Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III

Kota Binjai Jadi Piloting Perluasan Wilayah Pencegahan Stunting dari Hulu di Sumatera Utara

Kota Binjai – Pelaksanaan uji coba Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elmisil) di Kota Binjai bisa menjadi sarana pencegahan dan penurunan stunting dari hulu. Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Yenny Sucipto, saat meninjau uji coba Aplikasi Elmisil, di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, Sabtu (23/10).

“Jika uji coba Aplikasi Elmisil di sini (Kelurahan Suka Maju) berhasil, Kota Binjai akan menjadi piloting perluasan wilayah pencegahan stunting dari hulu di Sumatera Utara (Sumut),” ujar Yenny.

Awal September 2021, BKKBN bersama Pemerintah Kota Binjai meluncurkan aplikasi Elmisil sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting dari hulu. Elsimil merupakan aplikasi edukasi atau sistem elektronik siap nikah dan siap hamil yang menjadi prioritas program BKKBN. Instrumen ini bentuk skrining dan edukasi kesehatan reproduksi serta perbaikan gizi perempuan calon pengantin dan promosi perilaku hidup sehat.

Menurut Yenny, sejauh ini uji coba aplikasi Elmisil di Kota Binjai masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada keterbatasan perangkat. “Tidak semua calon pengantin (catin) memiliki gadget. Selain itu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah terbentuk tidak semua mahir menggunakan aplikasi elmisil. Belum lagi tidak semua faskes punya alat uji yang benar-benar valid,” terang Yenny.

Meski demikian kata Yenny, bukan berarti upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kota Binjai tidak bisa dilakukan. Terlebih lagi, sinergi antara OPD Pemerintah Kota dengan Kementerian Agama (Kemenag) sudah berjalan. “Upaya Pemkot Binjai mencegah stunting dari hulu dengan memberikan bimbingan dan pendampingan calon pengantin sebagai syarat wajib menikah yang bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait sudah berjalan. Ini modal awal yang baik menurut kami,” sambung Yenny.

Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan, dipilihnya Kota Binjai oleh BKKBN sebagai tempat uji coba Aplikasi Elmisil bukan karena angka stunting yang tinggi, tapi karena sudah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwakot) bimbingan calon pengantin sebagai syarat wajib menikah.

Ia menambahkan, saat ini uji coba aplikasi Elsimil ini masih dilakukan di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat. Untuk wilayah lainnya belum diterapkan karena masih dalam rangka persiapan. “Pemerintah Kota Binjai akan melakukan upaya-upaya agar dapat mengatasi berbagai kendala, dan aplikasi Elsimil kedepannya dapat diterapkan di seluruh wilayah Kota Binjai, sehingga dapat menekan angka stunting tingkat nasional khususnya di Kota Binjai,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III Program Prioritas

KSP Serap Aspirasi Petani Padi Biofortifikasi di Pasaman Barat

Sumatera Barat – Deputi III Kepala Staf Presiden menemui langsung para petani di Pasaman Barat, Sumatera Barat untuk memastikan percepatan produksi padi biofortifikasi yang merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Joko Widodo dan Wakil Presdien K.H Ma’aruf Amin.

“Kita sudah mendengar langsung keluh kesah dan masukan dari petani. Dari masukan tersebut tentu membantu pemerintah untuk merumuskan serta meninjau ulang pelaksanaan kebijakan di lapangan,” ujar Panutan Sulendrakusuma, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Kamis (21/10)

Panutan mengatakan, di Pasaman Barat terdapat 100 hektar lahan padi biofortifikasi yang dikelola oleh lima kelompok tani. “Proses penanaman benih sudah dimulai pada September, dan diharapkan akan memasuki musim panen Desember mendatang,” terangnya.

Program pengembangan dan penanaman padi biofortifikasi di Pasaman Barat disambut baik oleh petani. Terlebih lagi, padi biofortifikasi memiliki kandungan gizi tinggi sehingga dapat membantu mengatasi kekurangan zat besi pada masyarakat.

“Setengah dari hasil produksi padi biofortifikasi akan dikonsumsi dan sisanya akan dijual,” ungkap salah satu petani Hariadi.

Hariadi berharap pemerintah memfasilitasi perbaikan sistem irigasi di sekitar sawahnya sehingga ke depan panen bisa mencapai 3 kali dalam setahun. “Petani juga butuh alat mesin pertanian berupa tranplanter untuk mengurangi biaya tanam sebesar 60 persen, ” lanjutnya.

Pengembangan budidaya padi biofortifikasi atau Inpari IR Nutri Zinc telah dilakukan sejak 2020 di beberapa daerah yang memiliki prevalensi balita stunting tinggi. Tahun ini, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan padi biofortifikasi sebanyak 46 hektar di 26 Provinsi.

Pengembangan varietas padi yang memiliki kandungan sumber mineral atau zinc (Zn) tersebut merupakan terobosan dalam penanggulangan kekerdilan (stunting) di Indonesia. Dengan kandungan zinc mencapai 34,51 ppm, padi bifortifikasi diklaim bisa mengoptimalkan pertumbuhan tinggi dan berat anak.

Categories
Berita Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

KSP Pastikan UU Cipta Kerja Atasi Hambatan Kemudahan Berusaha UMKM

Yogyakarta – Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghadirkan beragam kemudahan berusaha. Terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kemudahan berusaha jadi hambatan dalam menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Sehingga, pemberlakuan UU Cipta Kerja jadi terobosan mengatasi hambatan itu,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma dalam acara bertajuk “Muda Bergerak: Kemudahan Berusaha melalui UU Cipta Kerja” di Rumah BUMN Yogyakarta.

Tidak hanya itu, Panutan menambahkan, pemerintah melengkapi hadirnya UU Cipta Kerja dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Di dalamnya mengatur soal pemangkasan prosedur perizinan.

“Jadi yang tadinya ribet, sekarang hanya dikategorikan berdasarkan risikonya. Kalau risikonya rendah, hanya perlu nomor induk berusaha (NIB) saja. Jadi barrier to entry-nya dihilangkan,” ucap Panutan.

Panutan menjelaskan, pemangkasan prosedur dalam proses pengajuan perizinan ini memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan legalitas atau badan hukum usahanya. Sebab, legalitas usaha sangat penting untuk mengakses perbankan, mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa (PJB), dan berbagai insentif lainnya. 

Terlebih lagi, dalam UU Cipta Kerja diatur bahwa sekurang-kurangnya 40 persen anggaran PJB yang digelar pemerintah harus dialokasikan kepada pelaku UMKM.

Acara ini dihadiri oleh 50 pengusaha UMKM bidang kriya berusia muda dari Yogyakarta, Solo, Demak, Semarang, dan Pekalongan, baik hadir langsung di lokasi maupun melalui media daring. Adapun pada acara ini, KSP didampingi Staf Khusus Presiden Putri Tanjung, Kemenkop UKM dan BRI.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden sekaligus pengusaha Putri Tanjung yang juga turut hadir pada kesempatan yang sama. Putri menyampaikan, ada sejumlah hal yang harus dimiliki pengusaha agar usaha bisa terus bertahan dan berkembang.

“Jadi pengusaha di era sekarang harus adaptif, harus mau berkembang dengan segala perubahan teknologi dsb, harus cepat melihat dan menciptakan peluang. Kemudian, terus berpikir kreatif, menciptakan inovasi baru. Pengusaha harus punya growth mindset, terbuka untuk belajar hal baru, terbuka untuk berkolaborasi,” tutur Putri.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

KSP Minta UMKM Tangkap Peluang PJB Pemerintah

Yogyakarta – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menangkap peluang dari bisnis pengadaan barang dan jasa (PJB) pemerintah. Apalagi, hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma menyampaikan, ada porsi 40% dari anggaran PJB pemerintah bagi UMKM. Alokasi ini wajib bagi pemerintah karena sudah ditegaskan pada UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya. 

Di antaranya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. “Ini peluang baik bagi UMKM. Jangan ragu, ikuti prosesnya,” tutur Panutan pada acara “Muda Bergerak: Kemudahan Berusaha melalui UU Cipta Kerja” di Rumah BUMN di Yogyakarta.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta berujar, untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa, pelaku UMKM harus memiliki legalitas usaha atau berizin.

Oleh karena itu, melalui UU Cipta Kerja juga, pemerintah mempermudah proses perizinan usaha. “Pengadaan pemerintah tidak harus dari badan usaha apalagi badan hukum, boleh perorangan tapi tetap harus berizin, kalau perorangan harus punya NIB (nomor induk berusaha) saja,” kata Setya.

Pelaku UMKM yang bergabung di 12 marketplace yang telah bekerja sama dengan LKPP bisa mengikuti lelang PJB. “Keterlibatan UKM bisa lewat program Bela Pengadaan, transaksi lewat marketplace yang terintegrasi dengan LKPP, sementara ini ada 12 marketplace. Ini untuk transaksi sampai Rp 200 juta,” tutur Setya.

Selain itu, pelaku UMKM bisa mengikuti lelang PJB dengan mendaftar online di kanal Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian III

KSP Akan Kawal Vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran

JAKARTA – Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan menuju Hong Kong boleh bernapas lega. Kabar baik datang dari Kementerian Kesehatan yang menerbitkan surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Melalui surat No. SR.03.04/3/7885/2021, surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19 bagi CPMI akan difasilitasi KKP Kelas I Soekarno Hatta, Surabaya dan Denpasar.

Kepastian ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) yang secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga (K/L), untuk menindaklanjuti vaksinasi bagi CPMI dan PMI. Terakhir, rapat yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menghasilkan permohonan kuota vaksin untuk CPMI dan PMI kepada Menteri Kesehatan melalui surat No. B.872/KA/IX/2021.

“Ini perintah langsung dari Presiden, agar KSP memastikan CPMI tidak terhambat masalah vaksinasi untuk pergi bekerja,” kata Moeldoko,

Berdasarkan data Badan Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai koordinator pelaksanaan vaksinasi untuk CPMI, hingga Desember 2021, BP2MI memperkirakan ada 61.186 orang CPMI yang membutuhkan vaksin. Dari jumlah itu, sebaran terbesar berasal dari Jawa Timur atau sebanyak 21.790 orang dan jumlah terkecil dari Bali 3.951 orang. Rencananya, sebanyak 39.310 orang dari total CPMI akan menuju Hong Kong sebagai negara tujuan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan kuota vaksin bagi CPMI, termasuk sudah menerbitkan surat edaran tentang penempatan para pekerja ke Hong Kong.

Menurut Kemnaker, otoritas Hong Kong telah mengeluarkan kebijakan pembukaan penempatan PMI mulai 30 Agustus 2021 lalu dengan persyaratan PMI telah melakukan vaksinasi lengkap Covid-19 di Indonesia. Syarat itu pun harus dibuktikan dengan sertifikat vaksin ke-1 dan ke-2 yang divalidasi melalui Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, Kemenkes telah menyesuaikan sertifikat vaksin menjadi dwi bahasa Indonesia-Inggris hingga memberikan arahan kepada Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta, Plt. Kepala Kelas I KKP Surabaya, dan Kepala KKP Kelas I Denpasar untuk melaksanakan penerbitan Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 bagi WNI yang berangkat ke Hong Kong.

Sementara, diplomasi juga telah dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar WNI di luar negeri bisa mendapatkan vaksin, termasuk di negara-negara yang belum bisa menyediakan vaksin bagi warga negara asing, seperti Aljazair dan Tanzania. Program vaksinasi ini juga berlaku bagi pekerja Indonesia yang berada di sana.

“BP2MI dan Kemkes bersama pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pelaksanaan vaksin bagi CPMI yang dilakukan sebanyak mungkin di daerah asal CPMI. Sehingga mereka sudah mendapatkan vaksinasi sebelum keberangkatan,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma di Jakarta, Jumat (10/9).

Ke depan, KSP akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPKP selain K/L terkait dalam rapat lanjutan pembahasan tindak lanjut vaksin bagi CPMI dan PMI.

Sebagai tambahan informasi, ada beberapa persyaratan yang diperlukan CPMI untuk mendapatkan surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Di antaranya:

a. Surat pengantar dari BP2MI/BP3MI/P3MI/Kemnaker yang berisi daftar nama CPMI, NIK, nomor paspor dan alamat jelas;
b. Salinan ID Siskotkln/SiskoP2MI milik CPMI, untuk membuktikan pemohon adalah benar CPMI
c. Salinan halaman identitas paspor CPMI
d. Salinan KTP
e. Cetakan (print-out) sertifikat vaksinasi dalam format aplikasi PeduliLindungi