Categories
Berita Berita KSP

Moeldoko Bicara Tantangan Indonesia Menjadi Negara Berpendapatan Tinggi

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyoroti dua tantangan besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country pada 2045. Ia menyebut kualitas sumber daya manusia (SDM) dan ketenagakerjaan.

Moeldoko mengungkapkan saat ini kualitas SDM Indonesia masih jauh dari harapan. Hal itu terlihat dari capaian Indeks sumber Daya Manusia atau Human Capital Index (HCI) dan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI). Sebagai informasi, Indeks Sumber Daya Manusia (HCI) Indonesia pada 2022 berada di peringkat 96 dari 174 negara. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (HDI) pada 2023, Indonesia di rangking 114 dari 189 negara.  

“Belum lagi competitiveness index kita juga masih rendah. Ini tantangan yang harus segera dijawab agar kita bisa mencapai high income country pada 2045,” tegas Moeldoko saat memberikan kuliah umum di Universitas Tarumanegara (Untar), di Jakarta, Selasa (19/3).

Moeldoko menjelaskan pemerintah telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk mempersiapkan Indonesia menghadapi era bonus demografi dan disrupsi global. Yakni, dengan  melakukan investasi di sektor pendidikan, pelatihan keterampilan, kesehatan, hingga menyiapkan infrastruktur inovasi. “Contohnya di sektor pendidikan, pemerintah menggelontorkan anggaran sangat besar untuk program KIP dan KIP Kuliah. Begitu juga di sektor kesehatan ada KIS,” jelasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga menyinggung persoalan ketenagakerjaan. Ia mengatakan saat ini ketenagakerjaan di Indonesia dihadapkan pada dua masalah. Yakni, tingginya kaum muda (usia 15-24 tahun) yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, atau mengikuti pelatihan (23,22% pada 2022), dan ketidaksesuaian keterampilan (skills mismatch) antara kebutuhan pasar dengan tenaga kerja.

Ketidak sesuaian keterampilan antara kebutuhan pasar dengan tenaga kerja, sambung Moeldoko, menyebabkan tingkat pengangguran pada lulusan SMA dan Diploma masih tinggi. “Bahkan 5,59% lulusan perguruan tinggi nganggur,” ucapnya.

Menurutnya produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu kunci untuk Indonesia Emas 2045. Untuk itu, pemerintah telah melakukan percepatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan pelatihan reskilling dan upskilling, serta integrasi softskills bagi angkatan kerja untuk mengantisipasi disrupsi. “Salah satu implementasinya yakni melalui program kartu prakerja,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Moeldoko menegaskan Presiden Joko Widodo telah membangun fondasi dan peta jalan untuk membawa Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Pertama pembangunan sumber daya manusia. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Keempat, reformasi birokrasi, dan kelima, transformasi ekonomi melalui hilirisasi.

“Lima arahan Presiden Jokowi ini menjadi fondasi untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap pada 2036. Jangan sampai nasib kita sama dengan Brasil, Mexico, dan Argentina yang tidak mampu keluar dari middle income trap. Jangan sampai, jangan sampai,” serunya.

Categories
Berita Berita KSP

Moeldoko: Perguruan Tinggi Harus Turut Berkomitmen Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, menyebut situasi daya saing Sumber Daya Manusia Indonesia masih menghadapi tantangan di tingkat global, diantaranya perihal ketenagakerjaan.

Namun, untuk saat ini, Moeldoko menambahkan bahwa Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya yang tepat dalam mendorong optimalisasi SDM. Pertama, dengan adanya dukungan regulasi yang melingkupi dana abadi di bidang pendidikan, revitalisasi pendidikan dan vokalisasi serta penyiapan Rancangan Perpres tentang Manajemen Talenta Indonesia. Kedua, dengan adanya dukungan anggaran seperti Kartu Indonesia Pintar, Dana Abadi Kebudayaan serta Dana Abadi Pendidikan yang dikelola LPDP.

“Harapannya kita dapat mencapai Indonesia Emas 2045 dengan pendapatan per kapita 30.000 USD per tahun. Jangan sampai kita terjerembab di middle income trap,” kata Moeldoko saat memberikan kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta pada Kamis (13/3).

Sedangkan dari sisi situasi produktivitas SDM Indonesia, lanjut Moeldoko, terdapat kaitan erat antara produktivitas angkatan kerja dengan peningkatan kualitas SDM dari sektor pendidikan. Saat ini, tingkat pengangguran di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana masih dalam kategori tinggi, yaitu 5,59%.

Oleh sebab itu, Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan bahwa perguruan tinggi perlu berkomitmen untuk menjawab tantangan perubahan. Ia pun berharap agar para mahasiswa mulai melihat potensi di dalam negeri dan dapat bersaing di tingkat global. “Menuju Indonesia Emas, kapabilitas individu harus semakin dimatangkan, salah satunya melalui pembelajaran di perguruan tinggi,” ujar Moeldoko.

“Perguruan tinggi harus selalu berinovasi, dan mengajarkan leadership atau kepemimpinan kepada mahasiswanya sebagai modal, baik itu individu maupun organisasi,” imbuhnya.

Melalui penyederhanaan birokrasi, ujar Moeldoko, Pemerintah melihat masuknya investasi baik dalam negeri maupun luar negeri merupakan langkah awal dalam menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Untuk itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi para mahasiswa Indonesia menjadi sebuah keharusan. “Saya tidak setuju kalau dibilang tenaga kerja kita didominasi orang asing, itu sudah diatur kok. Kita fokuskan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi anak-anak bangsa,” tutupnya.

Categories
Berita Berita KSP

Soal Ketahanan Pangan, Moeldoko: Perguruan Tinggi Punya Peran

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko mendorong perguruan tinggi untuk terus melakukan riset dan pengembangan dalam mendukung ketahanan pangan dalam negeri. Pasalnya, saat ini terdapat kekhawatiran global di sektor pertanian, yaitu meliputi regenerasi petani, penyusutan lahan serta peningkatan populasi. Hal ini disampaikan Moeldoko saat menerima kunjungan kerja Wakil Rektor Universitas negeri Manado (UNIMA) di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (13/3).

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko menyampaikan apresiasinya kepada UNIMA dalam mengupayakan pengembangan diversifikasi pangan seperti jagung dan sorgum. Dimana, UNIMA telah menyiapkan lahan seluas 300 hektare untuk pengembangan diversifikasi pangan di kawasan kampus yang berada di kelurahan Tonsari, kecamatan Tondano Selatan, Minahasa, Sulawesi Utara.

Moeldoko memandang, pengembangan diversifikasi pangan di UNIMA merupakan wujud nyata kontribusi perguruan tinggi untuk turut serta dalam mendukung ketahanan pangan.

“Ini merupakan niat baik di sektor pertanian, dan kampus bisa jadi center of excellence. Terlebih jika perannya terus dijalankan dengan baik,” kata Moeldoko.

Moeldoko selaku Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) ini juga mengatakan, salah satu permasalahan utama di sektor pertanian saat ini terletak pada regenerasi petani. Ia pun menyebut, situasi ini turut menjadi kekhawatiran di berbagai negara yang belum kunjung menemukan solusinya.

Sebelumnya, Moeldoko telah berkunjung dan melakukan diskusi secara langsung ke Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) dalam menjawab tantangan ini. Melalui langkah tersebut, Indonesia bekerja sama dengan FAO membangun program regenerasi petani serta pelatihan berjenjang, termasuk penggunaan teknologi smart farming dan cara berbisnis di sektor pertanian. “Ada bantuan dari FAO untuk mengembangkan potensi anak muda,” ungkap Moeldoko.

“Saya turut sampaikan ke FAO pentingnya diversifikasi, Indonesia punya sagu, sorgum, dan umbi-umbian, maka diversifikasi adalah jalan yang bijaksana,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik UNIMA, Prof. Dr. Norbanus Naharia MS berharap dapat konsisten meneruskan program baik ini secara berkelanjutan.

“Kami terinspirasi dari pak Moeldoko pada awalnya. Lahan yang kami dedikasikan juga milik kampus, dan kami harap dapat terus mendapat dukungan untuk pengembangan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I

Kawal Tuntas Program Pemerintah, KSP: Siapkan Pondasi Untuk Legacy Presiden

Jakarta – Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Febry Calvin Tetelepta menegaskan KSP akan terus mengawal secara tuntas jalannya pemerintahan hingga akhir periode. Febry mengilustrasikan secara konkret keberhasilan pembangunan yang masif dan merata sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi pembangunan fisik seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bendungan, Jembatan, serta Jalan Lingkar di Indonesia Timur.

“Apa yang kita lakukan untuk menyiapkan pondasi menuju Indonesia Maju, sekaligus untuk memastikan legasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Febry saat memimpin kick off meeting Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (7/3).

Sebagai informasi, KSP sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian program prioritas nasional secara terukur, termasuk bersama Kemenko Marves membentuk Delivery Assurance Unit untuk memastikan pelaksanaan program prioritas nasional maupun pelaksanaan setiap arahan Presiden tidak hanya sent tetapi juga delivered.

Setelah pembangunan fisik selesai, lanjut Febry, fokus selanjutnya adalah pihak lintas sektoral bergotong royong memastikan Pembangunan dapat memberikan outcome berupa multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

“Waktu terus berjalan dan semakin sempit, sehingga Pemerintah harus fokus untuk menuntaskan pekerjaan dan memberikan legacy bagi bangsa dan negara,” terang Febry.

“Seluruh pihak harus bahu-membahu untuk bergotong royong menyiapkan pondasi dan memastikan legasi untuk seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Pada pengendalian Program Prioritas Nasional 2024, fokus pemantauan ditujukan untuk memastikan agar Pemerintah dapat soft landing dengan menuliskan legasi keberlanjutan Pembangunan dan memastikan tidak ada yang mangkrak.

Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Kemenko Marves, Sugeng Santoso menyampaikan pada periode tahun 2024, semua Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Marves harus fokus mencapai target program-program tersebut.

“Untuk itu, kita terus lakukan evaluasi kinerja secara rutin dan terukur dalam pengawalan program Kementerian/Lembag,” ujar Sugeng.

Dalam acara tersebut, turut hadir pimpinan dari Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Badan Usaha yang terlibat langsung dalam rencana aksi yang dikawal oleh Kedeputian I KSP.

Categories
Berita Berita KSP

Beri Kuliah Umum di Universitas Sumatera Utara, Moeldoko Ungkap Tantangan Besar Ketenagakerjaan

Medan – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyebut Indonesia masih menghadapi dua tantangan besar di sektor ketenagakerjaan. Pertama, tingginya kaum muda yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, atau mengikuti pelatihan (Not In Education, Employment, or Training). Kedua, ketidaksesuaian keterampilan (Skills Mismacth) antara kebutuhan pasar dengan tenaga kerja.

Dalam kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, Jum’at (1/3), Moeldoko menyampaikan kaum muda Indonesia usia 15-24 tahun yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, atau mengikuti pelatihan mencapai 23,22% pada 2022. “Salah satu yang tertinggi di negara-negara ASEAN,” terangnya.

Adapun terkait persoalan ketidaksesuaian keterampilan antara kebutuhan pasar dengan tenaga kerja, menurut Moeldoko, hal itu menyebabkan tingkat pengangguran pada lulusan SMA dan Diploma masih tinggi. Yakni, masing-masing mencapai 8,41% dan 5,59%. “Penting bagi kita memahami kompleksitas Skill Mismatch dan mencari solusi kolaboratif untuk mengatasi masalah ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI 2013-2015 ini, mengatakan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu kunci untuk Indonesia Emas 2045. Untuk itu, tenaga kerja harus berkeahlian, adaptif, inovatif, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global.

Menjawab tantang tersebut, sambung dia, pemerintah telah melakukan percepatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan pelatihan reskilling dan upskilling, serta integrasi softskills bagi angkatan kerja untuk mengantisipasi disrupsi. Selain itu, sejak 2020 pemerintah juga meluncurkan program kartu prakerja yang saat ini sudah melatih sebanyak 17,5 juta angkatan kerja. “Ini semua merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan antara kebutuhan pasar dengan tenaga kerja,” tutur Moeldoko.

Pada kesempatan itu, Moeldoko yang juga Wakil Ketua Komite Cipta Kerja menegaskan saat ini pemerintah gencar meningkatkan investasi di dalam negeri. Salah satu tujuannya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Untuk itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja Indonesia sebuah keharusan agar lapangan kerja bisa diisi oleh anak-anak bangsa. “Jangan hanya bisa protes soal masuknya tenaga kerja asing. Kita juga harus meningkatkan keterampilan dan kompetensi,” pesannya.

Sebagai informasi, sebelum memberikan kuliah umum di Universitas Sumatera Utara, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, juga mengunjungi lembaga pelatihan untuk peserta kartu prakerja di Medan, yakni Innovam Indonesia Tranining Center. Lembaga ini memberikan pelatihan di bidang otomotif terutama teknik perbaikan kelistrikan mobil untuk kendaraan ringan. Pelatihan sendiri dilakukan dengan skema luring.