Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Lepas dari Bahaya Deflasi, Pemulihan Ekonomi Indonesia Semakin Nyata

JAKARTA – Sinyal pemulihan ekonomi Indonesia semakin mantap setelah tingkat inflasi tetap positif dan terkendali. Hingga Maret 2021, angkanya berada pada level 1,37% secara year on year (yoy). “Artinya, Indonesia berhasil terhindar dari bahaya deflasi yang bisa menghambat pemulihan ekonomi,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5).

Hasilnya pun terpampang nyata. Lihat saja kontraksi ekonomi pada kuartal II 2020 yang sebesar -5,32% y-o-y, berkurang menjadi -3,49% y-o-y pada kuartal III 2020. Kemudian membaik lagi pada kuartal IV 2020 menjadi -2,19% y-o-y. Di awal tahun ini, pada kuartal I 2021 membaik dengan kontraksi -0,74% y-o-y. Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada kuartal I 2021 masih mengalami kontraksi sebesar -0,74% (y-o-y) dan -0,96% (q-t-q). “Ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi semakin nyata dan bisa terwujud ke depan,” tambah Panutan.

Realisasi belanja negara pada kuartal I 2021 adalah sebesar Rp523,04 triliun, naik cukup tinggi dibandingkan kuartal I tahun 2020 sebesar Rp452,41 triliun. Kenaikan angka APBN terjadi karena naiknya realisasi belanja pemerintah pusat yang diantaranya pertumbuhan belanja modal yang naik sangat tinggi sebesar 186,2%, belanja barang 82,7%, serta belanja lain-lain. Sementara itu, belanja pegawai mengalami kontraksi sebesar 2,0%.

Pergerakan positif juga terlihat pada realisasi penanaman modal yang tercatat di BKPM (PMA dan PMDN). Dalam kuartal I 2021 realisasi penanaman modal mencapai Rp 219,7 triliun atau naik 4,3% (y-o-y). Sementara pariwisata masih mengalami tekanan. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada kuartal 1 2021 mencapai 385,59 ribu kunjungan, turun 16,33% (quartal to quartal/qtq) atau turun 85,45% (y-o-y). “Pemerintah terus berusaha memulihkan sektor pariwisata dengan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi,” ujar Panutan.

Angka produksi mobil pada kuartal 1 2021 mencapai 255.312 unit atau naik sebesar 23,4% (qtq), sedangkan penjualan mobil secara wholesale (penjualan sampai tingkat dealer) mencapai 187.021 unit atau naik 16,6%. Panutan menilai, catatan ini mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat ekonomi menengah ke atas mulai bergerak. Bahkan penjualan motor secara wholesale pada kuartal I 2021 mencapai 1.293.933 unit atau naik 64,52% (qtq). “Kenaikan ini mencerminkan perbaikan perekonomian pada ekonomi kelas menengah ke bawah,” jelas Panutan.

Dengan pergerakan berbagai indikator tersebut, PDB Indonesia pada kuartal I 2021 atas dasar harga berlaku mencapai Rp3.969,1 triliun; sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp2.683,1 triliun.
Pada sektor lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh infokom yang tumbuh 8,72%, pengadaan air 5,49%, jasa kesehatan 3,64%, pertanian 2,95%, pengadaan listrik dan gas 1,68%, dan real estate 0,94% (yoy). Sementara Industri pengolahan terkontraksi 1,38%, perdagangan terkontraksi 1,23%, terkontraksi 0,79%, transportasi 13,12%, akomodasi dan makan minum terkontraksi 7,26% (yoy).

Adapun menurut pengeluaran, kontraksi masih terjadi pada konsumsi rumah tangga 2,23%, konsumsi Lembaga Non Profit Pelayan Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 4,53%, dan Pembentukan Modal Tutup Bruto (PMTB) 0,23% (y-o-y). Sementara itu konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,96%, ekspor 6,74%, dan impor 5,27% (y-o-y) . “Dengan proses pemulihan di atas, pemerintah berkeyakinan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh positif dan cukup tinggi pada kuartal-kuartal berikutnya,” ujar Panutan.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

Presiden dan Menkeu Satu Suara Soal THR untuk ASN/PNS

JAKARTA – Tidak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021. “Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5).

Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut. Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan.

Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama. “Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya.

Panutan merinci, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasinya. Dia pun menjelaskan alasan tidak dimasukkannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu. Menurut Panutan, penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19,” papar Panutan.

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.

Panutan juga menyampaikan, pemerintah melihat petisi online THR ASN 2021 secara proporsional. Di satu sisi, itu merupakan bagian dari demokrasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah. “Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN,” imbuh dia.

Sebelumnya, Menkeu secara jelas sudah menyampaikan alasan dan pertimbangan yang melandasi ketentuan tentang besaran THR bagi ASN. Namun masih banyak ASN yang bersyukur, bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang ini tetap menerima THR. “Tapi kalau ada yang tidak puas atau kecewa, kita bisa mengerti. Tapi kalau tuntutannya adalah THR seperti tahun 2019 (sebelum Covid-19), itu kurang bijak dan kurang realistis,” ujar Panutan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kedeputian III

Pemerintah Cari Jalan Keluar PCR Test dan Vaksinasi Bagi Pekerja Migran

JAKARTA – Kewajiban PCR test dan vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendapat perhatian khusus dari Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. KSP Moeldoko menegaskan, Pemerintah akan membuat kebijakan terkait biaya PCR Test dan vaksinasi, sehingga tidak menjadi beban CPMI. “Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun vaksinasi jadi area permainan,” ungkap Moeldoko saat menggelar Rakor terkait PCR bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).

Perhatian Moeldoko bukan tanpa sebab. PMI sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dan perlakuan istimewa dari negara. Menurut Moeldoko, peran mereka terhadap pergerakan roda ekonomi bangsa sangat besar dan signifikan. Bahkan, negara memperoleh cadangan devisa hingga Rp159,6 triliun pada 2020. Ini mengindikasikan masa depan bangsa salah satunya berada pada diaspora tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Tidak hanya itu, Moeldoko menegaskan, Negara tidak hanya melihat PMI sebagai penggerak sumbu ekonomi, namun juga sebagai etalase bangsa yang menjadi wajah dan merepresentasikan Indonesia di dunia internasional. “Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah menaruh perhatian sangat besar kepada PMI, dan memberikan red carpet bagi mereka,” jelas Moeldoko didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP Fajar Dwi Wisnuwardhani dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Abraham Wirotomo.

Pada pertengahan tahun 2020, Pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan PMI dalam masa adaptasi kebiasaan baru (new normal). Itu semua dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing. Salah satu yang sedang disiapkan adalah pengiriman 274 CPMI ke Jepang yang merupakan bagian dari perjanjian Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Namun Moeldoko meminta, Kementerian/Lembaga terkait tidak hanya fokus pada pengiriman CMPI ke Jepang saja. “Jangan melihat case by case. Perlu ada kajian, sinkronisasi dan terobosan aturan di bidang kesehatan dan perlindungan PMI. Anggaran juga perlu disiapkan sehingga bisa mempertanggungjawabkannya ke BPK dan BPKP,” ujar Moeldoko.

Pada pertemuan ini, perwakilan Kemenaker dan Kemenkes sepakat dengan arahan KSP Moeldoko. Seperti disampaikan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker Suhartono. Dia menjelaskan, tahun lalu Indonesia mengirimkan sebanyak 114 PMI Nurse dan careworker batch ke-13 ke Jepang. Saat itu, PCR test kepada PMI difasilitasi Pemerintah melalui kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. “Ke depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait fasilitas PCR test dan vaksinasi. Sehingga kami akan diskusikan hal ini,” tutur Suhartono.

Begitu juga dengan Direktur Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia. Menurut Nadia, kebijakan dan regulasi fasilitas PCR test dan vaksinasi bagi PMI perlu disusun. Terutama terkait dengan kriteria hingga jumlah PMI. “Harus berhitung ulang untuk anggaran 2021. Untuk tahun 2022 akan dibuatkan kebijakan bersama,” imbuh Nadia.

Keputusan ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus turun tangan mengatasi persoalan PCR test dan vaksinasi bagi PMI. Apalagi, masih banyak PMI yang tergolong orang tidak mampu. Selain itu, Kemenkes juga siap mendukung pelaksanaan PCR test dan vaksinasi bagi PMI karena secara fasilitas sudah terpenuhi.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kedeputian III

KSP Moeldoko: Pemerintah Tak Pernah Abaikan Kesejahteraan Buruh

JAKARTA – Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021 atau May Day, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima pimpinan organisasi buruh terbesar yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha Jakarta. Pada pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, Pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama mengenai upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR). “Ini jadi dua highlight yang akan saya sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja,” tutur Moeldoko, Sabtu (1/5).

KSP Moeldoko menerangkan, pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pegawai. Untuk itu, Kantor Staf Presiden (KSP) ikut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya.

Moeldoko juga mengapresiasi langkah KSPSI dan KSPI yang tidak menggelar aksi besar karena berempati dengan kondisi pandemi Covid-19. Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, apa yang dilakukan KSPSI dan KSPI menjadi contoh bagi masyarakat dalam bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan. “Ini model May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh,” ungkap Moeldoko yang didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, serta Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran.

Hadir pada pertemuan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjelaskan, pembatalan aksi besar-besaran organisasi buruh dilakukan karena pihaknya tidak ingin kondisi Indonesia seperti India. Untuk itu, Andi menjelaskan, pada pertemuannya dengan KSP Moeldoko, perwakilan KSPSI dan KSPI pun mentaati protokol kesehatan dan melakukan swab antigen. “Ini bentuk kepedulian kami terhadap kondisi pandemi Covid-19,” jelas Andi.

Begitu juga dengan Presiden KSPI Said Iqbal, mengaku telah menyampaikan sosialisasi agar tidak menggelar aksi besar-besaran untuk menghindari klaster baru Covid-19. Adapun jika ada aksi, Iqbal meminta dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Di sisi lain, Iqbal menjelaskan, pihaknya telah menitipkan beberapa tuntutan buruh terkait klaster ketenagakerjaan kepada KSP Moeldoko. Iqbal percaya, KSP Moeldoko bisa menjembatani tuntutan para buruh untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan, kami juga sudah bertemu Moeldoko. Maka tidak salah jika pada peringatan May Day kali ini kami kembali bertemu dengan Moeldoko,” tutur Iqbal.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Percepat Alokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Bagi UMKM, KSP Panggil LKPP dan Kemendagri

JAKARTA – Pengalokasian 40% pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, perlu percepatan. “Pelaksanaannya belum maksimal karena baru terimplementasi di 12 provinsi,” jelas Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma saat bertemu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (30/4).

Deputi III KSP memaparkan, kewajiban pengalokasian 40% pengadaan barang dan jasa Pemerintah sudah ditegaskan pada UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Di antaranya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menanggapi pernyataan Panutan, Sestama LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan ada beberapa tantangan dalam implementasi pemberdayaan usaha kecil dalam pelaksanaan Program Belanja Langsung (BELA). Salah satunya mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah/KKP yang baru digunakan di beberapa K/L. Ada juga kendala pembayaran langsung/dimuka oleh UMK, perpajakan pusat dimana ada kewajiban bendahara untuk pungut dan potong.
Belum lagi model pertanggungjawaban yang masih beragam khususnya di daerah, dan yang terakhir terkait pajak daerah dimana bendahara diwajibkan memungut pajak daerah dengan nilai yang tidak seragam. “Kami usulkan sosialisasi secara masif,” ujar Setya.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Bahri menjelaskan, dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah perlu memanfaatkan dan mengintegrasikan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing, serta E-Kontrak. Dengan begitu, bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola PBJ. “Kemendagri menggandeng LKPP dan stakeholder terkait dalam melakukan langkah monitoring dan evaluasinya,” tutur Bahri.

Baik LKPP dan Kemendagri pun sepakat bahwa secara substantif telah memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, disepakati juga percepatan proses finalisasi penyusunan surat edaran bersama Mendagri dan Kepala LKPP tentang pelaksanaan PBJ pemerintah untuk UMKM oleh Pemda. Selain itu, Kemdagri dan LKPP sepakat untuk melakukan sosialisasi tentang PBJ yang diatur dalam Perpres No.16 Tahun 20218 yang telah diubah dalam Perpres No.12 Tahun 2021 untuk menjamin pelaksanaan secara berkelanjutan.