Categories
Berita Berita KSP

SDM Unggul Indonesia Siap Bersaing di Ajang Global

JAKARTA – Memasuki periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menetapkan program utamanya untuk melanjutkan program pembangunan di periode pertamanya, yakni “SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul, Indonesia Maju”. Penegasan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “SDM Unggul, Indonesia Maju”, yang berlangsung di Ruang Rapat Benny S. Mulyana, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan “SDM Unggul, Indonesian Maju” adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya; Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. “Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum; Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia; dan Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif,” jelas Moeldoko.
Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan mengutip sejumlah pernyataan Presiden Jokowi terkait Kunci Daya Saing Bangsa, Membangun Sumber Daya Manusia, yakni “Kalau SDM kita bisa upgrade, bisa kita keluarkan dengan kompetensi dan keterampilan yang baik, ini lah modal kuat untuk bersaing dengan negara- negara lain.” Pernyataan Presiden selanjutnya, “Manusia Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kondisi kesehatan yang baik, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan memiliki karakter kuat berlandaskan Pancasila, sehingga siap bersaing di tengah situasi global yang makin kompetitif.”
sdm-unggul-indonesia-siap-bersaing-di-ajang-global-2-2
“Karakter kuat yang dimaksud termasuk religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras dan cepat, responsif, inovatif, terbuka terhadap gagasan baru, mandiri, cinta tanah air, gemar membaca dan belajar, peduli lingkungan dan sosial serta bertanggung jawab,” pungkas Moeldoko mengutip pernyataan Presiden. Posisi Indonesia dalam indeks di tingkat internasional untuk menuju Indonesia Maju, Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan, memang masih jauh. Untuk itu harus dilakukan sejumlah program untuk mempersempit ketertingalan.
“Korea Selatan memiliki SDA (Sumber Daya Alam) terbatas karena negara 4 musim, luas negara hanya 100.210 km², unggul karena mampu mengembangkan teknologi, mencapai peringkat ke 15 (dari 144 negara) dalam Global Competitiveness Index,” jelas Moeldoko. Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, Singapura tidak memiliki SDA, luas negara hanya 721,5 km², unggul karena mampu mengembangkan SDM unggul yang berstrategi, mencapai peringkat ke 2 (dari 144 negara) dalam Global Competitiveness Index. “Sedangkan Indonesia, SDA melimpah, lokasi geografis strategis karena berada di antara Samudera Pacific dan Samudera Hindia, luas negara mencapai 1,9 juta km², Beriklim tropis sehingga SDA tidak terbatas,” jelas Moeldoko.
Meskipun demikin, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index Indonesia meningkat 0,82% pada tahun 2018 menjadi sebesar 71,39 dari sebelumnya 70,81 (skala maksimal 100). Karena itu, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, fokus kerja Pemerintahan Jokowi adalah peletakan fondasi pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, dan pembangunan manusia untuk Indonesia Maju.
sdm-unggul-indonesia-siap-bersaing-di-ajang-global-3-2
“Untuk itu, diperlukan persprektif yang holistik dalam mempersiapkan SDM Unggul, Indonesia Maju. Dari Kebijakan Hulu, yang harus dilakukan, pertama, memastikan ketersediaan infrastruktur. Kedua, perbaikan layanan kesehatan dan gizi (KIS dan PKH). Ketiga, perbaikan kualitas pendidikan dan keterampilan (KIP dan Kartu Pra kerja). Keempat, link and match kompetensi SDM dengan kebutuhan industri,” pungkas Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP

Kastaf Moeldoko Dorong Pengesahan RUU KUHP

JAKARTA – Seiring proses RUU KUHP yang saat ini sudah semakin matang, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hari ini mengadakan pertemuan dengan tim ahli RUU KUHP diantaranya Dirjen HAM Kemenkumham Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.MA dan pakar hukum Prof. Dr. H. Muladi di Bina Graha. RUU KUHP untuk pertama kalinya akan diterbitkan dalam undang-undang yang akan dijuluki sebagai kitab pidana asli Indonesia. RUU KUHP ini juga disesuaikan dengan kondisi Indonesia di era postmodern saat ini yang juga berarti menyesuaikan dengan kondisi aktual dunia internasional.
Terdapat 8 rancangan prioritas Presiden yang menjadi urgensi dan harus segera disahkan, seperti dikemukakan oleh Kastaf Moeldoko. “Ini adalah RUU prioritas Presiden dan bukan hanya legasi Presiden semata tapi legasi semua orang, baik yudikatif, legislatif maupun masyarakat secara keseluruhan. Maka ini penting untuk disahkan pada September nanti sebelum masa reses DPR,” ujar Moeldoko.
kastaf-moeldoko-dorong-pengesahan-ruu-kuhp-2
Prof. Dr. H. Muladi juga menambahkan bahwa terdapat empat perubahan yang signifikan dari KUHP sebelumnya yang merupakan warisan zaman kolonial. “Perubahannya ada pada filosofi zaman kolonial. Misalnya rumusan tindak pidana kejahatan yang tidak sesuai dengan masa kemerdekaan dihapuskan, lalu masalah pertanggungjawaban pidana yang dalam KUHP baru nanti bukan hanya perorangan tapi juga korporasi. Dan tentu saja saksi hukum pidana akan diatur sesuai dengan perkembangan kriminologi,” jelas Muladi.
Lebih lanjut Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.MA memaparkan bahwa RUU KUHP ini memperhatikan keseimbangan masyarakat dengan memisahkan antara 3 kelompok tindak pidana yakni dewasa, anak-anak dan korporasi. “Kami juga mengambil perundangan yang masih berlaku di Indonesia dan pidana ini berprinsjp tidak merendahkan harkat dan martabat manusia,” tegasnya. Hal lain yang juga disampaikan dalam pertemuan tersebut bahwa RUU KUHP ini juga akan memperkuat legitimasi lembaga-lembaga yang ada

Categories
Berita Berita KSP

Jadi Program Strategis Nasional dan RPJMN, KSP Apresiasi Program ‘Nusantara Sehat’

MAKASSAR – Kantor Staf Presiden mengapresiasi program Nusantara Sehat (NS) yang selama ini dijalan Kementerian Kesehatan. Bahkan akan tetap menjadi salah program strategis nasional pembangunan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden, Bimo Wijayanto dalam pertemuan koordinasi tim NS Batch 9, 10, 11 Regional Timur di Hotel Claro Makassar, Selasa, 13 Agustus 2019.
Bimo menuturkan, program Nusantara Sehat masih akan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 mendatang.
“Nusantara Sehat di RPJMN 2019 2024 masih menjadi program prioritas nasional. Hanya ada beberapa challenge daerah-daerah yang dinilai krisis pelayanan kesehatan baik akses energi, transportasi, maupun komunikasi,” kata Bimo.bim5

Kegiatan itu mempertemukan para tim NS yang bertugas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Pertemuan itu membahas sulitnya menjalankan agenda pengoptimalan pelayanan kesehatan karema terkendala akses transportasi yang terbatas, minim infratsruktur komunikasi, hingga listrik yang belum terjangkau di daerah.
Menanggapi persoalan ini, Bimo selaku Kedeputian II KSP yang mengelola dan bertanggungjawab memastikan pelaksanaan program strategis nasional akan membawa persoalan ini untuk dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi.bim6
“Kami hanya bisa menjanjikan untuk merangkum ini dalam agenda yang nantinya Insya allah akan disatukan dan dibahas dalam urusan ratas. Kami belum bisa menjawab secara teknis, tapi akan kami laporkan ke kepala staf KSP untuk menjadi perhatian,” kata Bimo.
Kegiatan ini turut dihadiri lembaga dan kementerian lintas sektoral yang dinilai mendukung terlaksananya program tersebut. Diantaranya, selain Menkes RI Nila Moeloek, turut hadir Wakil Menteri ESDM, Archandra Taher, Direktur Layanan TI Untuk Masyarakat dan Pemerintah Kemenkominfo, Danny Januar Ismawan, dan Direktur Pengembangan SDA Kawasan Pedesaan Kemendes, Mulyadi Malik.
bim4
Categories
Berita Berita KSP

Road Show SDGs di Papua: Paritisipasi Kuat, Ruang Publik Sehat

JAYAPURA – Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penentu untuk menghasilkan Kebijakan Publik yang komprehensif dan program pembangunan yang efektif. Namun perlu diingat bahwa partispasi publik  mensyaratkan adanya ruang publik yang sehat yang tidak terdistorsi oleh berbagai hoaks, ujaran kebencian dan fitnah. Saat ini, ruang publik yang sehat menjadi lebih sempit karena begiitu banyak berita palsu, hoaks dan distorsi. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Binny Buchori,
Selain Binny Buchori, hadir Tenaga Terampil Kantor Staf Presiden Annisa Dinta sebagai pembicara dalam forum diskusi  bertajuk ‘Menciptakan Ruang Publik yang Sehat untuk Kesejahterayaan Rakyat’ di Kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Daerah Papua, 8 Agustus 2019.
Salah satu penyebab ruang publik yang keruh adalah peran internet yang makin meluas di dunia, maupun di Indonesia.
Selain Binny Buchori, hadir Tenaga Terampil Kantor Staf Presiden Annisa Dinta sebagai pembicara dalam forum diskusi  bertajuk ‘Menciptakan Ruang Publik yang Sehat untuk Kesejahterayaan Rakyat’ di Kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Daerah Papua, 8 Agustus 2019.
di5
“Menurut hasil survei Global Web Index tentang pengguna internet di Januari 2019, rata-rata durasi orang menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8 jam 36 menit dan menggunakan media sosial selama 3 jam 26 menit per harinya,” jelas Annisa Dinta.
Menguatnya peran internet, diikuti pula oleh peningkatan media sosial yang terus bertumbuh. “Peningkatan internet belum  dibarengi dengan peningkatan literasi digital sehingga berita palsu seperti hoaks mudah tersebar melalui berbagai strategi seperti strategi Firehose of Falsehood,” tambah Annisa Dinta.
Saat ini Indonesia menghadapi tantangan untuk mencipatkan ruang publik yang sehat. Partisipasi dan pengarusutamaan agenda-agenda publik mensyaratkan adanya ruang publik yang sehat dan mendorong masyarakat untuk berpikir rasional. “Agenda-agenda seperti menanggulangi dampak perubahan iklim, kesetaraan gender, HAM, saat ini menjadi isu marjinal di ruang publik. Agenda-agenda ini berkompetisi dengan gosip, berita palsu, hoaks yang disebar melalui sosial media,” jelas Binny.di4
Media literasi memiliki peran signifikan untuk mengenali disinformasi dan menyingkap kepentingan dibaliknya. Penjelasan tersebut disampaikan Annisa di Kantor Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa, Jayapura. “Ada beberapa cara yang bisa digunakan dalam menganalisis berita seperti apakah isi tulisan merupakan fakta atau hanya opini penulis? Apakah judul yang digunakan mengarahkan pada kesimpulan tertentu? Apakah narasumber yang dipilih mewakili semua pihak? Apakah pemilihan foto atau ilustrasi menggiring opini pembaca?” jelas Annisa.
Disksui yang diikuti oleh 15 orang peserta dari berbagai LSM termasuk Yayasan Pembangunan Masayarakat Desa, Forum Kerja LSM Papua, PKBI Papua, YALI Papua, WALHI Papua berlangsung hangat.  Para peserta diskusi menyepakati bahwa  berita palsu atau hoaks melalui jejaring media sosial dinilai sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan. “Hoax tidak perlu ditakuti, tetapi perlu ditangkal,” Jelas Abner Mansai, Koordinator FOKER LSM Papua. “Perlu ada ruang yang disediakan untuk menangkal hoax,” tambahnya.  Abner juga mengingatkan agar upaya untuk menangkal  hoaks dan distorsi informasi,  tidak mengakibatkan pembatasan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
Menutup diskusi, Binny menyampaikan bahwa menjaga ruang publik yang sehat merupakan agenda penting bagi Indonesia. Untuk mewujudkan ini, maka diperlukan kerjasama antara Pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat sipil (OMS).di2
 

Categories
Berita Berita KSP

Binny Buchori: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Rasa Papua

JAYAPURA Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tidak boleh hanya rasa Jakarta, tetapi rasa Papua. Penegasan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Binny Buchori dalam forum bertajuk ‘Forum Komunikasi Daerah: Kemitraan Multi Pihak dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals’ : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’ di Gedung Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Rabu, 7 Agustus 2019. Tujuan Pembagunan Berkelanjutan (TPB) harus mengharagai dan menghormati aspek lokalitas atau budaya lokal.
“Presiden Jokowi mengatakan akan memimpin TPB melalui perpres yang ditandatangani dan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat dalam perancangan dan pelaksanaanya” kata  Binny Buchori. Pemerintah tidak menjadi aktor tunggal sehingga kemitraan multi pihak menjadi sangat penting. Pelibatan aktor non pemerintah harus dilakukan dan direncanakan dari awal untuk menentukan titik awal implementasi, menyusun indikator yang berkualitas, mengukur capaian dan identifikasi masalah yang diturunkan ke dalam konteks lokal.
“SDGs tidak boleh hanya rasa Jakarta. Pemerintah daerah perlu membuat simpul pertemuan untuk merancang, melaksanakan dan mengawasi agar SDGs nya rasa Indonesia,” tambah Binny Buchori.bin1
Selain Binny Buchori, hadir sebagai pembicara Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan sekaligus Ketua Desk Papua Kementerian PPB/Bappenas, Velix Wanggai, Simeon Itlay, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan mewakili Gubernur Provinsi Papua, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta, dan Tim Leader  Sekretariat SDGs, Nina Sardjunani.
“Presiden Jokowi menyatakan bahwa tujuan TPB ini harus sejalan dengan lokalitas sehingga perlu diperhatikan bagaimana SDGS ini rasa Papua,” jelas Velix Wanggai. Forum komunikasi daerah yang merupakan kerjasama dari Kantor Staf Presiden, Kementerian PPB/Bappenas dan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini diharapkan bisa memberikan pemahaman pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan budaya kearifan lokal.
Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memimpin secara langsung pelaksanaan TPB dengan menerbitkan Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sejalan dengan nawacita. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan semangat no one left behind maknanya adalah seluruh warga negara tidak terkecuali harus mendapatkan manfaat dari TPB, dan memiliki hak untuk ikut merancang pelaksanaan agenda pembangunan ini.bin3
Dalam rangka mendorong percepatan implementasi sekaligus mendorong pelibatan multipihak dalam lingkup TPB, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam melaksanakan diseminasi informasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi. Sesuai dengan Inpres No. 9 tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo bersama dengan Kantor Staf Presiden dan Kementerian PPN/ Bappenas berkolaborasi melaksanakan Forum Komunikasi Daerah tersebut. “Kemenkominfo berupaya untuk membangun gotong royong semua elemen bangsa untuk dapat digerakan berpatisipasi aktif dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelas Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Wiryanta.
Forum ini menegaskan bahwa agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan harus dilaksanakan dengan menjalankan prinsip-prinsip multi pihak yang bisa menyelesaikan rencana aksi daerah dengan tujuan agar mencapai agenda global. “Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat provinsi untuk TPB tidak hanya berisi rencana pemerintah provinsi dan kabupaten tapi juga aktor non pemerintah yang lain yang harus digabungkan,” jelas Tim Leader Sekretariat SDGs, Nina Sardjunani. Di akhir forum, Binny Buchori berharap agar Forum Komunikasi Daerah  ini bisa menjadi forum stakeholders untuk merancang tujuan pembangunan berkelanjutan agar menjadi ownership bersama. “No one left behind artinya pembangunan untuk semua yang juga berarti Papua untuk semua,” jelas Velix Wanggai di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Papua.
Rangkaian acara yang diadakan oleh kerjasama Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenkominfo berlanjut dengan forum yang dihadiri hampir 200 anak muda Papua. Turut hadir juga pendiri Kitong Bisa, Billy Mambrasar yang memberikan dorongan dan motivasi anak-anak muda papua untuk turut serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua serta mewujudkan program-program tersebut secara kolaboratif. Selain itu, Albert Modouw menyampaikan upaya dirinya bersama dengan Anana Explore AE PAPUA, untuk eksplorasi Papua dalam rangka promosi parawisata di Papua. Dalam rangka memberikan konteks TPB, perwakilan dari 2030 Youthforce, Rizky Ashar Muridono hadir memeriahkan acara sekaligus menyampaikan bahwa apa yang kita semua lakukan bisa dikategorikan sebagai TPB.
“Kami membantu pemerintah mengimplementasikan TPB ini, dengan tujuan menyejahterakan masyarakat, dan Papua adalah milik kita, sehingga kita memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangunnya,” tegas Billy Mambrasar sekaligus menutup forum yang bertajuk ‘Unite We Fight, Unite We Win – Peran Anak muda dalam Agenda 2030’ di Café Black on Box, Jayapura.bin2