Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Antisipasi Alih Modalitas Perokok Muda, KSP Himpun Masukan

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menghimpun masukan terkait modalitas baru perilaku merokok dengan cara baru seperti Vape atau Electronic Nicotine Delivery System dan Heated Tobacco Product (HTP). Langkah ini untuk melengkapi upaya pemerintah mewujudkan penurunan konsumsi rokok pada usia 10-18 tahun hingga 8,7% sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019 – 2024. “Maka ini jadi perhatian kami. Apalagi ada kecenderungan, terutama dari kelompok anak muda, beralih dari rokok konvensional ke modalitas baru, baik itu vaping atau pun HTP,” tutur Tenaga Ahli Utama kedeputian II KSP Brian Sri Prahastuti di Jakarta, Sabtu (8/5).

Faktanya, jumlah perokok remaja Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data Riskesdas 2018, secara nasional, dan merata di seluruh provinsi, umur pertama kali merokok paling banyak adalah 15 – 19 tahun. Untuk itu, penting menyusun kebijakan, strategi dan regulasi yang, selain dapat menekan prevalensi merokok, termasuk mengantisipasi modalitas baru dalam mengonsumsi nikotin. “Kami juga berupaya untuk memperhatikan aspirasi dari civil society atau pun sektor privat,” ujar Brian.

Kementerian Kesehatan juga telah melakukan advokasi di daerah dengan menerapkan kawasan tanpa rokok. “Bahkan ada juga layanan konseling upaya berhenti merokok,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular Kemenkes Cut Putri Arianie pada Focus Group Discussion (FGD) secara daring dengan tema Pengaturan Hasil Produk Tembakau Lainnya (HPTL) yang berlangsung akhir pekan ini.

Pada FGD tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Susanto menjelaskan, prevalensi merokok sifatnya multi faktor jadi bukan hanya aspek media tetapi juga ada aspek-aspek sosial, ekonomi dan politik. Project Director MTCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Supriyatiningsih juga siap bersinergi dengan pemerintah supaya ada regulasi yang bisa ditetapkan dengan lebih tegas. “Karena kami sepakat bahwa perilaku merokok harus melalui perangkat regulasi yang kuat dan sinergi multi lembaga,” kata Supriyatiningsih.

Sementara, Lead Researcher Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YKPK) Amaliya menilai permasalahan rokok dan resikonya di Indonesia sudah darurat dan mengkhawatirkan. Menurutnya perlu pengaturan pemakaian rokok elektronik dan aturan larangan mengonsumsi pada anak-anak. Ketua Koalisi Indonesia Bebas Tar (KABAR) Ariyo Bimo mengamini pembatasan untuk produk HPTL untuk anak di bawah umur. Ariyo berpendapat penyusunan regulasi untuk HPTL perlu dilakukan dengan segera, karena pada saat ini produk sudah beredar dan digunakan secara luas.

FGD ini melibatkan perwakilan dari Kemenkes, KPPPA, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, MTCC Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan WHO, Kemenko Perekonomian, LAKPESDAM PBNU, Koalisi Indonesia Bebas Tar (KABAR), dan Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP).

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kedeputian III

Pemerintah Cari Jalan Keluar PCR Test dan Vaksinasi Bagi Pekerja Migran

JAKARTA – Kewajiban PCR test dan vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendapat perhatian khusus dari Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. KSP Moeldoko menegaskan, Pemerintah akan membuat kebijakan terkait biaya PCR Test dan vaksinasi, sehingga tidak menjadi beban CPMI. “Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun vaksinasi jadi area permainan,” ungkap Moeldoko saat menggelar Rakor terkait PCR bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).

Perhatian Moeldoko bukan tanpa sebab. PMI sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dan perlakuan istimewa dari negara. Menurut Moeldoko, peran mereka terhadap pergerakan roda ekonomi bangsa sangat besar dan signifikan. Bahkan, negara memperoleh cadangan devisa hingga Rp159,6 triliun pada 2020. Ini mengindikasikan masa depan bangsa salah satunya berada pada diaspora tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Tidak hanya itu, Moeldoko menegaskan, Negara tidak hanya melihat PMI sebagai penggerak sumbu ekonomi, namun juga sebagai etalase bangsa yang menjadi wajah dan merepresentasikan Indonesia di dunia internasional. “Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah menaruh perhatian sangat besar kepada PMI, dan memberikan red carpet bagi mereka,” jelas Moeldoko didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP Fajar Dwi Wisnuwardhani dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Abraham Wirotomo.

Pada pertengahan tahun 2020, Pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan PMI dalam masa adaptasi kebiasaan baru (new normal). Itu semua dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing. Salah satu yang sedang disiapkan adalah pengiriman 274 CPMI ke Jepang yang merupakan bagian dari perjanjian Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Namun Moeldoko meminta, Kementerian/Lembaga terkait tidak hanya fokus pada pengiriman CMPI ke Jepang saja. “Jangan melihat case by case. Perlu ada kajian, sinkronisasi dan terobosan aturan di bidang kesehatan dan perlindungan PMI. Anggaran juga perlu disiapkan sehingga bisa mempertanggungjawabkannya ke BPK dan BPKP,” ujar Moeldoko.

Pada pertemuan ini, perwakilan Kemenaker dan Kemenkes sepakat dengan arahan KSP Moeldoko. Seperti disampaikan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker Suhartono. Dia menjelaskan, tahun lalu Indonesia mengirimkan sebanyak 114 PMI Nurse dan careworker batch ke-13 ke Jepang. Saat itu, PCR test kepada PMI difasilitasi Pemerintah melalui kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. “Ke depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait fasilitas PCR test dan vaksinasi. Sehingga kami akan diskusikan hal ini,” tutur Suhartono.

Begitu juga dengan Direktur Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia. Menurut Nadia, kebijakan dan regulasi fasilitas PCR test dan vaksinasi bagi PMI perlu disusun. Terutama terkait dengan kriteria hingga jumlah PMI. “Harus berhitung ulang untuk anggaran 2021. Untuk tahun 2022 akan dibuatkan kebijakan bersama,” imbuh Nadia.

Keputusan ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus turun tangan mengatasi persoalan PCR test dan vaksinasi bagi PMI. Apalagi, masih banyak PMI yang tergolong orang tidak mampu. Selain itu, Kemenkes juga siap mendukung pelaksanaan PCR test dan vaksinasi bagi PMI karena secara fasilitas sudah terpenuhi.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kedeputian III

KSP Moeldoko: Pemerintah Tak Pernah Abaikan Kesejahteraan Buruh

JAKARTA – Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021 atau May Day, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima pimpinan organisasi buruh terbesar yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha Jakarta. Pada pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, Pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama mengenai upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR). “Ini jadi dua highlight yang akan saya sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja,” tutur Moeldoko, Sabtu (1/5).

KSP Moeldoko menerangkan, pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pegawai. Untuk itu, Kantor Staf Presiden (KSP) ikut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya.

Moeldoko juga mengapresiasi langkah KSPSI dan KSPI yang tidak menggelar aksi besar karena berempati dengan kondisi pandemi Covid-19. Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, apa yang dilakukan KSPSI dan KSPI menjadi contoh bagi masyarakat dalam bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan. “Ini model May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh,” ungkap Moeldoko yang didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, serta Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran.

Hadir pada pertemuan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjelaskan, pembatalan aksi besar-besaran organisasi buruh dilakukan karena pihaknya tidak ingin kondisi Indonesia seperti India. Untuk itu, Andi menjelaskan, pada pertemuannya dengan KSP Moeldoko, perwakilan KSPSI dan KSPI pun mentaati protokol kesehatan dan melakukan swab antigen. “Ini bentuk kepedulian kami terhadap kondisi pandemi Covid-19,” jelas Andi.

Begitu juga dengan Presiden KSPI Said Iqbal, mengaku telah menyampaikan sosialisasi agar tidak menggelar aksi besar-besaran untuk menghindari klaster baru Covid-19. Adapun jika ada aksi, Iqbal meminta dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Di sisi lain, Iqbal menjelaskan, pihaknya telah menitipkan beberapa tuntutan buruh terkait klaster ketenagakerjaan kepada KSP Moeldoko. Iqbal percaya, KSP Moeldoko bisa menjembatani tuntutan para buruh untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan, kami juga sudah bertemu Moeldoko. Maka tidak salah jika pada peringatan May Day kali ini kami kembali bertemu dengan Moeldoko,” tutur Iqbal.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

KSP Moeldoko Surati Menkes Bangun RSJ di Enam Provinsi

JAKARTA – Aduan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto soal tidak adanya rumah sakit jiwa (RSJ) di enam provinsi, mendapat respon Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. “Saya sudah surati Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk segera membangun RSJ di enam provinsi tersebut,” terang KSP Moeldoko saat menyampaikan keynote speech Peringatan Hari Kesehatan Dunia sekaligus Peluncuran Buku Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (30/4).

Enam provinsi yang dimaksud antara lain Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau. Menurut Moeldoko, ketiadaan RSJ di enam provinsi tersebut menghambat penanganan pada korban pelanggaran HAM yang mengalami depresi berat.

Ketersediaan akses dan mutu sumber daya kesehatan jiwa diakui Moeldoko masih terbatas. Per 2019, baru ada 51 rumah sakit jiwa di Indonesia, yang berarti rasio tempat tidur untuk rawat inap hanya 3,3-4 per 100.000 penduduk. Di luar RSJ, baru 32,5% RSU yang menyediakan poliklinik jiwa. “Pada intinya, kami menyadari bahwa diperlukan kerja bersama lintas sektor untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” jelas Moeldoko didampingi Deputi II KSP Abetnego Tarigan.

Untuk itu, Moeldoko pun mendorong kontribusi ikatan profesi dan mitra non-Pemerintah seperti HIMPSI dalam melakukan upaya-upaya percepatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Selain itu, penguatan implementasi UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa juga perlu dikawal bersama-sama mengawali pelaksanaan. “Termasuk dalam hal penyusunan peraturan turunan UU tersebut dan pelaksanaan amanat UU, di antaranya yang krusial adalah pembentukan pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi Kesehatan Jiwa,” imbuh Moeldoko.

Secara umum, KSP Moeldoko menegaskan kembali bahwa peningkatan perlindungan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, merupakan salah satu strategi dari Presiden untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itu, sudah menjadi fokus dan perhatian bagi Pemerintah untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa. Hal ini juga sesuai dengan arahan presiden, terutama akibat adanya pandemi Covid-19 dimana sudah seharusnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dapat lebih mendapat perhatian, karena situasi pandemi tidaklah mudah bagi kita semua.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Meski Pandemi, Pemerintah Tetap Fokus Tekan Angka Kematian Ibu

JAKARTA – Pemerintah tetap fokus menekan angka kematian ibu di tengah penanganan pandemi Covid-19. Dengan begitu, target angka kematian ibu sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup pada 2024 masih bisa tercapai. “Secara eksplisit Presiden menyampaikan, tidak boleh ada peningkatan kematian ibu, karena bicara kualitas manusia Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2024,” ungkap Tenaga Ahli Utama KSP Dr. dr Brian Sri Prahastuti saat menghadiri UNFPA Web Series dengan tema Kematian Ibu di Indonesia Riwayatmu Dulu Hingga Kini, Jumat (30/4).

Brian menjelaskan, Pemerintah memang melakukan realokasi dan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun kata dia, Presiden selalu menegaskan untuk tidak mengabaikan prioritas lainnya. Termasuk soal angka kematian ibu dan stunting.

Hingga saat ini, Pemerintah tetap menargetkan angka kematian ibu bisa ditekan hingga 183 per 100.000 kelahiran hidup dari angka 305 per 100.000 kelahiran hidup. Begitu juga dengan target stunting yang diharapkan bisa mencapai 14%. Artinya walaupun ada pengalihan sebagian dana untuk penanganan Covid, bukan berarti prioritas lain tidak bisa dilakukan,” ujar Brian.

Dalam hal ini, Brian menuturkan, manusia indonesia yang berkualitas dimulai sejak di dalam kandungan, ibunya selamat dan anaknya lahir berkualitas. “Ini modal awal sebelum bicara pendidikan pekerjaan dan seterusnya,” imbuh Brian.

Di sisi lain, Brian menegaskan, KSP punya peran untuk mengawal prioritas nasional yang merupakan janji Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.