imbuh Moeldoko.

Para peserta rapat yang terdiri dari Tim Pokja, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, hingga calon mitra pengelola TMII PT Taman Wisata Candi (TWC) menyambut baik arahan Moeldoko. Seperti disampaikan Ketua Tim Pokja TMII Kolonel I Gustri Putu Ngurah. Bahkan, kata Putu, pihaknya telah melakukan beberapa perbaikan, mulai Gerbang Utama dengan mengoptimalkan kembali videotron, lahan parkir baru, hingga perbaikan drainase.

Perbaikan-perbaikan itu pun berhasil mengundang minat pengunjung. “Hasilnya, sejak April – Mei 2021, TMII berhasil memeroleh pendapatan Rp6,46 miliar,” ungkap Putu.

Sementara, Perwakilan Direktorat Penilaian DJKN Kemenkeu Noviantoro menyampaikan, Kemenkeu telah menetapkan TMII sebagai Barang Milik Negara (BMN) Khusus. Dengan begitu, Kementerian Sekretaris Negara bisa segera menunjuk calon mitra sebagai pengelola TMII. “Catatannya, perlu dipilah mana aset milik negara dan milik mitra. Termasuk rencana nilai investasi, sehingga akan diketahui berapa nilai yang jadi hak negara dan hak mitra,” kata Noviantoro.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama TWC Edy Setijono mengusulkan konsep Indonesia Opera untuk rebranding TMII. Konsep ini meliputi edukasi dan preservation, tourism, cultural entertainment, community engagement dan international event. “Konsep ini berarti representasi kekinian Indonesia yang relevan dan inspiratif. Dengan konsep ini, kami tidak hanya menata TMII tapi merepresentasikan kembali potret Indonesia sebagai unity in diversity,” ungkap Edy.