Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II Kedeputian IV

Moeldoko dan Jurnalis Coba GeNose C19

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko bersama jurnalis mencoba sebuah alat deteksi dini COVID-19 hasil karya ilmuwan Universitas Gadjah Mada. Alat tersebut dinamakan GeNose C19. Perngetesan dilakukan saat KSP menerima satu unit alat dari Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang P. S. Brodjonegoro. Melalui alat ini, Dr. Moeldoko berharap inovasi tersebut akan menjadi garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran Covid-19.

“Karena inovasi yang paling mahal adalah inovasi yang menjadi solusi seperti GeNose C19 ini,” tutur Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (4/1).

Moeldoko mengapresiasi dan menaruh rasa hormat atas inovasi UGM yang berhasil menghadirkan GeNose C19. Bahkan, dia siap menyosialisasikan penggunaan GeNose C19 ke berbagai lapisan sebagai solusi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Moeldoko juga menyebut, GeNose C19 menjadi implementasi revolusi Industri 4.0 yang menggabungkan sektor kesehatan dan artificial intellegence (AI) atau kecerdasan buatan.

Selain itu, lanjut Moeldoko, kehadiran GeNose C19 telah melampaui negara-negara lain yang saat ini masih mengembangkan penelitian untuk mencegah penyebaran COVID-19. “Maka, akan saya dorong secara masif tidak hanya sebagai temuan, tapi untuk meyakinkan semua pihak bahwa GeNose C19 merupakan alat yang diperlukan,” jelas Moeldoko.

Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menambahkan, GeNose C19 merupakan suatu terobosan teknologi yang bisa mendeteksi COVID-19 dengan pendekatan yang sederhana dan murah. Bambang pun berharap, temuan ini bisa benar-benar dimanfaatkan berbagai pihak. Terlebih, katanya, UGM dan perusahaan konsorsium siap memproduksi hingga 5.000 GeNose C19 pada Februari 2021 mendatang.

“Untuk saat ini kami hibahkan satu unit GeNose C19 untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di lingkungan Istana. Nantinya kami juga akan mendorong berbagai pihak, terutama di pusat keramaian seperti bandara, stasiun kereta, terminal bus, kampus, pabrik, dan perkantoran untuk menggunakan alat ini,” imbuh Bambang.

Namun Bambang menegaskan, GeNose C19 bukan alat diagnosa. Bambang bilang, alat ini merupakan bagian dari penerapan program 3T (testing, tracing, treatment) yang mendeteksi senyawa pada pernafasan manusia. Dengan begitu, kata Bambang, seluruh pihak semakin berhati-hati dengan penyebaran Covid-19 karena GeNose C19 menjadi upaya pencegahan, bukan pengobatan.


Adapun Rektor UGM Panut Mulyono berharap, GeNose C19 menjadi kontribusi UGM dan bisa masuk ke dalam ekosistem penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Panut juga menyampaikan, ke depannya GeNose C19 yang telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan pada 24 Desember 2020 ini bisa menjadi fungsi diagnostik karena berbiaya murah, memberikan hasil secara cepat, dan bisa dioperasiokan tenaga terampil non medis.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

BEM Nusantara Tegaskan Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

JAKARTA – BEM Nusantara menyatakan siap untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Selain itu juga akan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Harapannya langkah ini akan membantu pelaksanaan progrm kerja pemerintah.

“Ini sebagai gerakan dan pola baru mahasiwa oleh karena itu kami akan menjadi mitra kritis pemerintah. Pemerintahan saat ini sudah sangat terbuka untuk mendengar dan menerima aspirasi dari mahasiswa,” tutur Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana saat menggelar audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldokko di Jakarta, Rabu (23/12).

Pada kesempatan tersebut, Hengky juga menjelaskan alasan BEM Nusantara tidak turun ke jalan terkait pengesahan UU Ciptaker karena ada hal yang lebih besar yang harus dijaga, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. “Kami tidak ingin tergiring pada opini yang belum tentu kebenarannya. Maka kami memutuskan untuk mengambil jalur yudicial review ketimbang turun ke jalan,” jelas Hengky.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan BEM Nusantara berharap agar Moeldoko bersedia menjadi pembina BEM Nusantara. Tujuannya agar mahasiswa sebagai cikal bakal penerus estatef kepemimpinan ke depan, bisa membuat Indonesia lebih makmur dan lebih maju.

Moeldoko pun menghargai cara-cara baru BEM Nusantara yang sangat konstruktif dalam menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, saat ini mahasiswa tidak perlu lagi menunjukkan aspirasinya melalui demonstrasi, tapi bisa dengan cara demo kreasi. “Demo kreasi itu jauh lebih produktif daripada demonstrasi. Jadi, bagaimana menunjukkan kreasi dan hasil inovasi, itu yang patut kita hargai,” jelas Moeldoko.

Untuk itu, Moeldoko pun siap memberi ruang untuk menjalin komunikasi lebih jauh dengan para mahasiswa. Apalagi, kata Moeldoko, mahasiswa itu harus menjadi bridging atau jembatan masyarakat dan Pemerintah. Misalnya ada sesuatu yang dikeluhkan masyarakat, bisa disampaikan mahasiswa ke Pemerintah, tentunya tidak selalu dengan demonstrasi.

“Ada banyak cara. Tidak harus ramai-ramai, demonstrasi berlebihan. Bisa minta waktu, terutama melalui KSP. Karena KSP ini terbuka lebar, ada program KSP Mendengar. Kami biasa mendengarkan persoalan di masyarakat,” imbuh Moeldoko.

Menutup pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, masalah negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah sendiri. Maka butuh kerja sama berbagai elemen, dengan saling bergandeng tangan, saling membesarkan, dan tidak saling mengecilkan. Dia juga menyatakan siap untuk menjadi pembina BEM Nusantara.

Categories
Berita Berita KSP Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV Politik

KSP Tampung Aspirasi Persoalan Ekonomi di Batam

BATAM – Persoalan ekonomi jadi salah satu isu yang muncul dari aspirasi masyarakat Batam, Kepulauan Riau. Seperti disampaikan Afrinal dari Sekber Jokowi yang memaparkan banyaknya terjadi kebangkrutan di Batam karena dampak pandemi COVID-19. Hal itu terangkum saat dua Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yakni Donny Gahral Adian dan Ali Mochtar Ngabalin menghadiri KSP Mendengar di Batam, Selasa (8/12).

“Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk mempermudah perizinan usaha tanpa banyak mengeluarkan biaya dan mempermudah tanpa harus bertele-tele  karena dilakukan secara online,” ujar Donny.

Donny memastikan, KSP hadir untuk mendengar apa yang menjadi aspirasi dan keluhan yang ada di masyarakat. Begitu juga apa yang disampaikan Ngabalin. Ngabalin menerangkan, KSP Mendengar merupakan inisiatif untuk bisa menjemput aspirasi dari masyarakat akar rumput yang nantinya akan disampaikan ke Presiden. “KSP Mendengar bertugas untuk mendengar apa yang menjadi hambatan di masyarakat,” jelas Ngabalin.

Berbagai elemen masyarakat Kota Batam mengikuti program KSP Mendengar

Salah satu peserta yang hadir dari PW Ansor meminta Pemerintah serius memperhatikan Kota Batam agar menjadi perkembangan lokomotif Indonesia. Sementara, Edo Adrean dari Garnizun menyampaikan adanya penimbunan limbah dari pabrik dan karyawan pabrik tidak menerapkan protokol kesehatan di Kepulauan Riau. “Kami sudah kritisi, tapi selalu dihadapkan oleh premanisme dari perusahaan,” tutur Edo.

Pada kesempatan yang sama, Iwayan dari Projo menyinggung bagaimana hubungan ekonomi mandiri dengan Batam, terutama dalam kaitannya dengan free sea area. Iwayan juga berharap online system submission (OSS) bisa diadopsi di Indonesia.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian IV Politik

Peran Penting Lembaga Pemantau Pemilu dalam Pilkada Bebas COVID-19

JAKARTA – Lembaga pemantau pemilihan umum (Pemilu) memiliki peran sangat penting agar pilkada terhindar dari kecurangan dan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu organisasi pemantau Pemilu perlu memperluas perannya, tidak hanya bekerja pada saat pemilihan umum tapi juga terlibat dari hilir dalam hal prosesnya.

“Organisasi pemantau pemilu harus juga memastikan pelaksanaan pilkada berjalan baik termasuk sehat dan terbebas dari penularan COVID-19. Semoga Pilkada lancar, semua pihak sehat dan tidak terjadi klaster baru COVID-19,” tegas Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat menjadi pembicara kunci webinar Bimbingan Teknis Pemantau Pemilu Pilkada 2020 Network for Indonesian Democratic Sociey (Netfid), Sabtu (5/12).

Pada kesempatan ini, Juri yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menyampaikan, pentingnya peran organisasi pemantau Pemilu. Untuk itu, ia menekankan, pemantau Pemilu tidak satu arah dan harus menyeluruh ke seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu. “Hingga kini, pemantau Pemilu masih relevan keberadaannya. Terlebih, semua pihak yang terlibat dalam Pemilu punya potensi melakukan kecurangan atau pelanggaran dalam meraup suara,” ungkap Juri.

Juri juga berpesan, pemantau Pemilu merupakan orang terpilih yang merupakan pribadi atau organisasi yang kredibel. Bahkan, katanya, pemantau Pemilu bisa menjadi tumpuan dalam demokratisasi Pemilu dan harus jadi alternatif bagi upaya memperbaiki Pemilu. Dia juga menegaskan, orang-orang yang terlibat dalam pemantau pemilu harus punya sifat kerelawanan dengan tidak mengharapkan honor.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Rektor IV LSPR sekaligus Dewan Pembina Netfid Lestari Nurhajati berharap pemantau Pemilu tidak hanya bekerja dalam hal prosedural saja, melainkan juga secara substansial.

“Konsep pemantauan harus di semua lini. Pemantau akan jadi luar biasa jika sangat mampu membagi pekerjaan di beberapa sektor,” ujar Lestari seraya mengingatkan, semua pihak harus sadar akan kesehatan karena Pilkada 2020 berada di tengah pandemi COVID-19.

Peneliti Senior Netgrit Hadar N. Gumay yang juga hadir dalam webinar ini setuju jika pemantauan Pemilu punya peran yang sangat penting. Terlebih, kata Hadar, kerap terjadi beragam persoalan dalam Pemilu yang ternyata merupakan permasalah lama yang belum selesai. “Maka pemantau pemilu punya tujuan mulia yakni harus bisa memastikan integritas proses Pemilu,” jelas Hadar.

Adapun Ketua Netfid Indonesia Dahliah Umar mengajak seluruh anggotanya untuk memperkuat soliditas dalam mengantisipasi beragam hal yang perlu dipantau. Pada intinya, Dahliah bilang, prinsip Pemilu adalah bebas dan adil, sehingga dia pun mendorong penyelenggara Pemilu berpegang pada prinsip itu. “Juga jangan dilupakan untuk memantau juga penerapan protokol kesehatan, karena Pilkada 2020 menjadi Pilkada pertama yang menerapkan protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19,” jelas Dahliah.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

KSP Mendengar Serap Aspirasi Rakyat

SEMARANG- Program KSP Mendengar di sejumlah kota dilakukan untuk mendengar masukan dari berbagai kalangan. Salah satu kota yang disasar adalah ibukota provinsi Jawa Tengah, Semarang. KSP Mendengar di kota itu diikuti sejumlah tokoh perwakilan dari berbagai kalangan organisasi kemasyarakatan seperti PCNU Kota Semarang, Persekutuan Gereja-Gereja di wilayah Jawa Tengah, Pemuda Pancasila, Rumah Kreasi Indonesia Hebat, dan Projo. Menurut Kepala Tim Newsroom KSP Widiarsih Agustina atau yang kerap disapa Niniel, selama pandemi Covid 19, Presiden itu tidak punya kekuasaan untuk blusukan. “Jadi, kami sebenarnya menyusun program ini sejak Januari tapi karena Covid, dan lain-lain akibatnya tertunda sampai Oktober. Jadi hingga Desember ini kami marathon, perintah Presiden dan perintah KaStaf untuk turun ke lapangan,” kata Niniel di Semarang.

Menurut Niniel, KSP membagi dengan tim kecil-kecil ini tiga orang, empat orang ke semua Provinsi. Acara tersebut sudah dilakukan di Jawa Barat ada Banten, Sumatera di Medan, kemudian Sulawesi tim kecil-kecil untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan cara menjemput bola. “Jadi kami yang diminta memang untuk harus banyak mendengar aspirasi yang dari teman-teman, masyarakat. Kami juga akan turun ke berbagai komunitas untuk meminta berkumpul karena secara jumlah, tidak memungkinkan,” ujar dia.

Niniel menambahkan, forum tersebut sengaja dibentuk sebagai sarana diskusi dan dialog. Kelompok masyarakat dapat langsung menyampaikan keluhan yang akan dibantu oleh pihak KSP. “Apa yang bisa saya bantu untuk men-clearkan, mungkin saya akan bantu untuk me-clearkan. Tapi kalau memang masalah ini harus diberikan kepada Presiden, kita akan langsung monitoring, lalu kita rumuskan masalahnya. Hasil report ini dalam catatan kecil biasanya saya sampaikan ke beliau malam begitu, sehingga paginya bisa langsung di check, juga KaStaf sendiri biasanya akan memberikan view ke Kemendikbud, dan kementerian yang lain, sehingga tidak perlu langsung Presiden sendiri yang menyampaikan,” katanya.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di wilayah Jawa Tengah Heru Purwanto, mengapresiasi Pemerintah Joko Widodo yang memilih pembantunya yang hebat. Namun dirinya menyayangkan kejadian tertangkapnya Menteri KKP. Selain itu, Heru juga menyinggung soal Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja memiliki tujuan luar biasa, bahkan dipuji dunia. “Kalau nggak salah IMF juga memuji itu,” ujar Heru.

Menanggapi itu, menurut Niniel UU Cipta Kerja ini didesain untuk masa depan Indonesia terkait ledakan bonus demografi. UU tersebut desain besarnya adalah terkait ledakan penduduk atau ledakan demografi. “Yang nganggur tiap tahunnya itu meningkat 3 jutaan. Itu belum 6 jutaan di masa Covid, lho Pak,” ujar Niniel.

Rahayu perwakilan Rumah Kreasi Indonesia Hebat mempertanyakan soal Bantuan Presiden. Selain itu Rahayu juga mempertanyakan pengajuan kredit. Menurutnya, program pengajuan kredit tanpa jaminan masih sulit didapatkan. Menanggapi pertanyaan itu, Niniel mengatakan, Banpres terdapat anggaran yang besar namun masih kesulitan untuk penyerapan anggaran tersebut. “Ada keluhannya bahwa Banpres mikro itu nyari orangnya saja susah. Ada sekian juta yang dianggarkan, tapi penyerapannya lambat. Ini yang sedang kita bahas kita rembuk,” ujar Niniel.