Categories
Berita Kedeputian Kedeputian II

KSP : Tunjangan Bagi 98.972 Guru Inpassing Kemenag akan Segera Dibayarkan

Jakarta – Kantor Staf Presiden memastikan tunjangan bagi guru madrasah non-ASN yang sudah menerima SK penyetaraan jabatan fungsional melalui penyesuaian (Inpassing), akan segera dibayarkan. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp 1,8 triliun, untuk membayar tunjangan 98.972 guru inpassing yang telah lama mengabdi. Masing-masing guru akan menerima Rp 1,4 juta per bulan.

Agar tunjangan tersebut bisa segera dicairkan, kata Abetnego, Kantor Staf Presiden mendorong Menteri Agama segera berkirim surat ke Menteri Keuangan. Surat tersebut, lanjut dia, berisikan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran, laporan hasil riview APIP, SK Inpassing, dan rincian perhitungan guru penerima tunjungan dengan jumlah guru yang valid.

“Berkat koordinasi yang intens antara Kemenag dan KSP, Kemenkeu memberikan lampu hijau pembayaran tunjangan guru inpassing. Sekarang tinggal Menteri Agama bersurat ke Menteri Keuangan, termasuk mengirimkan SK Inpassing,” jelas Abetnego, di Jakarta, Sabtu (14/10).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia KSP ini, mengungkapkan keterlibatan Kantor Staf Presiden dalam penyelesaian persoalan hak keuangan guru non-ASN dari Kemenag berawal saat KSP menerima audiensi Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) pada 2 Februari 2023, dan demonstrasi guru madrasah non-ASN pada 26 Juni 2023. Pada kesempatan itu, mereka menuntut diberikan hak keuangan yang setara dengan guru ASN.

Sebagai tindak lanjutnya, terang Abetnego, KSP menggelar rapat koordinasi beberapa kali dengan Dirjen Pendis Kemenag dan Dirjen Anggaran Kemenkeu. Hasilnya, Kemenag akhirnya menerbitkan SK Inpassing bagi 98.972 guru, dan Kemenkeu siap mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunjangan.

“Persoalan inpassing ini terjadi bertahun-tahun. Tapi selesai hanya dalam 5 bulan. Ini menjadi kado Presiden jokowi kepada guru madrasah non-ASN menjelang hari guru,” ujar Abetnego.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama telah menerbitkan SK penyetaraan jabatan fungsional bagi 98.972 guru madrasah non-ASN (inpassing). Program ini bertujuan agar guru madrasah non-ASN mendapatkan golongan seperti guru ASN.

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat (inpassing) adalah bentuk pengakuan kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik guru madrasah non-ASN dengan menggunakan angka kredit yang setara dengan jabatan fungsional guru ASN.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian II

KSP Bersama Kemenko Marves Kawal Arahan Presiden Percepat Penyelesaian Permasalahan Aset Lahan BUMN

Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik aduan pertanahan. Hal tersebut disampaikan dalam gelaran penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT Pelindo (Persero) dan Kementerian Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) tentang Pendaftaran Tanah dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset PT Pelabuhan Indonesia (Persero) serta Dukungan Program di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang pada Selasa (3/10). Dalam kesempatan tersebut, KSP menginisiasi penandatangan kesepakatan ini berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Penandatanganan MoU antara Pelindo dan Kementerian ATR/BPN merupakan langkah percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan.

“Penandatanganan MoU antara Dirut Pelindo dan Menteri ATR/BPN ini merupakan bentuk piloting penyelesaian permasalahan pertanahan yang di orkestrasi KSP bersama Kemenko Marves. Hal ini sebagai tindak lanjut konkret arahan Bapak Presiden dalam Rapat Kabinet Terbatas tentang sinkronisasi data & percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan agraria pada 3 Januari 2023” ujar Abetnego.

KSP secara bertahap telah melakukan beberapa langkah tindak lanjut penyelesaian permasalahan pertanahan dimulai dari pemetaan klasterisasi aduan permasalahan pertanahan yang diterima oleh KSP, Rapat Tingkat Menteri (RTM) tentang sinkronisasi data aduan pertanahan yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan RI bersama para Menteri dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) beserta POLRI dan Kejaksaan Agung, hingga rangkaian rapat koordinasi pembahasan permasalahan pertanahan yang ada pada PT Pelindo (Persero).

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menambahkan penandatanganan MoU penataan lahan sejatinya merupakan komitmen dukungan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan.

“Berdasarkan arahan Bapak Presiden dan temuan KPK agar (Kementerian ATR) segera mensertifikasi asset lahan BUMN. Sehingga perlu ada koordinasi lintas kementerian untuk membuat MoU untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang ada, terutama yang melibatkan masyarakat. Dalam hal ini Pelindo perlu menilai dan menyusun skema-skema penyelesaian permasalahan pertanahan,” tegasnya.

Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, terdapat 353 lokasi permasalahan lahan BUMN yang beririsan dengan pihak ketiga, termasuk dengan masyarakat yang menjadi perhatian penanganan. Adapun untuk penyelesaian pada permasalahan klaster PSN, ditargetkan untuk menyelesaikan permasalahan pada lahan Bali Maritim Tourism Hub (BMTH) dan Terminal Kijing. Klaster irisan masyarakat akan menyasar regional 3 Pelindo yaitu wilayah Surabaya dengan total 20 titik dan klaster irisan BUMN akan mengelaborasi penyelesaian lahan yang beririsan dengan PT PLN (Persero).

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pelindo (Persero), Arif Suhartono menambahkan proses penyelesaian permasalahan tanah pada aset-aset Pelindo membutuhkan dukungan berbagai pihak.

“Pelindo berterima kasih atas dukungan Kementerian ATR/BPN selama ini. Terkait permasalahan tanah dengan warga pada aset-aset Pelindo, memang membutuhkan proses penyelesaian serta dukungan dari semua pihak” jelas Arif.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko dalam Rapat Tingkat Menteri tentang sinkronisasi data permasalahan agraria pada Juni lalu menyatakan bahwa Presiden sangat concern terhadap program reforma agraria. Sehingga, KSP terus konsisten menjalankan fungsi pengawalan pada isu-isu strategis Presiden. Dimana piloting penyelesaian permasalahan pertanahan bersama PT Pelindo (Persero) ini diharapkan dapat menjadi bentuk kerja yang dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian II

KSP : Kualitas Pelayanan Dasar di Kawasan Mitra IKN Harus Ditingkatkan

Balikpapan – Balikpapan – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menegaskan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus didukung dengan penguatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan pun menjadi penting untuk dilakukan, terutama di kawasan penyangga IKN.

“Kebutuhan akan layanan dasar tentu akan mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan masuknya penduduk baru ke wilayah IKN dan sekitarnya. Ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan di sektor kesehatan dan pendidikan,” tegas Abetnego pada Rapat Koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Balikpapan, Selasa (19/9).

Pada kesehatan, kata Abetnego, peningkatan layanan bisa dilakukan dengan menaikkan status rumah sakit di kawasan penyangga IKN. Ia mencontohkan di wilayah Sepaku dan Samboja. Di mana rumah sakit yang tersedia baru rumah sakit tipe D dan C. “Ini harus dinaikkan menjadi tipe A dan B. Tentu upaya ini butuh dukungan anggaran untuk penambahan SDM dan sarana prasarana kesehatan yang mumpuni,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abetnego menekan pentingnya investasi di sektor pendidikan di wilayah penyangga IKN. Saat ini, pemerintah Kalimantan Timur bersama pemerintah Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara telah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek terkait peningkatan kualitas sekolah mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi.

“Prospek kerjasama Otorita IKN dengan beberapa institusi pendidikan yang ingin berinvestasi di IKN juga sudah ada,” jelasnya.

Abetnego menilai upaya pemenuhan layanan dasar harus didukung oleh konektivitas terutama di wilayah mitra IKN. Sehingga pembangunan IKN benar-benar memberikan multiplier effect yang sangat tinggi bagi wilayah penyangga. “Kami berharap daya dukung dari wilayah mitra dapat ditingkatkan, agar dapat memaksimalkan dampak yang dihasilkan” pungkasnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian II

KSP: Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria Bawa Kesejahteraan bagi Masyarakat Bali

Bali – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Syska Hutagalung mengapresiasi dukungan para Kementerian dalam memberikan 21 Program Pemberdayaan Lintas Kementerian bagi masyarakat penerima Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Bali. Dalam program pemberdayaan tersebut, di antaranya 12 kegiatan dari KKP, empat kegiatan dari Kemenkop UKM, empat kegiatan dari Kementan, satu kegiatan dari Kemendes PDTT dan pemetaan sosial yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Dalam setahun ini program pemberdayaan yang diorkestrasi KSP bersama Kementerian membawa dampak yang baik terhadap masyarakat Sumberklampok. Bahkan sapi-sapi bantuan dari kementan infonya sudah berhasil beranak” jelas Syska dalam Rapat Evaluasi Dampak Penyerahan Integrasi Program Pemberdayaan Lintas Kementerian di Bali, Kamis (7/9) lalu.

Evaluasi integrasi pemberdayaan lintas kementerian ini dilakukan untuk melihat dampak pemberdayaan yang dirasakan masyarakat pasca diserahkan oleh Presiden melalui 4 Menteri pada 21 Juni 2023 di Buleleng, Bali. Melalui evaluasi ini, Syska menyebut ke depannya model integrasi pemberdayaan lintas kementerian diharapkan akan terus berjalan dengan koordinasi oleh Kementerian Koordinator Pereknomian sebagai Ketua Tim Reforma Agraria Nasional.

“Pemberdayaan masyarakat oleh Kementerian ini harus berkelanjutan sehingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya pada periode tertentu saja,” ujar Syska.

Dalam kesempatan yang sama, Perbekel Desa Sumberklampok, I Wayan Sawitra Yasa menyatakan bahwa pasca diberikan tanggal 21 Juni 2023, terdapat banyak perkembangan dan manfaat yang dirasakan oleh warga desa. Antara lain, bantuan jagung dari Kementan yang sudah berhasil dipanen dan dijual. “Kini warga desa dapat secara mandiri mengusahakan kembali pengadaan benihnya melalui dana desa,” ujar Wayan.

Selain itu, manfaat lain yang juga dirasakan oleh warga desa termasuk bantuan alat masak pengolahan kue mixer dari Kemenkop UKM, bantuan pemberdayaan KKP melalui Pendidikan Vokasi DIII Politeknik KP Jembrana, dan pelatihan pengelolaan BUMDesa yang diberikan Kemendes PDTT.

Dari hasil observasi, dalam satu tahun ini sebanyak total 21 program bantuan pemberdayaan Lintas Kementerian telah tuntas diberikan dan diterima masyarakat. Di antaranya 12 kegiatan dari KKP, empat kegiatan dari Kemenkop UKM, empat kegiatan dari Kementan, satu kegiatan dari Kemendes PDTT dan pemetaan sosial yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian II

KSP Kawal Tindak Lanjut Penanganan Kasus Aduan Agraria Lintas Kementerian

Jakarta – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menekankan bahwa sinkronisasi data dalam permasalahan agraria penting untuk diberikan penanganan cepat, mengingat tingginya jumlah aduan dari masyarakat baik yang disampaikan ke Kementerian/Lembaga melalui Kantor Staf Presiden hingga ke Presiden secara langsung.

“Percepatan penanganan yang telah dilakukan masing-masing Kementerian/Lembaga perlu disegerakan serta potensi penanganan lain seperti sistem satu data agar ke depannya aduan masyarakat di lintas Kementerian mendapat penanganan yang tepat dan terintegrasi.” ujar Abetnego dalam Rapat Koordinasi Pasca Sinkronisasi Data Permasalahan Agraria, Jumat (15/9).

Sesuai dengan arahan Presiden, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Agung Darmawan menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN secara intensif mengawal penanganan dan penyelesaian 70 kasus lokasi prioritas reforma agraria (LPRA). Total capaian legalisasi aset mencapai 9.312.787,2 ha dan total retribusi tanah seluas 1.718.409,99 Ha. “Penanganan aduan agraria ini akan terus kami sinkronkan dengan data penanganan yang saat ini sedang berjalan dan terus kami lakukan monitoring pada platform pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Dari segi pemetaan data, Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa terdapat 244 aduan yang berkaitan dengan KLHK yang diterima dan disampaikan oleh KSP. Pihaknya telah melakukan penelaahan tahap 1 terhadap 66 kasus yang sudah terverifikasi.

“Dari pemetaan tersebut, dibutuhkan penguatan terhadap batas yang ingin dikeluarkan, dan perlu sinkronisasi data baik progress TORA bersama Kementerian ATR, sisanya masih dalam proses penyelesaian” jelas Hanif.

Selain pihak kementerian, upaya tidak lanjut sinkronisasi data permasalahan agraria turut melibatkan Kementerian BUMN, POLRI dan Kejaksaan Agung. Secara khusus, Kementerian BUMN akan melakukan sinkronisasi pada dua klaster dengan permasalahan/aduan terbanyak yaitu Klaster Logistik dan Klaster Perkebunan dan Kehutanan. Selain itu, sedang berproses juga beberapa langkah pengalihan hak atas tanah menjadi HPL dalam rangka penyelesaian konflik yang ditangani oleh Wakil Menteri BUMN.

Sementara itu dari pihak POLRI menegaskan bahwa dalam upaya penanganan permasalahan agraria telah dianalisa oleh tim satgas anti mafia tanah terutama pada wilayah dengan aduan terbanyak. Pihak Kejaksaan Agung turut menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penertiban sertifikat sebagai langkah mitigasi mendasar dalam beberapa temuan kasus permasalahan agraria.

Sebagai informasi, hingga bulan Mei 2023, KSP telah menerima total 1.385 kasus/aduan permasalahan agraria, dengan rincian 716 aduan berkaitan dengan Kementerian ATR/BPN, 359 aduan berkaitan dengan Kementerian BUMN dan 244 aduan berkaitan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rapat koordinasi ini turut hadir Direktur Jenderal Penataan Agraria (Dirjen PA) serta Direktur Jenderal Planalogi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL), Kementerian BUMN, serta POLRI dan Kejaksaan Agung.