Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II

Memprihatinkan, Angka Kekerasan Seksual Anak Terus Meningkat

JAKARTA – Kasus kekerasan terhadap anak tercatat terus mengalami peningkatan berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pada tahun 2016, jumlah korban yang mengajukan permohonan sebanyak 35 orang, meningkat menjadi 70 orang pada 2017 dan pada tahun 2019 menjadi 231 orang. Terbaru adalah kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Lampung Timur.

“Pada rapat terbatas beberapa waktu lalu, Presiden memberi arahan agar kementerian dan lembaga memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan kekerasan supaya cepat, terintegrasi, dan komprehensif,” ujar Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, di Gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (9/7).

Persoalan ini mendapat perhatian serius pemerintah sehingga Rabu kemarin, KSP membahasnya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kasus Dugaan Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Lingkungan P2TP2A Lampung. Abetnego mengatakan KSP akan melakukan komunikasi dengan Polda Lampung, Kemendagri, Kemensos dan KPPPA terkait perkembangan penanganan kasus ini. “Kasus ini sangat-sangat memprihatinkan dan menjadi concern bersama. Semua pihak hendaknya mengevaluasi serta memperbaiki pengelolaan penanganan kekerasan seksual secara strategis dan komprehensif sesuai arahan presiden,” tegas Abetnego

Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sudarsono, mengatakan pihaknya sangat berhati-hati dan serius dalam melakukan penyidikan kasus kekerasan seksual ini. Korban mendapatkan pendampingan dari Polda Lampung dan psikolog selama proses pemeriksaan. “Polda Lampung terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Kami berupaya upaya untuk mengungkapkan kasus ini sehingga bisa tuntas,” tegasnya.

Sementara itu, standar dari Rumah Aman yang ada selama ini menjadi sorotan Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial, Kanya Eka Santi. Menurutnya perlu ada Standard Operating Prosedure (SOP) yang harus dipatuhi bersama, seperti kode etik, harus selalu ada psikolog untuk pendampingan, adanya pengawasan dan pemantauan yang ekstra, dan lain-lain “Kasus yang terjadi di Lampung Timur memberikan sinyal bagi kita semua mengenai sistem pelayanan perlindungan anak. Tidak mudah untuk mengembangkan Rumah Aman, harus lebih dari membangun gedung,” paparnya.

Sedangkan Ruhaini, Tenaga Ahli Utama KSP berpendapat dalam konteks pelayanan publik, perlu mengubah mindset untuk tidak hanya sebagai penyedia layanan, namun sebagai penanggung jawab hak warga negara. “Right-based protection ini adalah penghormatan kepada human dignity atau harkat manusia yang harus dikedepankan dalam pelayanan publik,” paparnya.

Rakor tersebut dihadiri pula oleh Sri Purwaningsih, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri; Marwan, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko PMK; Rita Witriati, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Lampung Timur; Theresia S., Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta tim Kedeputian II KSP.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Moeldoko : Anggaran 2021 untuk Laksanakan Program Presiden dan Wapres

JAKARTA – Kantor Staf Presiden mengajukan pagu indikatif RABPN 2021 sebesar Rp86 miliar. Bila dibandingkan pengajuan pagu indikatif tahun sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan sekitar 13,29 persen. “Setelah melihat kebutuhan ril dengan cermat dan teliti, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp29 miliar, “ papar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada acara Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta (22/06)

Moeldoko menjelaskan, pagu indikatif 2021 tersebut akan digunakan untuk melaksanakan program layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Program tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, program pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis. Kedua, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Pada rencana anggaran dan rencana kerja tahun 2020, pagu indikatif yang dialokasikan untuk KSP sebesar Rp76 miliar. Namun, terkait pandemi Covid-19 maka dilakukan penghematan anggaran. Akhirnya, KSP harus melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp14 miliar sehingga alokasi anggaran turun menjadi Rp62 miliar. Pada 2019, pagu alokasi anggaran untuk KSP mencapai Rp87 miliar dengan realisasi sebesar Rp84 miliar atau 96,69 persen.

“Hingga 18 Juni 2020, realisasi anggaran KSP sebesar Rp28 miliar atau mencapai 45,01 persen dari anggaran. Terjadi pengurangan secara operasional, namun tidak mempengaruhi kinerja dan output KSP,”jelasnya.

Menurut Moeldoko, penambahan anggaran itu di antaranya terkait adanya perubahan indikator penambahan kepegawaian. Kebutuhan tersebut seiring dengan tugas dan tanggung jawab KSP yang demikian besar. “Kami mengawal tugas-tugas dan proyek nasional strategis. Kami berupaya menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cepat dan membantu kementerian teknis dalam implementasinya di lapangan. Kami menangani semuanya dengan baik.”

Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Sadikin mendukung penambahan kebutuhan anggaran lembaga. Anggaran ini di antaranya untuk melakukan inovasi birokrasi dalam rangka memberikan respons yang cepat, tidak hanya kepada presiden, kementerian dan lembaga terkait, namun juga untuk masyarakat. “Tidak hanya cepat, tapi juga tepat. Respons yang cepat membuktikan bahwa negara hadir dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan dukungan anggaran.”

Sementara itu, pimpinan rapat kerja yang juga Ketua komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyampaikan persetujuan komisi II DPR mengenai usulan tambahan anggaran KSP sebesar Rp29 miliar. Anggaran tersebut dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran KSP tahun 2021 di dalam bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan meminta kepada anggota Banggar Komisi II DPR untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR.

Disampaikan pula bahwa Komisi II DPR meminta dalam pengalokasian anggaran setiap program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh komisi II DPR yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021.

Categories
Berita COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian

Dari Moeldoko Hingga Wiranto : Ora Mudik Ora Popo

Wis rasah balik, ono ngomah nata ati
Wis rasah kondur, ra pedot dadi sedulur
Kangen iso disimpen, yen nganti loro sopo sing gelem
Nunggu nganti kahanan wis lerem

Itulah sebait cuplikan lagu ‘Ra Mudik Ra Popo’ yang dinyanyikan secara berkolaborasi oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat Indonesia. Di sela-sela kesibukan masing-masing, mereka bersedia meluangkan waktu untuk tampil menyanyi dengan gaya yang santai dan ceria.

Lagu ‘Ra Mudik Ra Popo’ yang diciptakan musisi Harry Yamba ini mengajak masyarakat agar tidak melakukan mudik selama masa pandemi virus corona atau covid-19 ini, terutama menjelang Idul Fitri. Adapun ide pembuatan lagu ini muncul dari Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, Leles Sudarmanto yang ingin mengampanyekan larangan mudik saat Lebaran seperti yang disarankan oleh Presiden Joko Widodo.

Lagu tersebut kemudian disepakati untuk dirilis dan dinyanyikan oleh beberapa pejabat dan tokoh masyarakat, di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. “Kalau  dilarang mudik dengan tegas susah, sekarang saya ajak kesadarannya lewat lagu. Apa masih mau ngotot pulang ?” kata Moeldoko di Jakarta saat pengambilan gambar, Rabu (6/5).

Moeldoko menambahkan jika masyarakat mengikuti larangan pemerintah dengan menunda mudik, harapannya penyebaran covid-19 tidak meluas sampai ke berbagai daerah.

Sementara itu Leles mengungkapkan alasan mengajak para pejabat negara dan tokoh masyarakat untuk menyanyikan lagu ini agar masyarakat mau mengikuti anjuran pemerintah. “Kami sengaja mengajak para pejabat dan tokoh masyarakat, karena nama mereka sudah dikenal masyarakat dengan begitu harapannya masyarakat mau mengikuti pesan dari lagu ini,” ujar Leles.

Lagu yang diaransemen secara ringan dan enak didengar ini berlirik bahasa Jawa karena mayoritas pemudik yang berada di Jabodetabek adalah masyarakat dari Jawa. Lagu dengan irama seperti ini memang sedang digemari berbagai kalangan, termasuk kaum milenial.

Selain Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat lain yang ikut berkolaborasi menyanyikan lagu ‘Ra Mudik Ra Popo’ ini di antaranya : Ketua Watimpres : Jend. TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, Dirjen. Perhubungan Darat  Drs. Budi Setiyadi, Ketua Umum Komite Seni Budaya Nasional  Mayjen. TNI (Purn) Drs. Hendardji Supandji, Ketua Umum Komite seni Nasional dan Ketum Pawon Semar, Bupati Pati H. Haryanto, Bupati Karanganyar Drs. H. Yuliatmono, M.M , Walikota Semarang Hendrar Prihadi, SE., MM, Ketum Paguyuban Jawa Tengah Drs. H. Leles Sudarmanto, MM, Sekjen Paguyuban Jawa Tengah  Ir. Frahma Alimiyarso.

Categories
Berita Kedeputian V

Rumah Sakit Butuh Alkes untuk Tangani Covid-19

Jakarta—Dua rumah sakit rujukan di Jakarta yang menangani pasien Covid-19 memperoleh bantuan alat kesehatan dari Kantor Staf Presiden. Bantuan alkes berupa ventilator, USG Paru, dan sejumlah alat lainnya adalah bentuk dukungan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Dua rumah sakit rujukan yang memperoleh bantuan itu adalah RSPI Sulianti Saroso dan RSUD Pasar Minggu.  Bantuan diserahkan Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Ir. Leonardi MSi pada Kamis (9/4) kepada RSPI Sulianti Saroso. Sedangkan bantuan untuk RSUD Pasar Minggu diserahkan oleh Deputi V KSP Bidang   Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani.

Adapun alat-alat kesehatan yang diberikan berupa ventilator sebanyak 2 unit, USG Paru 2 unit, Infusion Pump 10 unit, Srynge Pump 10 unit, dan APD medium 100 unit. Menurut Leonardi, bantuan alat-alat kesehatan ini merupakan hasil kerja sama KSP dengan PT ASR dan para donatur dalam rangka menanggulangi pasien Covid-19.  “Alat-alat kesehatan ini tidak bisa kami terima langsung sekaligus , sehingga kami tidak bisa mendistribusikannya secara sekaligus,” ujarnya.

Leonardi juga mengatakan, berbagai bantuan alat kesehatan tidak hanya diberikan kepada RSPI
Sulianti Saroso, tapi juga kepada 13 RS rujukan di Jakarta.  Selain itu juga, bantuan diberikan  kepada puskesmas-puskesmas di Jakarta. “Bantuan juga diberikan kepada masyarakat berupa masker, disinfektan dan hand sanitizer,”paparnya.

Sementara itu, Dr. Mohammad Syahril,Sp.P,MPH,  Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso menyampaikan ucapan terima kasih kepada KSP atas bantuan alat-alat kesehatan tersebut.   Menurutnya, donasi ini wujud perhatian pemerintah dan pihak swasta untuk meringankan kerja para tenaga kesehatan. “Terima kasih pada Pak Moeldoko dan sejumlah donator. Donasi ini menyemangati kami sebagai RS Rujukan untuk  memberikan yang terbaik dalam pelayanan,” ujar Syahril.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Yudi Amiarno, Sp.U , Direktur RSUD Pasar Minggu, juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada KSP yang telah memberikan bantuan alat kesehatan yang sangat bermanfaat bagi pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan kepada pasien covid-19. “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami,” papar Yudi Amiarno.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian V

Skenario Bantuan dan Pemulangan TKI

Jakarta – Pemerintah Indonesia aktif memantau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri terkait situasi penyebaran COVID-19. Saat ini jumlah TKI terbesar ada di Malaysia, sebanyak 1,2 juta. Sebagian dari mereka sudah habis masa kontrak dan menunggu pulang. Selain itu Pemerintah juga memberi sembako pada lebih dari 56 ribu TKI, hingga Ahad kemarin (12/4).

Menurut Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), saat ini ada tiga kluster TKI, yaitu Malaysia, India, dan ABK di luar negeri. “Dari ketiga kluster inilah yang memungkinkan pemulangan secara serentak dan berskala. Mengingat pentingnya antisipasi ini harus dipastikan bahwa semua dapat terlaksana dengan baik dan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait,” kata Jaleswari di Bina Graha, Rabu (15/4).

KSP bersama kementrian dan lembaga telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi melalui video conference. Kementrian Luar Negeri misalnya, menyampaikan bahwa sebulan terakhir kepulangan TKI dari Malaysia melalui jalur regular jumlahnya sudah 56.368 orang. Selain itu ada 1.621 TKI yang dideportasi pulang.

Dalam rapat tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha memaparkan, saat ini 17.325 TKI bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di 118 kapal pesiar. Mereka berpotensi terdampak karena pihak principal berencana menghentikan operasi pelayaran. Dari jumlah tersebut, 4.496 ABK telah difasilitasi kepulangannya ke Indonesia.

Bagi ABK yang sakit tidak bisa langsung  pulang. Mereka harus dirawat di rumah sakit setempat. Langkah ini sudah berjalan dengan baik atas biaya negara setempat. Setelah mereka sembuh dan dinyatakan bebas mereka bisa pulang via pesawat komersial.

Terkait bantuan sembako, prioritas diberikan pada TKI yang kini rentan terdampak COVID-19. Sehingga hanya sebagian TKI yang menerima. TKI yang di Malaysia secara independen sudah mulai pulang dari wilayah detensi migrasi Malaysia untuk meminimalkan penyebaran corona di kawasan tersebut.

Pada proses pemulangan, pola yang telah dilakukan saat ini adalah melakukan pemeriksaan di pintu-pintu masuk. Diantara mereka ada yang diharuskan menjalani karantina. Titik debarkasi kepulangan WNI sudah dipersiapkan di Jakarta dan Bali. Sesampai di tanah air mereka harus mengikuti protokol kesehatan berupa pemeriksaan suhu tubuh, saturasi oksigen, gejala flu, HAC, dan rapid test untuk kepulangan melalui Bali.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP2MI) memproyeksi kepulangan TKI ada 37.075 orang. Mereka berasal dari Malaysia 15.429 orang, Hongkong 11.303 orang, Singapura 3.507 orang, dan lainnya. 37.075. Angka ini sesuai berakhirnya masa kontrak mereka pada April dan Mei 2020.