Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

Anggaran Rp2,3 T untuk Pesantren Saat Pandemi

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad
Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad

Pemerintah menyiapkan dana sejumlah Rp2,3 triliun untuk membantu pesantren. KSP bersama dengan Kementerian Agama akan memastikan dana yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tersebut. “Dana ini untuk penanganan pandemi, juga terkait memperkuat pembelajaran, penyiapan infrastruktur untuk pembelajaran atau menyiapkan karantina dan sebagainya yang harus dibicarakan dengan Kementerian Agama, khususnya direktorat jenderal yang membidangi urusan pesantren,” ujar Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad dalam program Podcast dari Bina Graha yang dirilis Rabu (14/7).

Pola kehidupan santri yang komunal menjadi tantangan terbesar bagi pesantren dan pendidikan keagamaan dalam penerapan protokol Covid-19. Karena itu, penyelenggara pesantren harus memikirkan dengan cermat agar protokol kesehatan dapat dipatuhi, namun nilai dan kultur pesantren tidak sampai tergerus. Selama ini, kultur pesantren agak bertolak belakang dengan protokol kesehatan, misalnya penggunaan alat makan bersama dan makan bersama. “Ini tantangan yang berat untuk mengubah kultur kehidupan pesantren, selain harus menyiapkan infrastruktur seperti ruangan untuk karantina, isolasi mandiri dan lainnya,”.

Menurut data  Kementerian Agama (Kemenag) ada ada sekitar 28 ribu pesantren dengan jumlah santri 18 juta dan 1,5 juta pengajar. Di antara jumlah santri tersebut, ada 5 juta santri yang menetap di pondok pesantren. Kementerian Agama juga telah meluncurkan  rincian protokol kesehatan bagi pesantren dan pendidikan keagamaan pada masa pandemi Covid-19.

Rumadi menambahkan, beberapa kyai pengasuh pondok pesantren akan melangsungkan kegiatan pesantren walau berada di zona merah. Hal tersebut dianggap mengkhawatirkan karena bisa berisiko menjadi kluster baru penyebaran Covid-19.  Karena itu, pesantren diharapkan tidak memaksakan diri apalagi bisa belum siap menerapkan protokol kesehatan.
“Kalaupun kegiatan pesantren mau dibuka, sebaiknya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin. Para santri juga harus dipastikan dalam kondisi sehat. Bila ada santri yang terindikasi terinfeksi Covid-19 maka harus dilakukan karantina sebelum berbaur kembali dengan santri lainnya,” tegas Rumadi.

Menurut Ketua Lakpesdam NU itu, selama ini pesantren tidak mengenal sistem pembelajaran jarak jauh. Bagi para santri, pembelajaran tatap muka dengan guru atau kyai sesuatu yang sangat penting. Transfer pengetahuan di pesantren bukan semata-mata bagaimana membaca kitab. Santri melihat dan mengamati secara langsung kehidupan kyai sehari-hari kyai, bagaimana berinteraksi dengan tetangga, bagaimana kyai ketika gembira atau sedih.
Karena itu, lanjut Rumadi, nilai-nilai yang diajarkan kyai tak bisa ditransfer secara online. Kalaupun pembelajaran di pesantren dicoba secara online, itu hanya sementara saja untuk mengisi kekosongan waktu sampai situasi normal kembali.  “Maka banyak santri yang sudah lulus dari pesantren, tapi masih merasa menjadi santri,” paparnya.

Menurut Rumadi, Kantor Staf Presiden mengawal program-program yang disiapkan pemerintah. Selengkapnya bisa anda simak di kanal YouTube KSP di https://www.youtube.com/c/KantorStafPresidenRI/

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Kolaborasi Internasional Percepat Penemuan Vaksin COVID-19

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko bertemu Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Ali Ghufron Mukti bahas pengembangan vaksin COVID-19
Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko bertemu Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Ali Ghufron Mukti bahas pengembangan vaksin COVID-19

Jakarta- Seluruh dunia saat ini masih berusaha menghasilkan vaksin COVID-19. Begitu pula dengan Indonesia yang sedang mengembangkan penelitian agar dapat  memproduksi vaksin sendiri mengingat populasi penduduk yang besar. Upaya pengembangan produksi vaksin lokal bertujuan untuk menemukan jenis vaksin tertentu yang cocok untuk jenis virus corona di Indonesia, yang kemungkinan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis virus di negara lain.

“Kita harus segera temukan vaksin untuk mengakhiri pandemi ini. Lakukan kolaborasi antar negara dan lembaga internasional sangat penting sebagai upaya menemukan vaksin ini dalam waktu singkat,” tegas Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat bertemu dengan Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (15/7).

Pengembangan vaksin ini sejalan dengan instruksi Presiden dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 untuk mendukung kesehatan Indonesia. Selain itu pengembangan vaksin ini merupakan upaya membangun kemandirian nasional pada sektor kesehatan. “Pengembangan vaksin COVID-19 juga soal kedaulatan kesehatan dan kebanggaan nasional,” ungkap Moeldoko

Sejak awal pandemi Kantor Staf Presiden telah mengkoordinasikan berbagai pihak mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, Gugus Tugas, rumah sakit, perguruan tinggi, serta industri sebagai respons penanggulangan virus corona yang penularannya sangat cepat. “Sejak awal kami membentuk Pusat Informasi Terpadu (PINTER) COVID-19 sebagai media komunikasi resmi penanganan corona. Selain itu juga melakukan penyaluran APD, alkes dan masker langsung ke berbagai rumah sakit dan masyarakat,” kata Moeldoko.

Sementara itu Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19, Ali Ghufron Mukti menjelaskan pengembangkan vaksin COVID-19 di Indonesia, pemerintah melakukan dua bentuk kolaborasi yaitu kolaborasi dalam negeri dan kolaborasi internasional. ” Harus dipastikan bahwa kolaborasi internasional dalam pengembangan vaksin akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Indonesia,” ucap Ali Ghufron Mukti.

Menurut Ali, LBM Eijkman saat ini sedang mengembangkan vaksin melalui metode sub-unit protein rekombinan menggunakan strain corona virus yang berasal dari Indonesia. Metode ini dipilih karena Indonesia memiliki teknologi dan pengalaman, serta terbiasa mengembangkan metode pengembangan vaksin dengan metode tersebut.

Sedangkan kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia diantaranya PT Kalbe Farma dengan Genexine, PT BCHT dengan China National Biotech Group Company Limited, PT Biofarma dengan Sinovac, dan PT Biofarma dengan CEPI.

Hingga saat ini, Indonesia telah menyerahkan 16 Whole Genome Sequence (WGS) ke Global Science Initiative and Primary Source for Genomic (GISAID), yang terdiri dari 10 WGS merupakan hasil penelitian dari LBM Eijkman dan 6 WGS dari Universitas Airlangga.

Categories
Berita KSP Kedeputian V Politik

Sentuhan Pemerintah untuk Kesejahteraan Papua

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani
Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Bidang Politik Hukum, Keamanan dan HAM Jaleswari Pramodhawardani

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengutamakan tiga pendekatan dalam menangani permasalahan di Papua, yaitu pendekatan kesejahteraan, antropologis dan evaluatif. Pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan paling utama dalam menyelesaiakan persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan presiden melakukan pendekatan kesejahteraan dengan melakukan berbagai pembangunan. “Problem Papua hari ini adalah soal kesejateraan, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia di Papua Barat yang terendah,” ujar Jaleswari dalam Podcast dari Bina Graha yang dirilis Selasa (14/7) di akun YouTube KSP.

Karena itu, pemerintah melakukan sejumlah kebijakan di Papua dan Papua Barat seperti pembangunan ruas jalan Trans Papua, infrastruktur, BBM satu harga, dan mengambil alih atau divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Dhani menjelaskan, selama ini masyarakat Papua merasakan perbedaan harga BBM dengan wilayah Jawa, Sumatera dan lainnya.  Mereka harus membayar BBM sangat mahal dengan harga yang berlipat-lipat, berbeda dengan di Jawa dan sebagainya. “Saya harus katakan, BBM satu harga bukan sekadar menaikan atau menurunkan harga, tapi menyiratkan bagaimana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terwujud,” tegas Jaleswari.

Menurut dia, pemerintah terus berfokus dalam meningkatkan kesejahteraan di Papua agar setara dengan wilayah lain di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres ini sudah berakhir masa berlakunya pada 2019 dan akan diperbarui.

Intinya, lanjut Dhani, presiden mengamanatkan bahwa pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, digitalisasi, tata kelola pemerintahan dan hukum, harus secara simultan dan paralel mendapatkan perhatian yang kontinyu.  “Kita tahu bahwa orang melihat masalah di Papua hanya mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) soal kekerasan, tapi  bagaimana pemenuhan hak dasar masyarakat Papua itu masih minim dan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Adapun pencapaian Papua sudah mulai kelihatan hasilnya.  Terbukti angka IPM dalam lima tahun terakhir sejak 2015 di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan.  Pada 2015, IPM Papua hanya 57,25. Kemudian, pada 2019 naik menjadi 60,84. Lalu, IPM Papua Barat pada 2015 berada pada angka 61,73, lalu naik menjadi  64,7 pada 2019. Selanjutnya, kata Jaleswari, pendekatan antropologis dilakukan dengan cara  semua pembangunan di Papua harus melibatkan orang lokal. Penjelasan lebih lengkap tentang masa depan otonomi khusus di Papua bisa anda simak di kanal YoTube KSP di https://www.youtube.com/c/KantorStafPresidenRI

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian II

Pemerintah Pastikan Pemenuhan Hak Anak Saat Pandemi COVID

Abetnego Tarigan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan
Abetnego Tarigan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan

Jakarta- Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada orang dewasa melainkan juga anak-anak. Merebaknya virus ini menimbulkan dampak signifikan pada melemahnya perekonomian keluarga. Akibatnya anak-anak juga turut merasakan berbagai efek negatif dari situasi saat ini seperti tak terpenuhinya asupan gizi yang merupakan hak dasar.

Terkait hal tersebut pemerintah akan memastikan setiap anak Indonesia terpenuhi kebutuhan dan haknya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan menyalurkan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak secara langsung.

“Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, negara akan memastikan anak-anak harus terpenuhi haknya. Sebab Anak-anak adalah salah satu kelompok paling rentan terdampak wabah virus corona.” ujar Abetnego Tarigan, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan saat menghadiri Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Anak dalam Rangka Hari Anak Nasional Tahun 2020 di Cibubur, Jakarta, Sabtu (11/7).

Pemenuhan gizi anak ini sangat penting demi mencapai pertumbuhan fisik, apalagi Indonesia sedang gencar melakanakan program pencegahan stunting. Abetnego mengatakan isu kesehatan anak khususnya stunting menjadi prioritas kerja Kantor Staf Presiden (KSP). “Bantuan ini sangat penting karena pencegahan stunting merupakan investasi pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang,” ungkap Abetnego

Selain itu, tema Hari Anak Nasional “Melindungi Anak Indonesia Maju” menjadi momentum bersama untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak Indonesia.Oleh karena itu KSP akan memastikan setiap program dan kegiatan strategis lintas K/L menyasar pada perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak.

Sementara itu ditempat yang sama Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Bintang Puspayoga menjelaskan perlindungan terhadap anak merupakan tanggungjawab bersama. Kondisi khusus  saat ini, tentunya diperlukan upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak agar tetap dapat bertahan dan berdaya untuk dapat melalui pandemi ini.

“Dengan adanya COVID-19, risiko tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini pun menjadi lebih tinggi,” ucap Bintang.

Selain gizi, anak juga memiliki kebutuhan akan pendidikan dan pengasuhan yang baik dan bebas dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah lainnya. Penyaluran paket pemenuhan kebutuhan spesifik bagi Anak ini merupakan upaya negara agar anak Indonesia tetap dapat melalui pandemi ini dengan sehat.

Penyaluran paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak secara langsung ini juga dimanfaatkan untuk melihat kondisi masyarakat selama masa pandemi, khususnya kondisi kesehatan serta kondisi sosial dan ketahanan ekonominya. Selain itu, kesempatan ini juga untuk memastikan pemenuhan hak anak untuk tetap sekolah tetap terpenuhi.

Pemberian paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak di lokasi TPS Bantar Gebang pada hari ini akan diberikan 1000 anak dari berbagai kelompok umur. Selain itu lebih dari 900 paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak dibagikan untuk wilayah Depok dan Cibubur. Selain bantuan paket pemenuhan kebutuhan spesifik anak pemerintah sudah memberikan bantuan melalui berbagai program seperti bantuan langsung tunai, dana desa, program keluarga harapan dan lainnya untuk masyarakat terdampak COVID-19.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Memprihatinkan, Angka Kekerasan Seksual Anak Terus Meningkat

JAKARTA – Kasus kekerasan terhadap anak tercatat terus mengalami peningkatan berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada tahun 2016, jumlah korban yang mengajukan permohonan sebanyak 35 orang, meningkat menjadi 70 orang pada 2017 dan pada tahun 2019 menjadi 231 orang. Terbaru adalah kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Lampung Timur.

“Pada rapat terbatas beberapa waktu lalu, Presiden memberi arahan agar kementerian dan lembaga memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan supaya cepat, terintegrasi, dan komprehensif,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (9/7).

Persoalan ini mendapat perhatian serius pemerintah sehingga Rabu kemarin, KSP membahasnya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Dugaan Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan P2TP2A Lampung. Abetnego mengatakan KSP akan melakukan komunikasi dengan Polda Lampung, Kemendagri, Kemensos dan KPPPA terkait perkembangan penanganan kasus ini. “Kasus ini sangat-sangat memprihatinkan dan menjadi concern bersama. Semua pihak hendaknya mengevaluasi serta memperbaiki pengelolaan penanganan kekerasan seksual secara strategis dan komprehensif sesuai arahan presiden,” tegas Abetnego

Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sudarsono, mengatakan pihaknya sangat berhati-hati dan serius dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan seksual ini. Korban mendapatkan pendampingan dari Polda Lampung dan psikolog selama proses pemeriksaan. “Polda Lampung terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kami berupaya upaya untuk mengungkapkan kasus ini sehingga bisa tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, standar dari Rumah Aman yang ada selama ini menjadi sorotan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial, Kanya Eka Santi. Menurutnya perlu ada Standard Operating Prosedure (SOP) yang harus dipatuhi bersama, seperti kode etik, harus selalu ada psikolog untuk pendampingan, adanya pengawasan dan pemantauan yang ekstra, dan lain-lain “Kasus yang terjadi di Lampung Timur memberikan sinyal bagi kita semua mengenai sistem pelayanan perlindungan anak. Tidak mudah untuk mengembangkan Rumah Aman, harus lebih dari membangun gedung,” paparnya.

Sedangkan Ruhaini, Tenaga Ahli Utama KSP berpendapat dalam konteks pelayanan publik, perlu mengubah mindset untuk tidak hanya sebagai penyedia layanan, namun sebagai penanggung jawab hak warga negara. “Right-based protection ini adalah penghormatan kepada human dignity atau harkat manusia yang harus dikedepankan dalam pelayanan publik,” paparnya.

Rakor tersebut dihadiri pula oleh Sri Purwaningsih, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri; Marwan, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK; Rita Witriati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Timur; Theresia S., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta tim Kedeputian II KSP.