Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III Kedeputian V

KSP Dorong Percepatan Pembangunan SDM di Kabupaten Tambrauw

Jakarta – Kantor Staf Presiden mendorong Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat untuk fokus ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kelak pertumbuhan ekonomi bisa berjalan lebih baik secara fundamental.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko mengatakan KSP akan membantu Kabupaten Tambrauw dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait untuk meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.

“KSP akan mengingatkan lembaga dan kementerian yang lain untuk hal ini. Kemudian untuk pembangunan SDM melalui pendidikan, tolong disiapkan sebaik mungkin agar anak-anak Papua juga bisa kompetitif. Jangan sampai ada orang lain yang kelak mengisi posisi penting di Papua,” ujarnya dalam audiensi yang dilakukan secara virtual di Situation Room Gedung Bina Graha, Kamis (1/7).

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Ekonomi Dr Panutan Sulendrakusuma, mengatakan ekonomi akan tumbuh apabila SDM memang siap. Ia menjelaskan, dari program yang ditawarkan dalam audiensi, kelihatannya perlu fokus ke pembangunan SDM.

“Salah satu yang perlu adalah mengembangkan pendidikan keterampilan. Misalnya ada BLK (Balai Latihan Kerja) yang berdasarkan komunitas dengan basis dari kebutuhan masyarakat setempat,” jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Tambrauw Gabriel Asem mengatakan pembangunan di wilayahnya tidak seperti pembangunan kota pada umumnya. Hal itu dikarenakan kabupaten ini merupakan wilayah pemekaran dan masih baru, dimana akses belum optimal.

“Ada beberapa masalah dan kendala yang kami petakan, yaitu isolasi antar wilayah, perumahan belum memadai, produksi belum optimal, jaringan listrik, hak ulayat tanah adat, keterbatasan APBD, dan ibukota kabupaten yang masuk dalam kawasan hutan lindung,” jelas Gabriel.

Dalam audiensi tersebut, Gabriel juga memaparkan beberapa data Kabupaten Tambrauw, diantaranya tingkat kemiskinan 36,67% dengan target 30%; PDB per kapita Rp9 juta dengan target Rp10,5 juta; gini ratio 0.365 dengan target 0.355; dan tingkat pengangguran 1,17% dengan target 1,15%.

Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat merupakan salah satu locus penetapan daerah tertinggal 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020. Sementara berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, kriteria daerah tertinggal ditentukan berdasarkan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah tertentu.

Dalam matriks pembangunan RKP 2021, Proyek Prioritas Pembangunan Wilayah Adat Papua (Domberay) bertujuan untuk meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di 11 Kabupaten/Kota di Prov. Papua Barat, salah satunya Kabupaten Tambrauw.

Instansi yang mempunyai program pembangunan berada di KemendesPDTT, KemenKUKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kemenkes, Kemendikbud, Kemkominfo Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III Kedeputian V Politik

Realisasikan Ekosistem Mobil Listrik, Indonesia Perkuat Kerjasama dengan Korea Selatan

JAKARTA – Pembentukan ekosistem mobil listrik di Indonesia terus berjalan. Selain dengan menciptakan perintisan market melalui penggunaan mobil listrik untuk keperluan dinas di kementerian dan lembaga, pemerintah juga mulai pembangunan infrastruktur pendukung seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). “Pemerintah concern terhadap pengembangan mobil listrik karena sangat baik dari sisi efisiensi dan perbaikan lingkungan,” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat berdialog dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Park Tae-sung di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (23/6).

Penggunaan mobil listrik di lingkungan kementerian dan lembaga melalui program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) merupakan tindaklanjut Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). Pada Maret lalu, KSP bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) selaku leading sector program KBL-BB pun telah menyosialiasikan program ini. Sementara, Kementerian Perhubungan telah menyusun Peta Jalan Kendaraan Operasional K/L dan Angkutan Umum dari Kendaraan ICE (Internal Combustion Engine) ke KBL BB.

Di sisi lain, Kementerian ESDM bersama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN jadi tulang punggung dalam memastikan pembangunan infrastruktur pendukung (SPKLU) dapat sejalan dengan roadmap yang disusun oleh Kemenhub. Tercatat hingga April 2021 telah dibangun 112 unit charging station pada 83 lokasi. Selain itu PLN juga sudah menyiapkan berbagai stimulus untuk dapat meningkatkan minat pasar untuk menggunakan KBL BB.

Moeldoko menjelaskan, KSP bertugas untuk memastikan program-program tersebut berjalan. “Kami mengoordinasikan sinergi lintas kementerian dan rutin melakukan rapat secara marathon untuk menindaklanjuti perkembangan mobil listrik ini,” jelas Moeldoko.

Dubes Kosel untuk Indonesia Park Tae-sung menyambut baik langkah pemerintah Indonesia dalam pengembangan mobil listrik. Apalagi, Hyundai Group sebagai perusahaan otomotif asal Korsel tengah sudah menanamkan modal sebesar US$1,5 miliar atau setara Rp21,8 triliun, untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi di kawasan Asia Pasifik. Investasi tersebut ditujukan untuk pengembangan pabrik baru yang terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama yang akan dikerjakan pada periode 2019—2021, Hyundai fokus pada investasi pabriknya dengan tujuan pasar ekspor setidaknya 50% dari total produksi. Sementara pada tahap kedua pada periode 2022—2030, Hyundai akan fokus mengembangkan pabrik mobil listrik, pabrik transmisi, pusat penelitian dan pengembangan (R&D center), pusat pelatihan, dan produksi Hyundai Motor. “Sehingga kami sangat butuh infrastruktur dan berbagai pembangunan sistem, aturan dan teknologi. Ini butuh kerjasama yang baik. Kami juga akan pastikan Hyundai memajukan lokal konten Indonesia,” imbuh Park.

Park bahkan meyakini, respon positif dari semua stakeholders akan mewujudkan tebentuknya ekosistem mobil listrik di Indonesia. “Dalam waktu tidak lama mobil listrik di Indonesia akan besar dan meluas,” tutur Park.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

RUU PKS Mendesak untuk Segera Disahkan

JAKARTA – Pemerintah semakin memantapkan sikapnya mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mempercepat pengesahan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS). Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka kickoff meeting Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (21/6). “Eskalasi kekerasan seksual terus meningkat dan bentuk-bentuk kekerasan semakin kompleks. Undang-undang ini sangat mendesak untuk segera diundangkan,” tegas Moeldoko.

Moeldoko yang juga merupakan salah satu Tim Pengarah Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS ini memaparkan, berdasarkan pengalaman korban (khususnya perempuan), berbagai bentuk kekerasan seksual belum diatur dalam regulasi yang berlaku. Terlebih lagi, ada kemendesakan untuk juga mengakomodir hak-hak korban yang selama ini masih belum optimal dicakup dalam perundangan yang telah ada.

Oleh karena itu, Moeldoko yang didampingi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menilai, UU PKS jadi harapan dalam memberikan penanganan yang komprehensif dari pencegahan, penanganan kasus, perlindungan serta pemulihan korban.

Wamenkumham Eddy O. S. Hiariej yang juga merupakan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS berharap bisa segera bertemu dengan panitia kerja (panja) DPR untuk membahas lebih lanjut substansi RUU PKS. Melalui pertemuan ini, Eddy tidak ingin RUU PKS tumpang tindih dengan peraturan perundangan lainnya. Apalagi, katanya, pembahasan RUU PKS tidak diserahkan pada satu komisi di DPR saja, melainkan lintas komisi.

“Persoalan substansi ini perlu kita selesaikan. Harus diteliti kembali dan duduk bersama Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bagian dari penegakkan hukum,” tutur Eddy.

Sementara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Fadil Zumhana berpendapat, UU PKS akan jadi peraturan khusus bagi perlindungan wanita. Terutama terkait sanksi pidananya agar memberi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Ratna Susianawati juga menegaskan, urgensi UU PKS tidak bisa ditunda mengingat animo dan dukungan dari masyarakat.

Ratna pun berharap, Kantor Staf Presiden terus berperan dalam mengkoordinasikan kementerian/lembaga untuk menyiapkan berbagai perbaikan pada RUU PKS. Di samping itu, KPPPA menyatakan siap menjalin komunikasi dengan berbagai pihak demi mendapat berbagai masukan terkait substansi RUU PKS.

Sebagai informasi, Tim Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pembentukan UU PKS dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Staf Kepresidenan No. 6 Tahun 2021. Adapun rapat kali ini merupakan rapat perdana yang bertujuan mengonsolidasikan masing-masing perwakilan Kementerian/Lembaga serta membahas alur kerja yang paling efektif dan efisien sehingga RUU PKS dapat segera disahkan

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Kedeputian V

KSP Terima Aduan soal Danau Maninjau Hingga Diskriminasi Disabilitas

PADANG—Berbagai masukan dan kritik disampaikan sejumlah elemen masyarakat Sumatera Barat dalam Program Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar yang menyasar ibukota Provinsi Sumatera Barat, Padang. Hadir dalam forum itu sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, kepemudaan, relawan dan mahasiswa. Berbagai masukan disampaikan warga Sumbar diantaranya adalah apresiasi terhadap program program strategis nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo, revitalisasi Danau Maninjau, pembangunan Pulau Mentawai hingga diskriminasi terhadap difabel. “Saya CPNS yang diberhentikan karena difabel,” ujar Alde Maulana, penyandang disabilitas yang hadir pada forum itu.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad menyatakan, KSP akan segera menindaklanjuti aduan tersebut. “Ada hal-hal yang kami selesaikan secara cepat, seperti disabilitas CPNS bermasalah dengan BPK itu mungkin bisa kami tindak lanjuti cepat. Pengaduan lainnya yang ada dokumennya pasti akan tindaklanjuti juga,” ujar Rumadi.

Tak hanya soal apresiasi dan kritikan terhadap pemerintah, dalam forum KSP Mendengar ini juga muncul sejumlah usulan seperti penetapan pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Syeikh Sulaiman ar-Rasuli sebagai pahlawan nasional. “Terus terang kami iri dengan ulama yang sejaman dengan Syeikh ar-Rasuli yakni Kyai Ahmad Dahlan dan Kyai Hasyim Asyari yang sudah menjadi pahlawan nasional. Peran Syekh ar-Rasuli dalam perjuangan nasional tidak bisa disangsikan lagi,” ujar Muhammad Arif dari Pemuda Perti.

Menurut Rumadi, semua masukan tersebut akan ditindaklanjuti sehingga hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat itu bisa tersampaikan lebih dekat. Dikatakan Rumadi, jika tidak ada respon pengaduan masyarakat kepad pemerintah, maka KSP bisa menjadi pintu terakhir pengaduan. “Pemerintah ingin mendengar langsung masukan dan kritikan dari rakyat di Sumatera Barat. Untuk itu, silahkan nanti disampaikan dalam forum ini,” ujarnya.

Peserta forum KSP Mendengar ini juga meminta kepada KSP untuk tidak hanya sekedar mendengar namun juga bisa mengeksekusi. Peserta forum lainnya menyampaikan persoalan hambatan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru terkait pembebasan tanah dan persoalan lainnya. Selain itu, kata Rumadi, sejumlah masukan seperti revitalisasi Danau Manjnjau akan didalami lebih lanjut. “Ada sejumlah hal-hal besar seperti revitalisasi Danau Maninjau yang kami butuh penjelasan lebih detail,” tambah Rumadi.

Program KSP Mendengar di Padang Sumatera Barat berlangsung sejak Selasa (25/5) hingga Jumat (28/5). Selain menggelar forum dengan sejumlah elemen masyarakat, tim KSP juga berkunjung ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Majelis Ulama Indonesia (MUI), PWNU Sumbar, Universitas Negeri Padang, PW Muhammadiyah, Perguruan Thawalib, serta diterima Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian III Kedeputian V

KSP Apresiasi Respon Cepat Kemlu Selamatkan 76 WNI Korban Penyekapan di Kamboja

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi respon cepat Kementerian Luar Negeri terkait penyelamatan 76 orang pekerja migran Indonesia (PMI) dari penyekapan di Kamboja. Kasus ini bermula dari aduan perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Pontianak yang ditujukan pada Kantor Staf Presiden. “Misi penyelamatan yang masif dan rumit ini merupakan cerminan dari komitmen Presiden untuk ‘menghadirkan Negara’ dalam melindungi segenap warga negara secara inklusif dan paripurna sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi,” tutur Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Ruhaini Dzuhayatin di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Ruhaini menjelaskan, perlindungan inklusif dilakukan negara tanpa memandang status keimigrasian di luar negeri, termasuk para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini juga bersifat paripurna bahwa perwakilan Indonesia di luar negeri terus mengawal kasus tersebut sehingga para korban mendapatkan perlindungan dan keadilan sampai mereka kembali ke tanah air.

Atas kerja keras dan komitmen yang kuat dalam penanganan kasus TPPO dalam skala yang besar dan kerumitan penangannya, Ruhaini menambahkan, Kantor Staf presiden memberikan apresiasi yang tinggi kepada Duta Besar dan pejabat di KBRI Phnom Penh serta Direktur dan pejabat PWNI Kemlu. Demikian pula, kepada Menteri luar Negeri yang terus menguatkan pelindungan WNI sebagai misi diplomasi Indonesia di luar negeri.

Apresiasi yang sama disampaikan kepada seluruh Perwakilan Indonesia di luar negeri yang telah mengemban misi perlindungan WNI dengan kasus-kasus yang beragam seperti penyelamatan anak buah kapal ikan dari praktek yang disebut sebagai bentuk ‘perbudakan modern’ sampai masalah PMI yang menghadapi hukuman mati serta masalah kompleks lainnya.

Ruhaini menyampaikan, informasi adanya penyekapan 76 PMI bermula dari SBMI Pontianak kepada KSP yang diteruskan pada Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), Kementerian Luar Negeri. Dari aduan tersebut Direktorat PWNI berkoordinasi dengan KBRI Phnom Penh tentang keberadaan PMI tersebut. Namun sulitnya proses komunikasi dan respon yang tidak positif dari perusahaan perekrut dapat diduga bahwa mereka merupakan korban TPPO melalui cara penipuan, penyekapan dan ancaman lainnya.

Hal tersebut diperkuat oleh perwakilan SBMI Pontianak Mahadir, sebagai pihak yang mengadu pada KSP bahwa mereka diberangkatkan ke Kamboja secara tidak prosedural.

Sebelumnya, para PMI disekap di suatu perusahaan di kota Chrey Thum, Provinsi Kandal. Atas dugaan TPPO ini maka pihak KBRI berkoordinasi dengan Kepolisian Nasional Kamboja yang berhasil dievakuasi ditempat yang aman di Phnom Penh dalam dua gelombang, yaitu 17 orang pada tanggal 03 Mei 2021 dan 59 orang pada tanggal 8 Mei 2021.

Saat ini para PMI dalam keadaan sehat dan menjalani PCR dan karantina selama 14 hari. KBRI Phnom Penh dengan Kepolisian Kamboja menindaklanjuti kasus ini sesuai hukum setempat.

Caption Foto: Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Bidang Politik, Hukum, HAM dan Keamanan Ruhaini Dzuhayatin.