Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Program Maluku Lumbung Ikan Nasional Pastikan Nelayan Kecil Sejahtera

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) menginisiasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) lintas Kementerian/Lembaga untuk menggenjot Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (MLIN). Melalui Pokja ini, KSP berharap, pihak-pihak terkait bisa mewujudkan MLIN yang mencakup kepentingan nelayan kecil. “Sehingga seluruh nelayan dan aktivitas ekonominya dapat terhubung langsung dalam sistem Logistik Ikan Nasional,” terang Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat melakukan verifikasi lapangan kesiapan MLIN di Ambon, Kamis (18/2).

Febry menjelaskan, Pokja lintas K/L tersebut juga harus didukung kerja sama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Maluku dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terlebih, lanjut Febry, KSP yang mendapat arahan Presiden untuk mengawal percepatan MLIN, ingin memastikan bahwa sistem rantai pasok dingin dapat dibangun dengan baik. Hal ini terkait dengan peranan perikanan skala kecil (termasuk tradisional), benar-benar masuk dalam pembangunan MLIN.

Pada kesempatan ini, Febry juga menyampaikan, KSP telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan membentuk Gugus Tugas Delivery Assurance Unit. Febry bilang, langkah tersebut untuk memastikan pembangunan berjalan lancar. “Sebagaimana arahan Presiden, tidak sekadar sent tetapi harus dipastikan delivered. Jika ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan, kami bertugas untuk melakukan debottlenecking,” tambah Febry.

Adapun pada 28 Januari 2021, Febry mengungkapkan, Kemenko Marves telah mengadakan Rakor yang mengundang lintas K/L untuk melakukan percepatan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Hasil rakor tersebut menugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelesaikan studi kelayakan pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi dan diharapkan pada awal 2022 sudah memulai pembangunan infrastruktur.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Alan F. Koropitan yang turut hadir dalam pertemuan ini ikut menyororiti ketimpangan distribusi hasil ikan dalam konteks sistem logistik ikan nasional. Dia menyontohkan, unit pengolahan ikan dari Jawa dan Sumatera mencapai 70%, sementara kantong produksi perikanan laut dari Indonesia Timur mencapai 52,8%. “Otomatis, olahan produk perikanan ini dihasilkan dan didistribusikan paling besar di Jawa. Memang kita perlu melihat sistem logistik ikan secara nasional, tapi dalam konteks Maluku jangan sampai seperti itu,” jelas Alan.

Untuk itu, Alan mendorong upaya penataan logistik, terutama perikanan skala kecil (tradisional). Salah satu langkahnya dengan mengintegrasikan semua program Kementerian/Lembaga dan bantuan lalu lintas serta angkutan laut dan penerbangan agar pengangkutan ikan segar bisa cepat.

Pada kesempatan yang sama, Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves Ikram Sangadji menjelaskan, Maluku sebagai wilayah yang memiliki 1.054 desa pesisir punya rantai pasok strategis dengan memberdayakan nelayan kecil. “Untuk itu, harus ada data dasar nelayan kecil per desa, serta sarana dan prasarana yang lengkap. Perlu juga kebijakan khusus fiskal bagi nelayan kecil melalui grand design dari hulu ke hilir,” tutur Ikram.
Pada kunjungannya kali ini, Febry menambahkan, KSP juga mendengar penjelasan langsung dari pihak Kementerian teknis dan OPD terkait perihal kesiapan sistem rantai pasok dingin yang menghubungkan tiga Pelabuhan yang dikelola oleh KKP, sepuluh Pelabuhan yang dikelola oleh daerah serta keterkaitan dengan transportasi lintas dua belas gugus pulau di Provinsi Maluku, termasuk dukungan logistik.


Selain itu, Febry juga membahas berbagai hal yang perlu seperti investasi dan perizinan untuk cold storage, pabrik es, solar pack dealer nelayan, jaringan listrik, pemasaran dan pengolahan. Kemudian kesiapan perikanan skala kecil yang tersebar di 1.054 desa pesisir, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Ada juga pembahasan mencakup korporasi nelayan, akses permodalan, bantuan ataupun insentif lainnya seperti BBM bersubsidi dan asuransi.


Hadri pada pertemuan ini Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya Gladys Peuru, Perwakilan KKP, perwakilan Direktorat Lalu Lintas dan Angkatan Laut Kemenhub, General Manager BO Ambon Garuda Valentry, Direktur Utama Perinus, Head of Divre Sorong, Direktur Teknik Pelindo IV Prakosa Hadi, hingga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Bendungan Sadawarna Mendukung Pelabuhan Patimban dan Kawasan Industri

SUBANG –Pembangunan Bendungan Sadawarna di Subang, Jawa Barat diharapkan bisa mendukung pengembangan kota Patimban City dan Kawasan Metropolitan Rebana. Keberadaan Bendungan Sadawarna diharapkan bisa menyuplai air bersih di dua wilayah tersebut. “Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) bendungan ini akan mendukung keberadaan Pelabuhan Patimban dan kawasan industri sekitar,” ujar Tenaga
Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Kedeputian I Helson Siagian di Subang, Kamis (4/2).

Pembangunan Bendungan Sadawarna ini terdiri dari dua paket. Paket I dikerjakan oleh KSO Wijaya Karya, Daya Mulia Turangga, dan Barata Indonesia, sementara Paket II oleh KSO Nindya Karya dan Adhi Karya. BBWS Citarum melaporkan progres fisik telah mencapai 35,8 persen. “Kami pastikan konstruksi bendungan berjalan sesuai jadwal dan ditargetkan tuntas pada Oktober 2022,” pungkas Helson.

Helson menambahkan, kunjungan ini sekaligus menegaskan tugas Kedeputian I KSP dalam pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis di bidang infrastruktur, energi, dan investasi. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pembangunan infrastruktur terus dikebut untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Bendungan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Adi Rusman menyampaikan, Bendungan Sadawarna memiliki kapasitas tampungan 41 juta meter kubik dengan luas genangan 498 hektare. “Selain pemenuhan air baku, bendungan ini juga bermanfaat untuk irigasi pertanian, tenaga listrik, dan pariwisata,” terang Adi.

Sementara Angga Prawira dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum menambahkan, Bendungan Sadawarna akan mendukung lumbung pangan Jawa Barat sekaligus mengurangi risiko banjir di tiga kabupaten yang dilalui Sungai Cipunagara, yaitu Subang, Sumedang, dan Indramayu..

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Mendesak, Percepatan Pembangunan Dua Bandara di Maluku

JAKARTA – Pembangunan dua bandara di Kepulauan Maluku yakni Bandara Namrole di Pulau Buru Selatan dan Namlea di Pulau Buru mendesak dilakukan. Menurut Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta pembangunan dua bandara itu akan membuka konektivitas dan mengatasi keterisolasian antar pulau. “Sehingga bisa membuka pertumbuhan ekonomi baru di wilayah lainnya di Maluku,” tutur Febry saat memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bandara Namrole dan Bandara Namlea, di Jakarta.

Dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, pengelola Bandara, hingga kepala daerah Buru dan Buru Selatan, Febry menegaskan, pembangunan dua bandara tersebut bisa mengatasi penumpukan masyarakat serta pergerakan ekonomi yang hanya berpusat di Kota Ambon. Apalagi, kata Febry, masih banyak wilayah lain di Maluku yang punya kekayaan, baik sumber daya alamnya di darat dan di laut, selain pariwisata.

“Dengan transportasi yang lancar dan mudah maka pasti akan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut dan sudah pasti kehidupan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” tutur Febry.

Secara rinci, rapat ini menekankan pentingnya perluasan Bandara Namlea, terutama dengan menambah panjang lintasan dari 1.600 meter menjadi 2.259 meter. Sehingga, sebagai bandara penyangga bisa memfasilitasi pendaratan pesawat jenis Boeing 737. Selain itu, bandara ini juga dapat membuka konektivitas dari Pulau Buru ke Kendari atau Makassar tanpa perlu ke Ambon. Untuk maksud tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru sudaj membebaskan lahan sebesar 160 hektare dan siap diserahkan kepada Kementerian Perhubungan sebagai Aset Negara.

Perwakilan Kementerian Perhubungan pun mendukung rencana tersebut. Untuk itu harus dilakukan Percepatan Rencana Induk Pembangunan Bandara Namlea, Frekuensi Penerbangan saat ini ditingkatkan sehingga pada 2022 dapat dimasukan dalam Prioritas Pembangunan Bandara.

Hal serupa juga berlaku bagi Bandara Namrole. Bandara ini dalam proses perluasan lintasan pacu dari 950 Meter menjadi 1.600 meter. Proses ini juga sekaligus memperbaiki landasan pacu yang bergelombang serta pembangunan Terminal Penumpang yg saat ini tidak memadai karena masih seperti bandara perintis. Bupati Buru Selatan Tagop Soulissa mengatakan, pihaknya juga telah melakukan pembebasan lahan untuk merealisasikan perluasan Bandara Namrole.

“Dengan begitu, bandara ini menjadi sarana strategis dan penting bagi mobilitas masyarakat dari dan ke Namrole apalagi saat musim ombak. Selain itu, bandara Namrole dapat difungsikan jika terjadi bencana alam yg sangat rentan di Pulau Buru,” imbuh Tagop.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong-Cibadak Selesai Tahun Ini

SUKABUMI – Kantor Staf Presiden (KSP) mendapatkan kabar baik dari hasil kunjungannya ke proyek konstruksi tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2. Pembangunan ruas tol sepanjang 12 km yang akan melewati Cigombong hingga Cibadak ini bisa selesai pada pertengahan tahun ini. “Progres fisiknya sudah mencapai 70%, sehingga bisa mengejar target penyelesaian pada Juli 2021,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Helson Siagian, Jumat (22/1).

Helson menerangkan, kunjungannya ke ruas tol Bocimi Seksi 2 ini sekaligus menegaskan tugas Kedeputian I KSP untuk membantu pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi penyelesaian program prioritas nasional dan isu strategis, khususnya di bidang infrastruktur. Apalagi, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar pembangunan infrastruktur terus dikebut.

Helson juga menambahkan, proyek tol Bocimi sebenarnya sempat mangkrak sejak 1997, sampai akhirnya pembangunan konstruksi ruas tol ini berjalan pada masa kepemimpinan Jokowi pada 2015. Hasilnya, operasional Seksi I Ciawi-Cigombong dengan panjang 15 km tuntas pada 1 Desember 2018. “Sementara, untuk ruas tol Bocimi seksi 2 ini telah lama dinantikan masyarakat Jawa Barat karena akan memangkas waktu dan jarak tempuh secara signifikan. Terutama, akan mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di Jalan Raya Sukabumi,” jelas Helson.

Selain itu, lanjut Helson, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), tol Bocimi juga akan menggerakkan roda perekonomian dan membuka segala potensi wisata yang ada di Sukabumi. Bahkan, nantinya para pengguna ruas tol ini akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah, karena diapit oleh Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Trans Jabar Tol Anjar Kuswijanarko menyampaikan, pembangunan tol Bocimi tidak terhenti sampai pada seksi 2 saja. Anjar menjelaskan, selain seksi 1 Ciawi−Cigombong yang telah beroperasi, dan seksi 2 Cigombong−Cibadak yang sedang konstruksi, akan ada Seksi 3 Cibadak−Sukabumi Barat dan Seksi 4 Sukabumi Barat−Sukabumi Timur. “Dua seksi lainnya sedang pembebasan lahan. Ruas ini nantinya akan berlanjut hingga Ciranjang (Cianjur) dan Padalarang (Bandung Barat),” imbuh Anjar.

Adapun pada akhir kunjungannya, Helson menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dari dan menuju Sukabumi. “Sesuai arahan Presiden, Pemerintah juga sedang membangun jalur ganda kereta api dan mengkaji rencana pembangunan bandara di Sukabumi,” pungkas Helson.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Kampus UIII Depok Siap Terima Mahasiswa Baru Tahun Ini

DEPOK − Pemerintah menargetkan pembangunan konstruksi utama kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), rampung pada Juni atau Agustus tahun 2021. Percepatan pembangunan kampus yang berlokasi di Cimanggis, Depok ini menjadi salah satu prioritas karena telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). “Sehingga kegiatan perkuliahan UIII juga bisa mulai tahun ini,” tutur Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian di Jakarta, Sabtu (23/1).

Dalam kunjungan kerja ke proyek pembangunan kampus UIII di Depok pada Jumat (22/1), Helson menyampaikan, percepatan pembangunan kampus UIII juga sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama dari Presiden Joko Widodo. Agenda prioritas bidang SDM adalah pengembangan pendidikan agama Islam yang mengedepankan semangat demokrasi, kebinekaan, moderasi beragama, dan menjadi rujukan dunia. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. UIII nantinya akan menjadi perguruan tinggi Islam berwawasan global sebagaimana amanat Presiden Jokowi. “Kampus ini akan menjadi center of excellence yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pembangunan kampus UIII sendiri dibagi dalam dua tahap awal. Tahap satu meliputi gedung rektorat, fakultas, plaza, asrama putra, dan perumahan dosen yang menjadi tanggung jawab kementerian Agama, sementara tahap dua mencakup gedung perpustakaan, masjid, dan asrama putri yang menjadi tugas Kementerian PUPR.

Helson meminta Kementerian Agama dan Kementerian PUPR segera menyiapkan rencana pembangunan tahap berikutnya, yaitu tambahan gedung fakultas, balai sidang, dan pusat olahraga serta memastikan kesiapan infrastruktur penunjang lainnya agar mahasiswa dapat belajar dengan nyaman di kampus ini.

Perwakilan Kementerian Agama Syafrizal sebagai Panitia Pembangunan Kampus UIII menuturkan, pembangunan tahap satu tinggal menyisakan pekerjaan gedung rektorat dan plaza kampus dengan progres fisik saat ini mencapai 61%. Pada kesempatan yang sama, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Iwan Suprijanto juga melaporkan perkembangan pekerjaan tahap dua, yaitu gedung perpustakaan dan masjid dengan progres sebesar 55% dan asrama putri sebesar 75%. Keduanya optimistis seluruh pekerjaan tersebut dapat tuntas tepat waktu.

Sementara itu, Rektor UIII Profesor Komaruddin Hidayat yang hadir dalam kunjungan kerja KSP menyambut dukungan yang diberikan berbagai pihak dalam pembangunan kampus UIII. “Kami sangat siap untuk memulai kegiatan akademik pada tahun ini,” kata dia.