Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV

KSP : Pembangunan IKN Tahap Persiapan Sesuai Perencanaan

Kaltim – Tim Kantor Staf Presiden melakukan verifikasi lapangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (23/8). Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan, kunjungan lapangan tersebut, untuk memastikan pembangunan IKN sesuai dengan perencanaan yang dilakukan.

Wandy menjelaskan, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur terbagi menjadi empat tahapan. Yaitu, persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaran pemerintahan.

“Saat ini sudah masuk dalam tahap persiapan yang ditargetkan selesai akhir tahun 2022,” kata Wandy saat meninjau langsung pembangunan IKN di Kaltim.

Ia menuturkan, pembangunan IKN tahap persiapan meliputi pembangunan hunian bagi pekerja, jalan akses dan sentra-sentra logistik, serta penyelesaian pasokan air minum.

“Untuk hunian pekerja sedang dibangun 22 unit apartemen dengan tinggi empat lantai. Hunian ini diperuntukkan bagi enam belas ribu enam ratus pekerja. Saat ini juga sedang dibangun jalur-jalur logistik untuk memudahkan pembangunan infstratruktur,” jelasnya.

“Untuk pasokan air minum dan air bersih sedang dibangun bendungan Sepaku. Selain untuk IKN juga untuk kebutuhan air baku kota Balikpapan,” tambahnya.

Wandy juga melihat, di lapangan secara bersamaan juga sedang dilakukan pembangunan lahan atau land development untuk pembangunan infrastruktur, seperti hunian, kantor pemerintah, dan istana Presiden.

“Diharapkan pembangunan lahan bisa cepat diselesaikan, agar segera dibangun hunian dan kantor-kantor pemerintah, yang direncanakan dimulai pada awal 2023,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Wandy menegaskan, bahwa pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan program superprioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Untuk itu, sambung dia, Kantor Staf Presiden yang bertugas mengawal program-program prioritas Presiden – Wakil Presiden, terus melakukan monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan agar pelaksanaan pemindahan dan pembangunan IKN berjalan maksimal di lapangan.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV Program dan Kegiatan

KSP Ajak Organisasi Sipil, Tokoh Masyarakat Masifkan Sosialisasi UU TPKS

Bandung – Kantor Staf Presiden (KSP) berkomitmen untuk terus mengawal akselerasi implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh KSP adalah dengan mengajak tokoh masyarakat dan organisasi sipil untuk mensosialisasikan UU TPKS kepada masyarakat akar rumput. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan langkah-langkah tindak lanjut pasca disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 sejak april lalu.

“Salah satu isu strategis nasional yang menjadi perhatian KSP adalah terkait akselerasi implementasi dan sosialisasi UU TPKS. Guna menunjang optimalisasi pelaksanaan komunikasi politik khususnya kepada kelompok-kelompok strategis dan stakeholder terkait, maka diselenggarakanlah program KSP Mendengar,” kata Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Program KSP Mendengar melalui teleconference.

Program KSP Mendengar yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/8), ini dihadiri oleh 80 perwakilan masyarakat dan organisasi sipil yang berkecimpung dalam isu perlindungan individu dan HAM.

Pemerintah pun berharap agar seluruh elemen masyarakat turut mengawal dan mengawasi implementasi keberfungsian pasal – pasal UU TPKS dengan memahami jenis-jenis tindak kekerasan seksual, restitusi, unit pelayanan terpadu, dan lain sebagainya.

“Pemerintah menargetkan waktu 2 tahun untuk merampungkan aturan turunan UU TPKS dan akselerasi implementasinya. Maka UU TPKS perlu disosialisasikan secara gencar, agar masyarakat semakin paham tentang hak dan perlindungan bagi mereka. Maka KSP disini mengajak komunitas, organisasi masyarakat sipil dan pegiat gerakan perempuan-anak untuk bekerja sama mengedukasi masyarakat tentang UU TPKS,” kata Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin.

Selain itu, perspektif dari masyarakat sipil diperlukan sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyiapkan aturan turunan UU TPKS.

“Oleh karena itu diperlukan pemahaman dan semangat yang sama antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat terkait penerapan pasal-pasal UU TPKS dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi,” imbuh Ali Ngabalin.

Sebagai informasi, KSP Mendengar adalah program yang memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Hingga Agustus ini, KSP sudah menggelar program KSP Mendengar secara daring sebanyak 16 kali dan secara onsite sebanyak 24 kali di hampir seluruh wilayah di Indonesia.

Turut hadir dalam acara KSP Mendengar di Bandung kali ini adalah sejumlah perwakilan dari Kemenko PMK, Kementerian PPPA, Bareskrim Polri, Kemensos, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Investasi/BPKM, Kementerian KLHK, dan Kementerian PUPR.

Selain mendiskusikan isu sosialisasi UU TPKS, KSP Mendengar di Bandung juga mendiskusikan isu-isu strategis lainnya yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk salah satunya terkait dengan Online Single Submission (OSS) bagi pengusaha-pengusaha UMKM di Bandung.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian IV

Bertemu KSP Moeldoko, GMNI Menyatakan Dukungan Terhadap Pembangunan IKN

Jakarta – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebuah organisasi ekstra mahasiswa, menyatakan dukungan terhadap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) . Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan ini, saat melakukan audensi dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta.

“Kami (GMNI) memandang perlu adanya IKN sebagai momentum perubahan. Kami mengusung gagasan pembangunan inklusif dan kolaboratif, dengan fokus pada isu penerimaan masyarakat lokal dan ekonomi biru,” kata Arjuna.

Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko mengajak GMNI membangun narasi positif kepada publik tentang IKN. Ia pun mengingatkan, bahwa pembangunan dan pemindahan IKN bukan hanya membangun dan memindahkan ibu kota baru secara fisik.

“Ada cita-cita besar dalam pembangunan dan pemindahan IKN, yakni transformasi berbagai bidang. Termasuk perubahan corporate culture dengan pendekatan digital, yang nanti ujungnya akan menjadi smart government, dan green economy,” tegasnya.

“IKN ini sudah final, jangan digonjang-ganjing lagi,” tandasnya.

Sebagai informasi, Audensi GMNI dengan Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko, terkait agenda Rapimnas GMNI yang rencananya akan dilakukan pada 27 Juli 2022. Mengusung tema “Semangat Kenusantaraan Menuju Indonesia Maju”, rapimnas rencananya dihadiri 600 kader.

Turut hadir dalam audensi, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro, Tenaga Ahli Utama KSP Ali Monchtar Ngabalin, dan Joanes Joko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian IV Politik

Usai Dilantik Presiden Joko Widodo, KSP : Komisioner KPU-Bawaslu 2022-2027 Segera Mitigasi Berbagai Masalah Pemilu

Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi melantik seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/4). Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro mengatakan, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru, harus segera bekerja dan memitigasi kekhawatiran atas berbagai masalah pemilu sebelumnya dan yang akan datang. Seperti kerumitan teknis pemilu, beban kerja yang tinggi, anggaran yang besar, hingga konflik sosial-politik yang panjang.

Menurut Juri, mitigasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu 2024. Sehingga, ujar dia, pemilu tak lagi hanya seremoni politik lima tahunan saja.

“Pemilu harus semakin memberikan harapan kepada publik, bahwa pemilu adalah kontestasi politik yang beradab,” kata Juri, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (12/4).

Juri menambahkan, pemilu harus benar-benar melahirkan wakil dan pemimpin yang benar-benar menjadi representasi kepentingan rakyat. Untuk itu, lanjut dia, pelaksanaan pemilu tidak hanya lancar secara teknis, tapi juga memiliki kualitas dan integritas yang kuat.

Ia juga menilai, komisioner KPU dan Bawaslu yang baru perlu menciptakan prosedur kandidasi dalam pemilu, yang bisa membatasi orang-orang buruk ikut kontestasi dan memenangi pemilu tanpa harus membatasi hak politik seseorang.

“Tentu harapannya pemilu akan menghasilkan wakil dan pemimpin yang dekat dengan pemilihnya, memiliki track record bersih, kompeten, dan visioner,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian IV

Masyarakat Kaltim Antusias Terlibat Pembangunan IKN

Kaltim-, Antusiasme warga Kalimantan Timur terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara tinggi. Sikap itu terlihat saat tim Kantor Staf Presiden (KSP) melakukan verifikasi lapangan di titik nol ibukota negara, Nusantara.

“Kami datang kesini untuk melihat dan mendengar apa keinginan masyarakat terkait pembangunan ibukota negara. Ternyata mereka sangat antusias dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap upaya pemerintah,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin di titik nol Nusantara pada Kamis (24/3).

Selain mengunjungi titik nol, tim KSP juga bertemu dengan sejumlah pimpinan daerah di Kalimantan Timur seperti Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto, serta Pelaksana Tugas Bupati Penajam Paser Utara Hamdan Pongrewa. Tim KSP juga bertemu dengan Kepala Suku Adat Paser Balik Sabukdin dan sejumlah tokoh adat di Kelurahan Sepaku.

Pada saat pertemuan, para tokoh adat di wilayah IKN mengatakan mereka tidak mempunyai niatan untuk menolak pembangunan IKN. Bahkan mereka senang daerahnya dipilih sebagai tempat Ibukota negara. “Namun kami ingin pemerintah memperhatikan hak-hak warga adat. Juga mengikutsertakan kami sebagai subyek,”ujar kepala suku adat Paser Balik, Sabukdin.

Menanggapi hal itu Ketua Gugus Tugas IKN KSP Wandy N. Tutoorong menjelaskan tujuan KSP bertemu sejumlah tokoh adat ialah untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar juga membangun mekanisme agar pembangunan dapat berkelanjutan. “Pendekatan pembangunan IKN yang dilakukan tidak akan meninggalkan masyarakat sekitar kawasan. Saya kira kami perlu melakukan pemetaan secara sosiologis dan historis masyarakat yang berada di kawasan IKN,” ujar Wandy.

Tenaga Ahli Utama KSP bidang reforma agrarian Usep Setyawan menambahkan, Pemerintah memberikan perhatian “Warga tidak boleh jadi korban atau penonton, tapi harus menjadi subyek yg turut menentukan keberhasilan pembangunan IKN di wilayah yg sebelumnya mereka miliki atau kuasai,” ujar Usep.

Selain itu, KSP juga akan memastikan pelaksanaan pembangunan IKN ini harus inklusif dan persuasif kepada komunitas warga di sekitarnya. Terkait persoalan tanah, Usep menambahkan, KSP akan memastikan tidak ada yang terlewatkan, terutama pemilikan dan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dari masyrakat adat dan lokal lainnya. “KSP mendorong Badan Otorita IKN dan K/L terkait benar-benar melakukan identifikasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di area IKN secara komprehensif,” ujar Usep.