Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Jokowi: Indonesia Adalah Rumah Besar Kita

JAKARTA- Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk bertikai dan meniadakan peran pihak lain. Dalam sebuah negara demokrasi, sinergi yang kuat di tengah perbedaan yang ada menjadi sebuah keniscayaan.
Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bersinergi dalam mencapai visi besar bangsa Indonesia. Segala perbedaan yang ada apabila dipadukan justru akan berbalik menjadi sebuah kekuatan besar bagi bangsa dan negara.
“Perbedaan bukanlah alasan bagi kita untuk saling membenci, bukan alasan bagi kita untuk saling menghancurkan, atau bahkan saling meniadakan. Jika perbedaan itu kita kelola dalam satu visi besar yang sama, maka akan menjadi kekuatan yang dinamis. Kekuatan untuk mencapai Indonesia Maju,” ujarnya saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Presiden dalam pidatonya itu juga mengajak semua lembaga negara untuk bersinergi dalam menyelesaikan tugas sejarah. Capaian yang telah diperoleh masing-masing lembaga hendaknya dijadikan modal bersama untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.
“Saya mengajak semua lembaga negara untuk membangun sinergi yang kuat guna menyelesaikan tugas sejarah kita. Mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan, dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” ucapnya.
Seiring dengan hal itu, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki Pancasila sebagai fondasi yang menjadikan negara tetap berdiri kokoh hingga dapat merayakan 74 tahun Indonesia merdeka. Dengan Pancasila pula, bangsa Indonesia mampu menghadapi perbedaan dan terpaan badai sejarah serta menjadikan Indonesia sebagai rumah besar kita bersama.
“Di rumah Pancasila ini kita hidup rukun tanpa dibeda-bedakan latar belakang agama, asal-usul suku, perbedaan ras, maupun golongan. Rumah besar Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk semua. Ruang hidup bagi seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam rumah besar ini semua anak bangsa bisa berkarya, bisa bergerak, dan bisa berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama,” kata Presiden.
Mengakhiri pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR tahun 2019, Kepala Negara menyampaikan keyakinannya bahwa dengan berpegang teguh pada persatuan berlandaskan Pancasila, Indonesia akan tetap berdiri kokoh dan siap menghadapi berbagai tantangan.
“Saya yakin seyakin-yakinnya, dengan berpegang teguh pada semangat persatuan Indonesia, rumah besar kita tidak akan runtuh, tidak akan ambruk, tidak akan punah, tetapi justru berdiri tegak. Bukan hanya untuk 100 tahun, 500 tahun, tapi insyaallah untuk selama-lamanya,” kata Presiden.
“Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! SDM Unggul Indonesia Maju! Merdeka!” imbuhnya mengakhiri.

Categories
Berita Berita Presiden

Apresiasi Presiden Jokowi Kepada Tiga Lembaga Hukum

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada tiga lembaga negara di bidang hukum, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (YK).
“Dalam pembangunan hukum, Mahkamah Agung terus melanjutkan inovasi. Saya mengapresiasi upaya MA dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Saya mendukung upaya MA untuk mempermudah rakyat mencari keadilan. Saya mendukung upaya MA untuk membangun budaya sadar dan budaya taat hukum agar makin mengakar,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, saat ini sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan. Para pencari keadilan sekarang secara online makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran biaya perkara. Proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang, serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online.
“Bahkan, saat ini MA sudah melangkah lebih jauh lagi dengan mengembangkan e-court menuju e-litigasi. Semua langkah inovasi ini harus kita apresiasi,” lanjutnya.
Perluasan akses bagi para pencari keadilan juga dilakukan oleh MA. Hingga akhir tahun 2018 lalu, kata Presiden, MA telah meresmikan sebanyak 85 pengadilan baru di berbagai pelosok tanah air. Ada tambahan 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama, 3 Mahkamah Syariah, dan 2 Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Dari berbagai langkah tersebut, MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018. Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. MA juga terus berbenah dengan melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti pembaharuan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan pembaharuan di bidang manajemen perkara,” jelasnya.
Seiring dengan langkah inovasi kelembagaan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga terus bekerja memperkokoh dan memperteguh konstitusionalisme di negara kita. Presiden Jokowi pun mendukung upaya MK untuk mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan transparan, dengan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan di MK.
“Kini, para pencari keadilan dapat berperkara sekaligus memantau proses peradilan di MK, melalui berbagai aplikasi dan layanan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi,” imbuhnya.
Sebagai penjaga konstitusi, lanjut Presiden, selama setahun ini MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52 perkara pengujian UU. Putusan-putusan MK tersebut turut mendukung upaya pemerintah dalam reformasi sistem perundang-undangan dan penataan proses legislasi. Selain itu, MK telah memberikan kontribusi pada penguatan demokrasi konstitusional.
“Saya mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara damai, adil, dan bermartabat. MK juga telah menghadirkan proses peradilan yang terbuka dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip independensi dan imparsialitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) terus berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan. Menurut Kepala Negara, KY telah menjalankan fungsi preemptive dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung.
KY juga telah menjalankan fungsi preventifnya dengan menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim, serta pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik.
“KY juga telah menjalankan fungsi represifnya, dengan merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim,” tandasnya.

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Jokowi: LKPP 2016-2018 Peroleh Opini WTP

JAKARTA- Presiden Joko Widodo bersyukur atas capaian pemerintah selama beberapa tahun belakangan di mana untuk ketiga kalinya secara berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu turut diikuti oleh peningkatan jumlah opini WTP yang juga didapatkan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018,” ujarnya saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Capaian tersebut merupakan perwujudan dari upaya pemerintah yang hendak mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan negara yang baik dan akuntabel.
Dalam upaya tersebut, Presiden Joko Widodo mengakui peran penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selalu memastikan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan dan setiap rupiahnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Untuk diketahui, dalam pidato Presiden, BPK disebut telah berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38 triliun.
“Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab (pada) keuangan negara, peranan BPK sangatlah penting. BPK mengemban tugas memastikan APBN dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Selain itu, Presiden mengapresiasi BPK yang membantu pemerintah untuk mengejar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk tahun 2030 mendatang. BPK juga disebut Presiden berperan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
“BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama,” kata Presiden.
Lebih jauh, Kepala Negara juga merasa bangga kepada BPK yang telah dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 hingga 2021 mendatang. Hal itu sekaligus merupakan buah kerja keras BPK yang juga aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional.
“Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan sedunia,” tandasnya.

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Jokowi: DPD Bersama Pemerintah Bangun Indonesia dari Pinggiran

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Presiden antara lain memuji Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam perannya sebagai representasi daerah.
“Dalam rumah besar Indonesia, daerah-daerah adalah pilar penting NKRI. DPD sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal,” kata Presiden.
Selama setahun terakhir, ungkap Presiden, DPD telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya. Sebanyak 7 RUU usul inisiatif DPD, 6 Pandangan Pendapat terhadap RUU, 4 Pertimbangan terhadap RUU, dan 10 hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan bidang tugas DPD.
“Saya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengembangan UMKM,” ujar Kepala Negara.
Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPD memberi masukan kepada pemerintah terkait skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) agar desentralisasi fiskal memberikan rasa adil dan menjadi solusi mendasar bagi persoalan yang dihadapi oleh daerah. Sementara dalam konteks fungsi representasi, DPD aktif melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019. DPD juga menerima aspirasi masyarakat dan daerah berkaitan dengan implementasi UU tentang Desa.
“Kita berharap DPD bersama pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan. Perda-Perda yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan,” tandasnya.

Categories
Berita Berita Presiden

Presiden Apresiasi Semangat DPR Berkolaborasi dengan Pemerintah

JAKARTA- Demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan rakyat yang berwibawa, kredibel, dan modern. Oleh karena itu, upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan konsolidasi kelembagaan harus didukung. Demikian juga dengan upaya DPR untuk meningkatkan kualitas produk perundang-undangan dan untuk menjalankan check and balances dalam satu visi besar yang sama.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Apresiasi tinggi juga disampaikan Presiden terkait dengan kinerja DPR.
“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018. DPR juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa,” kata Presiden.
Pada fungsi legislasi, lanjut Presiden, sepanjang Agustus 2018 hingga Juli 2019, DPR bersama-sama pemerintah, telah berhasil menyelesaikan pembahasan terhadap 15 Rancangan Undang-Undang (RUU). Sejumlah RUU tersebut antara lain, RUU APBN, RUU di bidang perjanjian kerja sama internasional, bidang penyelenggaraan haji, bidang kesehatan, akselerasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beberapa RUU lain untuk menyikapi dinamika pembangunan yang bergerak sangat cepat.
“Di luar capaian di bidang legislasi tersebut, dukungan DPR pada upaya pemerintah untuk mereformasi perundang-undangan tetap diharapkan. Undang-undang yang bertabrakan satu dengan yang lain harus diselaraskan. Undang-undang yang menyulitkan rakyat harus dibongkar. Undang-undang yang menghambat lompatan-lompatan kemajuan harus kita ubah,” ujarnya.
Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, Presiden menuturkan, DPR antara lain telah membentuk 8 Tim Pengawas, 1 Panitia Angket, dan 35 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan. Salah satunya yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan datang.
“DPR juga telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Selama tahun 2019, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 34 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk negara-negara sahabat,” ungkapnya.
Selain itu, DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada bulan September 2018, jelas Presiden, DPR menjadi tuan rumah Forum Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan untuk yang kedua kalinya, serta menjadi tuan rumah pertemuan pimpinan parlemen dan perwakilan dari lima negara middle power, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
“DPR juga terus menjalankan misi diplomasi parlemen, baik secara bilateral maupun multilateral, melalui partisipasi aktif di forum-forum antarparlemen di tingkat regional dan di tingkat global,” tandasnya.