Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Pandemi Covid-19 Titik Balik Pengembangan Riset dan Kemandirian Produk Inovasi

JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia merupakan titik balik (turning point) bagi untuk pengembangan riset dan kemandirian produk inovasi. Bahkan pada Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada 11 Mei 2020 yang lalu, Presiden telah memberikan arahan agar inovasi yang dilakukan bisa diproduksi secara massal sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada produk impor. “Dalam hal ini, Presiden tentunya sangat bangga terhadap karya-karya inovatif dalam bidang alat-alat kesehatan dan farmasi. Presiden juga mengharapkan agar karya-karya dan riset yang dihasilkan selain memenuhi kebutuhan masyarakat dapat terus berkembang dan mendunia, terutama untuk bersama-bersama menghadapi pandemi Covid-19 ini,” ujar Deputi II Kepala Staf Presiden Abetnego Tarigan saat menghadiri Peringatan 1 Tahun Pandemi Covid-19 Indonesia di Auditorium Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Selasa (2/3).

Abetnego memaparkan, Indonesia memiliki talenta-talenta hebat yang siap berkarya yang siap untuk inovasi dan daya saing bangsa. Untuk menampung talenta-talenta itu, KSP sedang mempersiapkan Manajemen Talenta Nasional dan sedang dalam tahap pembuatan regulasinya, agar talenta salah satunya di bidang riset dan inovasi dapat termanage dengan baik. Abetnego juga menegaskan, KSP siap bekerjasama berdampingan dengan Kementerian Kesehatan dan Kemenristek/BRIN untuk mewujudkan riset dan inovasi yang dapat mendukung penanganan Covid-19.

Selain itu, kata Abetnego, perlu secara bersama-sama meningkatkan kualitas strategi komunikasi dari hasil kegiatan riset dan produk inovasi yang diciptakan. Komunikasi yang baik dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, edukatif, dan informatif sangat dibutuhkan. “Hal ini tidak lain agar segala manfaat yang dihasilkan oleh riset dan inovasi dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat dan tepat,” imbuh Abetnego.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Ristek/KaBadan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro menambahkan, pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia menjadi momentum kebangkitan kemandirian riset dan inovasi tanah air. Sejak kasus pertama dan kedua Covid-19 di Indonesia hingga kini, sudah banyak inovasi yang dilahirkan anak bangsa terutama untuk penanganan dan pencegahan Covid-19. Banyaknya talenta selama setahun masa konsorsium, dimana para peneliti, perekayasa dan dosen kita terutama yang bergerak dalam bidang yang terkait dengan kesehatan dan covid, mereka adalah talenta – talenta luar biasa.

“Kita istilahnya mempunyai diamond atau berlian yang tersembunyi yang selama ini tidak pernah muncul ke permukaan. Kenapa mereka tidak muncul? Karena memang tidak ada demand dari market,” ungkap Bambang.

Sementara Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono berharap kolaborasi lintas sektor di Indonesia bisa melahirkan riset inovasi yang tidak hanya sebatas penemuan alat skrining, vaksin dan menemukan obat Covid-19.  “Mudah-mudahan kolaborasi yang kita lakukan secara bersama-sama secara lintas sektoral ini membawa kita pada perbaikan dalam mengatasi Covid-19 ini untuk kedepan. kita berulang tahun hari ini 1 tahun Covid-19 tapi kita tidak ingin berulang tahun lagi untuk tahun depan,” harap Dante.

Adapun Kepala BNPB / Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo  mengatakan, selama satu tahun pandemi terjadi di Indonesia, pemerintah telah melakukan 3 T (testing, tracing dan treatment) dan menerapkan protokol kesehatan 3 M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak untuk memutus penularan Covid-19. “Mudah-mudahan tahun depan kita tidak perlu memperingati ulang tahun yang kedua untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air, karena kita sebagai bangsa bisa bekerja dengan baik mengendalikan Covid-19,” kata Doni.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Pemerintah Terus Lakukan Sinkronisasi Data Sosial

BANTEN – Sebuah pesan masuk ke telepon genggam Lurah Kasemen, Kota Serang, Banten Ahmadi. Pesan itu datang dari seseorang yang mengaku ada keluarganya tidak pernah menerima bantuan sosial dari Pemerintah. Saat menerima pesan itu, kebetulan sekali Ahmadi sedang membicarakan perihal penyaluran bantuan sosial saat menerima kunjungan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo di kantornya, Senin (22/2).

Lantas, Ahmadi setuju atas saran Abraham untuk langsung mendatangi warga yang dimaksud. Tujuannya, tentu saja untuk mengklarifikasi kebenaran dari pesan yang diterima Ahmadi. Apalagi, kedatangan Abraham mewakili KSP yang bertugas melakukan verifikasi lapangan (verlap) persoalan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST).

Tanpa panjang lebar, Ahmadi yang didampingi salah satu stafnya bersama Abraham menemui warga yang dimaksud. Warga tersebut bernama Jamaludin, seorang driver ojek daring yang tinggal di perumahan Taman Asoka Permai, Kelurahan Kasemen. Kepada Ahmadi dan Abraham, Jamaludin pun membenarkan bahwa dirinya tidak masuk sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbagai bantuan sosial. “Padahal saya sudah didata. Tapi sampai sekarang tidak pernah menerima bantuan sosial apapun. Saya juga malu untuk sampaikan ini ke pak Lurah, tapi apa daya kondisi kami semakin sulit,” tutur Jamaludin yang didampingi istrinya.

Jamaludin ternyata menjadi warga miskin baru akibat dampak pandemi Covid-19. Dia bercerita, dirinya telah bekerja sebagai driver ojek daring sejak sebelum pandemi. Sebelumnya, dia juga pernah bekerja sebagai pegawai di salah satu pabrik di Tangerang sampai akhirnya harus berjualan tas obral di pinggir jalan. Namun sejak pandemi, pendapatannya dari hasil ngojek terus menurun. “Hari ini saja saya belum dapat satu pun orderan,” ujarnya.

Tidak jauh dari kediaman Jamaludin, ada juga Listina. Perempuan berusia 40 tahun yang bekerja sebagai asisten rumah tangga itu pun mengaku belum menerima bantuan sosial. Listina bilang, dirinya tidak banyak mengetahui dan tidak mencari tahu adanya bantuan-bantuan sosial yang ada.

Mendengar cerita Jamaludin dan Listina, Ahmadi menyampaikan, pihak Kelurahan Kasemen sudah mengajukan sekitar 3.700 kartu keluarga (KK) dari 13 RW dan 47 RT untuk mendapat bantuan sosial kepada Dinas Sosial. Namun dari jumlah itu, menurut Ahmadi hampir 90 persen yang telah terverifikasi dan mendapat bantuan sosial. “Tapi ada beberapa yang tidak dapat dari pusat, justru dapat bantuan dari Pemerintah Provinsi. Memang permasalahan data ini yang jadi soal, tidak semua terverifikasi oleh Dinas Sosial,” terang Ahmadi.

Abraham pun menanggapi, kedatangan KSP ke Kelurahan Kasemen bukan sekadar kunjungan biasa. Abraham menjelaskan, KSP ingin menghimpun berbagai persoalan di lapangan mengenai penyaluran bantuan sosial. Dalam hal ini, Abraham mengakui, pendataan jadi soal karena tidak ada pembaruan terkait munculnya warga miskin baru akibat pandemi Covid-19. “Langkah ini juga kami lakukan agar ada solusi bersama untuk menjadi bahan kebijakan Pemerintah Pusat. Nanti kami lihat juga dimana titik permasalahan yang muncul hingga sampai ada warga yang berhak dapat bantuan, tapi kenyataannya tidak dapat,” ungkap Abraham.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

KSP Dukung Kemenpora Realisasikan Grand Design Peningkatan Prestasi Olahraga

JAKARTA – Grand Design Keolahragaan Nasional sebagai pondasi terhadap pembinaan dan prestasi olahraga Indonesia, memasuki fase uji publik. Untuk itu, Kantor Staf Presiden (KSP) siap menjembatani Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Kementerian/Lembaga (K/L), terkait data dan kebijakan insentif bagi para atlet. “KSP siap membantu untuk mengawal, mengakselerasi, dan melakukan debottlenecking terhadap perencanaan hingga pelaksanaan grand design keolahragaan prestasi bersama dengan Kemenpora,” ujar Deputi II KSP Abetnego Tarigan, Kamis (4/2).

Pernyataan Abetnego tersebut ditegaskan saat menggelar diskusi bersama Sekretaris Menpora Gatot Sulistiantoro Dewa Broto yang didampingi Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Chandra Bhakti dan Asisten Deputi Industri Olahraga Kemenpora Sri Wahyuni. Pada kesempatan ini, Abetnego juga menjelaskan, window of opportunity dalam akselerasi pelaksanaan grand design keolahragaan prestasi ada di kebijakan Manajemen Talenta Nasional dan Revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Hageng Nugroho yang turut hadir pada pertemuan ini menyampaikan, sinergitas antara Kemenpora, KSP, Setkab, KemenkoPMK, KemenPPN/BAPPENAS, dan Kementerian Keuangan sangat penting dalam perancangan hingga pelaksanaan grand design peningkatan prestasi olahraga. Melalui sinergi itu, Hageng menekankan pentingnya memperhatikan keterhubungan data (satu data) dan analisis data bagi pemetaan calon dan potensi atlet di seluruh Indonesia, yang tersebar antar K/L.

“Analisis data ini bisa dilakukan melalui Dukcapil yang dimiliki oleh Kemendagri, data BPJS Kesehatan dan Kepegawaian, Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga data SIM. Untuk yang paling dekat dengan pemetaan potensi olahraga prestasi, dibutuhkan layering data dari Dapodik untuk teknis kedepannya,” jelas Hugeng.

Adapun Sesmenpora Gatot mengatakan, gagasan grand design keolahragaan berlatar belakang perlunya pembenahan ekosistem dan tata kelola olahraga prestasi. Terutama untuk menunjang program prioritas nasional terhadap daya saing SDM Indonesia di prestasi olahraga. Dengan begitu, lanjut Gatot, grand design ini memiliki added-value, baik untuk mempercepat visi Presiden maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sementara itu, Chandra Bhakti menambahkan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan dari warga negara ditentukan oleh produk dari sistem olahraga yang efektif. Salah satunya yang akan dilakukan adalah pemakaian big data. “Informasi dan data dalam mengidentifikasi bibit-bibit unggul di daerah.” imbuh Chandra.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP Pastikan Penanganan Limbah Medis Khususnya COVID-19 Memadai

JAKARTA – Penanganan limbah medis jadi perhatian Pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Termasuk, limbah medis hasil program vaksinasi yang sudah berjalan beberapa minggu ini. “Karena potensi penularan melalui limbah medis atau pun penyalahgunaannya sangat tinggi. Sehingga, kami akan diskusikan lebih lanjut mengenai penanganan limbah medis ini,” tutur Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Arief Hardono saat menggelar verifikasi lapangan ke Bantargebang, Bekasi, Jumat (22/1).

Arief menyampaikan, tim KSP pada kunjungan ke TPST Bantar Gebang masih menemukan sampah ex Covid-19 berupa masker di titik land filling. Selain itu, Arief menuturkan, salah satu limbah medis yang menjadi perhatian adalah jarum suntik vaksinasi. Menurut Arief, penggunaan jarum suntik semakin masif sejak pelaksanaan program vaksinasi.

Untuk itu, kata Arief, KSP memeriksa hambatan dan tantangan dalam pengolahan limbah medis. “Dari temuan  di Bantargebang ini, selanjutnya akan menjadi masukan agar kelola limbah medis dan masker ex Covid-19 bisa ditingkatkan untuk menghindari penyebarannya,” imbuh Arief.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Abraham Wirotomo menambahkan, dari hasil verifikasi lapangan, pihaknya menemukan saat ini penanganan limbah medis masih memadai. “Namun apa bila jumlah limbah terus bertambah maka akan ada extra effort yang harus dilakukan,” jelas Abraham.

TPST Bantargebang yang dikelola oleh Pemda DKI memiliki 110 HA luas lahan menampung dan mengolah sampah sekitar 7800 ton per hari. TPST yang juga memiliki TPSA berkapasitas sekitar 0.8 MW memerlukan kurang lebih 100 ton sampah sebagai bahan bakunya.  Berkaitan dengan limbah medis B3 yang meningkat akibat Pandemi Covid 19 di wilayah DKI, saat ini khusus dikelola oleh pihak ketiga yaitu PT Wastek yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Adapun Kepala UPTD TPST Bantargebang Asep Kuswanto menyatakan kesiapannya dalam pengelolaan limbah medis. “Kami sudah ada kotaknya sendiri terhadap penanganan, tukang-tukang gerobak sudah kami imbau bagaimana penanganan sampah medisnya. Kemudian dikumpulkan ke beberapa tempat TPS limbah B3,” tutur Asep.

Selain melakukan verifikasi lapangan mengenai limbah medis, KSP juga mengunjungi beberapa fasilitas kesehatan di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor pada 21-23 Januari 2021. Visitasi ini sebagai langkah untuk mengonfirmasi keresahan masyarakat terhadap ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Apalagi, Blbeberapa waktu lalu berseliweran berita di sosial media mengenai pasien yang kesulitan mendapatkan rumah sakit.

Salah satunya ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Bekasi. Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi Kusnanto Saidi mengatakan, pihaknya sudah merealisasikan penaikkan jumlah tempat tidur. “Bahkan sebelum Menkes perintahkan menaikkan jumlah bed 30%, kami sudah laksanakan,” kata Kusnanto.

Kusnanto pun memberi catatan agar Pemerintah membantu para tenaga kesehatan yang berjuang di garis depan. Salah satunya dengan menyederhanakan proses klaim. “Sehingga tidak tertunda berbulan-bulan,” imbuh Kusnanto.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kementrian Luar Negeri Indonesia

Moeldoko Dukung Fungsi KMILN Setara KTP

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mendorong koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk mengatasi permasalahan pendataan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri atau diaspora. Salah satunya melalui peningkatan fungsi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). “Terutama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri agar fungsi KMILN ini ditingkatkan, sehingga banyak diaspora yang mau mendaftar,” ujar Moeldoko.
Pernyataan Moeldoko disampaikan saat menerima audiensi perwakilan Kemenlu, IDN Global, dan Gesellchaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (12/1).

Pada pertemuan ini, Moeldoko menyadari, pendataan diaspora cukup sulit. Apalagi, dari perkiraan 6 juta diaspora, baru ada sekitar 1.400-1.500 orang yang mendaftar KMILN.

Atas fakta itu, Moeldoko meminta Kementerian/Lembaga terkait agar bisa meningkatkan fungsi KMILN. “Misalnya bisa setara dengan kartu tanda penduduk (KTP). Termasuk fungsi lainnya agar efektif dan bisa mendorong diaspora untuk mendaftarkan diri,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan ini, Moeldoko juga menjelaskan, saat ini Pemerintah tengah menyusun Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang akan mengumpulkan diaspora bertalenta untuk berkontribusi terhadap negara. Untuk yang satu ini, Moeldoko menyatakan, akan segera disampaikan ke Presiden Joko Widodo agar negara hadir untuk menginventarisasi anak Indonesia yang unggul di berbagai bidang.

Direktur Diplomasi Publik Kemenlu Yusron B. Ambary menuturkan, perkembangan KMILN masih memprihatinkan dengan minimnya diaspora yang mendaftar. Menurut Yusron, salah satu permasalahannya adalah banyak diaspora yang merasa KMILN tidak memberikan insentif apapun. “Padahal, KMILN jadi salah satu alat untuk pendataan diaspora. Maka saat ini kami berupaya mencari insentif yang diberikan, tapi butuh koordinasi dari Kementerian/Lembaga lain,” jelas Yusron.

Yusron menyontohkan, KMILN punya beberapa manfaat seperti pembukaan rekening, pembelian properti hingga pembukaan usaha. Namun, kata Yusron, Kemenlu tidak punya kewenangan untuk bisa merealisasikan manfaat-manfaat itu, sehingga perlu aturan turunan dari Kementerian/Lembaga lainnya.

Adapun Presiden IDN Global Said Zaidansyah menyampaikan, sebenarnya banyak diaspora yang antusias dengan KMILN. Sebagian besar di antaranya, kata Said, ingin memiliki bukti bahwa mereka adalah masih sebagai WNI. “Tapi memang harus ada manfaat lainnya, sehingga akan lebih banyak lagi yang mendaftar KMILN,” ucap Said.

Sedangkan Renny Damayanti Mellon, perwakilan dari IDN-U menjelaskan terdapat kesalahan persepsi di masyarakat dimana ada anggapan bahwa diaspora adalah orang asing. Oleh karena itu ia berharap diaspora dapat memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia.

“Kami ingin seluruh diaspora Indonesia ini bisa berpartisipasi untuk Indonesia. Selain itu kami mengajukan kartu Diaspora Indonesia ini menjadi seperti atau menjadi KTP” ujar Renny.

Sementara perwakilan dari GIZ berharap, Kantor Staf Presiden (KSP) bisa menjembatani kepentingan pendataan diaspora ini melalui lintas Kementerian/Lembaga. Hal itu juga terkait dengan harapan kontribusi diaspora terhadap pembangunan Indonesia yang bisa mencapai Rp15 triliun.