Kategori: Kedeputian IV

Tasikmalaya, Jabar – Kantor Staf Presiden menggelar program KSP Mendengar di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jum’at (9/11). Kegiatan ini mengusung tema “Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Perlindungan Sosial di pedesaan Priangan Timur”. Perwakilan kepala desa dan tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan aspirasi dan persoalan di lapangan terkait pemanfaatan dana desa dan perhutanan sosial.

Kepala Desa Salakuray, Lisman Kadafi, mengatakan dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa. Dana desa yang disalurkan setiap tahun, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarkat desa. Untuk itu, perlu ada perencanaan yang matang dalam penggunaan dana desa agar tepat sasaran.

Lisman mengusulkan agar Kementerian Desa (Kemendes) ikut membantu penyusunan Masterplan atau rencana utama penggunaan dana desa yang disesuaikan dengan potensi desa. “Sebab tidak semua pihak desa memahami dengan benar penyusunan Masterplan. Ini penting agar
pembangunan tertata api, dan tidak sampai terjadi kesalahan perencanaan,” kata Lisman.

Selain pembangunan desa, masyarakat juga menyampaikan persoalan terkait pemanfaatan perhutanan sosial. Di mana ada kawasan hutan yang diajukan sebagai perhutanan sosial masih bermasalah dengan Kementerian LHK. Pegiat Lingkungan Garut Selatan, April, meminta Kantor Staf Presiden dapat mendorong Gugus Tugas Reforma Agraria dapat mengoptimalkan langkah dan memberikan informasi yang lebih jelas. “Tujuh puluh persen kawasan yang diajukan berbatasan dengan pemukiman dan belum ada informasi yang tegas,” tutur April.

Menanggapi aspirasi tersebut, Tenaga Ahli Bidang Agraria dan Desa Kantor Staf Presiden, Sahat Lumbaranja, menyampaikan kebijakan pemanfaatan dana desa dan perhutanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan masyarakat sekitar hutan. Untuk itu, program-program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Sahat pun memastikan Kantor Staf Presiden akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan dalam pemanfaatan dana desa dan perhutanan sosial. “Soal masterplan penggunaan dana desa KSP akan koordinasi dengan Kemendes PDT membahas lebih detail untuk perencanaannya. Sedangkan untuk persoalan perhutanan sosial silahkan warga membuat surat pengajuan ke Dirjen Planologi KLHK, dan tembusannya ke KSP,” kata Sahat.

Seperti diketahui, KSP Mendengar merupakan program Kantor Staf Presiden yang digelar rutin setiap tahun di beberapa kota. Tujuannya untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program-program pemerintah. Aspirasi tersebut menjadi bahan monitoring dan evaluasi bagi Kantor Staf Presiden dalam mengawal program-program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

Adapun terkait pelaksanaan KSP Mendengar di Tasikmalaya difokuskan pada isu-isu Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial serta Pembangunan Desa. Sebab, di wilayah pedesaan Priangan Timur tersebut masih banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Diantaranya, masih banyaknya lahan pertanian yang belum terdaftar dan diberdayakan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, serta tingginya angka kemiskinan dan penangguran.

“Lewat KSP Mendengar ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, sekaligus menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat untum membangun pedesaan Priangan Timur,” jelas Tenaga Ahli Utama KSP, Agung Hardjono yang juga hadir pada kegiatan KSP Mendengar.

Brebes – Warga Brebes, Jawa Tengah, mengapresiasi program “KSP Mendengar”. Mereka menilai program Kantor Staf Presiden tersebut merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

“Saya sangat mengapresiasi acara ini, dimana kita bisa menyampaikan uneg-uneg permasalahan warga secara langsung tanpa birokrasi yang panjang,” ungkap Ela, pelaku UMKM batik Salem, saat menghadiri “KSP Mendengar”, di kecamatan Salem, Brebes, Rabu (18/10).

Senada dengan Ela. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wana Karya, Estu Susilo, menilai program KSP Mendengar menghapuskan jarak antara masyarakat dengan pemerintah. Terlebih di era otonomi daerah penyelesaian persoalan di masyarakat seringkali tersendat di tingkat kabupaten.

“Tentunya saya secara pribadi dan juga sebagai masyarakat kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan kembali secara terpisah sesuai dengan isunya masing-masing,” kata Estu.

Program “KSP Mendengar” di kecamatan Salem, Brebes, menghadirkan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro, serta Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, dan Erizal Jamal. Pada kesempatan itu, puluhan warga perwakilan dari tokoh agama dan organisasi masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.

Khaerul Abror misalnya. Ketua Paguyuban P3A Brebes Selatan ini, mengeluhkan tentang kerusakan Bendung Congkar di Bumiayu. “Kerusakan bendung ini menyebabkan delapan ribu hektare sawah tidak bisa ditanami,” ujarnya.

Selain kerusakan bendung, persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi juga mengemuka. Raskat, salah satu warga Salem mengaku saat ini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. “Kalaupun ada harganya mahal,” ucap Raskat.

Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Bidang Pertanian KSP, Erizal Jamal memastikan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh pada infrastruktur pertanian, termasuk bendung irigasi. Terkait persoalan kerusakan Bendung Congkar, Ia berjanji akan segera menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

“Kalau soal pupuk subsidi, saat ini KSP dan kementerian terkait sedang merumuskan pola baru penyaluran pupuk, yakni melalui Bantuan Langsung Petani. Sekarang masih digodok mekanismenya,” tegas Erizal.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, KSP Mendengar merupakan salah satu program Kantor Staf Presiden untuk menyerap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan seluruh keluhan masyarakat sudah dicatat dan akan segera ditindaklanjuti.

“Apa yang menjadi keluhan sampaikan. Termasuk kritik sekalipun,” pungkas Ngabalin.

Blitar – Dalam kerangka pembangunan wilayah, pembangunan desa ditingkatkan salah satunya dengan pemberdayaan ekonomi lokal hingga percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Joanes Joko menambahkan bahwa optimalisasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Indonesia.

“Penggunaan dana desa harus disinkronkan ke prioritas nasional,” ujar Joko dalam acara KSP Mendengar di Blitar, pada Kamis (21/9).

Pada acara KSP Mendengar, Joko menerangkan bahwa masyarakat yang hadir untuk dapat memberikan informasi menyeluruh seputar dana desa yang disalurkan. Sebagaimana tujuan dari KSP Mendengar sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk menjaring aspirasi masyarakat. “Diungkapkan saja berbagai kendala yang dirasakan masyarakat secara langsung agar bisa kami catat dan tindak lanjuti ke kementerian atau lembaga terkait,” sambung Joko.

Mendapat kesempatan tersebut, warga yang hadir satu per satu mulai menyuarakan aspirasinya. Salah satunya yang disampaikan oleh Asrul, perwakilan dari Warga Masyarakat Bersatu yang mengeluhkan bahwa aturan mengenai dana desa seringkali berbenturan dengan kebutuhan desa. “Ngapain ada musyawarah desa kalau kemudian ada aturan yang lebih besar dari perencanaan, seperti perpres,” ujarnya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh M. Nasryrudin, selaku Dosen UNISBA dimana pola perencanaan desa yang diatur dalam Peraturan Kementerian yang dinilai sudah baik seringkali masih berbenturan dengan peraturan di daerah. “Harusnya aturan ini bisa disederhanakan,” tegasnya.

Di samping itu, Kepala Desa Tuliskriyo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Mashuriono turut menyebutkan bahwa dana desa seharusnya turut mempertimbangkan kearifan lokal dari desa tersebut.

“Dari desa biasanya sudah memiliki perencanaan, kami harap bisa disampaikan ke atas-atas untuk mempertimbangkan hal tersebut juga selain program nasional. Kami harap dana desa bisa sejalan dengan kearifan lokal yang ada di desa,” ujarnya.

Selain terkait dengan dana desa, pengusaha kedai kopi, Wima Brahmantya menyebutkan bahwa sektor pariwisata di Blitar sudah seharusnya mulai dilirik oleh pemerintah pusat. Blitar yang terkenal sebagai bumi proklamator ini menurutnya memiliki kesempatan ekspansi yang lebih luas. “Tidak hanya dari nilai sejarah, tetapi keindahan alam dan pengembangan kopi di Blitar juga sudah mulai dilirik oleh wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Sebagai informasi, sejak 2015 hingga 2023, sebanyak Rp. 538 triliun anggaran pemerintah dialokasikan untuk dana desa. Konvergensi program masih menjadi fokus pemerintah, utamanya untuk terus menekan angka kemiskinan ekstrem melalui dana desa. Per Maret 2023 tercatat angka kemiskinan ekstrem sebesar 1,12 persen.

Kendari, Sulawesi Tenggara – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengajak masyarakat untuk tetap damai dan solid menjelang masa Pemilu 2024. Hal ini disampaikan dalam kesempatan program KSP Mendengar yang diadakan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Kamis (24/8).

“Kita harus sevisi untuk menjadikan Indonesia negara 5 besar terkuat di dunia, pemilu nanti harus damai tanpa adanya ujaran kebencian, berita bohong hingga fitnah-memfitnah di media sosial, jangan sampai terpecah belah,” ujar Ali Ngabalin.

Program KSP Mendengar di Kendari, Sulawesi Tenggara ini dihadiri oleh 150 orang perwakilan masyarakat yang terdiri dari organisasi masyarakat, akademisi, hingga kepala desa di Sulawesi Tenggara. Dari acara tersebut, disepakati bahwa pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di sektor pendidikan memiliki peranan penting untuk menyukseskan Pemilu 2024 yang damai dan solid.

Menurut Ali Ngabalin, penguatan SDM turut berperan penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Sehingga, KSP hadir untuk membantu menjembatani permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tidak terbatas pada permasalahan ekonomi, pembangunan dan infrastruktur, dimana pendidikan menjadi poin penting yang banyak digaungkan oleh masyarakat Sulawesi Tenggara.

“Dalam menampung keluhan, kritik dan saran masyarakat terdapat sistem dan mekanismenya. nantinya ada semacam usulan kecil dari masyarakat untuk kita segera sampaikan ke deputi-deputi terkait di kantor staf presiden,” tambah Ngabalin.

Ditambahkan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy N. Tuturoong, meskipun kekayaan alam di Sulawesi Tenggara melimpah, perlu diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan pendidikan.

“Oleh karenanya perlu disepakati pemahaman memprioritaskan pendidikan dan keterampilan untuk mengatasi tantangan yang ada di Sulawesi Tenggara,” ujar Wandy.

Sebagai informasi, KSP Mendengar adalah program yang memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Hingga Agustus ini, KSP sudah menggelar program KSP Mendengar secara daring sebanyak 16 kali dan secara onsite sebanyak 24 kali di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Cilacap –  Kantor Staf Presiden menggelar program KSP Mendengar di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (25/7).  Dipimpin Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Juri Ardiantoro, kali ini KSP Mendengar sambangi nelayan di Cilacap, dengan isu Penguatan Ekosistem Perikanan dan Kelautan.

Selain menerjunkan para Tenaga Ahli KSP, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT Pertamina Patra Niaga. “Kami (KSP) di sini akan lebih banyak mendengar dan mencatat, sehingga dapat ditindaklanjuti di Jakarta sepulang kami dari sini,” terang Juri.

Beberapa persoalan yang mengemuka, diantaranya terkait migrasi perizinan kapal dari daerah ke pusat. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap, Sarjono, mengungkapkan nelayan kesulitan untuk melengkapi dokumen perizinan kapal. Sehingga berdampak pada usaha tangkap ikan.

“Izin kapal terlalu banyak mencapai 8 dokumen. Harapannya tidak perlu pakai izin pusat, cukup di daerah saja,” ungkap Sarjono.

Selain persoalan perizinan kapal, beberapa nelayan juga mengeluhkan kebijakan jalur penangkapan ikan 12 mil dari bibir pantai. Mereka menilai kebijakan tersebut semakin menyulitkan nelayan. “Dulu nelayan menggunakan sampan bisa dibantu oleh pemerintah. Saat ini nelayan sudah menengah malah dipersulit,” ujar Pamin dari PPC Cilacap.

Isu kondisi laut yang mengalami pendangkalan juga menjadi bahasan dalam program KSP Mendengar. Kepala Desa Ujungalang, kecamatan Kampung Laut, Tugino, mengatakan saat ini sedimentasi semakin meluas, dan nelayan kesulitan mencari hasil tambak. “Kapal banyak yang kandas karena air surut. Mohon segera dilakukan pengerukan, sehingga nelayan mendapat hasil lebih banyak,” pintanya.

Menanggapi persoalan perizinan kapal, Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, Ridwan Mulyana, menjelaskan bahwa migrasi izin daerah ke pusat merupakan upaya menegakkan aturan. Ke depan, perizinan akan lebih mudah terutama setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). “Dulu tools belum mendukung kebijakan ini, sekarang sedang diupayakan dan kedepan akan lebih mudah,” jawabnya.

Sementara tentang kebijakan jalur penangkapan ikan 12 mil dari bibir pantai, jelas Ridwan, bentuk penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Tujuannya untuk kelestarian ikan, kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan negara. “Ini sudah diatur dalam undang-undang tentang pemerintah daerah terkait kewenangan pengelolaan wilayah laut,” tandas Ridwan.

Adapun terkait dengan pendangkalan laut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Alan Frendy Koropitan, pemerintah daerah harus mengajukan ke Kementerian PUPR untuk dilakukan pengerukan. Masalahnya hingga saat ini belum ada permintaan dari pemerintah daerah Cilacap. “Nanti akan ada bantuan eskavator yang sifatnya digilir dari satu daerah ke daerah lain. Jadi silahkan berkomunikasi dengan pemkab setempat agar segera ditindaklanjuti pusat,” papar Alan.

Sebagai informasi, Program KSP Mendengar merupakan program rutin dari Kantor Staf Presiden. Tujuannya mendekatkan Istana dengan masyarakat dengan menjaring aspirasi, kritik, hingga pengaduan terkait persoalan lokal maupun nasional.