Categories
Berita Berita KSP

Moeldoko di Prime Talk Metro TV: Memahami Pidato Jokowi Manusia Unggul Indonesia Maju

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Prime Talk Metro TV ‘Memahami Maksud Jokowi Manusia Unggul Indonesia Maju’, tayang live Jumat, 16 Agustus 2019 bersama host Rory Asyari.
Video lengkapnya di sini

 
screen-shot-2019-08-17-at-13-25-32 screen-shot-2019-08-17-at-13-25-24 screen-shot-2019-08-17-at-13-25-54
 

Categories
Berita Berita KSP

Abetnego Tarigan di CNN Indonesia TV Bahas Penanganan Kebakaran Hutan

JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan dalam Prime News CNN Indonesia TV ‘Petaka Asap, Siapa Ditangkap?’, tayang live Rabu, 14 Agustus 2019 bersama host Putri Ayuningtyas dan narasumber lain Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raffles Panjaitan serta Manajer Kampanye Pangan, Air, Dan Ekosistem Esensial Walhi Wahyu Perdana
Video lengkapnya di sini

poster
screen-shot-2019-08-17-at-13-14-16 screen-shot-2019-08-17-at-13-13-54 screen-shot-2019-08-17-at-13-14-04 screen-shot-2019-08-17-at-13-14-41e
 

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Anggota Dewan

JAKARTA- Dalam Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Di penghujung pidato kenegaraan yang kedua tersebut, Kepala Negara sekaligus memohon dukungan para anggota Dewan, tokoh masyarakat, dan seluruh rakyat Indonesia terkait rencana pemindahan ibu kota yang hingga kini terus dimatangkan oleh pemerintah
“Dengan memohon rida Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak/Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa ibu kota baru tersebut nantinya tak hanya berarti sebagai simbol identitas bangsa, tapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa. Letak ibu kota baru yang berada di tengah Indonesia diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi serta pembangunan.
“Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” tandasnya.

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden: Prosedur Cepat dan Sederhana Cermin Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi antara lain menyoroti soal tata kelola pemerintahan.
Presiden memandang, manajemen, tata kelola, serta sistem pemerintahan harus dibangun beserta dengan ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan ketat, tetapi dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.
“Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil, bukan pada prosedur. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Demikian juga dengan realisasi anggaran yang menurut Presiden bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat dan seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat.
“Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang harus diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Orientasinya semestinya harus ke sana. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat,” sambungnya.
Pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk membuat murah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama. Presiden menilai, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi.
“Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan artificial intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas. Ini akan segera kita mulai,” paparnya.
Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas dan kultur aparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah. Secara tegas ia menyatakan tidak akan kompromi dengan aparat yang mengingkari Pancasila, yang tidak melayani, dan yang tidak turun ke bawah.
“Sebaliknya, kita akan cari, kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut, dan sepenuh hati melayani rakyat,” tandasnya.

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Jokowi: Reformasi Regulasi Dilakukan untuk Lindungi Kepentingan Rakyat

JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak terkait untuk mereformasi aturan dan perundang-undangan yang dirasa menyulitkan masyarakat dan menghambat inovasi. Di era perubahan global sekarang ini, bangsa Indonesia sangat memerlukan regulasi yang sederhana, konsisten, dan mendorong munculnya inovasi-inovasi baru.
Demikian disampaikan Presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, pada Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
“Kita harus terus melakukan debirokratisasi, penyederhanaan kerja, penyederhanaan proses yang berorientasi pada pelayanan. Kita harus terus mencegah korupsi tanpa mengganggu keberanian berinovasi. Kita harus memanfaatkan teknologi yang membuat yang sulit menjadi mudah dan yang rumit menjadi sederhana,” ujarnya.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, MPR, DPR, DPD, dan DPRD diminta oleh Presiden untuk bersama melakukan langkah-langkah baru mereformasi dan menyederhanakan regulasi di Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia tak boleh terjebak pada regulasi yang kaku yang justru menghambat gerak diri sendiri.
“Kita tidak bisa membiarkan regulasi yang menjebak kita, yang menakut-nakuti kita, yang justru menghambat inovasi. Ini yang harus dibongkar. Dibongkar sampai ke akar-akarnya. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus. Sekali lagi harus dihapus,” ucap Presiden.
Namun, di saat yang sama, Presiden mengatakan bahwa negara kita juga harus mampu melihat ke depan dengan tanggap terhadap tantangan baru yang belum diatur dalam regulasi atau perundang-undangan. Pemanfaatan teknologi yang merusak keadaban bangsa, membahayakan persatuan dan kesatuan serta demokrasi harus diatur secara terukur dan tanpa kompromi.
“Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan data karena data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Kini data lebih berharga dari minyak. Karena itu kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan. Tidak boleh ada kompromi,” tegasnya.
Kepala Negara menggarisbawahi bahwa segala upaya reformasi tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Regulasi baru yang nantinya dimunculkan harus mempermudah rakyat dan negara dalam menggapai cita-citanya.
“Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia maju dan sejahtera,” tutur Presiden.
Oleh karenanya, Presiden melanjutkan, diperlukan pula perubahan paradigma pengukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan. Kinerja mereka sudah selayaknya tak lagi dinilai berdasarkan seberapa banyak regulasi yang dihasilkan, melainkan sejauh mana kepentingan rakyat dan negara dapat dilindungi.
“Bukan diukur dari seberapa banyak Undang-Undang, PP, Permen, ataupun Perda yang dibuat. Tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan kepentingan bangsa bisa dilindungi,” ucapnya.
“Saya mengingatkan jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita. Mau ke Amerika di sini (smartphone) komplet ada semuanya. Mau ke Rusia di sini juga ada semuanya. Mau ke Jerman di sini juga ada semuanya. Dan saya kira ini juga relevan untuk bapak dan ibu anggota Dewan,” imbuh Presiden.
Selain itu, perubahan paradigma serupa juga berlaku bagi para penegak hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi. Segala bentuk penegakan hukum dan HAM yang baik haruslah didukung. Namun, kinerja para penegak hukum jangan hanya dilihat dari seberapa banyak kasus yang dapat diselesaikan, melainkan seberapa jauh potensi pelanggaran hukum dan HAM di masa mendatang dapat dicegah.
“Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Bukan itu. Tetapi harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi,” tandasnya.