Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Moeldoko Instruksikan Penerapan Kendaraan Bermotor Listrik di Lingkungan Pemerintahan

JAKARTA –Peta jalan (roadmap) Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di lingkungan instansi Pemerintah diharapkan bisa selesai dalam 10 hari ke depan. Harapan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) selaku leading sector program KBL-BB. “Roadmap ini perlu segera dirumuskan dan diimplementasikan sesuai dengan tahapan. Jangan sampai meleset. Perlu kesiapan agar industri bisa bergerak,” ujar Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Kebijakan KBL-BB di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/3)..

Menurut Moeldoko, implementasi kebijakan KBL-BB di lingkungan instansi Pemerintah bisa meyakinkan masyarakat untuk segera mengonversi kendaraannya ke KBL-BB. Apalagi, lanjut Moeldoko, ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomo 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Terlebih, semua K/L hingga Pemerintah Daerah telah mendukung upaya ini.

“Beberapa aturan juga sudah tersedia dalam rangka mendukung roadmap ini. Sehingga bisa langsung dieksekusi, walaupun masih ada yang perlu diselaraskan kembali, seperti sarana dan pra sarana pendukung. Selain itu, industri juga sudah memulai produksi,” imbuh Moeldoko.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan aturan main konversi kendaraan konvensional ke KBL-BB. Upaya ini dilakukan karena biaya konversi jauh lebih rendah ketimbang membangun KBL-BB baru. Sementara untuk implementasinya, Budi menyampaikan, para pejabat di Kementerian Perhubungan sudah memulai penggunaan mobil listrik Ionic produksi Hyundai dan bisa jadi percontohan bagi K/L lainnya.

Sementara itu, perwakilan Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listri Negara (PLN) dalam penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Bahkan, SPKLU ini bisa melibatkan pihak swasta sesuai dengan mekanisme dan regulasi melalui Permen ESDM Nomor 13 tahun 2020 yang merupakan turunan Perpres Nomor 55 tahun 2019.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia G L Kalake siap memimpin penyusunan roadmap implementasi KBL-BB dengan K/L terkait. “Terutama melalui pendekatan regulasi dari sektor terkait. Sehingga teknis pelaksanaan percepatan KBL-BB bisa segera terealisasi,” ujar Ayodhia.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), hingga Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Kebijakan KBL-BB di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (2/3).

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

Kunjungi Desa Sirnajaya, KSP Ungkap Pentingnya Legalisasi Perhutanan Sosial

BOGOR – Proses legalisasi perhutanan sosial atas lahan seluas 400 hektare di Desa Sirnajaya, mendapat perhatian dari Kantor Staf Presiden (KSP). Kehadiran KSP diharapkan bisa mempercepat legalisasi perhutanan sosial di desa yang terletak di Kabupaten Bogor itu. “Karena lahan ini sudah sejak lama digarap masyarakat. Sementara saat ini masih menunggu verifikasi teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang akan berlangsung Maret 2021,” tutur Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Trijoko Mohamad Soleh Oedin, Selasa(23/2).

Trijoko menyampaikan, KSP menyadari pentingnya Perhutanan Sosial, karena selain melestarikan hutan juga akan mensejahterakan masyarakat setempat. Misalnya saja di Desa Sirnajaya ini, Trijoko mengungkapkan, kegiatan ekonomi utama masyarakat di kawasan hutan milik Perhutani adalah budidaya kopi. Namun selama ini, masyarakat dalam menggarap lahan tersebut hanya bermodal semacam Surat Garap dari Mantri Kehutanan yang diterbitkan sudah lama sekali.

“Surat Garap ini tidak menjelaskan secara rinci menganai hak dan kewajiban  masyarakat, termasuk jangka waktu hak pengelolaan. Akan tetapi untuk setiap panen masyarakat menyerahkan sejumlah uang retribusi kepada Perum Perhutani agar tetap dapat menggarap lahan,” jelas Trijoko.

Untuk mewujudkan hal itu, Trijoko memastikan, KSP akan mendorong K/L terkait untuk bersinergi dalam percepatan pemberian akses perhutanan sosial dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Terutama bagi masyarakat Desa yang sudah memiliki kelembagaan ekonomi dan potensi kegiatan ekonomi produktif namun masih perlu upaya-upaya  penguatan seperti Desa Sirnajaya.

Trijoko pun meyakini, jika masyarakat berhasil mendapatkan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), masyarakat dapat mengelola hutan secara legal dan berhak atas pendampingan untuk pengembangan usaha kelompok. Apalagi, lanjut Trijoko, sesuai arahan presiden, perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) hak pengelolaan hutan bagi masyarakat, namun harus diikuti oleh kegiatan pendampingan untuk program-program lanjutan. “Sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola hak pengelolaan hutan yang telah diberikan,” imbuh Trijoko.

Pada kesempatan yang sama, Trijoko juga mengungkapkan potensi pemanfaatan hutan di Desa Sirnajaya tidak terbatas hanya dalam kegiatan budidaya kopi saja, melainkan juga untuk kegiatan wisata Desa. Desa Sirnajaya memiliki atraksi wisata danau, yaitu Situ Rawa Gede, dan juga panorama pemandangan alam yang indah  berupa sawah, bukit, hingga air terjun. Bahkan, katanya, saat ini sudah ada inisiasi untuk menggabungkan potensi wisata danau dengan perkebunan kopi rakyat menjadi satu kawasan terintegrasi bertajuk “Agrowisata Kopi Rawa Gede” yang dimotori oleh lembaga ekonomi milik Desa (BUMDesa).

“Jika dapat dikembangkan lebih jauh, maka masyarakat akan mendapatkan manfaat ekonomis dari pengelolaan hutan ini, baik dari kegiatan budidaya maupun pariwisata. Namun tentunya, pengembangan wisata tersebut perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai,” jelas Trijoko.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Dorong Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan PSN di Sulsel

JAKARTA – Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan harus segera mewujudkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Terutama untuk dua proyek pembangunan, yakni jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port. “Tim ini akan dipimpin oleh Sekda Provinsi dan melibatkan seluruh pihak. Sehingga tim ini akan jadi forum komunikasi yang baik,” tegas Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan PSN Provinsi Sulawesi Selatan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (22/2).

Pada rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) ini akhirnya menyepakati bahwa Tim Percepatan akan dibentuk melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan pada bulan ini.

Rapat yang merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi dan kunjungan lapangan yang dilakukan Febry pada 10 Februari 2021 ini, menekankan pentingnya koordinasi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan pembangunan PSN di Sulawesi Selatan. Terutama yang melibatkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur dan Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Febry menekankan bahwa seluruh permasalahan yang dihadapi, khususnya terkait pengadaan tanah di kabupaten/kota yang dilewati membutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait. “Semua pihak harus terlibat aktif. Mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, sampai Polda harus dapat berkoordinasi dengan baik,” imbuh Febry.

Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare dan Makassar New Port merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Jalur KA Makassar-Parepare sebagai bagian dari program pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi yang dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jalur KA sepanjang kurang lebih 145 km ini diproyeksikan akan mengurangi waktu tempuh Makassar-Parepare sampai dua kali lebih cepat, menyerap ribuan tenaga kerja secara langsung, dan meningkatkan konektivitas penumpang maupun logistik. KA Makassar-Parepare direncanakan akan beroperasi secara parsial pada tahun 2021.

Sementara pembangunan Makassar New Port (MNP) diproyeksikan akan mendukung sistem logistik nasional. Progres pembangunan MNP saat ini sudah mencapai 66%. KSP mendorong percepatan pembangunan MNP serta infrastruktur pendukung lainnya, terutama pembangunan akses jalan tol menuju MNP.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP Pastikan Nelayan di Maluku Tengah Dapat Manfaat Program KUSUKA

MALUKU – Langkah Kantor Staf Presiden (KSP) dalam mengawal program Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), tidak lengkap tanpa langsung terjun ke lapangan. Untuk itu, Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Alan F. Koropitan, menemui langsung nelayan di Desa Tial dan Desa Way, Maluku Tengah pada Jumat (19/2). “Kunjungan ini untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi nelayan, sekaligus memastikan nelayan mendapat manfaat dari program KUSUKA,” ujar Febry.

Dari kunjungannya itu, KSP pun menerima berbagai harapan dari para nelayan. Salah satunya mengenai kebutuhan sarana dan prasarana. Ada juga persoalan penetapan harga yang masih didominasi penadah ikan, terkait dengan kontribusi PT Perikanan Nusantara (Perinus) yang masih terbatas. Termasuk permintaan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik yang dinilai bersinggungan dengan daerah tangkapan ikan nelayan.

Dari berbagai cerita para nelayan tersebut, Febry menegaskan, KSP akan mendorong Pemerintah setempat untuk menyediakan tempat penyimpanan (storage) dan pabrik es yang lebih tertata. Solusi lainnya, kebutuhan sarana dan prasarana itu akan disambungkan ke pusat data Pemerintah melalui program KUSUKA. “Data harus tepat, sehingga akan memudahkan untuk direalisasikan. Nelayan harus terdata untuk mendapatkan subsidi,” kata Alan menambahkan.

Tidak hanya itu, Alan juga menegaskan, KSP akan memastikan agar pihak-pihak terkait memfasilitasi bahan bakar nelayan. Termasuk meminta Perinus lebih terlibat dalam menstabilkan harga ikan.

Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku Abdul Haris yang juga hadir pada kesempatan itu menambahkan, pihaknya akan memastikan sentra perikanan rakyat tidak terganggu dengan adanya pembangkit listrik.

Program PEN

Pada kesempatan terpisah, Alan juga berkesempatan mengunjungi para pembudidaya ikan keramba di Teluk Ambon Dalam. Tujuannya untuk memastikan para pembudidaya ikan keramba tersebut mendapat bantuan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Apalagi, pendapatan para pembudidaya ikan keramba yang dikunjungi Alan sempat terdampak Covid-19.

Alan pun mengapresiasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP yang telah menyalurkan bantuan senilai Rp20 juta bagi 12 kelompok pembudidaya ikan keramba di Teluk Ambon Dalam. Menurut Alan, bantuan tersebut sangat membantu para pembudidaya ikan keramba untuk memenuhi kebutuhan benih dan pakan. “Bantuan ini menarik karena karakternya berbeda dengan bantuan di Pulau Jawa,” tutur Alan.

Selain itu, Alan juga menemukan adanya bantuan lain yang diterima para pembudidaya ikan keramba di Teluk Ambon Dalam. Seperi yang disampaikan Mansyir, salah satu pembudidaya ikan keramba Teluk Ambon Dalam. Mansyir menyampaikan, kelompoknya yang terdiri dari 10 orang dan membubidaya ikan kerapu, ikan kuwe, dan ikan kakap putih mendapat berbagai bantuan dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk mesin, benih, pakan, jaring-jaring, hingga transportasi angkut.

Bantuan tersebut, kata Mansyir, berhasil menekan beban pengeluaran para pembudidaya ikan keramba. “Karena kan selama ini  untuk kebutuhan pakan, benih menggunakan biaya sendiri. Tapi sejak pandemi Covid-19, kami cukup terbebani. Sehingga adanya bantuan tersebut sudah mengurangi beban kami,” terang Mansyir.

Meski begitu, Mansyir masih berharap ada lagi bantuan lain. Terutama untuk kebutuhan benih ikan kerapu yang berasal dari Bali dan Situbondo, karena selama ini masih mengandalkan biaya sendiri.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Program Maluku Lumbung Ikan Nasional Pastikan Nelayan Kecil Sejahtera

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) lintas Kementerian/Lembaga untuk menggenjot Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Melalui Pokja ini, KSP berharap, pihak-pihak terkait bisa mewujudkan MLIN yang mencakup kepentingan nelayan kecil. “Sehingga seluruh nelayan dan aktivitas ekonominya dapat terhubung langsung dalam sistem Logistik Ikan Nasional,” terang Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat melakukan verifikasi lapangan kesiapan MLIN di Ambon, Kamis (18/2).

Febry menjelaskan, Pokja lintas K/L tersebut juga harus didukung kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Maluku dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terlebih, lanjut Febry, KSP yang mendapat arahan Presiden untuk mengawal percepatan MLIN, ingin memastikan bahwa sistem rantai pasok dingin dapat dibangun dengan baik. Hal ini terkait dengan peranan perikanan skala kecil (termasuk tradisional), benar-benar masuk dalam pembangunan MLIN.

Pada kesempatan ini, Febry juga menyampaikan, KSP telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan membentuk Gugus Tugas Delivery Assurance Unit. Febry bilang, langkah tersebut untuk memastikan pembangunan berjalan lancar. “Sebagaimana arahan Presiden, tidak sekadar sent tetapi harus dipastikan delivered. Jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan, kami bertugas untuk melakukan debottlenecking,” tambah Febry.

Adapun pada 28 Januari 2021, Febry mengungkapkan, Kemenko Marves telah mengadakan Rakor yang mengundang lintas K/L untuk melakukan percepatan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Hasil rakor tersebut menugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan studi kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan diharapkan pada awal 2022 sudah memulai pembangunan infrastruktur.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Alan F. Koropitan yang turut hadir dalam pertemuan ini ikut menyororiti ketimpangan distribusi hasil ikan dalam konteks sistem logistik ikan nasional. Dia menyontohkan, unit pengolahan ikan dari Jawa dan Sumatera mencapai 70%, sementara kantong produksi perikanan laut dari Indonesia Timur mencapai 52,8%. “Otomatis, olahan produk perikanan ini dihasilkan dan didistribusikan paling besar di Jawa. Memang kita perlu melihat sistem logistik ikan secara nasional, tapi dalam konteks Maluku jangan sampai seperti itu,” jelas Alan.

Untuk itu, Alan mendorong upaya penataan logistik, terutama perikanan skala kecil (tradisional). Salah satu langkahnya dengan mengintegrasikan semua program Kementerian/Lembaga dan bantuan lalu lintas serta angkutan laut dan penerbangan agar pengangkutan ikan segar bisa cepat.

Pada kesempatan yang sama, Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangadji menjelaskan, Maluku sebagai wilayah yang memiliki 1.054 desa pesisir punya rantai pasok strategis dengan memberdayakan nelayan kecil. “Untuk itu, harus ada data dasar nelayan kecil per desa, serta sarana dan prasarana yang lengkap. Perlu juga kebijakan khusus fiskal bagi nelayan kecil melalui grand design dari hulu ke hilir,” tutur Ikram.
Pada kunjungannya kali ini, Febry menambahkan, KSP juga mendengar penjelasan langsung dari pihak Kementerian teknis dan OPD terkait perihal kesiapan sistem rantai pasok dingin yang menghubungkan tiga Pelabuhan yang dikelola oleh KKP, sepuluh Pelabuhan yang dikelola oleh daerah serta keterkaitan dengan transportasi lintas dua belas gugus pulau di Provinsi Maluku, termasuk dukungan logistik.


Selain itu, Febry juga membahas berbagai hal yang perlu seperti investasi dan perizinan untuk cold storage, pabrik es, solar pack dealer nelayan, jaringan listrik, pemasaran dan pengolahan. Kemudian kesiapan perikanan skala kecil yang tersebar di 1.054 desa pesisir, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Ada juga pembahasan mencakup korporasi nelayan, akses permodalan, bantuan ataupun insentif lainnya seperti BBM bersubsidi dan asuransi.


Hadri pada pertemuan ini Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya Gladys Peuru, Perwakilan KKP, perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kemenhub, General Manager BO Ambon Garuda Valentry, Direktur Utama Perinus, Head of Divre Sorong, Direktur Teknik Pelindo IV Prakosa Hadi, hingga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.