Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Malaysia

KUALA LUMPUR- Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih dua jam, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di Malaysia. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa keduanya mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 8 Agustus 2019, pukul 19.40 waktu setempat.
Setibanya di bandara, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad bin Sabu beserta Ibu Normah Alwi, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana beserta Ibu Iesien Rusdi Kirana, dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Malaysia Kolonel Inf. Tri Andi Kuswantoro beserta Ibu Renny Suspa Dhianti, serta Wakil Kepala Protokol Negara Malaysia Fransisco Munis. Di bawah tangga pesawat, Ibu Iriana menerima bunga tangan dari Ibu Normah Alwi.
Dari bandara, Presiden dan rombongan menuju hotel tempatnya menginap selama berada di Malaysia. Saat tiba di hotel, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang telah tiba terlebih dahulu.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, yang memberikan keterangan setibanya Presiden di Malaysia mengatakan bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo ini merupakan kunjungan balasan atas kunjungan serupa yang dilakukan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, pada Juni tahun lalu.
presiden-jokowi-dan-ibu-iriana-tiba-di-malaysia6
“Kalau teman-teman ingat, Indonesia pada saat itu adalah negara tujuan pertama yang dikunjungi Tun setelah Tun dilantik menjadi perdana menteri,” ujarnya di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Malaysia.
Retno menjelaskan bahwa dalam pertemuan yang direncanakan akan dilakukan esok hari tersebut Presiden Jokowi dan PM Mahathir akan membicarakan sejumlah isu seperti perlindungan WNI hingga soal produk kelapa sawit kedua negara.
Selain itu, keduanya juga diagendakan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat bersama. Kedua pemimpin tersebut selama ini dikenal sebagai tokoh yang ingin menunjukkan wajah Islam yang membawa kedamaian.
“Kalau kita melihat ketokohan Tun dan Presiden Jokowi, maka kita melihat bahwa kedua pemimpin ingin terus menonjolkan the true color, the face of Islam yang damai, Islam yang toleran, dan salat Jumat bersama ini juga akan memperkokoh tali silaturahmi di antara kedua pemimpin tersebut,” tuturnya.
presiden-jokowi-dan-ibu-iriana-tiba-di-malaysia14-2
Selain Menteri Luar Negeri serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, turut pula Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Krishna K.U. Hanna beserta Ibu Iim Fatimah, Konsulat Jenderal Johor Bahru, Kota Kinabalu, Tawau, Kuching Sarawak, dan Penang, serta sejumlah koordinator fungsi KBRI Kuala Lumpur menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Negara.
Presiden dan Ibu Iriana akan langsung beristirahat dan melanjutkan agenda kerja keesokan harinya.

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Jokowi Akan Temui PM Mahathir Bahas Perbatasan, TKI, dan Kelapa Sawit

JAKARTA- Presiden Joko Widodo pada Kamis sore, 8 Agustus 2019, bertolak menuju Malaysia dalam rangka kunjungan balasan atas kedatangan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pada 29 Juni 2018 lalu.
Sejumlah isu dan upaya peningkatan kerja sama akan menjadi pembicaraan kedua negara dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pada Jumat pagi, 9 Agustus 2019, di mana perlindungan WNI, peningkatan kerja sama perbatasan, dan diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara akan menjadi fokus utama pembahasan.
“Banyak hal yang perlu kita bicarakan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad terutama yang berkaitan dengan perbatasan, dengan TKI kita. Termasuk mengenai diskriminasi minyak kelapa sawit kita. Itu yang utama,” kata Presiden kepada jurnalis di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, pagi tadi.
presiden-jokowi-akan-temui-pm-mahathir-bahas-perbatasan-tki-dan-kelapa-sawit-3
Presiden dan Ibu Negara Iriana beserta rombongan bertolak menuju Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia, sekira pukul 17.05 WITA dari Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali.
Mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam lawatan ke Malaysia tersebut antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Staf Khusus Presiden Johan Budi dan Adita Irawati, serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho.

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Jokowi: Kunci Jadi Negara Maju Ada di Pembangunan SDM

DENPASAR- Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan merupakan salah satu kunci untuk menjadi sebuah negara maju. Presiden Joko Widodo mencontohkan, negara Persatuan Emirat Arab (PEA) adalah salah satu buktinya.
Saat memberikan sambutan di peresmian Pembukaan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Kamis, 8 Agustus 2019, Presiden Jokowi bercerita mengenai pengalamannya saat berkunjung ke PEA, empat tahun yang lalu. Saat itu Presiden Jokowi ingin mengetahui bagaimana Persatuan Emirat Arab dalam kurun kurang dari 40 tahun bisa menjadi sebuah negara maju dan kaya.
Putra Mahkota Abu Dhabi, Syekh Mohamed Bin Zayed (MBZ), saat itu menjemput langsung Presiden Jokowi di bandara. Tak hanya itu, Syekh MBZ juga mengajak Presiden Jokowi duduk satu mobil dan menyetirnya dalam perjalanan dari bandara. Ketika keduanya berada dalam mobil, Presiden Jokowi bertanya mengenai resep PEA bisa melompat menjadi negara maju.
“Beliau bercerita. Tahun 60 kami dari Dubai ke Abu Dhabi masih naik unta. Kita tahun 60 itu, sudah naik Holden dan Impala. Benar? Tahun 70, dia cerita lagi, kami dari Dubai ke Abu Dhabi itu naik truk dan naik mobil pick up. Kita tahun 70 sudah naik yang namanya Kijang, Kijang kotak. Tetapi begitu menginjak tahun 80-85 ke atas, mereka sudah naik mobil-mobil yang luks,” kenang Presiden Jokowi.
pembukaan-kongres-v-partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip-8
Dalam obrolan itu, terungkap bahwa kunci PEA bisa melompat menjadi negara maju adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, berikut dengan sistem manajemen yang dibangun sejak awal.
“Jadi saat itu hampir perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan BUMN kayak kita, sistem manajemen di kantor-kantor pemerintahan, semuanya mereka hire dari luar. CEO Dubai Port, Dubai Aluminium, semuanya bule-bule. Terus orang lokalnya jadi pendamping, wakil-wakil, sambil yang lain disekolahkan ke luar. Tapi begitu 10 tahun dan 15 tahun, itu ditarik sudah bisa mengganti yang tadi menjadi direktur utama, menjadi CEO. Itulah, sekali lagi, pentingnya sumber daya manusia bagi sebuah pembangunan,” paparnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan, jika pada lima tahun pertama pemerintahannya ia fokus pada pembangunan infrastruktur, maka dalam lima tahun ke depan, pembangunan sumber daya manusia lah yang akan menjadi fokus pemerintahannya. Ia meyakini bahwa SDM yang berkualitas akan menjadi fondasi bangsa Indonesia di masa depan.
“Kejayaan minyak dan kayu sudah selesai. Kejayaan komoditas-komoditas sumber daya alam (SDA) juga sudah hampir selesai. Fondasi kita ke depan, percayalah, sumber daya manusia (SDM) kita yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan kualitas SDM itu harus dibangun, mulai dibangun sejak di dalam kandungan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada lagi yang namanya stunting, kekerdilan. Kesehatan ibu dan anak menjadi sebuah kunci, terutama sampai umur 7-8 tahun. Ini adalah umur emas,” ungkapnya.
pembukaan-kongres-v-partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip-7-2
Tak hanya itu, Presiden juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Tujuannya, bukan hanya membuat generasi muda Indonesia menjadi pintar dan mampu berkarya, tetapi juga untuk mencetak generasi yang pancasilais, toleran, dan kokoh bergotong royong.
Untuk itu, di tengah perkembangan global yang berubah cepat, Presiden memandang perlu untuk menerjemahkan nilai-nilai dasar dan ideologi bangsa Indonesia ke dalam konteks yang kekinian. Demikian juga dengan nasionalisme dan semangat kerakyatan.
“Perlu lebih jeli, perlu disesuaikan dengan semangat perubahan zaman ini. Harus sesuai dengan fakta dan data, sehingga kita tidak keliru dalam merumuskan kebijakan,” tandasnya.

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Jokowi Berharap Kongres V PDIP Hasilkan Keputusan Terbaik bagi Partai, Bangsa, dan Negara

DENPASAR- Presiden Joko Widodo menghadiri peresmian Pembukaan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang digelar di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Kamis, 8 Agustus 2019. Presiden berharap kongres tersebut bisa menghasilkan keputusan terbaik bagi partai, bangsa, dan negara.
“Saya sungguh berharap kiranya di Kongres V PDI Perjuangan ini dapat dihasilkan keputusan yang terbaik bagi partai, bagi bangsa, dan bagi negara. Semakin mengukuhkan PDI Perjuangan sebagai partai yang mendukung penuh pemerintah, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang prorakyat,” kata Presiden saat memberikan sambutan.
Di awal sambutannya, Presiden Jokowi memberikan ucapan selamat kepada PDIP yang berhasil menjadi pemenang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurut Presiden, hal ini membuktikan bahwa PDIP adalah partai pelopor yang matang secara ideologi.
“Tidak perlu meragukan mengenai ini. Yang kuat dan besar mengakar sampai ke akar rumput, yang kadernya loyal dan militan,” imbuhnya.
Di hadapan ribuan kader PDIP, Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan PDIP dalam lima tahun pemerintahannya. Ia berharap, dukungan dan kerja sama yang serupa bisa diberikan untuk lima tahun ke depan.
“Kita telah berjuang bersama, bergerak bersama, dan kita akan berjuang bersama dan bergerak bersama untuk mewujudkan nilai-nilai kerakyatan untuk mewujudkan nilai-nilai nasionalisme demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
pembukaan-kongres-v-partai-demokrasi-indonesia-perjuangan-pdip-14
Pada periode kedua pemerintahannya nanti, Presiden Jokowi menyebut, tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Mulai dari isu intoleransi, radikalisme, perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dinamis.
“Persaingan antarnegara juga semakin ketat. Semua negara ingin menjadi pemenangnya. Tidak ada pilihan lain, kita harus bekerja ekstra cepat, bekerja ekstra inovatif, bekerja ekstra efisien. Kita harus melakukan lompatan-lompatan kemajuan, membuat terobosan-terobosan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Kita harus siap terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak populer sekalipun tetapi itu penting untuk rakyat. Yang jelas ujungnya yaitu keberpihakan kita untuk kebaikan rakyat,” tegasnya.
Presiden memberi contoh beberapa kebijakan yang tidak populer yang pernah ia lakukan, misalnya saat ia memangkas subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2014 lalu. Ia menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut yaitu karena 70 persen subsidi BBM itu justru dinikmati oleh kelompok menengah dan kelompok atas.
Ke depannya, Presiden ingin ada percepatan investasi untuk membuka peluang lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Tetapi, hal ini juga terkendala banyak hal, misalnya regulasi ketenagakerjaan yang belum ramah investasi.
“Oleh karena itu kita harus berani memperbaiki diri secara total, memperbaiki iklim investasi, memperkuat daya saing kita, dan menggairahkan ekonomi kita agar kita mampu membuka lapangan kerja, peluang kerja yang sebanyak-banyaknya,” ujarnya.
Pada kongres tersebut, Presiden Joko Widodo bersama-sama dengan Presiden ke-5 RI yang sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memukul kentongan sebagai tanda peresmian dibukanya kongres. Keduanya tampak didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden Terpilih 2019-2024 K.H. Ma’ruf Amin, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, dan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Tampak hadir juga dalam kongres tersebut sejumlah ketua umum partai politik, yaitu Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie, dan Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa.

Categories
Berita Berita KSP

Lamun Siro Sekti, Ojo Mateni

Oleh: Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden
Dimuat di halaman Opini Harian Kompas, Senin, 12 Agustus 2019
Tiba-tiba kalimat berbahasa Jawa “Lamun siro sekti, ojo mateni” yang diunggah Presiden Jokowi di media sosial pribadinya Twitter dan Instagram, sempat viral dan menjadi perbincangan publik. Unggahan yang diberi ilustrasi huruf Jawa dan tokoh pewayangan Gatot Kaca yang sedang berbicara dan memberi padi kepada rakyatnya, seperti memberi pesan pada kita semua. Tugas seorang pemimpin adalah mengayomi dan menyejahterakan masyarakat.
Meski memiliki kekuasaan, seorang pemimpin juga jangan semena-mena dan menindas rakyatnya. Namun ada yang menafsirkan jika ungkapan itu adalah bentuk kegelisahan presiden atas situasi politik akhir-akhir ini soal pembagian kursi kabinet. Ada juga yang menafsirkan terkait dengan rekonsiliasi dan ajakan kepada Prabowo, rivalnya dalam Pilpres, masuk dalam koalisi pemerintahannya periode kedua.
Penafsiran yang beragam itu tentu sah-sah saja. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks politik hari ini. Di tengah kasak kusuk politik, pembentukan kabinet, konggres partai, pertemuan Jokowi-Prabowo dan agenda politik lainnya, tentu unggahan kalimat yang memiliki makna politik yang keluar dari ucapan seorang presiden yang terpilih kembali, akan menarik diberi tafsir dan diperbincangkan.
Namun tafsir yang baik akan melihat kalimat itu dalam perspektif teks dan konteks.
Dalam kajian linguistik, teks adalah suatu kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, baik lisan maupun tulisan yang disampaikan seorang untuk pesan tertentu. Teks tidak hanya berbentuk kalimat-kalimat tertulis, bisa juga ujaran-ujaran atau dalam bentuk lisan, bahkan ada juga teks di balik teks.
Konteks adalah lingkungan atau keadaan tempat bahasa digunakan. Dalam kalimat yang digunakan Presiden Jokowi, bahwa konteks kalimat dan bahasa berasal dari masyarakat dan kultur Jawa. Namun pesan yang ingin disampaikan presiden adalah pesan moral yang bersifat universal.
Kultur Jawa
lamunDalam masyarakat dan kultur Jawa, kalimat “Lamun siro sekti, ojo mateni” yang dipakai Presiden Jokowi dikenal sebagai piwulang atau bentuk pendidikan yang mengandung kearifan budaya dan moralitas bagi masyarakat. Ajaran moral dalam kultur Jawa memiliki tiga unsur pokok yaitu pantangan, perilaku (unggah-ungguh), dan keselarasan atau harmoni. Ketiga unsur ini jika ditanamkan pada masyarakat akan membentuk watak kepribadian luhur yang menjadi pondasi moral masyarakat.
Dalam falsafah ajaran hidup orang Jawa, piwulang berada pada aras keberadaan manusia di dunia. Karena itu piwulang mengandung ajaran hidup manusia untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah, serta perbuatan baik dan buruk. Peranan piwulang adalah upaya pembelajaran untuk mengasah kemampuan dan mengajarkan kepada manusia untuk selalu memilih perbuatan yang benar dan baik serta menjauhi yang salah dan buruk.
Namun dengan bekal itu saja tidak cukup untuk memandu setiap manusia berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dalam piwulang diajarkan budi luhur yang tercermin dalam perilaku yang terpuji dalam sikap dan perilaku. Manusia berbudi luhur tidak hanya memiliki kecerdasan akal dan mampu mengendalikan emosi, tapi juga sopan santun, memiliki kecerdasan spiritual, dan bekerja secara cerdas.
Piwulang dapat berupa tembang-tembang seperti serat Wulangreh, Wedhatama, Tripama, dan lain-lain. Ada juga dalam bentuk sesanti atau kata mutiara, unen-unen atau ungkapan yang mengandung nilai, keyakinan, kesadaran, pengetahuan yang terejawantahkan dalam perilaku budi luhur. Baik dalam sikap, perilaku dan tindakan yang baik dan mulia, tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, serta bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil.
Misalnya, ungkapan “tepa selira”, “mulat sarira”, atau “mikul dhuwur mendhem jero”. Dalam ajaran hidup orang Jawa, filosofi yang ada dibalik kalimat tersebut bertujuan untuk instropeksi diri dan membangun kehidupan bersama yang rukun, damai dan sejahtera. Seperti ungkapan “Mikul dhuwur mendhem jero” meskipun dimaksudkan untuk selalu menghormat pada orang tua dan pemimpin, tapi juga tidak membutakan diri untuk menilai perbuatan orang tua dan pemimpin.
Orang tua dan pemimpin memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan yang baik dan mengaktualisasikan perilaku budi pekerti luhur. Namun orang tua dan pemimpin yang tidak memiliki budi luhur namanya bukan orang tua dan bukan pemimpin. Disinilah budaya kritik terhadap seorang pemimpin yang tidak amanah juga tertanam dalam falsafah budaya Jawa.
Secara sosiologis, ajaran dan pendidikan moral seperti itu hidup dalam memori kolektif masyarakat. Tidak hanya masyarakat Jawa, tapi juga masyarakat Indonesia lainnya. Di era sekarang ini, kearifan lokal seperti itu penting untuk ditanamkan dan diinternaliasikan kepada generasi muda melalui muatan lokal di sekolah-sekolah sebagai bentuk pendidikan budi pekerti, yang metode penyampaiannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Kekuasaan dan Kepemimpinan
Ungkapan yang disampaikan Presiden Jokowi tentang “Lamun sira sekti, ojo mateni” dipengaruhi oleh konteks kesadaran dan memori kolektif sebagai pemimpin yang dilahirkan dari “ibu kandung” budaya Jawa. Ungkapan yang diambil dari falsafah Jawa ini bukan berarti bahwa ia ingin bertindak seperti raja-raja Jawa dulu dengan kekuasaannya yang tak terbatas. Justru ungkapan itu mengingatkan kita bahwa kekuasaan itu terbatas, tidak absolut.
Politik sendiri memang terkait dengan budaya dan identitas. Setiap pimpinan politik akan membawa identitas masing-masing. Identitas yang tidak terkelola dengan baik, dan tidak ada struktur politik yang membatasi kekuasaannya, bisa mengakibatkan sistem politik yang terbentuk seperti zaman Orde Baru yang merefleksikan kekuasaan tradisional Jawa. Namun gerakan mahasiswa telah mereformasi sistem politik lama tersebut dengan sistem politik demokratis seperti sekarang ini.
Sementara menurut pakar politik Ben Anderson (1986:50), kekuasaan dan kepemimpinan adalah dua hal yang saling terkait. Kekuasaan itu akibat sekuler dari peristiwa politik sebagai hubungan antar manusia yang dibingkai secara moral lewat kebijakan seorang pimpinan. Maka dari sisi moral, kekuasaan itu tidak boleh semena-mena. Kekuasaan butuh kepemimpinan moral yang bisa memahami dan mendengar orang lain. Smentara kepemimpinan juga butuh moral yang dapat membimbing kekuasaannya.
Dalam perspektif ini, ungkapan “Lamun sira sekti, ojo mateni” sebenarnya juga adalah pesan moral Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang memegang kekuasaan tertinggi di republik ini untuk senantiasa menjaga moralitas kekuasaannya agar tidak ia gunakan secara semena-mena. Inilah pondasi moral yang mendasari kepemimpinan Presiden Jokowi dalam memimpin negeri ini. Prinsip kepemimpinan yang ia ambil dari falsafah dan ajaran moral tentang kepemimpinan yang hidup dalam alam memori kolektif masyarakat Jawa.
Dalam konteks politik hari ini, ungkapan itu juga menunjukkan karakter kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai solidarity maker, pemimpin yang berjiwa merangkul dan menyatukan. Meski terpilih kembali sebagai presiden, tapi tidak merendahkan yang dikalahkan. Kakarter kuat sebagai pemimpin solidarity maker juga ditunjukkan Presiden Jokowi dalam kebijakan pembangunannya dengan visi Indonesia-sentris—bukan Jawa-sentris lagi.
Transformasi pendekatan pembangunan ini, disatu sisi dapat dianggap sebagai revolusi untuk membenahi warisan praktek pembangunan yang selama ini menempatkan daerah sekedar bingkai dari kekuasaan yang sentralistik. Disisi lain, meski berlatar belakang Jawa, dengan pendekatan pembangunan Indonesia-sentris, Presiden Jokowi hendak menjawab fakta bahwa Indonesia bukanlah identik dengan Jawa. Jawa hanya sebagian dari pulau besar wilayah Indonesia.
———————–