Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Moeldoko Apresiasi Program Giat Vaksinasi Mandiri di Sekolah Santa Ursula Jakarta

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko melakukan verifikasi lapangan program giat vaksinasi di sekolah Katolik Santa Ursula, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (2/7) untuk memastikan program vaksinasi berjalan dengan lancar dan baik.

Dalam kunjungannya ke Sentra Vaksinasi Serviam yang bertempat di Sekolah Santa Ursula, Dr. Moeldoko mencermati tentang suasana gotong royong yang tercipta dalam program giat vaksinasi di Santa Ursula Jakarta.

“Hari ini saya melihat kegiatan yang luar biasa. Program ini berkontribusi pada program pemerintah yang mendukung percepatan vaksinasi nasional,” kata Moeldoko disela-sela kunjungannya.

Ditengah keterbatasan tenaga kesehatan yang telah mengerahkan semua tenaganya untuk penanggulangan COVID-19 ini, Moeldoko sangat mengapresiasi peran masyarakat yang turut menjadi sumber daya terlatih dalam pelaksanaan vaksinasi yang terorganisir dengan baik ini, dari mulai proses pendaftaran, proses penyuntikan hingga proses observasi.

“Ini perlu diapresiasi dan program seperti ini bisa dijadikan model untuk program giat vaksinasi lainnya secara nasional dengan pengorganisasian yang luar biasa,” tambahnya.

Moeldoko mengungkapkan bahwa visi menuju 2 juta vaksin nasional adalah sebuah visi yang tidak mudah. Oleh karenanya Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menemukan cara-cara baru dalam program vaksinasi yang efisien.

Lebih lanjut, Moeldoko mengajak pihak swasta dan masyarakat untuk dapat bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 dengan membantu penyediaan kebutuhan pendukung berupa APD, fasilitas kesehatan, serta tenaga non-kesehatan yang diperbantukan untuk mendampingi tugas tenaga kesehatan. Di sisi lain, pemerintah telah berkomitmen untuk menyediakan vaksin bagi seluruh warga negara.

Program percepatan vaksinasi adalah salah satu program utama yang sedang didorong oleh pemerintah sesuai mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Presiden pun menghimbau agar program percepatan vaksinasi juga digulirkan di semua provinsi di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hingga 1 Juli 2021 sebanyak 30,2 juta penduduk Indonesia sudah menerima vaksin COVID-19 dosis pertama.

Selain itu, sebagai bagian dari strategi menanggulangi lonjakan penularan virus COVID-19 dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, pemerintah juga akan mengalokasikan 50 persen pasokan vaksin ke daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi sekaligus mendorong percepatan vaksinasi oleh TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat yang akan mulai berlaku di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli. Selama pemberlakuan PPKM Darurat aktivitas masyarakat di sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, dan lainnya akan dibatasi. Pemerintah juga akan memberlakukan sanksi kepada pelanggar peraturan PPKM Darurat sesuai bunyi UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Program giat vaksinasi di Santa Ursula ini sudah digelar sejak Maret 2021 dengan sekitar 197 relawan dari tenaga kesehatan dan 250 lebih relawan non-kesehatan terlibat dalam prosesnya setiap hari. Menurut Gaby, salah satu relawan, kegiatan vaksinasi ini telah diikuti oleh lebih dari 30,000 orang.

Vaksinasi COVID-19 gratis ini terbuka untuk semua warga baik yang ber-KTP Jakarta maupun non Jakarta. Namun fasilitas vaksinasi dosis pertama di Santa Ursula ini akan berakhir pada 3 Juli 2021 dan akan dibuka kembali pada akhir bulan Juli untuk program vaksinasi dosis ke-2.

Pihak relawan pun mengatakan bahwa animo masyarakat untuk program vaksinasi ini cukup besar dengan sekitar 500 hingga 1000 orang yang divaksin setiap harinya.

“Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada alumni St. Ursula, Theresia dan St Maria atas inisiatifnya membantu program vaksinasi pemerintah,” tutup Moeldoko di akhir kunjungannya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Melalui BRIN, Negara Fasilitasi Periset Jadi Talenta Nasional

JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berencana merekrut 325 orang periset terbaik lulusan S3 dari dalam negeri maupun diaspora. Rencana ini menjadi titik awal realisasi program Manajemen Talenta Nasional (MTN) di bidang riset dan inovasi. Namun Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bagian dari gugus tugas MTN memberikan catatan atas rencana BRIN tersebut.

“Ada mata rantai yang hilang. Periset jangan langsung disambungkan ke bisnis karena harus fokus ke risetnya itu sendiri,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko didampingi Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Avanti Fontana dan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan saat menerima audiensi BRIN di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (29/6).

Moeldoko merinci, proses program MTN berlangsung mulai dari mengenali sumber daya manusia (SDM), penyusunan basis data (database), seleksi, hingga pengkapitalisasian. Selanjutnya, kata Moeldoko, akan jadi tugas negara untuk memfasilitasi para periset dan hasil risetnya. “Negara harus memfasilitasi, memberi jalan, lalu mengkapitalisasi,” tutur Moeldoko.

Selain itu, lanjut Moeldoko, ke depannya riset jangan hanya sekadar menghabiskan program. Harus ada sesuatu yang ingin dicapai. “Semua itu ada daya guna untuk jadi daya ungkit. Jangan sedikit-sedikit beli. Bosan saya!” tegasnya.

Pada rapat tingkat menteri (RTM) 21 Juni 2021, KSP bersama kementerian dan lembaga terkait sepakat untuk membentuk Gugus Tugas MTN. Gugus tugas ini bertugas mengoordinasikan perumusan dan penyusunan Grand Design MTN taun 2021-2045.

Pada Grand Design itu, MTN direncanakan akan menjadi lembaga independen yang akan mengurus tiga bidang yakni olahraga, seni dan budaya, serta riset dan inovasi. Tiga bidang itu akan berada dalam koordinasi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta BRIN.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan, dalam pelaksanaan MTN riset dan inovasi, salah satu tantangannya adalah menangkap talenta potensial. Untuk itu, Handoko menegasan, BRIN akan mengeksplorasi lebih lanjut talenta-talenta periset Indonesia. “Kemudian akan dielaborasi dan BRIN kembangkan instrumennya,” imbuh Handoko.

Seperti diketahui, BRIN dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi berbagai litbang (penelitian dan pengembangan) pemerintah. Di saat yang sama, BRIN juga diharapkan bisa memicu investasi baru yang masuk ke sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga keberadaan BRIN itu akan dirasakan manfaatnya dan jangka panjang.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Terima Audiensi Bupati Bireun, KSP Moeldoko Bahas Pembangunan Stadion untuk PON 2024

JAKARTA – Rencana pembangunan stadion Bireun, Provinsi Aceh masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Salah satunya terkait persoalan lahan. “Isu tanah tidak boleh ada sengketa,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi Bupati Bireueun Muzakkar A Gani di Ruang Rapat Utama Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (25/6).

Tidak hanya itu saja. Pemerintah Kabupaten Bireun juga perlu menyiapkan rancangan anggaran dan rencana pembangunan stadion yang disiapkan untuk menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 itu. Selanjutnya, kata Moeldoko, Bupati Bireueun perlu menyurati kembali Presiden Joko Widodo untuk memberikan dukungan pembangunannya. “Surat itu tembuskan juga ke Kementerian PUPR dan Kantor Staf Presiden,” kata Moeldoko.

Mendampingi Moeldoko, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menyampaikan, pertemuan dengan Bupati Bireueun ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang berlangsung padda Maret 2021. Saat itu, tambah Abetnego, Kedeputian II KSP telah memberikan rekomendasi untuk berkomunikasi langsung dengan Pemprov Aceh mengenai kesiapan penyelenggaraan PON 2024.

Adapun Bupati Bireun Muzakkar menyampaikan, pihaknya telah bertemu Presiden Jokowi pada Februari 2020. Pada pertemuan itu, Muzakkar bilang, Presiden mengemukakan tentang dukungannya untuk pembangunan stadion utama Bireueun.

Sebagai informasi, PON 2024 adalah penyelenggaraan ke-21 dari Pekan Olahraga Nasional yang merupakan ajang olahraga nasional utama. Edisi ini diselenggarakan oleh dua tuan rumah bersama, yakni Aceh dan Sumatra Utara.

Kabarnya, Pemerintah Sumatra Utara telah menyiapkan 100 hektare untuk menggelar PON 2024 di Kualanamu. Pemprov Sumut juga menyiapkan lahan seluas 300 hektar di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Pemerintah Aceh menyiapkan 240 hektare.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Dukungan Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi Data dan Program Penanganan Covid

JAKARTA – Pemerintah menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas data Covid-19. Namun tantangan terbesar dalam pengumpulan data ini adalah ego sektoral. “Maka pemerintah fokus pada pembahasan masalah bukan lagi perdebatan akademik,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menerima audiensi Organisasi Masyarakat Sipil (civil society organization/CSO) terkait transparansi data Covid-19 secara dari dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (25/6).

Meski begitu, Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam. Misalnya soal beberapa temuan di level teknis mengenai serapan anggaran dan keterlambatan pengadaan. Moeldoko mengatakan, sejak awal Presiden selalu mengingatkan kementerian dan lembaga agar saluran informasi dilakukan dengan cepat.

Intinya, kata Moeldoko, tindaklanjut berbagai tantangan itu perlu koordinasi. Untuk itu, segala arahan atau masukan yang perlu mendapatkan arahan dari Presiden maka akan langsung disampaikan ke Presiden. “Kondisi seperti ini, kita perlu mendapatkan masukan dari segala pihak,” imbuh Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menambahkan, koordinasi juga dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya untuk mengupdate data, mulai dari penyerapan anggaran, bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit, hingga penerapan protokol kesehatan.

Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menggarisbawahi penyerapan anggaran Covid-19 yang masih rendah. Dia pun meminta adanya transparansi dan data yang lebih terbuka.

Sementara itu, Kolaborator Saintis Laporcovid-19, Iqbal Elyazar berharap Dinas Kesehatan daerah menyampaikan perkembangan terkini, mengikuti yang ada di Jakarta. Dia menyontohkan, data kasus di Jawa Tengah tidak dilengkapi dengan data testing dan tracing. “Harapan kami agar ada dan ditampilkan jumlah testing harian dan persentase kasus per kabupaten/kota,” tutur Iqbal.

Adapun Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan menyampaikan beberapa temuannya. Mulai dari informasi tentang Covid-19 yang tidak mendalam, komitmen program yang tidak diimbangi dengan akselerasi penyelenggaraan, hingga realisasi pengadaan barang yang masih minim laporannya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Keluarga Tangguh Wujudkan SDM Berkualitas dan Generasi Emas Unggul

JAKARTA – Sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan generasi emas yang unggul dimulai dari keluarga yang tangguh. Namun untuk memastikan hal tersebut, dibutuhkan kerja sama yang baik dari seluruh elemen masyarakat bersama Pemerintah. Sehingga bisa memastikan bahwa setiap anak di Indonesia dapat tumbuh sehat dengan baik dan berkembang dengan optimal dari keluarga yang bahagia dan sejahtera.

“Kesehatan dan kesejahteraan keluarga adalah fondasi bagi masa depan Indonesia,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada webinar Keluarga Berencana KEREN untuk Cegah Kematian Ibu dan Stunting dalam rangka perayaan Hari Keluarga Nasional di Jakarta, Jumat (25/6).

Perayaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) setiap 29 Juni mengingatkan masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Harganas juga dikenal sebagai dimulainya Gerakan Keluarga Berencana (KB) Nasional dan hari kebangkitan keluarga Indonesia, di mana kesadaran untuk membangun keluarga ke arah keluarga kecil bahagia sejahtera melalui KB cukup tinggi.

Dengan keberhasilan program KB, pada tahun 1992 Presiden Republik Indonesia saat itu menetapkan 29 Juni sebagai Harganas. Adapun program KB berkontribusi besar terhadap pencegahan kematian ibu dengan mendorong perencanaan kehamilan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapan ibu dan keluarga.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin pun menyampaikan, keluarga berencana merupakan pilar pertama dari safe motherhood yang mempunyai peranan penting dalam menurunkan risiko kematian ibu, dan juga membentuk generasi berkualitas.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti menerangkan, berbagai tantangan termasuk situasi pandemi covid-19 yang kita hadapi saat ini, memerlukan terobosan untuk mempercepat pencapaian target. Khususnya dalam menekan angka kematian Ibu dan Stunting. “Semua pihak harus mendukung konsep inkubasi yang akan dijalankan oleh BKKBN dalam pendampingan keluarga sejak masa pra-nikah dan pra-konsepsi hingga 1.000 HPK,” ungkap Brian.

Sebagai informasi, menurut Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, dua perempuan di Indonesia meninggal setiap jam akibat komplikasi selama kehamilan, melahirkan, dan nifas. Pada tahun 2020 sendiri tercatat 4.614 kasus kematian ibu yang separuhnya terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatra Utara dan Aceh (naik dari 4.196 di 2019). Sementara itu, terjadi 25.269 kasus kematian bayi di tahun 2020 dengan Jateng, Jatim, dan Jabar sebagai tiga daerah penyumbang terbanyak (menurun sedikit dari 26.089 di 2019).

Angka Kematian Ibu (AKI) yang termasuk tertinggi di Asia Tenggara, serta kesehatan ibu, sangat erat kaitannya dengan stunting, yaitu masalah kurang gizi kronis akibat asupan gizi yang tak memadai dalam jangka waktu panjang sehingga pertumbuhan anak terganggu. Sebanyak 27,7 persen balita di Indonesia mengalami stunting, menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia 2019.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. Hasto Wardoyo menambahkan, permasalahan kematian ibu dan stunting berdampak pada kesejahteraan keluarga dan populasi. Namun hal itu bisa dicegah sejak awal. “Bonus demografi kuncinya ada pada remaja. Remaja yang menunda menikah dan tercukupi pemenuhan gizinya dapat membentuk keluarga yang lebih terencana terhindar dari permasalahan kesehatan reproduksi dan stunting,” tegas Hasto.