Categories
Berita Berita KSP Berita Presiden Kedeputian

Laporan Tahunan 2020

Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, tradisi laporan tahunan diteruskan. Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden.

Pandemi COVID-19 turut mempengaruhi berbagai rencana dan program. Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya. Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Namun lima arahan pembangunan tetap menjadi pilar bagi Visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Unduh Laporan

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV

Pandemi Menjadi Momentum Industri Bantu Masyarakat

Jakarta- Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan. terutama kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan global ini, dibutuhkan peran serta berbagai pihak, salah satunya industri.

“Kantor Staf Presiden mewakili pemerintah sangat mengapreasi pihak industri dalam mewujudkan partisipasi publik yang sangat signifikan bagi masyarakat,” papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara simbolis penyerahan donasi masker di Gedung Bina Graha, Jakarta Rabu (14/10).

Pada kesempatan tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) mewakili pemerintah menerima donasi 5 juta masker medis dari AICE untuk disalurkan kepada masyarakat. Sumbangan masker ini sebagai upaya pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Moeldoko mengatakan, upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara mempromosikan 3 M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) tidak akan berjalan baik bila salah satu unsurnya tidak terpenuhi. “Untuk itu, KSP menghargai langkah positif yang dilakukan Aice dan GP Ansor dalam upaya kerja sama menyalurkan masker medis ini kepada masyarakat.”

Moeldoko menegaskan, masker dapat menyelamatkan banyak orang. Tanpa memakai masker, orang akan berisiko tertular Covid-19. “Orang enggan pakai masker karena harus beli masker. Dengan adanya donasi masker ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker. Masker itu sederhana tapi maknanya luar biasa bisa menyelamatkan masyarakat. KSP mengapresiasi upaya donasi masker ini, saya berharap langkah positif seperti ini terus bisa berjalan,” paparnya.

Moeldoko juga menyampaikan, selama ini KSP sudah banyak menerima donasi dari berbagai pihak untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, di antaranya alat pelindung diri, masker, dan perlengkapan kesehatan lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pondok pesantren merasa terbantu dengan adanya donasi masker ini. Banyak pesantren yang masih kesulitan mendapatkan masker medis. Selama ini, santri-santri di pondok pesantren masih menggunakan masker kain yang sangat riskan terhadap penularan Covid-19. “Gerakan donasi masker kepada pesantren ini sangat membantu. Kami juga mengapresiasi kerja sama dengan pemerintah melalui KSP.”

Menurutnya, masker medis ini akan didistribusikan kepada berbagai pondok pesantren di seluruh Indonesia, sebaai edukasi pencegahan penularan Covid. Pihak GP Ansor sudah menginstruksikan agar pembagian masker di pondok pesantren dan juga kelompok sosial lainnya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan demikian, pesantren tidak berpotensi menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. “Masyarakat Indonesia saat ini masih mengalami masa sulit akibat pandemi. Mudah-mudahan kerja sama dengan KSP ini dapat membawa bangsa Indonesia segera keluar dari pandemi.”

Sementara itu, perwakilan AICE, Sylvana mengatakan, donasi 5 juta masker medis yang disalurkan melalui KSP ini merupakan rangkaian dari 20 juta masker yang akan dibagikan kepada masyarakat di 20 kota. Sebagai upaya distribusi, pihaknya melibatkan GP Ansor dan pemerintah pusat yang diwakili KSP serta pemerintah daerah dan berbagai organisasi masyarakat lainnya.

Menurut Sylvana, masker ini memiliki sertifikasi dari Kementerian Kesehatan. Untuk penyaluran donasi jutaan masker ini juga akan melibatkan 200 ribu UKM mitra AICE di seluruh Indonesia. “Program ini akan berlangsung selama 6 bulan ke depan, mudah-mudahan Indonesia segera terbebas dari Covid-19.”

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Pemerintah Fokus Kembangkan Kota Ramah HAM

Jakarta- Pemerintah terus menginisiasi program Kota Ramah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan standar HAM. Hal ini juga sebagai realisasi pengakuan, penghormatan dan pemenuhan HAM masyarakat perkotaan oleh pemerintah daerah (pemda).

“Saya mengapresiasi kerja sama dan sinergi yang sangat konstruktif dan kolaboratif antara Pemerintah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Swadaya Masyarakat di antaranya INFID, yang secara bersama-sama dengan Kantor Staf Presiden menjadi pemrakarsa program Kabupaten dan Kota Ramah HAM yang telah dilaksanakan selama lima tahun terakhir dan akan terus dilaksanakan setiap tahun di masa mendatang,” papar Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko saat membuka Forum Kota HAM Sedunia ke-10 (World Human Right Cities Forum) 2020, Jumat (9/10).

Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo pada pidato peringatan Hari HAM Internasional tahun 2015 menegaskan tentang perlunya memperbanyak dan memperluas pelaksanaan Kota dan Kabupaten Ramah HAM seperti Wonosobo, Solo, dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip tentang Kota Ramah Hak Asasi Manusia atau Human Rights City yang disepakati secara internasional, pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan “Kabupaten dan Kota Peduli HAM” sebagai pergeseran paradigma kebijakan yang teknokratik menjadi kebijakan yang berbasis Hak Asasi. Oleh karena itu, Human Rights City sangatlah relevan bagi Indonesia.

Pelaksanaan Human Rights City di Indonesia yang dilakukan atas inisiatif masyarakat atau atas dorongan pemerintah memiliki tantangan yang harus dihadapi, di antaranya komitmen dari Kepala Daerah sehingga terwujud dan berkelanjutan.

Adopsi kerangka Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2014 oleh Kabupaten Wonosobo. Pemda Wonosobo menerapkan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pemajuan hak pekerja migran, perempuan dan anak, penyandang disabilitas dan perlindungan terhadap kaum minoritas agama.

“Cerita sukses Wonosobo menarik perhatian dari para kepala daerah lain yang muda dan berwawasan terbuka terhadap pentingnya menerapkan human right based policies yang inklusif dan mengutamakan prinsip no one left behind. Kota Ramah HAM lainnya Bojonegoro, Surakarta, Jember, Palu, Semarang, Salatiga dan Banjarmasin sebagai penyelenggara Festival HAM tahun 2020,” ujar Moeldoko.

Indonesia menggunakan dua pendekatan dalam mewujudkan Kabupaten dan Kota ramah HAM yaitu atas inisiatif pemda dan atas dorongan pemerintah pusat. Pendekatan yang diinisiasi pemda pada pelaksanaannya banyak diakselerasi oleh kelompok masyarakat sipil melalui program “Kabupaten dan Kota Ramah HAM”. Sedangkan Pendekatan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui program “Kabupaten dan Kota Peduli HAM”. Kedua pendekatan ini saling melengkapi.

“Saya berharap agar inisiatif-inisiatif baik pelaksanaan HAM di tingkat daerah dalam kerangka Kabupaten dan Kota Ramah HAM ini dapat terus digalakkan, yang bertujuan tidak hanya untuk memperbaiki kondisi Hak Asasi Manusia di dalam negeri, tetapi juga agar Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian di tingkat global,” papar Moeldoko.

Biasanya terselenggara dengan gegap gempita di Kota Gwangju yang sangat bersejarah dalam gerakan HAM dan Demokrasi di Korea Selatan. Akibat pandemi COVID-19, tahun ini Indonesia berpartisipasi secara online namun tetap tidak mengurangi spiritnya. “Atas nama pemerintah Indonesia, saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan selamat dan menyambut baik atas diselenggarakannya Forum Kota HAM se-dunia atau World Human Rights Cities Forum yang ke-10. Forum ini sangat strategis dalam memberikan motivasi dan dorongan bagi pemerintah daerah untuk lebih berperan aktif dalam inisiatif tersebut,” ungkap Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, setelah era reformasi, pemerintah Indonesia melakukan desentralisasi. Peraturan terdistribusikan dan kewenangan berada di pemda. Hal ini berperan penting dalam penerapan kota ramah HAM. Forum ini merupakan inisiatif baik dalam mempromosikan Hak Asasi Manusia dari prinsip normatif menuju inisiatif dan praktik nyata dari negara sebagai the main duty bearer of right dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian

UMKM Motor Utama Kebangkitan Ekonomi Indonesia

Jakarta- Pemerintah merancang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membatu dunia usaha melewati tantangan yang ada selama pandemic ini. Berbagai stimulus telah dikucurkan oleh pemerintah khususnya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga roda perekonomian dapat terus bergerak. Harapannya agar UMKM mampu bangkit dan menjadi lebih kuat di masa mendatang.

“Di tengah kesulitan pasti ada kesempatan dan jeli menangkap peluang menjadi modal dasar untuk dapat menciptakan inovasi sehingga dapat bertahan di era pandemi ini,” papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara Harlah ke-9 Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Jumat (9/10)

Pada harlah yang diselenggarakan secara daring ini, Moeldoko mengatakan UMKM berkontribusi sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Pertama, UMKM menyerap tenaga kerja yang terbesar. Sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia di sektor UMKM. Dengan kata lain, sebagian besar masyarakat menggandalkan penghasilan sebagai pelaku usaha maupun pekerja di sektor UMKM.

Kedua, dari sisi output, UMKM memberikan sumbangan yang besar dalam perekonomian nasional. Sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari kontribusi UMKM. Ketiga, koperasi dan UMKM berpera penting sebagai sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.

UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam program PEN dengan alokasi anggaran sekitar Rp 123 Triliun. Program stimulus dan insentif bagi UMKM meliputi berbagai program. Di antaranya subsidi bunga, baik bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun non KUR. Penempatan dana pemerintah di bank sehingga bank dapat menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, khususnya UMKM.

Selanjutnya, penjaminan kredit. Perbankan diharapkan tidak ragu untuk menyalurkan kreditnya kepada pelaku UMKM. Pembiayaan kepada koperasi melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir (LPDB). Insentif pajak, yaitu Pajak Penghasilan final bagi UMKM ditanggung pemerintah.

Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM berupa hibah senilai Rp 2,4 juta untuk setiap pelaku usaha mikro. Tujuannya agar usaha mikro dapat terus berjalan, tidak harus menutup usahanya. Program ini sudah berjalan dengan sangat baik.

Moeldoko mengatakan, pandemi ini telah menciptakan peluang terkait dengan percepatan go digital di Indonesia dan inovasi teknologi untuk mendukung produktivitas masyarakat. Percepatan go digital tersebut seiring berkembangnya less contact economy (perekonomian dengan sedikit kontak), seperti penggunaan digital payment untuk melakukan transaksi, mobile banking, dompet digital dan sebagainya. “Peluang tersebut perlu ditangkap oleh UMKM. Kerja sama dengan platform digital untuk memasarkan produk menjadi salah satu opsi untuk dapat bertahan di era pandemi,” harapnya.

Selain itu, lanjutnya, pelaku UMKM juga mesti lebih pintar dalam memasarkan produk-produknya. Promosi yang masif dibutuhkan untuk mendorong permintaan produk UMKM, seperti pemberian cash back dan diskon yang dapat digunakan untuk membeli produk UMKM.

Moeldoko juga sedikit membahas tentang UU Cipta Kerja yang saat ini menjadi perhatian banyak pihak. Menurutnya, undang-undang tersebut memberikan banyak peluang bagi UMKM untuk berkembang lebih besar. Selain kemudahan perizinan, UU Ciptaker juga menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberi dukungan bagi UMKM melalui pengembangan klaster, penyediaan lahan, aspek produksi, infrastruktur, pemasaran, digitalisasi, kemitraan, kemudahan fasilitas pembiayaan fiskal, insentif pajak, kemudahan impor, hingga jaminan kredit.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Pemerintah Serius Tangani Permasalahan Perempuan di Indonesia

Jakarta- Banyak kasus tindak kekerasan dan intoleransi yang dialami perempuan di Indonesia. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena angkanya terus meningkat. Menindak lanjuti hal ini, Kantor Staf Presiden (KSP) akan memberikan perhatian secara khusus serta mencari solusi permasalahan yang ada terutama dimasa pandemi saat ini.

“KSP akan mendorong dan memfasilitasi dialog dengan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) untuk melaksanakan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan,”ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat audiensi secara virtual dengan tim Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada Selasa (6/10).

Moeldoko menjelaskan, KSP akan berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, baik tingkat pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan dan mencari solusi yang tepat atas isu-isu terkait hak asasi perempuan di berbagai sektor, seperti kesehatan ekonomi, sosial, gender, kekerasan. “Perlu ada pertemuan untuk menemukan pemahaman yang sama terkait berbagai regulasi secara lebih detil karena berdampak terhadap kehidupan perempuan secara luar biasa,” ucapnya.

Pemerintah melaui KSP bekerja keras berupaya mendorong pemenuhan hak perempuan melalui kebijakan dan program yang ada. Untuk itu, perlu sinergi seluruh elemen demi melindungi serta menjamin pelayanan bagi perempuan yang mengalami korban kekerasan.

“Selama ini KSP memiliki hubungan yang sangat erat dengan Komnas Perempuan. Kita bersinergi dan saling menguatkan. KSP mendengarkan dan memperjuangkan berbagai keluhan yang disampaikan Komnas Perempuan dan akan memperjuangkan. KSP selalu mendampingi, jangan khawatir, berbagi beban sehingga tugas Komnas Perempuan menjadi ringan,” kata Moeldoko.

KSP, lanjut Moeldoko, nanti akan berperan sebagai inisiator dalam pertemuan dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga lainnya untuk membahas lebih lanjut persoalan dan solusi yang harus dilakukan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyampaikan beberapa usulan kerja sama strategis yang dapat dilakukan dengan KSP. Di antaranya, penanganan berbagai kasus yang dialami perempuan di masa pandemi Covid-19, pelaksanaan program prioritas nasional terkait harmonisasi kebijakan dan tindak intoleransi kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, kata Andy, perlunya penguatan kelembagaan Komnas Perempuan dan mitra di seluruh daerah, peningkatan sumber daya manusia, masalah perempuan pekerja migran dan rumah tangga serta mengenai kekerasan sesual terhadap perempuan yang semakin meningkat. “Kami juga mohon arahan untuk dapat bekerja sama dengan KSP dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sehingga terjalin harmonisasi kebijakan. Pada momen audiensi ini kira-kira apa yang dapat kita lakukan bersama,” paparnya.

Maria Ulfah Anshor, Kepala Kajian Komnas HAM, menjelaskan, pihaknya telah melakukan survey untuk mengetahui dinamika kehidupan rumah tangga selama masa Covid-19 dan mengenai sumber daya manusia di lembaga pelayanan. Dari hasil survey yang melibatkan 2.885 responden, diketahui sebanyak 10,3 persen perempuan melaporkan hubungannya dengan pasangan menegang di masa pandemi. Di antara responden ini bahkan menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan survey tersebut, lanjutnya, sebanyak 88 persen perempuan mengalami berbagai jenis kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi dan sosial. Secara umum, perempuan mengalami kekerasan psikis dan ekonomi di masa pandemi