Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP Pastikan Pembangunan Tol Yogya-Solo Tak Menimbulkan Gejolak Sosial

YOGYAKARTA – Isu sosial menjadi fokus perhatian Kantor Staf Presiden (KSP) dalam proses pembangunan Tol Yogya – Solo. Salah satunya mengenai rancangan trase tol ini melewati Pondok Pesantren (Ponpes) Assalafiyyah di Dusun Mlangi (Sleman) yang telah berdiri sejak tahun 1936. Melalui mediasi yang dilakukan KSP, akhirnya pihak Ponpes menyatakan bersedia untuk direlokasi.

Irwan Masduqi, salah satu pimpinan Ponpes Assalafiyyah menyadari, pembangunan tol merupakan proyek strategis nasional yang manfaatnya sangat luas, baik dalam bidang transportasi maupun ekonomi negara. “Kami menudukung niat pemerintah dan proyek jalan ini akan membawa dampak yang baik bagi masyarakat sekitar,” ujar Irwan dalam pertemuan mediasi yang digelar Kedeputian I KSP di Yogya, Selasa (17/11)

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta meminta pembicaraan yang lebih teknis terkait proses pengukuran, relokasi gedung, dan pemberian jalan akses dapat dilakukan segera. “Kantor Staf Presiden mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-bersarnya kepada pihak Ponpes yang telah legowo dan mendukung penuh program pembangunan pemerintah ini,” ungkap Febry.

Seluruh pihak diminta untuk mengedepankan sisi kemanusiaan dalam pelaksanaan program-program pemerintah, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur.

“Kami ingin agar proses pembangunan tidak meninggalkan jejak buruk. Gejolak sosial harus dihindari” ujar Febry. KSP melalui Kedeputian I akan terus memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak sosial yang berarti.

Sebagai informasi, Tol Yogya – Solo membentang sepanjang lebih dari 96 Km ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun 2023. Tol ini terbagi ke dalam tiga seksi, yaitu Kartosuro (Solo) – Purwomartani (Sleman) sepanjang 42,4. Sedangkan sesi II menghubungkan Purwomartani (Sleman) – Gamping (Sleman) sepanjang 23,4 km, dan Gamping (Sleman) – Yogyakarta Internation Airport (Kolon Progo) sepanjang 30,8 km.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP Dorong Percepatan Pembangunan Bendungan Karian Lebak

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mewakili Pemerintah ikut mengawal penyelesaian pembangunan Bendungan Karian di Desa Pasirtandung, Kecamatan Rangkasbitung, Lebak, Banten. Terlebih, pengerjaan proyek di atas lahan seluas 2.226 hektare ini telah tertunda sekian lama. Untuk itu, KSP berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Bendungan Karian harus bekerja secara extraordinary.

Seperti penuturan Tenaga Ahli Utama KSP Helson Siagian saat menggelar Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pembangunan Bendungan Karian di Lebak, Banten, Kamis (12/11). Helson menyampaikan, pihaknya memahami adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pekerjaan Bendungan Karian tersebut tertunda sekian lama. Namun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, maka tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda pekerjaan tersebut.

“Protokol kesehatan adalah kunci percepatan pembangunan di masa pandemi ini. Tidak ada lagi alasan menunda pekerjaan. Satu hari tertunda, dampaknya bisa berpuluh bahkan ratusan hari,” tegas Helson.

Sebagai informasi, bendungan terbesar ketiga di Indonesia ini akan memiliki fungsi sebagai pengendali banjir bagi kawasan strategis seperti Jalan Tol Jakarta-Merak dan Kawasan Industri Terpadu di Provinsi Banten dengan kapasitas tampung banjir sebesar 60,8 juta m­­3. Selain itu, bendungan dengan kapsitas total sebesar 314,7 juta m3 ini juga akan menjadi sumber penyediaan air bagi Rumah Tangga – Kota – Industri di Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta.

Bendungan Karian, Banten ini akan memiliki fungsi sebagai pengendali banjir bagi kawasan strategis

Pada 2017, proyek bendungan yang pembangunannya telah direncanakan sejak tahun 80-an pernah dikunjungi Presiden Joko Widodo. Saat ini, progres pekerjaan fisik telah mencapai 77,3%. Walaupun pekerjaan fisik belum tuntas 100%, keberadaan bendungan ini telah membawa manfaat dalam mencegah kerusakan yang lebih besar pada saat bencana banjir melanda beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten di awal tahun 2020.

Adapun, sebagian besar dari lahan ini dibutuhkan untuk menampung genangan air seluas 2.156 Ha. Dari total kebutuhan lahan ini, sekitar 60%nya telah berhasil dibebaskan. Sebagaimana kebanyakan proyek pembangunan infrastruktur, pembebasan lahan adalah permasalahan utama yang harus diselesaikan. “Hal ini juga mendapat perhatian khusus dari KSP,” tutup Helson.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

UU Cipta Kerja Perkuat Nelayan Naik Kelas


JAKARTA – Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker ) mengatur sektor maritim agar lebih memiliki daya saing. Salah satunya ialah memperkuat peran nelayan dan melindungi nelayan dengan pertimbangan yang menyeluruh. Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Alan F. Koropitan menuturkan, dalam hal definisi nelayan mempertimbangkan aspek holistik berarti tidak hanya melihat kapasitas usaha dari ukuran kapal, melainkan juga modal usaha khususnya dari dalam negeri sehingga nelayan bisa naik kelas. “Misalnya, pemilik kapal dibawah 10 gross ton, tapi punya modal besar dan mesin kapasitas besar. Ini tidak bisa masuk kategori nelayan kecil. Negara akan mengatur melalui UU Ciptaker dengan aturan turunan melalui RPP,” ungkap Alan, Senin (9/11).

Menurut Alan, UU Ciptaker akan mempertajam definisi supaya semakin memperkuat pengelolaan yang tepat sasaran. Alan mencontohkan 96 % kapal ikan berada dibawah 10 Gross Ton (GT). Bahkan jika lebih spesifik, 68% diantaranya adalah perahu motor tempel dan perahu tanpa motor yang tidak mungkin berlayar ke area Zona Ekonomi Eksklusif. “Dengan UU CIptaker dan aturan turunannya maka definisi nelayan akan dipadankan dengan kategori UMKM sehingga dapat mendorong para nelayan untuk memperoleh akses permodalan dari perbankan serta bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Izin di sektor UMKM semakin mudah dalam UU Ciptaker,” ujar Alan.

Selain itu, Alan menegaskan, Pemerintah punya semangat nasionalisme tinggi, terutama dalam hal kedaulatan negara. Salah satunya mengenai aturan akses asing terhadap pengelolaan perikanan, terutama di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Alan menyampaikan, kedaulatan wilayah itu hanya berlaku untuk perairan teritorial, bukan ZEE. “Tapi kita memiliki hak berdaulat di ZEE, yang meliputi hak eksplorasi, eksploitasi dan pemeliharaan keberlanjutan lingkungan,” kata Alan.

Pemerintah akan mempertahankan kedaulatan wilayah dengan mati-matian (nasionalisme). Hal ini pun sekaligus memastikan bahwa UU Ciptaker selaras dengan Undang-undang Perikanan sebelumnya, dimana yang tetap menegaskan akses asing harus didahului dengan perjanjian perikanan bilateral. “Artinya kan kita berhak memberi izin atau tidak terhadap kapal asing,” tambah Alan. Saat ini, Indonesia tidak membuka izin masuk kapal asing, sesuai kondisi tersedia melalui Perpres 44 tahun 2016, dimana melarang modal asing di sektor penangkapan ikan, 100% harus modal dalam negeri.

Pada sisi lain, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) tentang kesanggupan Pemerintah Indonesia dalam mengelola sektor kelautan.
Dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyebutkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEE Indonesia oleh pihak asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tertentu melebihi (surplus) dari kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.
Hal ini pernah berlangsung pada tahun 2001 hingga 2006. Indonesia pernah memberi kesempatan kepada pihak asing (Thailand, Filipina dan China) untuk menangkap ikan di ZEE melalui perjanjian kerjasama bilateral. “Jika Indonesia sanggup menggelola sepenuhnya maka artinya Indonesia mampu dan tidak perlu melibatkan asing.” jelas Alan.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

KSP Pastikan Ketersediaan Gas untuk Kawasan Industri Batang

Semarang – Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian I meninjau pengembangan kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu bagian dari arahan Presiden Joko Widodo dalam pemulihan ekonomi nasional. Tenaga Ahli Utama Bidang Energi Kedeputian I KSP Yusuf Didi Setiarto mencermati kebutuhan aksesibilitas gas bumi yang kerap menjadi pertanyaan calon investor.

“Dengan berbagai opsi yang disiapkan PGN dalam menghadirkan aksesibilitas gas bumi di KIT Batang, diharapkan arahan Presiden menghadirkan Kawasan Industri yang kompetitif di Utara Jawa dapat diwujudkan,” ujar Yusuf di Semarang, Jawa Tengah (6/11).

Ia menegaskan, menjembatani arahan Presiden dengan inovasi solusi teknis di lapangan, merupakan bentuk nyata tugas Pengendalian Program Prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi KSP. Oleh karena itu, KSP juga mengadakan pembahasan mendalam mengenai aksesibilitas gas bumi dengan PT Kawasan Industri Wijayakusuma sebagai calon pengelola KIT Batang dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN.

Salah satu solusi teknis dengan menggunakan konsep compressed natural gas (CNG) sehingga tidak memerlukan pembangunan pipa khusus. CNG dapat diangkut menggunakan kendaraan roda 4, bersifat mobile dan dapat disiapkan dalam waktu singkat. PGN sendiri telah mengoperasikan fasilitas Pressure Reducing Station CNG di Semarang. “Fasilitas ini bisa dijadikan rujukan, agar juga dapat dipasang di KIT Batang,” ujar Yusuf memberikan masukan kepada PT PGN.

Melalui tinjauan ini, KSP ingin memastikan, kawasan dengan rencana induk seluas 4.300 hektare ini memberi nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Terlebih, kawasan ini punya infrastruktur yang lengkap meliputi jalan tol, jalan nasional, jalur kereta api, hingga kapasitas ketenagalistrikan.

“Terutama bisa mengundang investasi berkualitas dan bersinergi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ungkap Yusuf.

Dalam rancangan awalnya, aksesibilitas gas bumi untuk KIT Batang akan menggunakan Jalur Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (CISEM). Namun PT Rekayasa Industri (Rekind) yang menyerahkan kembali penetapan sebagai pemenang lelang hak khusus, menyebabkan pembangunan Pipa Transmisi CISEM kembali ke titik 0.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran kelanjutan proyek tidak akan mengejar kesiapan KIT Batang. Dalam pertemuan di Semarang diputuskan, PT KIW akan tetap menyiapkan konsep infrastruktur gas bumi dalam Master Plan dan AMDAL KIT Batang dan PT PGN akan menyiapkan solusi teknis terkait ketersediaan gas bumi tersebut.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

Pemerintah Siapkan 3,8 T untuk Pulihkan Pariwisata

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 triliun untuk memulihkan sektor parwisata dengan sejumlah insentif. Adapun stimulus yang ditetapkan pemerintah adalah berbagai insentif subsidi atau pengurangan pajak penghasilan (PPh). “Insentif tersebut dapat dimanfaatkan oleh industri pariwisata yang mencakup perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata serta bidang usaha ekonomi kreatif seperti periklanan, perfilman dan lainnya,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta dalam webinar tentang Pariwisata dalam Pandemi Covid-19 di Jakarta, Kamis (13/8).

World Tourism Organization menyatakan, pariwisata adalah sektor yang paling parah terdampak pandami. Menurut data dari Kemenparekraf, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia diprediksi menurun menjadi 5 juta orang dari sebelumnya 16 juta orang pada 2019. Sedangkan, jumlah wisatawan nusantara diprediksi turun menjadi 120 juta orang dari 303 juta tahun lalu. Dampaknya, terjadi pendapatan devisa akan turun dari target sejumlah 21 miliar US dollar menjadi 15 miliar US dollar.

Berbicara dalam webinar yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian seperti Kemenparekraf, Kemenkeu, Kemenkop UKM dan Kemenko Maritim dan Investasi, Febry menegaskan KSP berperan mensinergikan sejumlah pihak agar sektor pariwisata kembali pulih. Keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi menjadi sinyal positif dan membangun kepercayaan calon wisatawan. Langkah lainnya adalah membuka kembali sektor pariwisata di Bali secara bertahap mulai Juli lalu. Direncanakan juga pembukaan destinasi wisata lainnya seperti Pulau Bintan, Bangka Belitung serta Banyuwangi di Jawa Timur. “Tentunya pembukaan ini disertai dengan simulasi dan persiapan yang ketat,” ujarnya.

Untuk para pelaku industri parekraf, Febri mengharapkan sikap proaktif dalam mengoptimalkan kebijakan stimulus dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Pelaku industri ini juga harus mengubah pendekatan dan strategi berdasarkan perubahan perilaku masyarakat, yaitu dengan cara inovasi dan digitalisasi. Selain itu, pelaku parekraf perlu melakukan optimalisasi sumber daya sesuai potensi pasar. “Fitur-fitur produk komunikasi dan saluran penjualan juga harus menyesuaikan,” tambah Febry.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, Kemenkeu memberikan beberapa skema untuk mendukung upaya pemulihan. Selain dukungan untuk sektor pariwisata sebesar Rp3,8 triliun, Kemenkeu juga memberikan insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata sebesar Rp0,4 triliun. Kemudian, hibah pariwisata senilai Rp0,1 triliun. Sedangkan, kompensasi atau dukungan kepada pemda melalui dana cadangan dalam rangka pemulihan ini sebesar Rp8,7 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), Nunung Rusmiati menjelaskan, dalam lima bulan terakhir ini hampir tidak ada kegiatan yang dilakukan. Asosiasi itu menyiapkan sejumlah program untuk menghadapi pandemik. Diantaranya, mengadakan Asia Inbound Talk Tourism setiap pekannya. “Kami libatkan juga seluruh gubernur dalam upaya mempromosikan pariwisata,” paparnya.