Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian IV Pembangunan Papua

KSP: Kelas Menengah Motor Utama Penggerak Ekonomi Papua

Jayapura – Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menekankan pentingnya peran kelas ekonomi menengah dalam membangun perekonomian, khususnya di Papua. Hal ini Ia sampaikan pada jurnalis dalam acara media briefing KSP di Jayapura membahas tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional di provinsi paling timur Indonesia ini.

“Kita terlalu terobsesi untuk mengantar sebanyak-banyaknya orang Papua agar naik ke high level. Tapi kita sering lupa kepada kelas ekonomi menengah. Padahal perputaran ekonomi terbesar ada di kelas menengah,” kata Abetnego.

Ia menjelaskan bahwa kelas ekonomi menengah di Papua masih sangat sedikit jumlahnya. Akibatnya, lanjut Abetnego, kekosongan pada strata kelas menengah banyak diisi oleh para pendatang. Hal ini juga yang menjadikan perputaran ekonomi masih berada di pusat-pusat kota/kabupaten dan mengalir ke luar provinsi Papua.

Selain masalah struktural tersebut, Abetnego pun mengakui bahwa perspektif kultural tentang PNS sebagai satu-satunya pilihan profesi terbaik juga mengakibatkan angka pengangguran cukup tinggi dan tingkat inovasi wirausaha rendah.

“KSP akan mendorong penguatan vokasi, khususnya di Papua. Kita membutuhkan bantuan media untuk membentuk image yang baik terhadap vokasi dan memberikan informasi mengenai bidang seperti apa yang dibutuhkan di Papua,” kata Abetnego pada para jurnalis.

Ia mencontohkan penguatan vokasi di Sulawesi melalui SMK Pertambangan yang melahirkan para tenaga kerja ahli di bidang pertambangan. Respon pada suatu sektor yang sedang tumbuh di suatu daerah melalui vokasi akan mampu memperluas peluang rekrutmen kerja tenaga lokal, kata Abetnego.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 masih mencatat Papua sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, dengan tingkat kemiskinan mencapai 26,8%. Namun Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Papua dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diyakini terus membaik, walaupun secara nasional masih relatif paling rendah.

“Hal yang menjadi pemantik konflik di Papua adalah masalah ekonomi. Maka pemerintah perlu melakukan pemberdayaan, pendampingan dan pendidikan terutama kepada anak-anak muda di Papua. Ini bukan saja membangun skill mereka, namun juga mencegah mereka untuk beralih ke tindakan negatif,” kata Ketua bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Papua, Syamsuddin Levi

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II Kedeputian IV

Terapkan Prokes Ketat, PTM di Jambi Tak Munculkan Klaster COVID-19

Jambi – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan SMA/SMK di Jambi belum memunculkan kluster COVID-19. Pantauan tim Kantor Staf Presiden (KSP) di lapangan, pelaksanaan PTM di SMA/SMK menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita lihat prokesnya sangat ketat. Ada shifting jadwal kelas, penyediaan tempat cuci tangan, masker, dan hand sanitizer di beberapa lokasi sekolah,” terang Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Agung Hardjono, saat memantau pelaksanaan PTM di SMA/SMK Unggul Sakti Jambi, Selasa (12/10).

Sebelumnya, pemerintah mendorong seluruh sekolah melakukan PTM terbatas. Imbauan tersebut semakin gencar setelah data penularan COVID-19 menunjukkan pelandaian. Selain itu, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, sekolah yang tenaga pendidiknya sudah divaksin dosis pertama dan kedua, wajib melaksanakan PTM terbatas di sekolah. Pasalnya pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terlalu lama, dikhawatirkan membuat pelajar mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss.

Menurut Agung, selain penerapan protokol kesehatan, keberhasilan PTM juga tidak terlepas dari peran serta orang tua yang mengizinkan putra-putri mereka untuk mengikuti belajar tatap muka di sekolah. “Dengan ijin dari bapak-ibu semua, pihak sekolah juga semakin yakin untuk menyelenggarakan PTM nya. Saya ucapkan terima kasih,’’ ujar Agung di hadapan sejumlah wali murid.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMA/SMK Unggul Sakti Jambi digelar, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PTM terbatas. Percepatan vaksinasi terutama bagi tenaga pendidik dipercepat hingga mencapai 87 persen.

“Kalau tenaga pendidik di tempat kami 99 persen sudah divaksin pak. Puji Tuhan sejak dilaksanakan pada 4 oktober lalu, belum ditemukan guru atau murid yang terpapar” terang Kepala SMA/SMK Unggul Sakti Yustinus Vena pada tim KSP.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV

Moeldoko: Pandemi Memicu Kebangkitan Potensi Indonesia

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko meyakini situasi pandemi memunculkan potensi luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pasalnya, situasi pandemi COVID-19 menjadi pemicu untuk memikirkan ulang berbagai hal, mulai dari konsep pendidikan, setting sistem kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Moeldoko juga menyebutkan tentang positivity rate Indonesia per 6 September yang sudah turun menjadi 6,97%. Angka ini menurun drastis dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15%. Ini artinya, tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas 5% WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali.

“Pandemi ini memaksa kita meninggalkan cara kerja lama yang lamban dan tidak efisien menuju cara kerja baru yang berbasis teknologi,” kata Moeldoko.

Ia mencontohkan data sebaran penyakit yang dulunya hanya tersedia sekali dalam setahun. Namun situasi pandemi ini menuntut pemerintah untuk mampu memantau perkembangan penyakit dan situasi kesehatan masyarakat setiap hari.

“Kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal itu. Memang kadang kita harus dipaksa masuk ke kondisi krisis dulu, baru kita bisa melakukan hal yang luar biasa,” kata Moeldoko.

Menurut mantan Jenderal TNI ini, tantangan dalam situasi global menciptakan dunia yang selalu berubah dengan cepat, dunia yang penuh resiko, dunia dengan situasi yang kompleks, dan dunia yang penuh dengan kejutan.

“Dulu kita tidak pernah membayangkan Work From Home, namun sekarang ini menjadi hal normal,” lanjut Moeldoko.

Walaupun COVID-19 mengubah sektor dengan sangat cepat dan semua negara gagap menghadapinya, Ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan 3 kebijakan besar.

Pertama, melalui pendekatan kesehatan, dimana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat COVID-19. Kedua, melalui pendekatan perut, dimana jangan ada perut masyarakat yang kosong. Terakhir, melalui pendekatan insentif, dimana jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi.

Moeldoko juga menambahkan bahwa saat ini, pemerintah masih menyusun kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemi. Namun, salah satu kalkulasi yang harus dipertimbangkan adalah munculnya varian-varian baru.

“Meski optimis, kita harus tetap hati-hati. Mobilitas penduduk kini sudah mulai meningkat lagi. Jangan sampai pemerintah terpaksa menerapkan PPKM Darurat lagi,” ungkapnya.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV

Peringkat 6 Dunia, Pemerintah Tunjukkan Komitmen Tertinggi Untuk Vaksinasi COVID-19

Jakarta – Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan memastikan bahwa pemerintah telah meletakkan komitmen tertingginya untuk meningkatkan pelayanan program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di Indonesia.

Hal ini Ia sampaikan dalam Webinar bertajuk “Vaksinasi COVID-19 Kini dan Nanti”, Rabu (8/9), sebagai kanal diskusi publik yang digelar untuk merespon sejumlah keresahan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 yang telah disampaikan melalui program KSP Mendengar.

“Pemerintah sudah mengamankan komitmen suplai vaksin dari berbagai merk dan jenis. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, komitmen yang sudah diamankan pemerintah jumlahnya paling besar se-Asia Tenggara,” kata Abetnego.

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 7 September, sudah lebih dari 68,8 juta jiwa mendapatkan vaksin dosis pertama. Ini artinya, kata Abetnego, kecepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan segera mampu mencapai angka 2 juta dosis per hari.

Dengan angka ini, Indonesia menduduki peringkat ke 6 dunia dengan jumlah orang terbanyak yang telah divaksinasi COVID-19, setelah China, India, Amerika Serikat, Brazil dan Jepang.

“Kita bukan negara penghasil vaksin dan kita adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar. Namun kita mampu mempercepat vaksinasi, ini adalah sebuah prestasi besar,” kata Siti Nadia Tarmizi, selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, yang juga turut hadir dalam webinar.

Walaupun Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam program percepatan vaksinasi COVID-19, namun Siti dan Abetnego mengaku optimis Indonesia akan segera bangkit dari krisis pandemi COVID-19 melihat laju penurunan kasus positif, angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit.

Pemerintah pun akan terus berkomitmen mendorong distribusi vaksin melalui dinkes provinsi ke kabupaten/kota. Sejumlah inovasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat pun juga sudah mulai diterapkan. Diantaranya adalah penggunaan teknologi informasi untuk monitoring stok vaksin melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Elektronik (SMILE).

Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dr. Devie Rahmawati juga menjamin bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan aplikasi COVID-19, contohnya Peduli Lindungi, agar manfaatnya sampai kepada masyarakat.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Mari Bangun Demokrasi dengan Kepatuhan Hukum, Etika dan Estetika demi ketertiban Sosial

JAKARTA-Maraknya mural di fasilitas-fasilitas publik di beberapa kota yang sebagian diduga menyerang Presiden Joko Widodo mencerminkan bahwa ada kekeliruan mendasar dari persepsi dan praktik demokrasi dari para pembuatnya.

Jika kritik dimaknai sebagai bagian demokrasi, maka tidak boleh mengabaikan elemen-lemen yang mendasarinya. Sebut saja diantaranya kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi menjaga ketertiban sosial. Mural-mural yang sengaja ditebarkan yang baru-baru ini menyerang Presiden Jokowi Widodo adalah cermin dari perbuatan yang justru keluar dari ketiga unsur tersebut karena menganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika.

Selain itu kritik haruslah mengandung semangat dan unsur-unsur yang membangun. Termasuk memberi solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi obyek kritikan.

Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya terbuka akan berbagai masukanmaupun kritik. Bahkan tidak akan menempatkan para pengkritiknya sebagai musuh, termasuk para pembuat mural yang menyerang dirinya.

Seperti yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus lalu, beliau mengatakan bahwa kritik itu penting bagi bangsa dan negara. Sehingga beliau menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.

Jadi, membuat mural-mural itu tidak masalah juga tidak dilarang. Tetapi penting diperhatikan, apakah mural itu diperbolehkan ‘digambar’ di tempat publik tersebut ? Apakah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, dan apakah kontennya tidak menyerang pribadi-pribadi orang secara sembarangan ?

Silakan saja mengungkapkan dan berekspresi untuk membangun demokrasi yang penuh keadaban dan optimisme kita sebagai bangsa.