Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Papua

Pembangunan Infrastruktur, Modal Mencapai Tujuan Kesejahteraan Papua

BIAK − Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Jalan Trans Papua dan Jalan Trans Pulau Biak agar tuntas pada 2024. Terlebih, proyek infrastruktur jalan ini sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project). “Jadi, pembangunan jalan bukanlah tujuan, tetapi justru menjadi modal untuk mencapai tujuan kesejahteraan,” kata Deputi I Kantor Staf Pesiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Biak, Papua, pada Kamis (14/1).

Febry menjelaskan, Jalan Trans Papua Merauke−Sorong dan Jalan Trans Pulau Biak merupakan salah satu perhatian khusus Pemerintah. Karena, kata Febry, infrastruktur jalan tersebut menjadi salah satu dari 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) prioritas di Indonesia. Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, menurut Febry, juga telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020−2024 dan ditegaskan kembali melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Pemerintah tetap fokus mengawal pembangunan Indonesia-sentris, yaitu pembangunan yang masif dan merata di seluruh Indonesia, khususnya di Papua dan Papua Barat sebagaimana arahan Presiden,” ujar Febry.

Pada kesempatan itu, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura melaporkan seluruh ruas dalam wilayah kerjanya telah tembus dan terbuka dengan aspal maupun agregat. Selain itu, KSP menegaskan urgensi percepatan pembangunan jalan akses bagi PLBN Yetetkun yang tengah dibangun secara bertahap oleh BPJN Merauke.

Sementara di wilayah Pegunungan Tengah, BPJN Wamena melanjutkan pembangunan Jalan Trans Papua di tengah medan geografis yang berat dan potensi gangguan keamanan di lapangan. Penanganan ruas Jayapura−Wamena menjadi prioritas utama agar biaya logistik dapat dipangkas dan kebutuhan pokok dapat didistribusikan ke berbagai wilayah di Pegunungan Tengah.

Terhadap infrastruktur jalan di Papua Barat, BPJN Manokwari memastikan dukungan konektivitas di Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat dan Kota Baru Sorong serta terus meningkatkan kemantapan ruas Manokwari−Bintuni yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian di Papua Barat.

Selepas kegiatan tersebut, Febry melanjutkan kunjungan kerja ke sisi utara Jalan Trans Pulau Biak. Ia meminta konektivitas terus ditingkatkan melalui pembangunan jalan lingkar agar dapat tersambung sepenuhnya. Jalan sodetan juga diperlukan untuk menunjang pembangunan bandar antariksa yang dicanangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Pulau Biak.

Sebagai penutup, Febry meminta agar kegiatan dengan skema padat karya terus ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat setempat. “Pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan dengan pendekatan sosial-budaya yang sesuai dengan konteks di Papua dan Papua Barat,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan Dorong Pemulihan Ekonomi

BIAK, PAPUA – Investasi sektor kelautan dan perikanan akan mendorong percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya di kawasan Kabupaten Biak, Provinsi Papua. Selain itu, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di Papua dan Papua Barat. “Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong investasi seluas-luasnya, termasuk pada sektor perikanan di Bumi Cenderawasih,” ujar Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Biak, Rabu (13/1).

Pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kawasan Timur Indonesia juga menunjukkan perwujudan kehadiran negara melalui pembangunan Indonesia-sentris. Khusus di Kabupaten Biak Numfor, Febry berpesan agar potensi sumber daya bahari serta lokasi geografis yang strategis di bibir Samudera Pasifik dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat. “Pemerintah siap mengawal pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor,” ucapnya.

Febry juga menyampaikan, Kabupaten Biak Numfor perlu mendorong infrastruktur, konektivitas, pasokan energi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan begitu, sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Biak Numfor dapat berkontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah maupun nasional. “KSP telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan dukungan infrastruktur yang memadai di Kabupaten Biak Numfor,” tambahnya.

Hadir dalam rapat ini Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, GM Pelindo IV dan Garuda Indonesia, serta tokoh adat dan tokoh agama Kabupaten Biak Numfor. Pimpinan daerah dan tokoh masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap hasil rapat koordinasi ini.

Pada kesempatan itu, Bupati Herry Naap menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan KSP sehingga kerja sama investasi sektor perikanan dapat segera direalisasikan. Herry bilang, sektor kelautan dan perikanan akan semakin menggeliat dan membawa berkah bagi masyarakat Biak Numfor, Papua, dan Indonesia. Bupati Herry juga menjanjikan kemudahan perizinan sesuai dengan arahan Presiden. “Sehingga semakin banyak investor yang masuk untuk mengembangkan segala potensi yang ada di Kabupaten Biak Numfor”, imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Febry yang didampingi Direktur Usaha dan Investasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Catur Sarwanto juga menyaksikan penandatanganan kerja sama investasi sektor kelautan dan perikanan antara Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan sejumlah badan usaha swasta yang menjadi mitra strategis pemerintah. Melalui kerja sama ini, Febry meminta agar model serupa antara pemerintah daerah dan pihak swasta seperti ini dapat dikembangkan di tempat-tempat lainnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kementrian Luar Negeri Indonesia

Moeldoko Dukung Fungsi KMILN Setara KTP

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mendorong koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk mengatasi permasalahan pendataan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri atau diaspora. Salah satunya melalui peningkatan fungsi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). “Terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri agar fungsi KMILN ini ditingkatkan, sehingga banyak diaspora yang mau mendaftar,” ujar Moeldoko.
Pernyataan Moeldoko disampaikan saat menerima audiensi perwakilan Kemenlu, IDN Global, dan Gesellchaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (12/1).

Pada pertemuan ini, Moeldoko menyadari, pendataan diaspora cukup sulit. Apalagi, dari perkiraan 6 juta diaspora, baru ada sekitar 1.400-1.500 orang yang mendaftar KMILN.

Atas fakta itu, Moeldoko meminta Kementerian/Lembaga terkait agar bisa meningkatkan fungsi KMILN. “Misalnya bisa setara dengan kartu tanda penduduk (KTP). Termasuk fungsi lainnya agar efektif dan bisa mendorong diaspora untuk mendaftarkan diri,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan ini, Moeldoko juga menjelaskan, saat ini Pemerintah tengah menyusun Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang akan mengumpulkan diaspora bertalenta untuk berkontribusi terhadap negara. Untuk yang satu ini, Moeldoko menyatakan, akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo agar negara hadir untuk menginventarisasi anak Indonesia yang unggul di berbagai bidang.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu Yusron B. Ambary menuturkan, perkembangan KMILN masih memprihatinkan dengan minimnya diaspora yang mendaftar. Menurut Yusron, salah satu permasalahannya adalah banyak diaspora yang merasa KMILN tidak memberikan insentif apapun. “Padahal, KMILN jadi salah satu alat untuk pendataan diaspora. Maka saat ini kami berupaya mencari insentif yang diberikan, tapi butuh koordinasi dari Kementerian/Lembaga lain,” jelas Yusron.

Yusron menyontohkan, KMILN punya beberapa manfaat seperti pembukaan rekening, pembelian properti hingga pembukaan usaha. Namun, kata Yusron, Kemenlu tidak punya kewenangan untuk bisa merealisasikan manfaat-manfaat itu, sehingga perlu aturan turunan dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Adapun Presiden IDN Global Said Zaidansyah menyampaikan, sebenarnya banyak diaspora yang antusias dengan KMILN. Sebagian besar di antaranya, kata Said, ingin memiliki bukti bahwa mereka adalah masih sebagai WNI. “Tapi memang harus ada manfaat lainnya, sehingga akan lebih banyak lagi yang mendaftar KMILN,” ucap Said.

Sedangkan Renny Damayanti Mellon, perwakilan dari IDN-U menjelaskan terdapat kesalahan persepsi di masyarakat dimana ada anggapan bahwa diaspora adalah orang asing. Oleh karena itu ia berharap diaspora dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia.

“Kami ingin seluruh diaspora Indonesia ini bisa berpartisipasi untuk Indonesia. Selain itu kami mengajukan kartu Diaspora Indonesia ini menjadi seperti atau menjadi KTP” ujar Renny.

Sementara perwakilan dari GIZ berharap, Kantor Staf Presiden (KSP) bisa menjembatani kepentingan pendataan diaspora ini melalui lintas Kementerian/Lembaga. Hal itu juga terkait dengan harapan kontribusi diaspora terhadap pembangunan Indonesia yang bisa mencapai Rp15 triliun.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Politik

Temui Mensos, KSP Pastikan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Berjalan Baik

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal agenda reformasi sistem perlindungan sosial. Terutama mengenai isu pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), integrasi bantuan sosial, dan perbaikan penyaluran bantuan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, KSP menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (11/1).

“Ini sesuai dengan perintah Presiden pada sidang paripurna tahun lalu agar melakukan reformasi perlindungan sosial,” ujar Deputi II KSP Abetnego Tarigan.

Melalui pertemuan itu, Abetnego ingin memastikan sejumlah hal penting yang harus dikoordinasikan antara Kementerian Sosial dan KSP serta beberapa temuan Mensos Risma di lapangan. Abetnego juga mengatakan, pertemuan dengan Mensos Risma bisa menjadi arahan lebih lanjut untuk memastikan reformasi sistem perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani mendorong Kemensos agar melibatkan para penyandang disabilitas dan korban dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai penerima bantuan sosial. “KSP ingin memastikan pihak-pihak tersebut menerima bantuan sosial pemerintah melalui Kemensos sebagai perwujudan kehadiran negara,” imbuh Jaleswari.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo menambahkan, perlu ada keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pemutakhiran DTKS. Adapun Tenaga Ahli Utama KSP Widiarsi Agustina menegaskan komunikasi publik mengenai bantuan sosial perlu dibenahi bersama. “Karena pada saat kami menggelar program KSP Mendengar di berberapa daerah terdapat temuan bahwa program bansos yang dilakukan Pemerintah tidak tersampaikan,” ujar Widiarsi.

Dari beberapa poin yang disampaikan KSP, Mensos Risma menuturkan, pihaknya akan fokus membenahi data berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Menurut Risma, akurasi sangat penting karena memperjelas penerima bantuan dan monitoring. “Saya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperbarui DTKS serta Kementerian Dalam Negeri untuk membuatkan radiogram,” jelas Risma.

Selain itu, lanjut Risma, Kemensos juga tengah menyusun sistem yang memungkinkan untuk merekam wajah hingga mencatat transaksi penerima bantuan sosial. Untuk yang satu ini, Risma menyebut akan melibatkan pihak bank dan PT POS.

Categories
Berita Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Pemerintah Perhatikan Kepentingan Daerah dalam Pembangunan Tol di Sumsel

Manfaat besar yang bisa dirasakan masyarakat sekitar pembangunan tol di Sumatera Selatan menjadi perhatian utama pemerintah. Apalagi Jalan Tol Trans Sumatera sudah ditetapkan sebagai Major Project di RPJMN 2020-2024. Presiden juga telah menetapkan ruas-ruas tol trans sumatera sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 109 Tahun 2020. Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol di Sumatera Selatan yang digelar secara offline dan online, KSP menerima berbagai masukan dari Pemda setempat dan BUMN pelaksana proyek. “Proyek pembangunan tol di Sumatera Selatan harus menyelaraskan kepentingan nasional dan daerah,” ujar Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (11/1).

Dalam rapat ini, perwakilan Pemerintah Daerah yang hadir berasal dari Prabumulih, Banyuasin dan Musi Banyuasin. Tiga wilayah itu merupakan daerah yang dalam pembangunan beberapa ruas tol. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang telah dikirimkan oleh para Kepala Daerah kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat pasca rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi I KSP pada 10 Desember 2020 di Palembang.

Pada rakor tersebut, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengusulkan pembangunan dua Rest Area dan SPBU di Kota Prabumulih serta pemberian kesempatan bagi masyarakat sekitarnya untuk berdagang di lokasi tersebut. Dia berharap agar setiap daerah yang dilewati oleh jalan tol dibangunkan minimal satu rest area sehingga perekonomian masyarakat setempat juga dapat terangkat. “Rest area merupakan etalase bagi daerah untuk menunjukkan produk-produk unggulannya,” ujar Ridho.

Bupati Banyuasin Askolani juga menyampaikan perlunya keselarasan kepentingan nasional dan daerah dalam pembangunan proyek tol tersebut. Apalagi, katanya, proyek ini sekaligus akan membuka akses pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Banyuasin dan sekitarnya. “Maka perencanaan nasional harus sejalan dengan perencanaan daerah. Jadi, kepentingan daerah harus dipikirkan juga,” jelas Askolani.

Sementara Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengusulkan pergeseran exit tol dari Kec. Tungkal Jaya ke Kec. Sungai Lilin dan pembangunan rest area di empat lokasi. Selain itu, dia menekankan perlunya memperhatikan aspek lingkungan dalam proses pembangunan jalan tol di wilayahnya. Dia menyontohkan adanya jalur untuk hewan liar di tol Pekan Baru. “Nanti bisa dibuatkan juga semacam terowongan untuk jalur hewan liar. Jadi proyek ini benar-benar memerhartikan lingkungan sekitar. Akan jadi penilaian bagus juga untuk dunia internasional,” jelas Dodi.

Dari masukan-masukan yang ada, Febry pun menegaskan agar memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Apalagi, kata Febry, BUMN pelaksana proyek pun perlu beragam pertimbangan dalam membangun tol Sumatera Selatan, baik dari sisi permodalan (equity) maupun anggaran belanja modal (capital expenditure/capex). “Pastinya, pembangunan infrastruktur ini untuk menumbuhkan ekonomi baru, tapi pembangunannya tidak serta merta karena butuh modal dan capex. Sehingga perlu koordinasi agar biaya bisa ditekan dan pembangunan bisa didorong,” jelas Febry.

Sebagai informasi, di Sumatera Selatan terdapat beberapa ruas tol yang sedang dibangun, diantaranya adalah Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 126,7 Km yang melewati Kab. Ogan Ilir, Kab. Muara Enim, dan Kota Prabumulih, Palembang – Betung (sebagai bagian dari ruas Kayu Agung – Palembang – Betung) sepanjang 69 Km yang melewati Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kota Pelembang, dan Kab. Banyuasin, dan Betung – Tempino – Jambi sepanjang 134 Km yang melewati Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, dan Kab. Muaro Jambi.