Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Pemerintah Siapkan SOP Prokes Pembukaan Destinasi Wisata Favorit

JAKARTA – Pemerintah tengah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan untuk proyek contoh pembukaan destinasi pariwisata di tiga titik lokasi di Indonesia, yaitu Bintan, Batam dan Bali (3B). Melalui upaya ini, Pemerintah ingin memastikan bahwa kunjungan wisatawan tidak akan mengakibatkan masuknya varian virus baru dan menjamin para wisatawan dalam kondisi sehat. “SOP protokol kesehatan akan melibatkan kerjasama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat,” ungkap Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (7/5).

Dalam Rapat Koordinasi yang diikuti Kemenlu, Kemenparekraf, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenkes, BNPB dan Pemda, Febry merinci, SOP protokol kesehatan tersebut termasuk pengawasan pelaksanaan dan tracking/tracing wisatawan. Dalam persiapan pelaksanaan pilot project 3B, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah saling berkoordinasi untuk menyiapkan destinasi yang akan dibuka. Kementerian Luar Negeri sudah menjalankan Travel Corridor Arrangement (TCA) yang merupakan koridor perjalanan untuk memfasilitasi perjalanan untuk keperluan bisnis, diplomatik dan perjalanan dinas, dengan RRT, Korea Selatan, Persatuan Emirat Arab dan Singapura.

Selain itu, lanjut Febry, Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan kebijakan untuk mendukung visa wisatawan, berupa revisi Permen Kumham nomor 26 tahun 2020. Kementerian Kesehatan mendukung percepatan vaksinasi baik pekerja parekraf maupun masyarakat khususnya pada lokasi pilot project 3B. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang menyiapkan super apps untuk tracing dan tracking berupa sinkronisasi sistem e-HAC di Kementerian Kesehatan dengan sistem PeduliLindungi.

Pemerintah menyadari adanya urgensi untuk segera menghidupkan kembali roda pariwisata di beberapa daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, pada saat ini, pemerintah sedang mengupayakan untuk menjalankan pilot project pembukaan destinasi pariwisata secara terbatas dan bertahap di 3B. Ketiga daerah tersebut dipilih karena selain penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak, juga sudah melalui proses verifikasi yang ketat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk Bintan, nantinya akan difokuskan di daerah Lagoi, Batam di daerah Nongsa, dan Bali akan difokuskan pada Sanur, Nusa Dua dan Ubud.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Bali, bersama-sama memastikan kesiapan destinasi 3B melalui penerapan Clean Healthy Safety dan Environment (CHSE), protokol kesehatan yang ketat dan pengawasannya. “Dengan berbagai persiapan itu, proses pilot project pembukaan destinasi pariwisata di daerah 3B dapat berjalan dengan baik, sehingga ekonomi masyarakat dapat bergerak lagi, tanpa melanggar penerapan protokol kesehatan,” jelas Febry.

Febry menambahkan, melengkapi berbagai upaya yang ada, Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi di daerah 3B dan sudah terlihat titik terang bahwa industri pariwisata akan rebound. “Namun demikian, kita masih harus memperhatikan fluktuasi pandemi Covid yang terjadi baik di lokasi pariwisata maupun di lokasi negara asal wisatawan dan juga dunia internasional,” tambah Febry.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Tol Becakayu Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

BEKASI – Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dapat tersambung dan beroperasi penuh tahun ini. Hal tersebut disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat megunjungi proyek Tol Becakayu di Bekasi, Rabu (5/5). “Semua pihak sepakat target penyelesaian konstruksi pada Oktober 2021 dan target operasional penuh pada Desember 2021,” ujar Febry.

Tersambungnya Tol Becakayu merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat. Tol yang telah dicanangkan sejak tahun 1995, sempat mangkrak begitu lama. Sampai akhirnya Presiden Jokowi memerintahkan agar proyek ini dilanjutkan kembali pada tahun 2015.
“Tol ini jadi alternatif untuk bergerak dari dan menuju Jakarta maupun Bekasi,” jelas Febry. Ditambah lagi, pemerintah juga sedang membangun infrastruktur transportasi massal lainnya seperti LRT Jabodebek yang juga akan melayani masyarakat ibukota.

Pada kunjungannya itu, Febry mengatakan, pemerintah tengah mengebut pembangunan fisik pada Seksi Koneksi dari Tol Wiyoto Wiyono, On Ramp Pasar Gembrong, Off Ramp Jatiwaringin, dan Seksi 2A Ujung. Bagian ini akan melengkapi keberadaan Tol Becakayu Seksi 1 ABC yang telah diresmikan sejak 3 November 2017 serta sebagian Seksi Koneksi ke arah Tanjung Priok yang telah beroperasi per 13 Maret 2021 lalu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto menyampaikan, kontraktor optimistis target penyelesaian konstruksi dapat dicapai. Apalagi, dalam rapat koordinasi di KSP pada 3 Mei 2021 lalu, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN telah menyatakan komitmen untuk menuntaskan pengadaan tanah di wilayah Jakarta Timur dan Kota Bekasi dalam bulan ini.

Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) Aris Mujiono menambahkan, Kementerian PUPR bersama PT KKDM selaku badan usaha jalan tol sedang menyusun perencanaan teknis untuk melanjutkan pembangunan Tol Becakayu Seksi 2B yang akan tembus hingga ke wilayah Tambun. “Sesuai arahan KSP, kami telah memajukan target penyelesaian Seksi 2B dari semula Maret 2025 menjadi Oktober 2024,” kata Aris.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

Maluku Barat Daya Butuh Infrastruktur, KSP Panggil Dua Kementerian dan Dua BUMN

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Bahkan, KSP langsung mengundang Kementerian/Lembaga terkait untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Bupati MBD. “Kami ingin memastikan seluruh instansi pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan serta daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di Maluku bagian selatan yang berhadapan dengan Australia dan Timor Leste,” Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat menerima audiensi Bupati MBD Benyamin Thomas Noach di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).

Febry mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Karena perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda depan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Pertemuan ini pun merupakan bagian dari program “KSP Mendengar” yang dicanangkan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko untuk menyerap saran dan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Bupati Noach menuturkan, MBD merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku karena infrastruktur yang sangat minim di daerah ini. Beberapa infrastruktur yang diusulkan antara lain jalan lingkar, air bersih, serta listrik dan BBM. “Kami tidak ingin menjadi pagar perbatasan yang lusuh dan rapuh. Kami ingin menjadi benteng kebanggaan bangsa dan negara di selatan Indonesia,” kata Noah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan menuturkan, Kementerian PUPR telah memprogramkan rencana pembangunan jalan di MBD selama 2021-2024. “Terhadap usulan ruas yang belum terakomodasi, Kementerian PUPR akan segera menyiapkan perencanaan teknisnya terlebih dahulu,” ujar Yudha.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Air Tanah dan Air Baku Iriandi Azwartika menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memastikan penyediaan air baku dan penyaluran air bersih di MBD. Hal ini terkait pula dengan upaya pengentasan stunting di daerah-daerah perbatasan.

Dukungan penuh untuk pembangunan perbatasan juga datang dari BUMN. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua PLN Syamsul Huda menegaskan, PLN akan memastikan seluruh desa di MBD teraliri listrik pada tahun 2023. Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyampaikan, Pertamina tahun ini akan membangun dua SPBU baru guna menjalankan arahan Presiden terkait BBM Satu Harga.


Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat menerima audiensi Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Kedeputian IV Politik

Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan Demi Pemulihan Ekonomi

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, masih menjadi prioritas di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, pada kondisi pandemi ini, pembangunan infrastruktur jadi salah satu harapan pemulihan ekonomi nasional. “Dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi bisa berjalan baik,” ungkap Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam program KSP Mendengar dengan tema Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Masa Pandemi dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (27/4).

Febry menyampaikan, setidaknya ada 41 proyek utama pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. Jumlah tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pembangunan jalan, bendungan, perhubungan laut, perhubungan udara, air bersih dan sanitasi hingga pembangunan jalur kereta api. Namun akibat pandemi Covid-19, Febry menegaskan, ada realokasi dan refocussing anggaran sehingga pembangunan infrastruktur perlu mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
Dengan keterbatasan itu, Febry menegaskan, KSP akan terus mengawal pembangunan infrastruktur untuk mencapai tiga kesuksesan. “Sukses konstruksi, sukses hukum, dan sukses utilitas. Karena pembangunan infrastruktur bukan tujuan, tapi modal untuk mencapai tujuan,” ungkap Febry.

Febry pun menegaskan, Pemerintahan Presiden Jokowi sangat serius membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, kata dia, semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran berbagai pihak, khususnya masyarakat. Hal itu pula yang mendasari KSP kembali menggelar KSP Mendengar.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menegaskan, KSP Mendengar menjadi saluran dan jalur komunikasi Pemerintah dengan masyarakat terhadap berbagai hal. Melalui program ini, Juri berharap berbagai bentuk masukan, pandangan, maupun pengaduan dapat menjadi bahan kebijakan yang lebih komunikatif dan diterima masyarakat. “Bahkan, Presiden sudah tahu program ini dan kami diminta untuk melanjutkan. Kami juga sudah ajukan untuk meningkatkan program ini menjadi Istana Mendengar yang kini tinggal menunggu persetujuan Presiden,” jelas Juri.

Dalam program KSP Mendengar kali ini, para pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur turut hadir dan mendengar masukan para peserta. Di antaranya Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, hingga Direktur Operasional III PT Hutama Karya (Persero) Kuncoro. Sebagian besar narasumber yang hadir pun menerima beragam masukan dan aduan terkait pembangunan infrastruktur dari berbagai daerah.

Beberapa di antaranya mengenai permasalahan sosial terkait penggantian pembebasan lahan. Seperti disampaikan Kamalul. Dia mengaku telah mengunjungi 20 bendungan, baik yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non PSN. Kamalul menyampaikan, terlepas dari berjalannya proyek bendungan, masih ada aduan dari masyarakat terkait penggantian ganti rugi pembebasan lahan.

Begitu juga yang disampaikan Asep Yunan Firdaus. Asep menyoroti pembangunan sirkuti MotoGP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang juga masih meninggalkan permasalahan sosial terkait pembebasan lahan. “Kami harap, KSP maupun pengembang membuka ruang negosiasi yang adil bersama masyarakat,” ujar Asep.

Tidak hanya soal aduan, peserta lainnya yakni Dwi Jokowinarno enyampaikan masukan mengenai potensi ekonomi baru di Timur Lampung yang bisa dikembangkan Pemerintah. Termasuk usulan Handaru terkait kehadiran Pelabuhan Patimbang dan Ambon New Port agar membuka lahan bisnis di luar fokus pengembangan Pemerintah.

Aduan dan masukan dari para peserta KSP Mendengar ditanggapi dengan baik oleh para narasumber. Seperti yang disampaikan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko. Jarot menyebut, persoalan sosial terkait pembebasan lahan pembangunan bendungan sudah secara perlahan bisa diselesaikan. “Karena pada prinsipnya, Pemerintah akan ganti untung lahan yang terdampak garapan bendungan. Ke depan, kami akan lebih banyak turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat,” jelas Jarot.

Selain itu, masih banyak masukan, pandangan dan pertanyaan yang disampaikan peserta KSP Mendengar. Untuk itu, KSP pun membuka kanal Whatsapp KSP Mendengar dengan nomor 0812 8282 3264.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP Kawal Ketat Pembangunan di Mandalika

JAKARTA – Kantor Staf Presiden memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sebab pembangunan di kawasan tersebut tak hanya soal sirkuit MotoGP dan infrastruktur penunjang saja. Tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal, baik dalam kawasan maupun di daerah penyangga pun tetap jadi perhatian.

“Perintah Presiden Jokowi sangat jelas tentang pengembangan Mandalika. Sehingga KSP harus bisa memastikan semuanya terdeliver dengan baik. Kalau ada sumbatan di lapangan akan kita buka, kalau ada hambatan akan kita tanyakan ke K/L terkait kenapa permasalahan ini sampai berlarut -larut,” tegas Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (27/4).

Moeldoko mengemukakan terdapat tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan pariwisata di Mandalika. Pertama, pembangunan budaya masyarakat setempat agar siap untuk menyambut wisatawan. Kedua, peningkatan kapasitas SDM, terutama pentingnya pelatihan hospitality untuk anak muda. Terakhir, perlu diperhatikan upaya untuk pembangunan situasi aman dan nyaman di Mandalika, sehingga wisatawan merasa seperti di rumah sendiri.

“Maka Pemerintah Daerah harus merespon dengan sungguh-sungguh, terutama dalam membangun budaya ramah,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta memastikan seluruh pembangunan infrastruktur strategis di Mandalika akan selesai tahun ini. Meskipun gelaran MotoGP mundur pelaksanaanya di di bulan Maret 2022. “Target penyelesaiannya tidak boleh mundur. Semua harus selesai di tahun ini,” ungkap Febry.

Pembangunan infrastruktur yang akan selasai di tahun 2021 seperti pembangunan Sirkuit Mandalika, pembangunan Jalan bypass BIL – Mandalika, Pengembangan Bandara Internasional Lombok dan homestay.

Sementara itu, Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma menilai perlunya pengelolaan koordinasi oleh satu lembaga profesional dalam pengembangan KEK Mandalika. Bahkan, Panutan memastikan, KSP akan ikut melakukan koordinasi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris Komisi II DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani mengharapkan adanya pelatihan bagi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), manajemen pengelolaan homestay dan pelatihan tenaga UMKM. Sebab Mandalika akan menjadi perhatian dunia saat pelaksanaan MotoGP. Hadir dalam pertemuan tersebut beberapa Tenaga Ahli Utama KSP, anggota DPRD NTB dan jugan Dinas Pariwisata Provinsi NTB.