Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Kedeputian IV

Pariwisata Bali Segera Pulih dan Bangkit


JAKARTA – Bali sebagai salah satu provinsi yang paling terpukul akibat dampak pandemi Covid-19, tengah bersiap untuk bangkit. Kebangkitan Bali semakin terlihat dari catatan penambahan kasus positif Covid-19 yang terus menurun seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Kami akan kawal pemulihan Bali. Bukan hanya karena pariwisatanya, tapi karena Bali menjadi representasi Indonesia di mata dunia,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin Diskusi Terbatas Gerakan Sosial Peduli Bali secara daring dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (15/6).

Moeldoko menegaskan, langkah Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mengawal pemulihan Bali tidak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan berulang kali agar pariwisata Bali harus segera bangkit. Sehingga, jika dunia melihat Bali bisa pulih dan bangkit, maka Indonesia juga bisa pulih dan bangkit dari pandemi Covid-19. Untuk itu, kata Moeldoko, Bali akan menjadi ombak awal untuk melanjutkan ombak-ombak pemulihan pariwisata wiayah lainnya di Indonesia.


Mantan Panglima TNI ini juga menyampaikan, pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian/Lembaga dan berbagai pihak lainnya harus menunjukkan kesiapannya dalam membuka pariwisata Bali. Untuk itu, kata Moeldoko, KSP siap memfasilitasi rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian/Lembaga untuk segera mungkin memutuskan waktu pelaksanaan pembukaan pariwisata Bali. “Paling cepat, akhir pekan ini kita laksanakan kembali rapat koordinasi agar semua benar-benar siap dan masyarakat tidak ragu-ragu untuk datang ke Bali,” jelas Moeldoko.


Gubernur Bali I Wayan Koster yang hadir pada diskusi ini memaparkan, kondisi Covid-19 di wilayahnya semakin membaik. Catatan dia, hingga saat ini penambahan jumlah kasus positif Covid-19 sudah stabil pada angka di bawah 50 kasus. Belum lagi tingkat kesembuhan yang mencapai 96% dan jumlah kasus meninggal karena Covid-19 kurang dari 5 orang.
Tidak hanya itu, Wayan juga menjelaskan, pelaksanaan program vaksinasi di Bali dengan target 3 juta penduduk telah mencapai 56,53% untuk suntikan pertama. “Bahkan di beberapa wilayah destinasi utama wisata, sudah ada yang mencapai 100 persen untuk suntikan pertama dan kedua, termasuk juga vaksinasi bagi para pelaku pariwisata,” jelas Wayan.


Dari catatan-catatan itu, Wayan menegaskan, Bali telah siap membuka kembali pariwisatanya baik untuk wisawatan domestik maupun mancanegara. Sebagai informasi, lanjut Wayan, pihaknya telah mencatat peningkatan kunjungan wisatawan domestik yang mencapai 8.000-9.500 orang melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai dan 10.000-11.000 wisawatan melalui jalur darat. “Jadi tidak ada jawaban lain. Kami siap membuka pariwisata,” kata Wayan.


Pada kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S. Uno mengungkapkan, tingkat protokol kesehatan berbasis Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan) atau CHSE di Bali telah mencapai 94,88%. Artinya, Bali sudah semakin patuh pada protokol kesehatan. Dia juga menilai, vaksinasi di Bali sudah menjadi yang tertinggi di Indonesia.


“Maka kami juga akan susun laporan secara teknis dan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri untuk memperkuat persipan yang nantinya akan dibawa ke rapat terbatas bersama Presiden,” tutur Sandiaga.


Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi siap mendukung upaya pemerintah Provinsi Bali dan Kemenparekraf melalui komunikasi dengan negara-negara target wisatawan Bali. Meski begitu, Retno mengingatkan bahwa upaya menekan penyebaran Covid-19 tidak hanya berlaku di Bali. “Kalau tidak berhasil menekan kasus secara nasional, nanti hasilnya juga tidak akan optimal. Ini tantangan kita bersama,” imbuh Retno.


Pada diskusi ini, turut hadir perwakilan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Satgas Covid-19, Kepolisian Daerah Bali, para kepala daerah Bali, hingga DPRD kabupaten/kota di Bali.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Tekan Angka Kematian Ibu, KSP Moeldoko Minta Penguatan Riset

JAKARTA – Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia yang tak kunjung menurun tetap jadi fokus utama perhatian pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (11/6). Moeldoko mendorong berbagai pihak untuk melakukan riset yang lebih mendalam penyebab kenaikan AKI. “Lihat angka kejadian, apa penyebabnya, dan dimana saja jumlah AKI meningkat,” tegas Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan, isu kenaikan jumlah AKI sudah sampai kepada Presiden pada saat sidang kabinet. Presiden bahkan telah memerintahkan kementerian/lembaga terkait agar semakin serius menekan jumlah AKI sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2020-2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup.

Moeldoko juga bilang, isu AKI juga telah menjadi perhatian Ibu Negara yang telah mengajak istri wakil presiden, istri para menteri, hingga istri pemimpin lembaga untuk melakukan gerakan menekan AKI. Termasuk juga di Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian II. Dengan begitu, kata Moeldoko, pemerintah punya keyakinan dan semangat yang sama untuk menurunkan AKI.

Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Dr. dr. Brian Sri Prahastuti berharap, UNFPA bisa terus meningkatkan kerja sama dengan pemerintah untuk membantu penurunan AKI. “Perluas juga jangkauannya dengan menggandeng komunitas ibu-ibu yang memiliki gerakan sama dalam menurunkan AKI, sehingga bisa menghadirkan gerakan yang masif,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Brian mengungkapkan, KSP bersama UNFPA telah melakukan kajian efektivitas pertolongan persalinan melalui Jaminan Pembiayaan Pelayanan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Nantinya, hasil kajian itu akan jadi rekomendasi untuk Kementerian Kesehatan,” ungkap Brian.

Sebagai informasi, UNFPA telah bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sejak tahun 1972 dan memberikan bantuan teknis untuk berbagai kementerian dan lembaga di bidang kesehatan ibu, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, program HIV/AIDS, gender, kependudukan, termasuk respon terhadap bencana. Adapun Kesehatan Ibu merupakan salah satu komponen program utama dalam Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA ke-10 yang diselaraskan untuk mendukung program prioritas yang disebutkan dalam RPJMN 2020-2024 dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Kepala Perwakilan UNFPA untuk Indonesia Anjali Sen menjelaskan, AKI di Indonesia harus jadi perhatian yang sama besarnya dengan isu stunting. “Apalagi sudah masuk RPJMN, maka perlu ada gerakan untuk mempercepat penurunan AKI,” imbuh Anjali.

Sementara Asisten Representatif UNFPA Dr. Melania Hidayat berharap, peran strategis KSP bisa menggerakkan lagi komitmen setiap pihak dalam mewujudkan penurunan AKI. Salah satunya melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, khususnya bidan. “Rasio jumlah bidan di Indonesia termasuk paling tinggi dibandingkan negara lain. Maka, seharusnya Indonesia mampu selesaikan isu AKI,” jelas Melania.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Pembangunan Bendungan Leuwikeris Selesai pada 2022

Ciamis- Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pembangunan Bendungan Leuwikeris di Ciamis, Jawa Barat tepat waktu. Pembangunan bendungan itu untuk mendukung sektor pertanian di wilayah Priangan Timur di Jawa Barat dan Cilacap di Jawa Tengah. “Pengadaan tanah telah mencapai 98 persen dan progres konstruksi sebesar 70 persen. Target penyelesaian konstruksi pada tahun 2022,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian dalam kunjungan kerja ke proyek Bendungan Leuwikeris di Ciamis, Jawa Barat, Kamis (10/6).

Helson mengatakan, Bendungan Leuwikeris diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian selatan. Bendungan ini akan mengaliri Daerah Irigasi Lakbok Utara di Ciamis dan Daerah Irigasi Manganti di Cilacap seluas 11.216 hektare serta memasok air baku bagi Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap. “Dengan demikian, keberadaan bendungan ini sangat penting bagi masyarakat maupun daerah”, kata Helson.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Bambang Hidayah menyampaikan, Bendungan Leuwikeris memiliki luas genangan seluas 242 hektare dengan volume tampungan sebesar 81,44 juta meter kubik. “Bendungan ini juga bermanfaat untuk mengurangi risiko banjir serta memiliki potensi pariwisata dan tenaga listrik hingga 20 MW”, terang Bambang.

Kasubdit Bendungan dan Danau Wilayah II Kementerian PUPR Adi Rusman menambahkan, pengelakan sungai (river closure) akan dilakukan pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2021, sehingga pekerjaan konstruksi tubuh bendungan serta infrastruktur penunjang lainnya kemudian dapat dikebut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Mohamad Zen dan Asisten Bidang Perekonomian Kabupaten Ciamis Toto Marwoto menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pembangunan bendungan ini.

Bendungan Leuwikeris terletak di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan terdiri dari lima paket yang dikerjakan oleh empat BUMN, yaitu PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Pembangunan Perumahan, serta dua kontraktor swasta, yaitu PT Bahagia Bangun Nusa dan PT Basuki Rahmanta Putra.

Selain Bendungan Leuwikeris, Kementerian PUPR melalui BBWS Citanduy juga tengah menyiapkan pembangunan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Cilacap sehingga potensi sumber daya air dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

KSP Turun Tangan Bantu Pemenuhan Hak Suku Anak Dalam Jambi

JAMBI – Suku Anak Dalam Jambi mendapat ‘angin segar’ atas konflik yang terjadi dengan perusahaan perkebunan di wilayah tempat tinggalnya. Salah satunya melalui percepatan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP). “Ini bukti pemerintah berupaya melindungi masyarakatnya melalui data kependudukan,” ujar Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan saat bertemu masyarakat Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Abetnego menjelaskan, isu pengakuan dan penghormatan masyarakat adat menjadi perhatian Presiden sejak 2015. Sejak saat itu, Presiden Joko Widodo selalu menekankan untuk penjaminan kehormatan dan penghargaan terhadap masyarakat adat.

Sehingga, kata Abet, Negara selalu berupaya untuk mencari jalan keluar, agar masyarakat adat dapat melanjutkan kehidupannya. Abetnego juga mengapresiasi Kepala Derah setempat yang telah membantu mempercepat kepemilikan KTP untuk perlindungan sosial bagi masyarakat adat. “Namun kami berharap perusahaan perkebunan dan BPN di daerah, juga dapat bekerja sama membantu mencari jalan keluar,” terang Abet.

Konflik Suku Anak Dalam Jambi dengan perusahaan perkebunan telah dilaporkan kepada Komnas HAM sejak 2019. Permasalahan yang terjadi adalah Masyarakat Adat kehilangan sumber penghidupan dan tempat tinggal karena perusahaan perkebunan masuk ke dalam wilayah masyarakat adat. Sebagai tindak lanjutnya, Komnas HAM, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian ATR/BPN melakukan verifikasi lapangan untuk percepatan penanganan kasus melalui negosiasi dan mediasi.

“KSP mendukung proses mediasi yang dipimpin oleh Komnas HAM, yang nantinya harus dilanjutkan dengan pemberian dan penjaminan hak atas mata pencaharian bagi masyarakat adat oleh negara, seperti jaminan kesehatan maupun bantuan sosial,” tambah Abet.

Hadir bersama Abet, Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga juga menegaskan, akan membantu mencari titik temu antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan melalui mediasi. Sementara, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyampaikan, butuh kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam isu masyarakat adat, karena proses yang kompleks dan panjang. “Bentuk upaya pendataan masyarakat adat mohon untuk didukung oleh masyarakat adat,” ungkap Surya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Kabupaten Sarolangun Hillalatil Badri menegaskan komitmennya untuk mendukung masyarakat adat, mengenai bagaimana hutan dapat dipakai oleh masyarakat yang berada di rimba.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Dapat Aduan Soal Irigasi dari Petani Tembakau, KSP Temui Pemda Lombok Timur

LOMBOK TIMUR – Petani tembakau di desa Sukaraja dan Wakan, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat harus memanfaatkan es balok untuk mengairi lahan garapannya. Cara ini dilakukan karena perkebunan di wilayah ini mengalami kesulitan irigasi. Sayangnya, hingga saat ini belum ada solusi atas persoalan mereka.

Mendengar kisah itu, tim Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) yang tengah berada di NTB, langsung bergerak cepat menemui para petani di Sukaraja dan Wakan. Tujuannya, tentu saja untuk menindaklanjuti aduan para petani tembakau. “Kami akan tindaklanjuti aduan ini ke pemerintah daerah setempat. Kalau masih terkendala, kami akan dorong sampai ke pemerintah pusat,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Joanes Joko, di Lombok Timur .

Joko menyampaikan, persoalan irigasi yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Lombok Tengah dan kabupaten Lombok Timur ini cukup serius. Karena jika tidak mendapatkan penanganan serius bisa menghambat produktivitas pertanian di lima kecamatan.

Tidak perlu waktu lama bagi tim Kedeputian IV KSP menindaklanjuti aduan petani tembakau Sukaraja dan Wakan. Hari ini (Rabu, 9/6), Joko membawa tim KSP bertemu Sekda dan Kadis PUPR kabupaten Lombok Timur untuk berdiskusi dan mendorong percepatan penyelesaian masalah irigasi di kawasan perbatasan Kabupaten itu terkait Bendungan Pandan Duri.

“Kehadiran kami adalah untuk mewujudkan visi dan misi nawacita Presiden Jokowi dengan kembali menghadirkan negara ditengah-tengah rakyat,” Kata Joko.

Selain berkoordinasi terkait beberapa aspirasi dan persoalan masyarakat di Sukaraja, Tim KSP juga menyampaikan Aspirasi masyarakat Pulau maringkik dengan kembali menegaskan bahwa Negara siap hadir pada otoritas yang ada, yang tidak menabrak kewenangan dan fungsi daerah.

“Jika persoalan berada di ranah pemerintah pusat siap kami koordinasikan segera ke kementerian dan instansi terkait melalui Kantor Staf Presiden,” tutup Joko.