Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Kedeputian V

Moderasi Beragama Upaya Pemerintah Memperkuat Karakter Bangsa

JAKARTA – Merajut toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan harus terus ditumbuhkembangkan. Oleh karena itu Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro berpendapat moderasi beragama menjadi sangat penting karena kecenderungan pengamalan agama berlebihan akan memunculkan pembenaran secara sepihak.

“Peristiwa di Masjid Al Amana Bekasi dimana pengurus tempat ibadah tersebut melarang jamaahnya menggunakan masker. Ini merupakan cara beragama yang melawan semangat moderasi beragama. Padahal moderasi beragama merupakan penguatan dan upaya menjaga karakter moderat di dalam kehidupan masyarakat,” tutur Juri saat membuka program KSP Mendengar dengan tema Moderasi Beragama dengan Momentum Bulan Suci Ramadhan secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (4/5).

Juri menjelaskan, moderasi beragama sebagai salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, menjadi isu yang selalu dihadapi dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang plural dengan banyak agama di dalamnya. Agama harus bisa menjadi perekat bangsa.

Moderasi beragama sebagai karakter keagamaan di Indonesia juga ditegaskan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad. Rumadi menilai, moderasi beragama merupakan cara beragama yang tidak berlebihan, tidak terlalu jauh ke kanan atau jauh ke kiri. Sehingga, hal tersebut menjadi karakter penting yang berkembang di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat muslim.

Namun Rumadi bilang, moderasi beragama bukan hanya ditunjukkan bagi umat muslim saja. “Semua agama, baik yang besar dan agama lokal yang tidak ditemuka di tempat lain, perlu mendapat perlindungan sebagai warga negara,” jelas Rumadi.

Untuk itu, Rumadi memaparkan setidaknya empat hal yang perlu diperkuat dalam moderasi beragama. Di antaranya melalui penguatan komitmen kebangsaan, penguatan toleransi, mengikis paham-paham keagamaan yang radikan, dan membentuk cara beragama yang ramah tradisi. Penguatan-penguatan itu, kata Rumadi, tengah diperjuangkan melalui RPJMN 2020-2024.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekjen Kemenag Nifasri mengungkapkan, agenda moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 menjadi bagian dalam revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Namun dia menyadari belum adanya regulasi yang luas dan komprehensif mengenai moderasi beragama. “Maka, kami bersama KSP dan Setwapres sedang menyusun Perpres terkait penguatan moderasi beragama. Dengan begitu, kami harapkan bisa diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Nifasri.

Di sisi lain, Stafsus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menegaskan peran penting Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Dia pun meminta Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendorong implementasi moderasi beragama di daerah-daerah.

KSP Mendengar kali ini juga dihadiri Aktivis Demokrasi dan Mantan Ketua Komnas Perempuan Yuniyati Chuzaifah. Dia menggarisbawahi bahwa moderasi beragama merupakan respon atas cara beragama yang cenderung monolitik non dialogis, mengkutub dan ekstrimitas. Selain itu, Yuniyati juga menilai, moderasi beragama adalah tuntutan global karena menguatnya paham ekstrimisme dan nativisme.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

PON Papua Bukti Komitmen Pembangunan Indonesia Sentris

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyampaikan perhatian Presiiden Jokowi terhadap PON XX Papua sebagai suatu hal yang unprecedented, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PON. Hal ini ditunjukkan dengan kemajuan pembangunan infrastruktur olahraga di Tanah Papua yang masif. “Ini bukti komitmen Pembangunan Indonesia-sentris yang dicanangkan Presiden, dimana Tanah Papua menjadi prioritasnya,” papar KSP Moeldoko saat memberi sambutan pada Gathering Sponsorship PON XX 2021 Papua di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (29/4).

Bagi Presiden, kata Moeldoko, pelaksanaan PON dan PEPARNAS adalah penguatan jatidiri bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Asia sampai ke Pasifik, dari tanah Melayu sampai ke kepulauan Melanesia. Pelaksanaan PON dan PEPARNAS di Papua juga tidak terlepas dari upaya percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua serta semangat dan jiwa berolahraga yang melekat serta identik dengan Tanah Papua.

Moeldoko mengatakan Presiden meminta PON XX tahun 2021 harus dilaksanakan pada tahun ini. “Ini karena kita sudah siap, dan persiapan yang kita lakukan sudah luar biasa,” jelas Moeldoko.

Keseriusan, perhatian, dan afirmasi Presiden ditegaskan setidaknya dalam tiga Rapat Terbatas/Sidang Kabinet yang secara khusus membahas PON, serta terbitnya tiga Instruksi Presiden yang berkaitan dengan PON dan percepatan pembangunan Papua. Singkatnya, dalam sejarah penyelenggaraan PON sejak 1948, belum ada PON yang mendapat perhatian se-luar biasa ini dari seorang Kepala Negara.

Sementara itu, KSP Moeldoko juga telah menugaskan tiga tim untuk terjun langsung ke tiga wilayah di Papua, yakni Jayapura, Mimika dan Merauke pada bulan ini. Tim yang dipimpin langsung oleh Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani bertugas untuk memonitor perkembangan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX secara langsung. “Saya dan jajaran Kantor Kepala Staf Kepresidenan akan terus mengawal PON sampai tuntas,” ungkap Moeldoko.

Moeldoko merinci, di Jayapura, Deputi V KSP bersama KONI Pusat, PB PON, dan Gubernur Papua turut membuka perhelatan Chief de Mission meeting atau CDM Meeting. Pada CDM Meeting ini, para perwakilan kontingen PON dari setiap provinsi hadir dan membahas serta menyepakati berbagai aturan pertandingan, rancangan acara, dan semua masalah terkait. Bersama PB PON, para kepala daerah baik Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Moeldoko mendorong promosi PON melalui peran TVRI di Papua.

Tidak hanya itu, warga Papua khususnya generasi muda sangat antusias dilibatkan sebagai panitia acara CDM Meeting PON. “Inilah modal kita untuk suksesnya PON dan PEPARNAS,” ujar Moeldoko.

Di Mimika, Moeldoko juga melihat antusias pemerintah Kabupaten Mimika dalam mempersiapkan venue PON dengan dukungan APBD Kabupaten untuk venue cabang olahraga biliar, panjat tebing, futsal, dan terjung payung. Memang beberapa proses penyelesaian sedang berjalan, dan akan selesai segera. Moeldoko pun mengapresiasi antusiasme pemerintah Kabupaten Mimika untuk memberikan dukungan.

Sementara itu, di Kabupaten Merauke juga serupa. Moeldoko menjelaskan, fasilitas akomodasi dan transportasi serta venue-venue yang akan digunakan untuk penyelenggaraan enam cabang olahraga juga sudah siap. Termasuk Stadion Kaltapal yang megah untuk cabang olahraga sepakbola putri.

Moeldoko menambahkan, PON XX di Papua akan menjadi event olahraga terbesar di kawasan Pasifik. “Kelengkapan fasilitas olahraga yang telah kita bangun di empat klaster pertandingan di Papua saat ini juga merupakan yang terlengkap dan terbaik di kawasan Pasifik selain fasilitas olimpiade di Australia,” jelas dia.

Mantan Panglima TNI ini pun percaya, selain siap menjadi tuan rumah PON, Papua juga siap melayani event olahraga internasional dan regional lainnya. “Dengan fasilitas tersebut menunjukkan kesiapan Papua untuk menjadi hub dan sentra perekonomian di Kawasan Pasifik,” imbuhnya.

Menutup pidatonya, Moeldoko menegaskan kembali empat target sukses PON XX. Di antaranya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses administrasi, dan sukses pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. “Oleh karena itu, saya mengajak agar semua yang hadir malam ini, baik dari pemerintahan ataupun swasta bersama seluruh elemen bangsa, agar turut mensukseskan event historis ini,” tutup KSP Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

Moeldoko: Pemajuan HAM Harus tetap Ditegakkan dalam Kondisi Apapun

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menandatangani nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang, Komnas HAM serta INFID, terkait penyelenggaraan Festival HAM 2021. Seperti tahun-tahun sebelumnya, melalui MoU ini KSP menunjukkan dukungannya terhadap komitmen dan keterbukaaan Pemerintahan Joko Widodo dalam upaya penghormatan terhadap HAM. “Festival HAM 2021 di tengah pandemi membuktikan pemajuan HAM tetap ditegakkan dalam kondisi apapun,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Jakarta, Rabu (28/4).

Moeldoko menyampaikan, festival ini menjadi cara yang sangat efektif mendekatkan HAM kepada masyarakat. Melalui festival, HAM dapat disosialisasikan dengan penuh harapan dan suka-cita dengan mengangkat praktik-praktik baik yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pemenuhan hak warga.

“Festival ini harus dapat memunculkan culture of hope. Semua orang dapat merasakan kemajuan dan jaminan HAM di Indonesia,” harap Moeldoko

Festival HAM 2021 akan dilaksanakan di kota Semarang dengan mengusung tema “Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi”. Tema festival tahun ini haruslah dimaknai dan diimplementasikan secara utuh kepada warga masyarakat atau seluruh menerima manfaat festival ini sebagai rights holder. “Kebhinekaan masih terus dikuatkan di tengah potensi keterbelahan dari menguatnya politik identitas, inklusi masih terus digalakan untuk melibatkan semua komponen atau no one left behind, termasuk saudara kita penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengapresiasi INFID dan Komnas HAM yang secara berkesinambungan menyelenggarakan forum nasional untuk mempromosikan Kabupaten dan Kota Ramah HAM sejak tahun 2014. Hal ini sejalan dengan seruan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari HAM 2015 untuk mendorong pemerintahan daerah menjadi Kabupaten dan Kota yang Ramah HAM.

Jaleswari juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada Kota Semarang, khususnya kepada Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang dengan sepenuh hati menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival HAM tahun ini, mulai 16 – 19 November 2021. “Ini adalah bentuk rekognisi, apresiasi dan dorongan bagi Kota Semarang untuk menjadi Kota HAM,” tutur Jaleswari.

Jaleswari menjelaskan tema Festival HAM tahun ini sangat tepat menggambarkan situasi, tantangan dan optimisme kita sebagai bangsa, termasuk untuk keluar dan bangkit dari pandemi Covid-19. Ia berharap Festival HAM tahun ini dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengucapkan terima kasih atas penunjukkan Semarang sebagai tempat perhelatan Festival HAM 2021. Hendrar berkomitmen mewujudkan Semarang jadi kota ramah HAM, melalui tiga upaya yakni kesetaraan, ruang aspirasi, dan kolaborasi. “Untuk itu, kami siap untuk terus menerapkan dan menjaga nilai-nilai HAM. Festival HAM 2021 juga kami harap jadi embrio penguatan kabupaten kota untuk bisa menerapkan HAM dalam pembangunan,” imbuh Hendrar.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, tema besar Festival HAM 2021 menunjukkan bahwa keberagaman yang seharusnya jadi kekayaan dan kekuatan bangsa, justru jadi tantangan dalam menjaga demokrasi dan HAM. “Karena demokrasi dan HAM memiliki satu hubungan. HAM dijamin negara dan konstitusi, sehingga bisa membawa demokrasi yang berkualitas dan substantif,” ungkap Taufan.


Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengapresiasi dukungan Presiden dan seluruh jajaran Pemerintah Indonesia yang tidak kendor dalam mewujudkan komitmennya kepada Hak Asasi Manusia, di tengah berbagai bencana dan berbagai tantangan yang ada. Dia juga menyambut baik kerjasama-kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan acara Festival HAM 2021, antara KSP, Komnas Ham dan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang serta INFID sebagai lembaga nirlaba.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

Tidak Mengabaikan HAM, Penanganan KKB di Papua Tegas dan Terukur

JAKARTA – Pemerintah memastikan penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak berbenturan dengan nilai hak asasi manusia (HAM), karena dilakukan secara terukur dengan pendekatan hukum. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat menggelar Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Selasa (27/4). “Presiden sudah wanti-wanti soal penanganan KKB ini. Harus tegas, tapi tidak boleh mengabaikan HAM,” jelas Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menggelar konferensi pers Festival HAM 2021 secara daring di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (28/4).

Sebelum Sidang Kabinet Paripurna, beragam masukan penanganan KKB Papua juga sudah disampaikan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Puncak, kepada Moeldoko. Upaya ini pun terus ditindaklanjuti mantan Panglima TNI itu dengan dialog-dialog bersama para tokoh agama, budaya, dan masyarakat Papua. Melalui langkah ini, Moeldoko berharap, penanganan KKB di Papua selesai dengan tepat, pas, dan tidak mengorbankan banyak pihak.

Di sisi lain, Moeldoko menilai, kejahatan yang dilakukan KKB di Papua memasuki babak baru. Terutama karena kejahatan KKB mulai menjurus pada tindakan terorisme yang memunculkan rasa tidak aman, rasa takut, hingga pembunuhan kepada masyarakat Papua itu sendiri. “Sehingga ada usulan tidak lagi menggunakan kata KKB tapi teroris. Saat ini, usulan tersebut masih jadi kajian bersama,” terang Moeldoko.

Moeldoko kembali mengucapkankan duka cita atas gugurnya Kabinda Papua dan menyesalkan peristiwa tersebut terjadi ditengah upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui mendekatan kesejahteraan yang dikuatkan dengan diterbitkannya Inpres No. 9 /2020. Untuk itu, Pemerintah akan lebih tegas melakukan penegakan hukum, sebagaimana perintah Presiden bahwa ‘tidak ada tempat bagi KKB di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air’. Terlebih, saat ini Papua sedang mempesiapkan agenda nasional , yaitu PON ke 20, yang tidak semata sebagai ajang olah raga tetapi sebagai upaya merekatkan semangat dan ikatan kebangsaan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

Istana Evaluasi Situasi Keamanan di Papua

JAKARTA – Kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua terus menimbulkan korban. Kali ini Kepala BIN Daerah Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha harus gugur diterjang timah panas. Kasus ini pun jadi evaluasi bersama saat Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (26/4).

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko sambil mengucap bela sungkawa atas gugurnya salah satu putra terbaik bangsa, Kabinda Papua Danny Nugraha.

Pada rapat ini, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Puncak. Melalui rapat ini, Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw pun setuju dengan pernyataan Moeldoko. Menurut Paulus, dirinya menilai tatanan sinergitas di lapangan belum padu. Dengan begitu, upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa terus berlanjut.

Evaluasi juga sudah dilakukan Kemenko Polhukam. Setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu poin dalam rapat tersebut, Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.

Di sisi lain, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, maka Pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi, katanya, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas. “Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” jelas Teddy.

Teddy juga menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menambahkan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat, hingga Pemerintah Daerah. Sementara Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum. “Maka, kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” jelas Boy.

Adapun Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik berharap, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus. “Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ungkap Willem.