Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP Moeldoko Surati Menkes Bangun RSJ di Enam Provinsi

JAKARTA – Aduan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto soal tidak adanya rumah sakit jiwa (RSJ) di enam provinsi, mendapat respon Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. “Saya sudah surati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera membangun RSJ di enam provinsi tersebut,” terang KSP Moeldoko saat menyampaikan keynote speech Peringatan Hari Kesehatan Dunia sekaligus Peluncuran Buku Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (30/4).

Enam provinsi yang dimaksud antara lain Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau. Menurut Moeldoko, ketiadaan RSJ di enam provinsi tersebut menghambat penanganan pada korban pelanggaran HAM yang mengalami depresi berat.

Ketersediaan akses dan mutu sumber daya kesehatan jiwa diakui Moeldoko masih terbatas. Per 2019, baru ada 51 rumah sakit jiwa di Indonesia, yang berarti rasio tempat tidur untuk rawat inap hanya 3,3-4 per 100.000 penduduk. Di luar RSJ, baru 32,5% RSU yang menyediakan poliklinik jiwa. “Pada intinya, kami menyadari bahwa diperlukan kerja bersama lintas sektor untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” jelas Moeldoko didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan.

Untuk itu, Moeldoko pun mendorong kontribusi ikatan profesi dan mitra non-Pemerintah seperti HIMPSI dalam melakukan upaya-upaya percepatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Selain itu, penguatan implementasi UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga perlu dikawal bersama-sama mengawali pelaksanaan. “Termasuk dalam hal penyusunan peraturan turunan UU tersebut dan pelaksanaan amanat UU, di antaranya yang krusial adalah pembentukan pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi Kesehatan Jiwa,” imbuh Moeldoko.

Secara umum, KSP Moeldoko menegaskan kembali bahwa peningkatan perlindungan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, merupakan salah satu strategi dari Presiden untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, sudah menjadi fokus dan perhatian bagi Pemerintah untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Hal ini juga sesuai dengan arahan presiden, terutama akibat adanya pandemi Covid-19 dimana sudah seharusnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dapat lebih mendapat perhatian, karena situasi pandemi tidaklah mudah bagi kita semua.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP Moeldoko Sambut Baik Usulan Layanan SEJIWA 119 Terhubung dengan RS Jiwa

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyambut baik beragam usulan hasil evaluasi satu tahun layanan konseling psikologi sehat Jiwa (SEJIWA) 119 ext 8. Salah satunya dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang siap menghubungkan layanan SEJIWA dengan rumah sakit jiwa yang berada di bawah Kementerian Kesehatan. “Menkes sudah mendukung, maka layanan ini perlu kita lanjutkan,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin rapat evaluasi 1 Tahun Layanan SEJIWA dari Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (29/4).

Sepanjang satu tahun kehadirannya, layanan yang diluncurkan 29 April 2020 ini telah melayani aduan sebanyak 170.147 telepon atau 4.726 telepon aduan per harinya. Jumlah yang cukup besar itu menunjukkan antusiasme masyarakat atas masih cukup tinggi. Meski begitu, Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Dr Brian Sriprahastuti menilai, layanan SEJIWA perlu optimalisasi. Tujuannya agar bisa memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Terlebih, pandemi Covid-19 di Indonesia tak kunjung usai.

Moeldoko juga menjelaskan kembali bagaimana SEJIWA yang merupakan inisiasi Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang diakomodasi KSP bisa berjalan baik melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Satgas Covid dan BNPB. “Tanpa gotong royong ini, SEJIWA tidak bisa berjalan baik. Saya apresiasi semua pihak yang terlibat memberikan pengabdian tanpa batas,” ungkap Moeldoko.

Usulan lainnya juga datang dari Sekretaris Menteri PPPA Pribudiarta. Pribudiarta berharap ada integrasi layanan SEJIWA dengan layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129. Dengan begitu, aduan yang masuk pada SEJIWA bisa ditindaklanjuti Kementerian PPPPA. “Layanan SEJIWA juga perlu diperluas sosialisasi dan layanannya, karena gratis untuk semua orang,” jelas Pribudiarta.

Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kominfo) juga siap memberikan dukungan keberlanjutan layanan SEJIWA. Staf Khusus Kominfo Dedy Permadi menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan tiga dukungan melalui regulasi, aplikasi, dan komunikasi bagi SEJIWA. Misalnya melalui sinkronisasi dengan layanan Peduli Lindungi hingga beri alokasi khusus untuk SMS Blast kepada 55 juta orang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Hubungan Nasional Umum HIMPSI Anrilia Ema M Ningdyah menegaskan, pihaknya telah menyiapkan relawan baru dari kalangan mahasiswa yang siap membantu layanan SEJIWA. Hingga saat ini, HIMPSI telah menyediakan 629 relawan SEJIWA dengan tingkat pendidikan S1 hingga S3. “Ke depan tinggal pemantapan koordinasi, perluasan layanan, hingga pengelolaan relawan,” imbuh Anrilia.

Pada rapat evaluasi ini, turut hadir Ketua Umum HIMPSI Seger Handoyo, Sekjen HIMPSI Andik Matulessy, Ketua Bidang Perubahan Perilaku STPC19 Sonny Harmadi, dan Direktur Operasional PT Infomedia Nusantara Riri Amalas Yunita.

Categories
Agraria Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP: Konflik Agraria di Bali Selesai Bulan Ini

Denpasar -Pemerintah memastikan konflik agraria di Pulau Bali akan selesai dalam bulan ini. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Kamis (18/3). Kabupaten Buleleng menjadi tempat pertama dari 137 kasus/lokus konflik agraria prioritas 2021 yang harus selesai dan tuntas pada Maret 2021 ini. “Dari kronologi yang saya terima, kasus ini sudah berlangsung sejak 1982. Maka sebagai lokasi pertama yang saya kunjungi, kasus ini harus segera dituntaskan,” ungkap Moeldoko, saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyelesaian konflik lokasi prioritas agraria di Provinsi Bali, di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Provinsi Bali.

Moeldoko memaparkan, ada dua kasus yang menjadi perhatian Pemerintah di Buleleng. Pertama Konflik yang ditangani oleh Kementerian ATR/BPN melibatkan luas lahan sebesar 395,8 hektare dengan jumlah jumlah Kepala Keluarga Terdampak sebanyak 915 KK. Dari kasus ini, Moeldoko melihat sudah ada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali, Kanwil BPN dan Masyarakat terkait skema penyelesaian dan sudah ada persetujuan pelepasan aset dari DPRD pada 17 November 2020.

“Yakni pembagian tanah seluas 70% untuk warga desa (359,8 Ha) dan seluas 30% untuk Pemerintah Provinsi Bali (154,2 Ha) yang akan direncanakan untuk pembangunan Bandara Bali Utara; Secara keseluruhan, sudah siap untuk diredistribusikan,” tutur Moeldoko. Sementara kasus kedua adalah permohonan pelepasan Kawasan hutan yang ditangani oleh KLHK. Moeldoko menyebut, kasus ini perlu penanganan khusus oleh KLHK.

Dalam kunjungannya, Moeldoko yang didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan menegaskan, penyelesaian konflik secara langsung dengan turun ke lapangan merupakan tindak lanjut Rapat Tingkat Menteri pada 8 Maret 2021. Saat itu, Moeldoko yang memimpin rapat, membahas tentang akselerasi kerja Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Agraria 2021 (Tim Bersama) sebagaimana SK Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1B/T Tahun 2021 serta percepatan upaya penyelesaian di lapangan terhadap 137 Konflik Agraria yang diprioritaskan pada tahun 2021.

Merespon pernyataan Moeldoko, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan, pihaknya telah membentuk ‘Tim 9’ yang berkomunikasi langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur. Langkah ini juga melibatkan tokoh masyarakat dan Kepala Desa. Hasilnya, sudah ada kesepakatan mengenai pembagian tanah seperti disampaikan Moeldoko. “Kesepakatan ini sudah diberikan kepada DPRD, sudah diberikan persetujuan, dan dibentuk kesepakatan tertulis di atas materai. Proses administrasi sedang berjalan sesuai dengan proses-proses yang dimintakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Indra.

Kepala Wilayah BPN Bali Rudi Rubijaya menyampaikan, dari 70% tanah yang menjadi hak masyarakat, dibutuhkan kesepakatan internal mengenai alokasi tanah berdasarkan dari tujuh Jenis Tipologi KK beserta luas-luas yang dimintakan. Sementata terkait pembangunan bandara, Pemerintah Provinsi akan memaksimalkan 30% lahan yang dimilikinya. “Kekurangannya, sudah dibicarakan oleh Tim 9, bahwa akan dibentuk skenario: jika membutuhkan lahan masyarakat, akan diberikan ganti rugi dan renovasi rumah yang menjadi tanggungan pemerintah provinsi bali, masyarakat juga akan diberikan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan perekonomian,” jelas Rudi.

Dewi Sartika yang mewakili CSO dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendorong 70% tanah hak masyarakat harus segera diredistribusi dan dilegalisasi. Menurut Dewi, pemberian SK Redistribusi dan SK Legalisasi harap mencontoh yang telah terjadi di Desa Mangkut, Sulawesi Utara.

Adapun mengenai pelepasan kawasan hutan, perwakilan KLHK yang turut hadir pada pertemuan ini memaparkan, berdasarkan kalkulasi, luas kawasan hutan pada wilayah administrasi Bali adalah sekitar 22%. Dari jumlah itu, penetapan kawasan hutan untuk seluruhnya dan penetapan batas sudah dilakukan.

Categories
Berita Berita KSP Berita Presiden COVID-19 Gugus Tugas

Rasio Kesembuhan Covid-19 Capai 86,4 Persen, Presiden Apresiasi Penanganan Pandemi

JAKARTA – Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, Satuan Tugas Covid-19, hingga Pemerintah Daerah yang telah bekerja keras menangani pandemi virus corona di Indonesia. Hingga saat ini, pertumbuhan kasus positif Covid-19 terus menurun dan jumlah tingkat kesembuhannya terus meningkat. “Ini pesan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada Rabu kemarin,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Jakarta, Kamis (4/3).

Mengacu data Satgas Covid-19 hingga 3 Maret 2021, jumlah konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 6.808 kasus sehingga totalnya mencapai 1.353.834 kasus. Pada hari yang sama, Satgas Covid-19 juga mencatat adanya peningkatan kasus sembuh Covid-19 yang mencapai 9.503 sehingga total kasus sembuh mencapai 1.169.916. Artinya, rasio kesembuhan 86,4 persen.

Dari data itu, Moeldoko menyampaikan, Presiden tetap meminta TNI, Polri, Satgas Covid-19 hingga Pemerintah Daerah terus berupaya lebih keras dalam menahan laju pertumbuhan Covid-19. Terutama dalam mengawal jalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar masyarakat semakin patuh pada protokol kesehatan. “TNI, Polri, Satgas Covid-19 dan Pemerintah Daerah juga perlu untuk terus menyosialisasikan dan mengawal jalannya program vaksinasi,” ujar Moeldoko.

Adapun Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Satgas Covid-19 telah merealisasikan vaksinasi bagi 2.104.967 orang pada tahap pertama. Sementara memasuki tahap kedua hingga 3 Maret 2021, realisasi vaksinasi mencapai 1.076.409 orang.

Menurut Moeldoko, pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden berpesan agar seluruh Kementerian dan Lembaga menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat perihal membaiknya penangangan Covid-19. “Peningkatan rasio kesembuhan dan progress vaksinasi ini sebuah pencapaian kerja keras kita semua sehingga layak dikabarkan agar kita semakin optimis,” ujar Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Pandemi Covid-19 Titik Balik Pengembangan Riset dan Kemandirian Produk Inovasi

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia merupakan titik balik (turning point) bagi untuk pengembangan riset dan kemandirian produk inovasi. Bahkan pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada 11 Mei 2020 yang lalu, Presiden telah memberikan arahan agar inovasi yang dilakukan bisa diproduksi secara massal sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada produk impor. “Dalam hal ini, Presiden tentunya sangat bangga terhadap karya-karya inovatif dalam bidang alat-alat kesehatan dan farmasi. Presiden juga mengharapkan agar karya-karya dan riset yang dihasilkan selain memenuhi kebutuhan masyarakat dapat terus berkembang dan mendunia, terutama untuk bersama-bersama menghadapi pandemi Covid-19 ini,” ujar Deputi II Kepala Staf Presiden Abetnego Tarigan saat menghadiri Peringatan 1 Tahun Pandemi Covid-19 Indonesia di Auditorium Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (2/3).

Abetnego memaparkan, Indonesia memiliki talenta-talenta hebat yang siap berkarya yang siap untuk inovasi dan daya saing bangsa. Untuk menampung talenta-talenta itu, KSP sedang mempersiapkan Manajemen Talenta Nasional dan sedang dalam tahap pembuatan regulasinya, agar talenta salah satunya di bidang riset dan inovasi dapat termanage dengan baik. Abetnego juga menegaskan, KSP siap bekerjasama berdampingan dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenristek/BRIN untuk mewujudkan riset dan inovasi yang dapat mendukung penanganan Covid-19.

Selain itu, kata Abetnego, perlu secara bersama-sama meningkatkan kualitas strategi komunikasi dari hasil kegiatan riset dan produk inovasi yang diciptakan. Komunikasi yang baik dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, edukatif, dan informatif sangat dibutuhkan. “Hal ini tidak lain agar segala manfaat yang dihasilkan oleh riset dan inovasi dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat dan tepat,” imbuh Abetnego.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ristek/KaBadan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menambahkan, pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia menjadi momentum kebangkitan kemandirian riset dan inovasi tanah air. Sejak kasus pertama dan kedua Covid-19 di Indonesia hingga kini, sudah banyak inovasi yang dilahirkan anak bangsa terutama untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Banyaknya talenta selama setahun masa konsorsium, dimana para peneliti, perekayasa dan dosen kita terutama yang bergerak dalam bidang yang terkait dengan kesehatan dan covid, mereka adalah talenta – talenta luar biasa.

“Kita istilahnya mempunyai diamond atau berlian yang tersembunyi yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan. Kenapa mereka tidak muncul? Karena memang tidak ada demand dari market,” ungkap Bambang.

Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono berharap kolaborasi lintas sektor di Indonesia bisa melahirkan riset inovasi yang tidak hanya sebatas penemuan alat skrining, vaksin dan menemukan obat Covid-19.  “Mudah-mudahan kolaborasi yang kita lakukan secara bersama-sama secara lintas sektoral ini membawa kita pada perbaikan dalam mengatasi Covid-19 ini untuk kedepan. kita berulang tahun hari ini 1 tahun Covid-19 tapi kita tidak ingin berulang tahun lagi untuk tahun depan,” harap Dante.

Adapun Kepala BNPB / Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo  mengatakan, selama satu tahun pandemi terjadi di Indonesia, pemerintah telah melakukan 3 T (testing, tracing dan treatment) dan menerapkan protokol kesehatan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak untuk memutus penularan Covid-19. “Mudah-mudahan tahun depan kita tidak perlu memperingati ulang tahun yang kedua untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air, karena kita sebagai bangsa bisa bekerja dengan baik mengendalikan Covid-19,” kata Doni.