Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP Optimistis UU Cipta Kerja Mudahkan Nelayan dan Petani

JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja diyakini akan memudahkan nelayan dan petani dalam memenuhi kesejahteraannya. Namun untuk memastikan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, maka perlu kontribusi masyarakat dengan memberikan aspirasi konstruktif kepada Pemerintah agar kepentingan masyarakat kecil terakomodir. Menurut Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta, KSP akan terus mengawal dan memastikan seluruh kemudahan dan keberpihakan Undang-Undang Cipta Kerja sektor Kelautan, Perikanan, dan Pertanian. “Agar  undang-undang tersebut bisa dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan nelayan dan petani di Indonesia,” ujar Febry  saat membuka Diskusi Webinar bertajuk ‘Menegaskan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Nelayan dan Petani Kecil di Indonesia’, Minggu (13/12).

Pernyataan Febry juga telah dibuktikan Pemerintah dengan mengembangkan pembangunan Pelabuhan perikanan terintegrasi di Maluku tengah yang merupakan wujud dari Lumbung Ikan Nasional (LIN). Lokasi yang memiliki luas 700 Ha dan akan menjadi induk bagi 15 pelabuhan perikanan daerah dan dua pelabuhan nusantara.

Selain nelayan, Febry menambahkan, Pemerintah juga tengah merencanakan alokasi 350 korporasi petani dan nelayan untuk dibina menjadi korporasi bisnis yang unggul, profesional dan memiliki akses pasar luas. “Hal tersebut ialah bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal Major Project Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam hal ini, KSP juga ikut mengawal,” imbuh Febry.

Pada kesempatan yang sama, Ageng Herianto, perwakilan Indonesia pada Organisasi Pangan dan Agrikultur  (FAO) di bawah naungan PBB mengatakan, nelayan kecil memiliki hak yang sama dalam hal kelautan dan perikanan. “Dasarnya adalah human right atau hak asasi manusia,” jelas dia sekaligus menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara maritim tidak dapat dilepaskan dari sektor kelautan dan perikanan.

Sementara Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik menyatakan, era ini adalah momentum Indonesia untuk mendeklarasikan bagian dari jembatan bangsa untuk perlindungan hak petani dan hak perlindungan nelayan. “Saya di KNTI berpandangan bahwa Indonesia menjadi negara perikanan besar di dunia itu sangat mungkin kita perjuangkan dimana kalau kita bisa memenuhi nelayan kita yang terpenuhi hak-haknya,” tutur Riza.

Riza pun merinci setidaknya ada empat hak konstitusional yang jadi sorotan utama. Pertama; Hak Melintas, Kedua; Hak untuk Mengelola Kearifan Laut di wilayah masing-masing, Ketiga; Hak memanfaatkan sumber daya laut, dan Keempat; Hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Pembangunan Tol Trans Sumatera Akan Tumbuhkan Wilayah Ekonomi Baru

PALEMBANG– Pembangunan proyek tol Trans Sumatera diyakini akan menumbuhkan wilayah ekonomi baru. Karenanya Kantor Staf Presiden (KSP)  meminta pembangunan tol lintas provinsi tersebut bisa dipercepat. Apalagi proyek tersebut sudah dicanangkan sebagai sebagai Major Project di RPJMN 2020-2024. Deputi I KSP Febry C. Tetelepta saat memimpin rapat percepatan proyek pembangunan tol Trans Sumatera menyatakan, pembangunan tol khususnya di Provinsi Sumatera Selatan harus dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. “Dampak positifnya adalah pertumbuhan wilayah-wilayah ekonomi baru. Selain itu perlu adanya kesempatan bagi pengusaha lokal untuk mengisi dan menjalankan usahanya di rest area jal tol tersebut,” ujar Febry di Palembang, Jumat (11/12).

Selain sebagai major project, Presiden juga telah menetapkan ruas-ruas tol trans sumatera sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 109 Tahun 2020. Karenanya, menurut Febry, keberadaan infrastruktur jalan tol ini tidak hanya ditujukan untuk memudahkan transportasi perpindahan orang di kota-kota yang dilewati, namun juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. “Exit tol pun harus direncanakan dengan baik agar wilayah setempat dapat tumbuh,” ujar Febry.

Pada rapat tersebut, Febry mengapresiasi dukungan dari seluruh pihak atas komitmen percepatan, khususnya percepatan pengadaan tanah. Secara umum, target awal penyelesaian pengadaan tanah adalah tahun 2022. “Tapi dalam rapat ini kita semua bersepakat untuk berupaya menyelesaikannya pada tahun 2021,” ucap Febry.

Di Sumatera Selatan sendiri, terdapat beberapa ruas tol yang sedang dibangun. Di antaranya yang Simpang Indralaya – Muara Enim sepanjang 126,7 Km yang melewati Kab. Ogan Ilir, Kab. Muara Enim, dan Kota Prabumulih, Palembang – Betung (sebagai bagian dari ruas Kayu Agung – Palembang – Betung) sepanjang 69 Km yang melewati Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kota Pelembang, dan Kab. Banyuasin, dan Betung – Tempino – Jambi sepanjang 134 Km yang melewati Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, dan Kab. Muaro Jambi.

Seluruh pemerintah daerah yang hadir pada pertemuan ini mendukung penuh pembangunan ruas-ruas tol sebagai Proyek Strategis Nasional yang melintasi wilayah mereka. Wakil Wali Kota Prabumulih Andriansyah Fikri, yang turut hadir dalam rapat percepatan ini menyatakan dukungannya namun meminta agar proses pembangunan tidak memberikan dampak negatif pada alam sekitar wilayahnya. “Kami mohan agar pembangunan tol ini tidak merusak alam di Prabumulih,” tutur Fikri.

Sebagai informasi, Tol Trans Sumatera yang dirancang untuk menghubungkan wilayah di sepanjang pulau Sumatera dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.987 Km merupakan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) di RPJMN 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (Perpres 109 Tahun 2020) yang terus dikebut pembangunannya oleh Presiden Joko Widodo.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Fasilitas Penunjang Mandalika MotoGP Siap Pertengahan Tahun 2021

Mataram—Sejumlah fasilitas penunjang Untuk mendukung penyelenggaraan event internasional MotoGP tahun 2021 di Mandalika, Lombok Tengah NTB siap beroperasi pada Juli 2021. Fasilitas itu berupa perluasan terminal, pengembangan fasilitas kargo, dan perpanjangan runway di Bandara  Internasional Zainuddin Abdul Madjid.  Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Febry C. Tetelepta menyatakan ada sejumlah infrastruktur yang tetap harus dikebut. “Semuanya harus rampung, MotoGP Mandalika harus kita sukseskan bersama,” ujar Febry di Jakarta, Kamis (10/12).

Sementara, jalan bypass dari Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid hingga KEK Mandalika sepanjang 17 Kilometer harus tuntas pada Agustus 2021. Pemerintah pusat, kata Febry, akan terus mengawasi secara langsung perkembangan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika hingga bisa tepat waktu. “Pada awal November kemarin kami melakukan kunjungan untuk monitoring dan evaluasi untuk memastikan proyek ini berjalan secara baik,” ujar Febry.

Dalam kunjungan tersebut realisasi pembangunan Jalan Kawasan Khusus (JKK) atau sirkuit berjalan di atas target.  Beberapa infrastruktur yang sudah terbangun di kawasan ini adalah jalan ruas barat, Masjid, Kuta Beach Park, pusat pengawasan area pantai atau Balawista, Bazaar Mandalika dan sentra parkir yang akan menjadi etalase UMKM NTB. Sedangkan untuk pembebasan lahan ditargetkan seleesai dalam waktu dekat. “KSP terus bekerja dalam memastikan penyelesaian pembebasan lahan, serta memfasilitasi dengan stakeholder terkait untuk membantu proses percepatan penyelesaian tersebut,” ujar Febry. Febry menambahkan, event MotoGP 2021 di Mandalika diharapkan bisa mendongkrak sektor pariwisata setelah COVID-19. Sebelumnya, saat peresmian Kawasan Mandalika sebagai kawasan destinasi wisata pada Oktober 2017, Presiden Joko Widodo berharap kawasan Mandalika bisa mendongkrak pertumbuhan di daerah tersebut.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi Sejahterakan Rakyat Maluku

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal proses pembangunan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Propinsi Maluku. Langkah ini dilakukan dalam rangka mewujudkan janji Presiden Jokowi dalam sektor maritim. “Pelabuhan tersebut akan menjadi legacy Presiden sekaligus mengangkat harkat martabat sektor maritim yang sudah lama terabaikan dan merupakan jati diri bangsa Indonesia,” tutur Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Alan Koropitan saat melakukan kunjungan ke titik lokasi Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Maluku.

Alan juga menegaskan, pembangunan Pelabuhan Terintegrasi ini diharapkan dapat mensejahterahkan rakyat Maluku baik melalui penyerapan tenaga kerja secara langsung maupun lapangan kerja yang tercipta dari efek domino yang disebabkan oleh aktivitas bisnis. Terlebih, lanjut Alan, dengan adanya sistem lumbung ikan nasional terintegrasi ini juga diharapkan naiknya harga ikan di produsen (nelayan) dan turunnya harga ikan di konsumen (khususnya pulau Jawa) sebagai pasar terbesar dalam negeri.

Selain itu, begitu banyaknya kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan, maka pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi harus mengakomodir kepentingan nelayan tradisional dan skala kecil. Oleh karena itu, KSP mendorong sinergi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian dan Lembaga lainnya.

Diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan untuk melakukan optimalisasi sistem logistik ikan di Maluku.
Hal itu bisa dimulai dari desa-desa pesisir ke pelabuhan-pelabuhan perikanan dan masuk ke pelabuhan perikanan terintegrasi di Ambon. “Sehingga dari Ambon bisa ekspor ke luar negeri atau menuju ke konsumen dalam negeri serta tentunya untuk konsumsi di Maluku,” jelas Alan.

KSP lakukan Rapat koordinasi lapangan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi di Propinsi Maluku

Pada kunjungan ke titik lokasi Calon Pelabuhan Perikanan Terintegrasi, KSP juga didampingi Direktur Pelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Fritz Lessnusa. Selain melakukan kunjungan lapangan, KSP juga melakukan Rapat koordinasi lapangan yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing KKP dan perwakilan dari Pemerintah daerah Propinsi Maluku.

Kadis KP Provinsi Maluku Abdul Haris melaporkan, proses Feasibility Study (studi Kelayakan) Kawasan Pelabuhan Terintegrasi yang memiliki luas 700 Hektar tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi sedang dalam proses pelaksanaan dan diperkirakan selesai pada Desember 2020. “Setelah studi kelayakan Kawasan selesai, selanjutnya akan dilaksanakan Studi Kelayakan untuk Pembangunan Pelabuhan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pelabuhan perikanan Tangkap KKP dan sudah dianggarkan pelaksanaannya pada 2021,” ungkap Haris.

Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk KKP juga telah menyiapkan anggaran tahun 2021 untuk pelaksanaan studi kelayakan sistem logistik perikanan terintegrasi yang mencakup pada 15 Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan 2 Pelabuhan Perikanan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sistem logistik juga akan mencakup kepada 1.169 Desa di Propinsi Maluku di mana 80% dari jumlah desa yang ada merupakan desa pesisir dan 65% dari jumlah tersebut merupakan desa pesisir dengan kategori tertinggal.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

Pengembangan Kepulauan Talaud Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan

SULAWESI UTARA – Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara menjadi salah satu kawasan perbatasan yang menjadi perhatian Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan kawasan perbatasan Indonesia dengan mendorong ekonomi kerakyatan. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Presiden dalam membangun Sektor Kelautan dan Perikanan.

“Kabupaten Kepulauan Talaud yang berbatasan langsung dengan Filipina dapat didorong dalam pembangunan wilayah sebagaimana tertuang dalam program prioritas nasional Perpres 109/2020, yaitu Pengembangan Kawasan Perbatasan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Maritim Alan F. Koropitan saat melakukan kunjungan ke Sulawesi Utara pada 26-30 November 2020.

Oleh karena itu, Alan menyebut, proses bisnis dalam Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) harus jelas dan berjalan dengan baik. Selain itu, persamaan informasi serta persepsi sangat penting untuk dilakukan agar kedepannya pemerintah memiliki standar yang sama, terutama menyangkut pemberian insentif terhadap nelayan. Alan menambahkan, untuk pengembangan kawasan perbatasan, maka perlu pendekatan pembangunan ekonomi secara komprehensif.

“Dimana beberapa hal yang menjadi potensi di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat didorong bersama antara pemda dan pemerintah pusat, selain kelautan dan perikanan, juga pariwisata bahari, agroindustri, pendidikan dan riset samudera,” tambah Alan.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Maritim Alan F. Koropitan melihat langsung gudang penyimpanan ikan di Kabupaten Kepulauan Talaud

Kunjungan Alan yang mewakili KSP dilakukan bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, serta Tim Universitas Trilogi. Pada kunjungan ini, KSP juga mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan pemberian bantuan kepada nelayan yang diadakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dihadiri oleh perwakilan dari 14 koperasi dan BUMDes dalam rangka pengembangan sumber daya manusia untuk pengolahan SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pelatihan tersebut diisi oleh KSP bersama KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara serta Tim Universitas Trilogi dengan memberikan pengarahan, pemberian edukasi, dan penyampaian informasi kepada para perwakilan yang hadir. Selain memberikan pelatihan KSP juga meninjau SKPT yang berlokasi di Pulau Salibabu yang telah memiliki beberapa fasilitas penunjang yang cukup untuk aktivitas ekspor seperti dermaga/pelabuhan dan Intergrated cold storage (ICS) dengan kapasitas 200 Ton dan fasilitas karantina.

Pemerintah daerah pun optimistis Salibabu bisa menjadi checkpoint untuk ekspor dari perbatasan apabila dibuka, meskipun masih ada kendala seperti kurangnya air bersih dan perlu perbaikan infrastruktur jalan penghubung dari lokasi pendaratan ikan nelayan menuju ICS, sehingga bisa lebih cepat dan tidak butuh biaya tambahan.