Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Kedeputian III

Jadi Proyek Strategis Nasional, Jembatan Batam-Bintan Dukung Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA – Jembatan Batam – Bintan dipastikan jadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dengan begitu, jembatan yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau ini bisa mendapatkan kemudahan dan fasilitas dalam pelaksanaannya.

“Maka saya mengajak semua pihak untuk berpikir jauh ke depan, agar nantinya Jembatan Batam-Bintan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan yang paling penting untuk kesejahteraan masyarakat di Batam dan Bintan serta Kepulauan Riau pada umumnya,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat meninjau lokasi proyek Jembatan Batam-Bintan di Batam, Jumat (28/5).

Moeldoko menerangkan, sesuai mandat dari Presiden, Kantor Staf Presiden akan memastikan agar pembangunan Jembatan Batam-Bintan berjalan lancar. Apabila ada kendala-kendala, KSP akan lakukan debottlenecking secara cepat dan tepat. Pada intinya, Pemerintah akan melakukan segala upaya untuk percepatan pembangunan, sehingga Jembatan Batam-Bintan dapat segera dibangun dan beroperasi serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Untuk langkah percepatan, Moeldoko meminta Kementerian PUPR bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyiapkan segala perencanaan dengan baik. Terutama kepada Pemprov Kepri agar memberi dukungan untuk percepatan perizinan dan pembebasan lahan. “Karena ini adalah bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga mendorong kerja sama Badan Usaha, baik BUMN maupun Swasta, untuk mengajak para calon investor untuk berpartisipasi dalam lelang pengusahaan KPBU Jembatan Batam-Bintan yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam waktu dekat ini. Jembatan Batam-Bintan direncanakan memiliki panjang 14,76 km (jembatan dan jalan). Proyek ini akan menelan investasi Rp13,66 triliun dengan biaya konstruksi Rp9,78 triliun.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR telah melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) untuk menjaring calon investor KPBU Proyek Jembatan Batam-Bintan pada 30 April 2020 dan 6 Mei 2021. Saat ini Kementerian PUPR sedang melakukan finalisasi Final Business Case (FBC) dan Basic Design. Turut serta mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Saat melihat Proyek Jembatan Batam- Bintan adalah Deputi 1 Kantor Staf Presiden Febry Calvin Tetelepta dan Deputi 3 Kantor Staf Presiden Panutan Sulendra Kusuma beserta beberapa Tenaga Profesional Kantor Staf Presiden

Di sisi lain, Pemprov Kepri akan menyiapkan usulan penetapan lokasi (penlok) dan dokumen KA-ANDAL sebagai pihak yang akan melakukan pengadaan tanah dan pengurusan izin lingkungan. Selain itu, dengan Kementerian PUPR, Pemprov Kepri sedang menyusun naskah Kesepakatan Bersama mengenai pembagian tanggung jawab dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

Adapun Kementerian PUPR telah menyiapkan dokumen usulan pembangunan Jembatan Batam-Bintan dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) Tahun 2021 sebesar US$300 Juta atau setara dengan Rp3,34 triliun untuk memberikan dukungan konstruksi guna meningkatkan kelayakan investasi bagi investor KPBU.

Categories
Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian I Kedeputian II Kedeputian IV

KSP Moeldoko Minta Intervensi Digital pada Pengelolaan TMII

JAKARTA – Proses pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh Negara mengusung konsep besar perubahan dengan memanfaatkan teknologi digital. TMII tak lagi cukup bicara masa lalu, tapi bisa menangkap masa depan. “Pengelolaannya harus dengan intervensi digital. Tapi tidak meninggalkan konsep yang sudah bagus tentang Indonesia,” tutur Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan TMII di Gedung Pengelola TMII Jakarta, Selasa (25/5).

Moeldoko menjelaskan, TMII harus terlihat lebih modern, canggih, dan membawa perasaan optimisme melalui culture of hope bagi generasi muda. Selain itu, TMII harus mendukung era revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) untuk membuat lompatan inovasi dan edukasi berkelas internasional. “Konsep inilah yang harus dipedomani oleh pengelola TMII (BUMN Pariwisata). Jangan sampai ada suara, TMII sama saja hanya berganti bungkusnya,” tegas Moeldoko.

Secara rinci, Moeldoko memaparkan, TMII harus dimanfaatkan sebagai wadah berkumpulnya anak muda dengan konsep Taman Budaya (Cultural Themepark). Dari sisi digital, teknologi digunakan untuk mengubah budaya yang intangible menjadi entitas nyata untuk dipamerkan dan dinikmati. Misalnya, pemerintah daerah menyediakan digitalisasi cerita sejarah/ budaya daerah di anjungannya, dengan cara-cara inovatif (video interaktif, teknologi 3D di smartphone/augmented reality).

Pemanfaatan virtual reality yang dapat diakses secara online juga jadi arahan Moeldoko kepada para peserta rapat. “Terlebih di masa pandemi. Penggunaan virtual reality semakin populer untuk mengakomodasi pembatasan pengunjung dengan menyediakan tur virtual tentang anjungan-anjungan maupun museum-museum melalui handphone atau komputer,” jelas Moeldoko.

“Saya akan ikuti terus perkembangan pengelolaan TMII dari waktu ke waktu agar perubahan ekstrem yang dilakukan menjadi kekuatan dan akan menghasilkan sesuatu yang terukur dan tidak terukur,” imbuh Moeldoko.

Para peserta rapat yang terdiri dari Tim Pokja, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, hingga calon mitra pengelola TMII PT Taman Wisata Candi (TWC) menyambut baik arahan Moeldoko. Seperti disampaikan Ketua Tim Pokja TMII Kolonel I Gustri Putu Ngurah. Bahkan, kata Putu, pihaknya telah melakukan beberapa perbaikan, mulai Gerbang Utama dengan mengoptimalkan kembali videotron, lahan parkir baru, hingga perbaikan drainase.

Perbaikan-perbaikan itu pun berhasil mengundang minat pengunjung. “Hasilnya, sejak April – Mei 2021, TMII berhasil memeroleh pendapatan Rp6,46 miliar,” ungkap Putu.

Sementara, Perwakilan Direktorat Penilaian DJKN Kemenkeu Noviantoro menyampaikan, Kemenkeu telah menetapkan TMII sebagai Barang Milik Negara (BMN) Khusus. Dengan begitu, Kementerian Sekretaris Negara bisa segera menunjuk calon mitra sebagai pengelola TMII. “Catatannya, perlu dipilah mana aset milik negara dan milik mitra. Termasuk rencana nilai investasi, sehingga akan diketahui berapa nilai yang jadi hak negara dan hak mitra,” kata Noviantoro.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama TWC Edy Setijono mengusulkan konsep Indonesia Opera untuk rebranding TMII. Konsep ini meliputi edukasi dan preservation, tourism, cultural entertainment, community engagement dan international event. “Konsep ini berarti representasi kekinian Indonesia yang relevan dan inspiratif. Dengan konsep ini, kami tidak hanya menata TMII tapi merepresentasikan kembali potret Indonesia sebagai unity in diversity,” ungkap Edy.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

PLTA Sungai Kayan Pacu Pencapaian Target Bauran EBT pada 2025

JAKARTA – Pemerintah terus berupaya mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) hingga 23% pada 2025. Salah satunya melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) atau hydro power Sungai Kayan yang berlokasi di Kecamatan Long Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. “PLTA Sungai Kayan punya potensi kapasitas hingga 9.000 Mega Watt (MW) dan dapat dibangun bertahap yang mana akan menjadi langkah taktis dan berkontribusi signifikan terhadap bauran EBT nasional,” ungkap Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat Transformasi Energi Menuju EBT dan Kepastian Pasokan Energi Untuk Mendukung Kawasan Industri Hijau bersama Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (21/5).

Pernyataan Febry bukan tanpa sebab. Pada 2020, porsi bauran EBT dalam bauran energi nasional baru mencapai kisaran 11,2%-11,3%. Sementara Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar transformasi energi menuju EBT harus segera dimulai. Arahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Tahun 2021 4 Mei 2021.

Febry juga mengatakan, Presiden secara spesifik menyebut hydro power dari Sungai Kayan akan mengalir ke green industrial park atau kawasan industri hijau Tanah Kuning di Kalimantan Utara. Terlebih, Kawasan Industri ini juga sudah menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Presiden juga menyampaikan mengingat seluruh dunia sudah mulai mengembangkan perekonomian hijau yang juga bisa berdampak baik bagi lingkungan di masa depan, Indonesia harus memperoleh manfaat yang besar. “Green economy, green technology dan green product harus diperkuat agar kita bisa bersaing di pasar global,” jelas Febry.

Di sisi lain, Febry memahami sudah ada langkah konkret yang dijalankan Kementerian ESDM dan PLN seperti substitusi energi primer dengan mendorong penggunaan Bahan Bakar Nabati (B30), co-firing PLTU Biomassa, dan pemanfaatan refuse-derived fuel (RDF) alias sampah. Begitu juga rencana untuk melakukan konversi terhadap ratusan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik berbasis EBT, optimalisasi waduk dan bendungan untuk PLTA dan PLTS Terapung serta penyelesaian proyek-proyek EBT yang lain.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Tol Becakayu Tersambung Hingga ke Tambun pada 2024

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pembangunan Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) dilanjutkan hingga ke wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi. Ruas tol ini akan beroperasi pada 2024 setelah mendapat komitmen dari PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) selaku badan usaha jalan tol. “Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah tengah membahas percepatan rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi agar penetapan lokasi dan dokumen perencanaan lainnya dapat segera diterbitkan,” tutur Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat menggelar Rapat Koordinasi Jalan Tol Becakayu di Gedung Bina Graha Istana Kepresidenan, Kamis (20/5).

Febry menyampaikan, ruas tol Seksi 2B ini akan melengkapi keberadaan Jalan Tol Becakayu Seksi 1 sampai 2A Ujung dari Jakarta Timur hingga Kota Bekasi. Seksi 2B Marga Jaya−Tambun ini memiliki panjang 6,9 km. Adapun target groundbreaking akan berlangsung pada September 2021. Adapun sseluruh pemangku kepentingan telah bersepakat untuk memajukan jadwal penyelesaian Seksi 2B dari semula Maret 2025 menjadi Oktober 2024.

Tersambungnya Tol Becakayu hingga ke Tambun, kata Febry, akan menambah kapasitas jaringan jalan dan meningkatkan konektivitas ke kawasan industri. “Apalagi Tol Becakayu Seksi 2B akan tersambung dengan Tol Jakarta−Cikampek,” ujar Febry.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknik dan Operasional PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) Aryo Gunanto menambahkan, PT KKDM selaku badan usaha jalan tol berkomitmen memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Sementara itu, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Budi Harimawan Semihardjo menyampaikan, tantangan berikutnya adalah ketersediaan anggaran pengadaan tanah. Terkait itu, Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara meminta Kementerian PUPR untuk menyusun daftar prioritas agar alokasi anggaran dapat dipersiapkan dengan tepat sasaran.

Jalan Tol Becakayu (Bekasi–Cawang–Kampung Melayu) merupakan ruas jalan tol yang dicanangkan sejak tahun 1997. Tol dengan panjang 23,67 km ini diperlukan untuk mengurai kemacetan di Jalan Raya Kalimalang dan Tol Jakarta–Cikampek yang sering mengalami penumpukan volume kendaraan khususnya di Gerbang Tol Halim.

Hasil analisis kinerja lalu lintas jam puncak pada hari kerja menunjukkan, tanpa adanya Tol Becakayu, Tol Jakarta–Cikampek segmen Cikunir–Bekasi Barat–Bekasi Timur–Tambun akan mengalami over kapasitas pada 2025. Maka kehadiran Tol Becakayu akan mengurai kapasitas hingga 10 persen sehingga lalu lintas akan lebih lancar.

Tidak hanya itu, Tol Becakayu Seksi 2B juga akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas menerus barat-timur secara umum, khususnya pada ruas jalan di sepanjang koridor Tol Becakayu Seksi 2B.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Pemerintah Siapkan SOP Prokes Pembukaan Destinasi Wisata Favorit

JAKARTA – Pemerintah tengah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan untuk proyek contoh pembukaan destinasi pariwisata di tiga titik lokasi di Indonesia, yaitu Bintan, Batam dan Bali (3B). Melalui upaya ini, Pemerintah ingin memastikan bahwa kunjungan wisatawan tidak akan mengakibatkan masuknya varian virus baru dan menjamin para wisatawan dalam kondisi sehat. “SOP protokol kesehatan akan melibatkan kerjasama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat,” ungkap Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (7/5).

Dalam Rapat Koordinasi yang diikuti Kemenlu, Kemenparekraf, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenkes, BNPB dan Pemda, Febry merinci, SOP protokol kesehatan tersebut termasuk pengawasan pelaksanaan dan tracking/tracing wisatawan. Dalam persiapan pelaksanaan pilot project 3B, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah saling berkoordinasi untuk menyiapkan destinasi yang akan dibuka. Kementerian Luar Negeri sudah menjalankan Travel Corridor Arrangement (TCA) yang merupakan koridor perjalanan untuk memfasilitasi perjalanan untuk keperluan bisnis, diplomatik dan perjalanan dinas, dengan RRT, Korea Selatan, Persatuan Emirat Arab dan Singapura.

Selain itu, lanjut Febry, Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan kebijakan untuk mendukung visa wisatawan, berupa revisi Permen Kumham nomor 26 tahun 2020. Kementerian Kesehatan mendukung percepatan vaksinasi baik pekerja parekraf maupun masyarakat khususnya pada lokasi pilot project 3B. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang menyiapkan super apps untuk tracing dan tracking berupa sinkronisasi sistem e-HAC di Kementerian Kesehatan dengan sistem PeduliLindungi.

Pemerintah menyadari adanya urgensi untuk segera menghidupkan kembali roda pariwisata di beberapa daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, pada saat ini, pemerintah sedang mengupayakan untuk menjalankan pilot project pembukaan destinasi pariwisata secara terbatas dan bertahap di 3B. Ketiga daerah tersebut dipilih karena selain penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak, juga sudah melalui proses verifikasi yang ketat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk Bintan, nantinya akan difokuskan di daerah Lagoi, Batam di daerah Nongsa, dan Bali akan difokuskan pada Sanur, Nusa Dua dan Ubud.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Bali, bersama-sama memastikan kesiapan destinasi 3B melalui penerapan Clean Healthy Safety dan Environment (CHSE), protokol kesehatan yang ketat dan pengawasannya. “Dengan berbagai persiapan itu, proses pilot project pembukaan destinasi pariwisata di daerah 3B dapat berjalan dengan baik, sehingga ekonomi masyarakat dapat bergerak lagi, tanpa melanggar penerapan protokol kesehatan,” jelas Febry.

Febry menambahkan, melengkapi berbagai upaya yang ada, Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi di daerah 3B dan sudah terlihat titik terang bahwa industri pariwisata akan rebound. “Namun demikian, kita masih harus memperhatikan fluktuasi pandemi Covid yang terjadi baik di lokasi pariwisata maupun di lokasi negara asal wisatawan dan juga dunia internasional,” tambah Febry.