Categories
Berita Berita KSP

Di Depan 7 Ribu Mahasiswa Baru Unair, Moeldoko Tegaskan Tantangan Calon Sarjana Masa Datang

SURABAYA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghadiri penutupan Amerta Abiseka 2019 Universitas Airlangga yang digelar di Airlangga Convention Center (ACC). Acara dibuka oleh Rektor Universitas Airlangga, Prof. Dr. Mohammad Nasih serta civitas academica, Sabtu, 10 Agustus 2019.
Di hadapan 7.000 mahasiswa baru program sarjana dan vokasi tahun akademi 2019/2020, Moeldoko memaparkan beberapa hal penting dan tantangan yang akan dihadapi para mahasiswa baru dalam membangun Indonesia. Meliputi 5 fenomena yang itu change, speed, risk complexity, dan surprise.un8
“Presiden sudah menyatakan, masyarakat Indonesia harus mengantisipasi 5 fenomena yaitu dunia saat ini telah beruha dengan cepat, penuh dengan risiko dan kompleks, serta penuh kejutan. Itulah masa depan yang akan kalian hadapi,” kata Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 itu juga menjelaskan, persoalan global di masa depan akan mempengaruhi sistem finansial global pada tahun 2045, serta tantangan dari berbagai aspek seperti tantangan ideologi, politik, ekonomi, sosial bahkan pertahanan dan keamanan. Ia menekankan, agar generasi penerus bangsa bisa memperkuat pemahaman akan ideologi Pancasila, yang merupakan hasil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.un9
“Ideologi negara kita adalah Pancasila yang merupakan ideologi yang terbuka dan dinamis,” ungkapnya. Diskursus mengenai ideologi tidak akan pernah selesai. Untuk bisa menghadapi isme-isme yang berkembang sekarang begitu pesat, maka persoalan ideologi harus diperkuat dengan sebaik-baiknya. Pancasila terdiri dari nilai filosofis, pragmatis, dan instrumentalia yang dimana digunakan sebagai sumber bagi pembuatan undang-undang.un4
Dari sisi politik, Moeldoko menjelaskan, adanya pergeseran makna dari geopolitik, yaitu budaya ketakutan yang muncul di Amerika, Eropa dan Australia, dan budaya harapan yang dibangun oleh Cina dan India melalui pertumbuhan eonomi yang luar biasa. Di Indonesia sendiri, budaya harapan dapat terlihat dari keberhasilan Presiden Jokowi dalam membangun jalan tol sepanjang 1250 km dalam jangka waktu 4 setengah tahun.
“Pak Jokowi dalam tempo yang tidak terlalu lama dan sekarang hampir 5 tahun, telah merubah situasi yang cukup signifikan. Pada tahun 1973, Indonesia telah memiliki konsep untuk membangun Tol Jagorawi yang dioperasionalkan pada tahun 1980. Tahun 80-an, yang dilihat oleh negara-negara seperti Cina, Singapore dan Malaysia. 40 tahun kemudian, kita hanya berhasil membangun jalan tol 280 km. Namun, pada kepemimpinan Pak Jokowi, berhasil membangun sepanjang 1250 km,” jelasnya.un6
Sebagai penutup, Ia menjelaskan, saat ini, Indonesia sedang membangun manajemen talenta nasional yang nantinya, pemerintah akan mendata anak-anak Indonesia yang berprestasi baik dari segi seni budaya, teknologi, sains dan lain-lain. Ia juga menerangkan bahwa nilai kompetitif Indonesia harus meningkat dengan tajam, mengingat sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, dengan mementingkan inovasi di tengah-tengah lingkungan yang berubah dengan cepat.
“Negara-negara di dunia saat ini sedang berkompetisi luar biasa, seperti Korea dan Singapore yang memiliki SDM yang hebat. Untuk itu, rumus saya adalah inovasi dengan demokrasi dan kapitalisasi akan menghasilkan kesejahteraan dan keamanan yang juga diadaptasi di negara-negara maju seperti Jepang dan Korea,” ungkap Kastaf.un7

Categories
Berita Berita KSP

Jokowi dan Kekuasaan Jawa

Oleh : Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden
Dalam tulisannya di harian ini, Seno Gumira Ajidarma mengkhawatirkan ungkapan Presiden Joko Widodo dalam bahasa Jawa, seperti “Lamun sira sekti, aja mateni; Lamun sira pinter, aja minteri” dan “Lamun sira banter, aja mbanteri”, sebagai bentuk arogansi politik-kultural (Koran Tempo, 2 Agustus 2019). Kekhawatiran Seno ini muncul mengingat pada masa Orde Baru Soeharto sering menggunakan kata Jawa seperti “gebug” untuk membungkam musuh-musuh politiknya yang akan bertindak “inkonstitusional”. Saat itu, kata “gebug” menjadi ancaman terselubung, semacam tindakan preventif agar lawan politiknya mengurungkan niatnya.
Sayangnya, kekhawatiran itu tidak dibarengi dengan analisis yang melihat struktur politik saat ini yang sudah berubah setelah kejatuhan Soeharto oleh gerakan reformasi. Struktur politik otoriter Orde Baru memungkinkan Soeharto menjalankan model kepemimpinan dan kekuasaannya bergaya seperti raja-raja Mataram, dengan kejawaan sebagai basis legitimasi politik sekaligus kultural (Anderson, 1984; Moertono, 1985). Meski ada pemilihan umum setiap lima tahun sekali, semua itu adalah politik “seolah-olah” demokratis.
Dalam kekuasaan Jawa, seorang pemimpin atau raja perlu menjaga wibawa dan karismanya. Ia diharuskan memisahkan diri dari kehidupan masyarakat. Raja Jawa juga dipercaya sebagai titisan dewa yang suci. Rakyat yang dianggap hina harus menjauh atau dilarang menatap, apalagi berdialog dengan raja, karena akan mencemari kesuciannya. Kekuasaan dimaknai sebagai suatu kekuatan energi yang dimiliki raja-raja serta bersifat konkret, homogen, dan tetap, termasuk benda-benda yang dianggap keramat atau sakti.
Soeharto jelas mempraktikkan model kekuasaan raja-raja Jawa yang terpusat pada dirinya dan membuat rakyat takut akan kekuasaannya. Budaya Jawa dijadikan legitimasi kultural Soeharto untuk melestarikan kekuasaannya selama 32 tahun.
Hal ini berbeda dengan Jokowi. Dukungan rakyat terhadapnya bukan berasal dari rasa takut, melainkan rasa aman dan kesamaan yang dibentuk Jokowi. Popularitasnya melambung karena dinilai memahami penderitaan rakyat secara nyata. Jokowi menjadi legitimate bukan karena tindakan represi atau rasa takut akan kekuasaannya.
Ungkapan dalam teks Jawa itu adalah cara Jokowi mencari kebajikan dalam membatasi kekuasaan nirkekerasan yang dipengaruhi oleh konteks kesadaran dan memori kolektif sebagai pemimpin yang lahir dari ibu kandung budaya Jawa. Ungkapan falsafah atau piwulang Jawa itu bukan berarti ia ingin bertindak seperti raja-raja Jawa dengan kekuasaan yang tak terbatas. Justru ungkapan itu mengingatkan kita semua bahwa kekuasaan itu terbatas, tidak absolut, dan tidak bisa semena-mena karena diatur oleh undang-undang.
Politik sendiri memang berkaitan dengan budaya dan identitas. Setiap pemimpin politik akan membawa identitas masing-masing. Identitas yang tidak terkelola dengan baik dan tanpa struktur politik yang membatasi kekuasaannya bisa mengakibatkan terjadinya sistem politik seperti pada masa Orde Baru, yang dikhawatirkan Seno, yang merefleksikan kekuasaan raja-raja Jawa pada masa lalu.
koranKekuasaan dan kepemimpinan adalah dua hal yang saling berkaitan. Kekuasaan adalah akibat sekuler dari peristiwa politik sebagai hubungan antar-manusia, yang dibingkai secara moral lewat kebijaksanaan seorang pemimpin. Dari sisi moral, kekuasaan itu tidak boleh semena-mena. Kekuasaan butuh kepemimpinan moral yang bisa memahami dan mendengarkan orang lain. Sementara itu, kepemimpinan juga butuh moral yang dapat membimbing kekuasaannya.
Dalam perspektif ini, ungkapan Jokowi “Lamun sira sekti, ojo mateni” adalah pesan moral kepada para pemegang kekuasaan di Republik ini. Mereka senantiasa harus menjaga moralitas kekuasaannya agar tidak digunakan semena-mena. Inilah landasan moral kepemimpinan Jokowi, yang ia ambil dari falsafah dan ajaran moral yang hidup dalam memori kolektif masyarakat Jawa.
Dalam konteks politik hari ini, ungkapan itu juga menunjukkan karakter kepemimpinan Jokowi sebagai solidarity maker, pemimpin yang berjiwa merangkul dan menyatukan. Meski terpilih kembali sebagai presiden, Jokowi tidak merendahkan yang dikalahkan. Dalam pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu, Jokowi menegaskan bahwa menjadi oposisi sangat mulia.
Karakter kuat sebagai pemimpin solidarity maker juga ditunjukkan Presiden Jokowi dalam kebijakan pembangunannya dengan visi Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris lagi. Transformasi pendekatan pembangunan ini, di satu sisi, dapat dianggap sebagai revolusi untuk membenahi warisan praktik pembangunan yang selama ini menempatkan daerah sebagai sekadar bingkai dari kekuasaan yang sentralistis. Di sisi lain, meski berlatar belakang Jawa, pendekatan pembangunan Indonesia-sentris Jokowi hendak menunjukkan bahwa Indonesia tidak identik dengan Jawa. Jawa hanyalah satu dari pulau-pulau terbesar di Indonesia.
Kekhawatiran Seno, baik yang tersurat maupun yang tersirat, terhadap pesan kepemimpinan Jokowi tentu sah-sah saja. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks politik hari ini. Ucapan seorang presiden yang terpilih kembali selalu menarik untuk diberi tafsir dan diperbincangkan. Namun tafsir yang baik akan melihat tidak hanya yang terucap atau teksnya, tapi juga mempertimbangkan konteksnya.
Dimuat di Koran Tempo, Jumat, 9 Agustus 2019
https://kolom.tempo.co/read/1233884/jokowi-dan-kekuasaan-jawa/full&view=ok

Categories
Berita Berita KSP

Persiapan Keberangkatan Penerima Beasiswa LPDP, Denni Purbasari Ingatkan Peran Intelektual dalam Kemerdekaan Indonesia

YOGYAKARTA – Menjadi narasumber dalam Program Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) angkatan ke-145 di University Hotel, Yogyakarta, Kamis, 8 Agustus 2019, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan, Denni Puspa Purbasari, mengingatkan kembali peran intelektual dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.
Ketika mayoritas rakyat Indonesia tidak bersekolah, Bung Karno adalah lulusan Technise Hoge School Bandung, tahun 1926. Bung Hatta, alumni Nederland Handelshogeschool (sekarang Erasmus University Rotterdam) di tahun 1932. Sedangkan Bung Sjahrir, jebolan Universiteit van Amsterdam, Leiden University, tahun 1931.pur3 “Para pendiri Republik itu adalah orang-orang tercerdas Indonesia, yang melampaui zamannya,” tutur Denni, yang membidangi kajian dan pengelolaan isu-isu ekonomi strategis di Kantor Staf Presiden.
Menolak hidup nyaman
Meskipun Soekarno, Hatta, dan Sjahrir bisa saja bekerja untuk kepentingan Hindia Belanda, namun mereka menolak hidup nyaman. “Mereka memilih jalan perjuangan, meskipun itu membawa mereka ke penjara atau pengasingan,” ungkap doktor ekonomi dari University of Colorado at Boulder tersebut.
Berkaca dari apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, Denni kemudian mengajak peserta PK untuk merefleksikan diri. Penerima beasiswa LPDP untuk program S2 rata-rata telah mengenyam 16 tahun pendidikan dan akan menempuh 1-2 tahun lagi. Sedangkan untuk S3, telah menempuh pendidikan selama 18 tahun, dan akan menambah 3-5 tahun lagi. Padahal, saat ini rata-rata lama pendidikan orang Indonesia tidak lebih dari 9 tahun, atau setingkat SMP.
Berpijak dari statistik ini, mantan asisten staf khusus Wakil Presiden Boediono ini mengatakan bahwa peserta PK adalah kaum elit Republik Indonesia saat ini. “Bukan elit dalam arti material, namun intelektualitas,” tandas Denni.pur4
Melihat perkembangan kehidupan berbangsa, ada tanggung jawab sejarah yang harus dipikul oleh kaum tercerdas Republik saat ini. Yaitu, menjadi penerang atau pelita masyarakat, dengan berbekal pengetahuan, kejujuran, dan tanggung jawab.
Karena, dalam era informasi seperti sekarang—bagi rakyat yang sederhana pendidikannya—sulit membedakan antara noise dan voice. Kaum intelektual tidak boleh diam, hidup nyaman, tiarap, dan membiarkan ruang publik diambil oleh orang yang tidak memiliki legitimasi keilmuan. “Ingat film Spiderman, with great power comes great responsibility,” ujarnya di depan 128 peserta yang akan melanjutkan studi di dalam negeri, maupun luar negeri.
 
Tidak mengutuk keadaan
Denni, yang juga akademisi Universitas Gadjah Mada itu mengajak agar kita tidak mengutuk keadaan dan mengeluh. “Banyak orang fasih memaparkan masalah atau tantangan, namun miskin solusi. Intelektual semestinya lebih memikirkan solusi. Karena mengeluh saja tidak akan mengubah keadaan,” katanya.
Membagi pengalamannya mengikuti aneka pelatihan kepemimpinan dari Harvard, Lee Kuan Yeuw, maupun Oxford, mantan Ketua Permias Colorado ini menyampaikan pentingnya platform of influence dan tim untuk membuat perubahan. “Keilmuan atau kepakaran itu sendiri sudah kekuatan. Tinggal action-nya apa,” ujar alumnus University of Illinois at Urbana-Champaign ini.
Untuk menggugah semangat peserta yang sebagian besar dari Indonesia Timur, Denni menceritakan latar belakang keluarga dan jatuh-bangunnya ketika studi. “Kedua orang tua saya lulusan SMA sederajat, dan berprofesi sebagai wiraswasta. Saya bukan anak orang kaya,” tuturnya.
Namun berbekal prestasi belajar, Denni diterima di UGM tanpa tes. Studi di UGM pun dituntaskan kurang dari empat tahun dengan IPK 3,82. Penggemar Pramoedya Ananta Toer ini pun meraih predikat sebagai lulusan tercepat dan terbaik.
Selesai dari UGM, Denni kemudian mendapatkan beasiswa Fulbright untuk studi master di University of Illinois at Urbana Champaign. “Saya belum pernah keluar negeri sebelumnya. Tiga belas orang penerima lainnya sudah pernah,” kenang perempuan kelahiran Semarang ini.
Gelar master diselesaikan Denni dalam waktu satu tahun dengan IPK 3,92. Namun penggemar museum ini merasa belum cukup. Denni melanjutkan studi doktoral ke University of Colorado at Boulder. Diantara 18 siswa, Denni satu-satunya dari Indonesia.
Diawali dengan nilai ujian midterm yang jelek, pengurus PP ISEI ini pun kemudian mengubah strategi belajar: menghabiskan 14 jam per hari termasuk Sabtu-Minggu untuk belajar, mengurangi tidur, memahami semua materi 2 minggu sebelum ujian, dan menghabiskan 2 minggu terakhir hanya untuk latihan soal-soal.
Gelar PhD pun akhirnya diraih setelah enam tahun. Denni menjadi lulusan ketiga di angkatannya dengan IPK 3,78 plus mendapatkan beberapa penghargaan dari University of Colorado. “Kuncinya know your passion, ubah cara belajar, dan stay focused,” tegas Denni mengakhiri diskusinya.pur2

Categories
Berita Berita KSP

Wujudkan Masyarakat 5.0, Reformasi Birokrasi Menjadi Salah Satu Tuntutan

JAKARTA – Proses mengadopsi Revolusi Industri 4.0 menuju Masyarakat 5.0 menuntut pilar baru. Tidak hanya hanya di bidang pendidikan dan ekonomi/pembangunan. Tapi juga pemerintah.
Demikian disampaikan Deputi II Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho, dalam acara diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema ‘Evaluasi Reformasi Birokrasi’ , yang berlangsung di Ruang Auditorium Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2019.yn2
Yanuar menjelaskan, dalam pidato sebagai presiden terpilih di SICC Sentul, Jabar, yang mengambil tema ‘Visi Indonesia’ , pada 14 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan, “Kita akan memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Pemerintah akan mengidentifikasi, akan memfasilitasi, serta memberikan dukungan pendidikan dan pengembangan diri bagi talenta-talenta Indonesia. Kita akan mengelola talenta -talenta yang hebat, yang bisa membawa negara ini bersaing secara global.”
Demi mewujudkan itu, Yanuar mengungkapkan, pemerintah selama lima tahun lalu telah mempersiapkan sejumlah hal. Kementerian PAN-RB, dalam hal ini, sambung dia, berperan sebagai koordinator dalam mengelar Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik.
 
merit
“Harapannya, melalui itu tercipta pemerintah bersih, terbuka, transparan, hemat, efisien, efektif, bebas korupsi, cerdas. Saat ini perpres sudah muncul, yakni Perpres 39. Tanda keberhasilan SPBE bukan paa berapa banyaknya aplikasi dibuat, tapi manfaatnya bagi publik. Yang jadi indikator pemerintah di dalam digital ini bukan otomatisasi, tapi lebih dekat dengan masyarakat, sehingga trust terbangun. Jadi tembok tebal masa lalu, dihancurkan di zaman digital,” paparnya.
Terkait urgensi reformasi birokrasi tersebut, Yanuar mengulang tiga arahan Presiden Jokowi. Yakni, pertama, melakukan exercise dan redistribusi ASN untuk memperluas akses layanan publik sampai ke pelosok tanah air. Kedua, memperbaiki peringkat Indeks Efektivitas Pemerintah untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dan ketiga, memperkuat rekrutmen ASN serta seleksi JPT berbasis sistem merit, serta tidak boleh lagi ada jual beli jabatan dan pengangkatan tenaga honorer tanpa tes.
Hadir pula sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini, antara lain, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. yn3

Categories
Berita Berita KSP

Terima Peserta World Reformed Fellowship, Eko Sulistyo Jelaskan Demokrasi dan Pluralisme di Indonesia

JAKARTA – Pendiri bangsa Indonesia sudah merumuskan fondasi penting di dalam undang-undang dasar, bahwa Indonesia dibentuk bukan negara agama, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 pun menegaskan bahwa ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan.
Pernyataan itu disampaikan Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo saat menerima peserta World Reformed Fellowship (WRF) yang berkunjung ke komplek Istana Kepresidenan, Kamis, 8 Agustus 2019.wr2
Sidang Raya WRF berlangsung di Kemayoran dan diikuti 500 peserta. Di antara jumlah peserta itu, 35 orang hadir di KSP untuk menyimak langsung bagaimana perkembangan demokrasi dan pluralisme di negara sebesar Indonesia. Mereka berasal dari berbagai negara antara lain Amerika Serikat, Brasil, Korea Selatan, Inggris, Skotlandia,  Australia, Perancis, Amerika Latin, Hong Kong, Jepang, Afrika Selatan, dan India. Para peserta hadir untuk mempelajari bagaimana Indonesia menyikap sikap toleransi beragama, mengingat Indonesia terdiri dari suku yang beragam.
“Pancasila ini menyerap lima dasar sila. Yang pertama di situ menegaskan bahwa negara berdasarkan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Setelahnya, prinsip-prinsip modern seperti demokrasi dan social justice  yang diakomodasi di Pancasila. Itu prinsip dasar yang diwariskan yang menjadi dasar yang merekat bagi Indonesia,” papar Eko.
wr4Eko memaparkan, mengingat Indonesia yang terdiri dari 14 ribu pulau, 700 suku dan budaya serta raturan bahasa dan logat daerah, cukup kompleks bagi Indonesia untuk mengatur keberagaman tersebut. Seiring berjalannya waktu, dinamika masalah yang muncul juga rumit yang dimana dibutuhkan pendeketan yang spesifik. Namun, Pancasila menyatukan semua perbedaan itu.
“Sikap pendiri bangsa kita tidak berdasarkan agama, melainkan kesatuan republik. Ideologi pancasila itu ideologi yang menyatukan republic yang oleh karena itu, sampai hari ini, Pancasila menjadi pengikat tunggal antara hubungan megara dan agama,” tegasnya.
Beberapa peserta yang hadir antusias mengikuti sesi kunjungan ke Bina Graha. Tercatat tokoh-tokoh penting di dunia pendidikan dan aktivis sosial, antara lain mantan Duta Besar AS untuk Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Sichan Siv, Rektor Universitas Presbiterian Mackenzie Brasil Davi Charles Gomes, Uskup Gereja Anglikan Australia Peter Jansen, mantan Rektor Universitas Chongsin Korea In Whan Kim, dan professor dari Faculte Jean Calvin, Perancis Rodriga De Sousa. Kedatangan para akademisi dan tokoh agama ini didampingi oleh dua tokoh Reformed Injili Indonesia Benyamin Intan dan Edy Suyanto.wr3