Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian II

KSP: UU Ciptaker Beri Akses Pengelolaan Hutan dan Lindungi Masyarakat Adat

JAKARTA—Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan peluang kepada rakyat untuk mengelola hutan dan melindungi masyarakat adat. Penegasan itu tertuang dalam sejumlah pasal menyangkut sektor kehutanan. Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP) Usep Setiawan mencontohkan sejumlah pasal yang menunjukan keberpihakan pada perhutanan sosial. “Ada pasal yang mengatur tentang pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi melalui program Perhutanan Sosial. Program ini bisa diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan dan koperasi,” ujar Usep di Jakarta, Sabtu (7/11).

Menurut Usep aturan itu ada pada paragraf 4 bagian kehutanan. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 UU Kehutanan disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 29A dan Pasal 29B yang salah satunya mengatur penguatan perhutanan sosial. Pengaturan ini akan memperkuat upaya pemerintah dalam pemberian akses pengelolaan kawasan hutan bagi rakyat. “Jadi, nanti ada dampak positif yang muncul berupa perluasan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat di sekitar hutan,” tambah Usep.

Menurut pegiat reforma agraria ini, program perhutanan sosial semakin kuat sejak disahkannya UU Ciptaker. Apalagi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menyerahkan 4,2 juta hektar lahan untuk dikelola masyarakat. “Selanjutnya, yang paling penting adalah soal pendampingan program lanjutan. Sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan dalam mengelola kewenangan yang telah diberikan, seperti masuk dalam aspek bisnis perhutanan sosial. Dalam hal ini tidak hanya agroforestry,” ujar Usep Setiawan.

Usep menambahkan, Undang-undang Cipta Kerja juga sangat berpihak dan melindungi masyarakat adat, terutama yang tinggal di kawasan hutan dan kebun. Bahkan, dalam UU Ciptaker, kata dia masyarakat adat akan diikutkan dalam kebijakan penataan kawasan hutan, konservasi hingga Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Jelas bahwa dengan UU ini pemerintah berpihak pada rakyat. “UU Ciptaker ini menegaskan keberpihakan pemerintah pada masyarakat dengan restorative justice atau penyelesaian hukum di luar pengadilan,” katanya.

Dalam Undang Undang Cipta Kerja juga masuk persoalan lingkungan hutan yang terbagi atas dua bagian, yakni bagian persetujuan lingkungan yang menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha. Sedang bagian berikutnya adalah bagian perizinan berusaha serta kemudahan persyaratan investasi dari sektor kehutanan. Keduanya berasal dari tiga UU berbeda yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. “Penyatuan ini akan membuat aturan semakin mudah dipahami dan tidak akan merepotkan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan,” pungkas Usep.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

KSP Pastikan Ketersediaan Gas untuk Kawasan Industri Batang

Semarang – Kantor Staf Presiden (KSP) melalui Kedeputian I meninjau pengembangan kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu bagian dari arahan Presiden Joko Widodo dalam pemulihan ekonomi nasional. Tenaga Ahli Utama Bidang Energi Kedeputian I KSP Yusuf Didi Setiarto mencermati kebutuhan aksesibilitas gas bumi yang kerap menjadi pertanyaan calon investor.

“Dengan berbagai opsi yang disiapkan PGN dalam menghadirkan aksesibilitas gas bumi di KIT Batang, diharapkan arahan Presiden menghadirkan Kawasan Industri yang kompetitif di Utara Jawa dapat diwujudkan,” ujar Yusuf di Semarang, Jawa Tengah (6/11).

Ia menegaskan, menjembatani arahan Presiden dengan inovasi solusi teknis di lapangan, merupakan bentuk nyata tugas Pengendalian Program Prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi KSP. Oleh karena itu, KSP juga mengadakan pembahasan mendalam mengenai aksesibilitas gas bumi dengan PT Kawasan Industri Wijayakusuma sebagai calon pengelola KIT Batang dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN.

Salah satu solusi teknis dengan menggunakan konsep compressed natural gas (CNG) sehingga tidak memerlukan pembangunan pipa khusus. CNG dapat diangkut menggunakan kendaraan roda 4, bersifat mobile dan dapat disiapkan dalam waktu singkat. PGN sendiri telah mengoperasikan fasilitas Pressure Reducing Station CNG di Semarang. “Fasilitas ini bisa dijadikan rujukan, agar juga dapat dipasang di KIT Batang,” ujar Yusuf memberikan masukan kepada PT PGN.

Melalui tinjauan ini, KSP ingin memastikan, kawasan dengan rencana induk seluas 4.300 hektare ini memberi nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Terlebih, kawasan ini punya infrastruktur yang lengkap meliputi jalan tol, jalan nasional, jalur kereta api, hingga kapasitas ketenagalistrikan.

“Terutama bisa mengundang investasi berkualitas dan bersinergi dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ungkap Yusuf.

Dalam rancangan awalnya, aksesibilitas gas bumi untuk KIT Batang akan menggunakan Jalur Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang (CISEM). Namun PT Rekayasa Industri (Rekind) yang menyerahkan kembali penetapan sebagai pemenang lelang hak khusus, menyebabkan pembangunan Pipa Transmisi CISEM kembali ke titik 0.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran kelanjutan proyek tidak akan mengejar kesiapan KIT Batang. Dalam pertemuan di Semarang diputuskan, PT KIW akan tetap menyiapkan konsep infrastruktur gas bumi dalam Master Plan dan AMDAL KIT Batang dan PT PGN akan menyiapkan solusi teknis terkait ketersediaan gas bumi tersebut.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Moeldoko: DPRD Harus Perkuat Fungsi Pengawasan Saat Pandemi

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi COVID-19. Terutama melalui tiga hal, yakni pembuatan Peraturan Daerah (Perda), pengawasan, dan anggaran.

“Ada harapan besar supaya anggota dewan bisa menjadi bagian penting bagi upaya penanganan pandemi dan dampaknya,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dalam webinar dengan tema, “Kedudukan Anggota DPRD Sebagai Pejabat Daerah dalam Sistem Pemerintahan pada Saat Ini”, pada Jumat (6/11).

Menurut Moeldoko, peningkatan peran DPRD saat pandemi ialah melalui pembuatan regulasi yang berpihak pada masyarakat yang saat ini terdampak Covid-19. Sementara dari sisi pengawasan, DPRD perlu mengawasi biaya penanganan COVID-19. Selain itu, pengawasan pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, serta kebijakan lain yang dibuat terkait penanganan COVID-19.

DPRD juga diminta perannya untuk melakukan realokasi dan refokusing anggaran daerah untuk penanganan COVID-19. “APBD supaya benar-benar memikirkan upaya penanganan COVID-19 dan dampaknya, baik sosial, ekonomi, maupun lainnya,” jelas Moeldoko.

KSP sebagai lembaga negara yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional akan membantu seluruh DPRD yang ada untuk optimalisasi peran-peran tersebut. “Jika teman-teman DPRD memiliki kesulitan silakan berkonsultasi. Kami memiliki program “KSP Mendengar” dimana setiap orang dapat mengungkapkan pendapat, berkeluh kesah dan memberi masukan,” tegas Moeldoko

Selain itu, Moeldoko juga berharap kepada anggota DPRD untuk bisa jadi salah satu penyambung sosialisasi penanganan COVID-19 di daerah-daerah. Melalui penerapan protokol kesehatan dengan menjaga program 3M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak). Moeldoko pun mengajak para anggota DPRD untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19. “Tidak bisa pemerintah sendiri, juga harus libatkan seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Protokol kesehatan, kata Moeldoko, menjadi salah satu dari 9 (sembilan) arahan terbaru Presiden RI Joko Widodo. Pada arahan nomor 8 (delapan) Presiden Joko Widodo menyampaikan, perlunya peningkatan penegakan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Terutama mengenai masker dan physical distancing. Hadir pula dalam acara ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian II

Perubahan Perilaku dan Imunisasi Jadi Kunci Menekan Penyebaran COVID-19

JAKARTA – Dunia belum menemukan obat spesifik yang dapat membunuh virus SARS-Cov. Namun pemerintah memastikan, hingga kini para pakar terus meneliti sifat dan karakteristik virus penyebab pandemi COVID-19 ini. Untuk itu, upaya yang bisa dilakukan hanyalah mencegah tertular dan penularan yang dilakukan melalui intervensi perubahan perilaku dan imunisasi.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prahastuti menyampaikan, imunisasi memberikan dampak langsung berupa perlindungan individu yang mendapatkan vaksin, dan jika berhasil mencakup minimal 75% dari populasi maka akan tercapai kekebalan kelompok (Herd Immunity). “Dengan begitu, 25% populasi yang karena alasan tertentu tidak mendapatkan imunisasi, akan mendapatkan manfaat perlindungan juga karena virus yang beredar di masyarakat sudah sangat sedikit,” ungkap Brian di Jakarta, Jumat (6/11).

Secara rinci, program imunisasi dilakukan dengan dua tujuan utama, yaitu menurunkan angka kesakitan (morbiditas) dan menurunkan kematian (mortalitas). Merujuk pada tujuan tersebut, tentunya pengembangan vaksin dilakukan untuk menemukan vaksin yang paling efektif dan aman.

Prinsip yang sama dilakukan untuk vaksin COVID-19, sehingga setelah pengujian di ruang laboratorium, akan diikuti dengan uji klinis pada manusia. Vaksin yang lolos Uji klinis tahap dua sebetulnya sudah dapat memberikan gambaran awal bahwa vaksin tersebut adalah efektif dan aman. Uji klinis tahap tiga dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar antara kisaran 1.000-10.000 sehingga efek yang tidak diinginkan ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi sekalipun kecil kemungkinannya, mungkin bisa terdeteksi.

“Pemahaman Indonesia memang lebih baik untuk vaksin produksi Sinovac karena Indonesia terlibat dalam uji klinis tahap tiga, serta PT Bio Farma (Persero) akan terlibat juga dalam proses produksinya pada tahapan tertentu. Dan kita ketahui bahwa Bio Farma dalam produksi vaksin dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dalam uji klinis vaksin memiliki kredibilitas tinggi secara internasional,” ujar Brian.

Dengan fakta tersebut, Brian menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu atas kesimpulan dan rekomendasi akhir. Apalagi proses ini juga melibatkan Indonesia In Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

Prinsip keamanan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Brian mengungkapkan, pemerintah melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga resmi di Indonesia yang memberikan izin edar dan punya persetujuan penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA). Saat ini BPOM bahkan tengah melakukan kunjungan ke Pabrik Sinovac di China untuk melakukan penilaian proses produksi, bersamaan dengan uji klinis tahap tiga yang sedang berlangsung.

“Tentunya persetujuan tetap akan diberikan ketika uji klinis tahap tiga telah selesai dilakukan, dan minimal interim report sudah diserahkan oleh lembaga yang melakukan uji klinis tersebut,” kata Brian.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Gugus Tugas Kedeputian Kedeputian III

Sinyal Pemulihan Indonesia, Kontraksi Ekonomi Q-III 2020 Mengecil

JAKARTA –Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami pemulihan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi di beberapa negara juga mulai membaik. Meski masih terkontraksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami pemulihan.

Pada kuartal III-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan (year on year/YoY) masih mengalami kontraksi 3,49%. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartal II-2020, ekonomi Indonesia tumbuh positif 5,05%. Sehingga secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal I-III 2020 dibandingkan kuartal I-III 2019 terkontraksi 2,03%. “Dengan demikian terjadi perbaikan ekonomi yang cukup signifikan dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk melangkah ke triwulan IV-2020,” papar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Kamis (5/11).

Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menyatakan, Indonesia sudah melampaui titik terendah dan mulai beranjak maju. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III-2020 memang masih negatif. Tetapi, angka negatifnya lebih kecil dibandingkan kuartal II-2020. “Berikutnya, yang juga sangat penting adalah apa yang harus kita lakukan?” ujar Edy.

Menurut Edy, strategi pemerintah merancang sejumlah program dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai langkah yang tepat. Selain itu,, pemerintah terus mendorong belanja pemerintah. Hal ini membuat pertumbuhan konsumsi pemerintah pada kuartal III-2020, positif. “Fakta ini menjadi catatan positif karena sesuai dengan prinsip “counter cyclical”, artinya ketika perekonomian lesu, belanja pemerintah menjadi andalan utk mendorong perekonomian,” ujar Edy.

Edy menyebut, hal seperti itu perlu terus dilakukan selama perekonomian belum sepenuhnya pulih. Di samping itu, kelompok menengah-atas perlu terus didorong untuk meningkatkan konsumsinya. “Selama ini mereka diduga banyak menempatkan uangnya sebagai tabungan. Pemerintah perlu mendukung dengan menegakkan aturan tentang protokol kesehatan/Covid. Karena kelompok menengah-atas hanya akan mau keluar dan berbelanja (secara fisik) jika merasa aman,” imbuh dia.

Sampai saat ini pemerintah masih konsisten dengan penanganan dampak COVID-19 melalui berbagai aspek. Pertama, Kesehatan yakni dengan mengendalikan penyebaran COVID, meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian; Kedua, Perlindungan sosial dengan menjaga daya beli masyarakat; Ketiga, Ekonomi dan Keuangan dengan menjaga semaksimal mungkin agar dunia usaha tetap bisa bergerak.

Pada masa pandemi ini pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih baik dibanding beberapa negara. Berdasarkan data BPS, ada negara yang pertumbuhan ekonominya di kuartal III-2020 lebih baik daripada Indonesia, seperti Tiongkok (4,9%), Taiwan (3,3%), Vietnam (2,62%). Korea dan Amerika Serikat juga sedikit lebih baik daripada Indonesia, meskipun pertumbuhannya pada kuartal III-2020 juga masih negatif (-1,3% untuk Korea dan -2,9% untuk Amerika).

Akan tetapi, Edy menjelaskan, beberapa negara lain lebih buruk dibandingkan pertumbuhan Indonesia pada periode ini. Seperti Singapura (-7,0%) dan Meksiko (-8,58%). “Kalau melihat perbandingan tersebut, pertumbuhan Indonesia cukup baik. Terpenting adalah, pertumbuhan kita di kuartal III-2020 lebih baik daripada kuartal II-2020, sehingga menunjukkan bahwa secara bertahap kita bergerak menuju pemulihan ekonomi,” tambah Edy.