Kategori: Berita

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko menegaskan persoalan beras di Tanah Air memerlukan penanganan secara cepat dan detail. Ia menyebutkan berbagai permasalahan, khususnya distribusi beras dalam ritel modern. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Upaya Pengendalian Harga Beras di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (29/2).

Disebutkan, di beberapa pasar induk harga beras dalam tren turun serta ketersediaan stok cukup. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada ritel modern. Moeldoko mengatakan perlunya tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi satgas pangan. “Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut turut hadir Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Moeldoko mengingatkan agar seluruh pihak untuk berkoordinasi dalam menyelesaikan persoalan beras saat ini.

Selain itu, Moeldoko turut menyorot antrian warga dalam Operasi Pasar, dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kilogram. Hal ini disebabkan keterbatasan pengemasan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) dalam isian 5 kilogram. “Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrian,” tegas Moeldoko

“Tempat antrian juga harus layak, gunakan semua sarana. Pemda, Kepolisian, Kodim semua harus ikut turun dan berpikir lebih detail, jangan asal dan sesuaikan kondisi riil di lapangan,” imbuhnya.

Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan. “Segera undang untuk bicara soal distribusi (beras), jangan lama di pelabuhan, prioritaskan” ujarnya

Panglima TNI 2013-2015 ini menghimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir ataupun panik. Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal. “Masyarakat tidak perlu panic buying, karena stok ada dan beli secukupnya,” pungkasnya.

Bangkalan – Kantor Staf Presiden mendorong pembatasan usia untuk petugas Linmas Pemilu. Hal ini berkaca dari kejadian di Jawa Timur, di mana sejak 14 hingga 25 Februari 2024 terdapat 45 jiwa petugas Pemilu meninggal, dan 20 di antaranya merupakan Satuan Linmas (Satlinmas).

“Padahal di tiap TPS perbandingannya 7 KPPS dan 2 Linmas. Ini artinya di Jatim secara rasio petugas Linmas lebih rentan meninggal sehingga harus ada perbaikan,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo, saat menyaksikan penyerahan santunan untuk petugas Pemilu yang meninggal, di KPU Bangkalan, Kamis (29/2).

Abraham mengatakan saat ini belum ada regulasi yang mengatur kriteria petugas linmas yang layak bertugas saat pemilu. Kondisi ini berbeda dibanding petugas KPPS yang secara jelas mensyaratkan batasan usia dan kondisi kesehatan tertentu. Untuk itu, sambung dia, Kantor Staf Presiden akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga untuk membahas kemungkinan pembatasan usia bagi petugas linmas yang akan bertugas saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan. “Usulannya bisa disamakan dengan batasan usia untuk KPPS, yakni maksimal 55 tahun,” ujar Abraham.

Pada kesempatan itu, Abraham menyampaikan angka kematian petugas pemilu 2024 lebih sedikit dibanding pemilu 2019. Meski demikian, menurut dia, masih harus ada upaya perbaikan untuk mencegah dan meminimalisir korban jiwa dari petugas pemilu.

Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden bersama KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Bangkalan menyerahkan santunan kepada petugas pemilu yang meninggal dunia di KPU kabupaten Bangkalan. Sesuai Keputusan KPU 59/2023, Badan Adhoc yang meninggal mendapat santunan kematian sebesar Rp 36.000.000 dan bantuan biaya pemakanan sebesar Rp 10.000.000. Santunan dengan total sebesar Rp 46.000.000 tersebut diberikan kepada ahli waris.

“Kami menyampaikan duka cita mendalam bagi sejumlah petugas pemilu yang meninggal dunia. Dan sesuai arahan Bapak Moeldoko, KSP turut memastikan petugas pemilu mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang ada. Merekalah pejuang demokrasi yang sesungguhnya.” Pungkas Abraham.

Kolombo, Sri Lanka – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, melakukan pertemuan bilateral dengan Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik, Jong Jin Kim, di Kolombo Sri Lanka, Jum’at (23/2). Dalam pertemuan tersebut, Ia menyampaikan tiga gagasan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Asia Pasifik. Yakni, mendorong regenerasi petani melalui pusat pelatihan, membangun smart farming, serta memperkuat riset dan inovasi tropical farming.

Moeldoko mengatakan pembentukan pusat laboratorium pelatihan regenerasi petani merupakan bagian dari transformasi sistem agri food. Saat ini, kata dia, semua negara mengalami masalah yang sama, yakni petani semakin menua dan generasi muda yang berminat di pertanian kian sedikit. Untuk itu diperlukan program percepatan regenerasi petani melalui sebuah laboratorium pelatihan. “Ini akan menjadi tempat berbagi ilmu dan praktik baik dari berbagai negara Asia pasifik dan kemudian direplikasi melalui jaringan FAO,” katanya.

Moeldoko pun memastikan Indonesia siap menjadi pusat laboratorium percepatan pembentukan petani muda. Alasannya, Indonesia punya keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah telah bekerja sama dengan FAO membangun program regenerasi petani yang meliputi pelatihan berjenjang dari hulu hingga hilir dengan melibatkan dunia usaha, kementerian/lembaga, Bank Sentral Indonesia, asosiasi petani, dan organisasi kepemudaan.

Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, untuk menarik minat anak muda menjadi petani, dibutuhkan cara-cara baru dalam bercocok tanam dengan penggunaan teknologi. Moeldoko pun mengusulkan penguatan smart farming sebagai jenis pertanian baru. Salah satu negara yang bisa menjadi mitra strategis, sebut dia, adalah Korea Selatan. “Korea Selatan terkenal sebagai negara yang dapat menjadi contoh pengembangan smart farming dan kita siap bekerja sama dalam melatih petani muda Indonesia,” tuturnya.

Lebih lanjut, Moeldoko mengungkapkan selain regenerasi petani dan pengembangan smart farming, penguatan investasi riset dan inovasi di bidang tropical farming juga harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Asia Pasifik. Sebagian negara di kawasan merupakan negara tropis dengan potensi kekayaan hayati yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diversifikasi pangan.

Selama ini, sambung Panglima TNI 2013-2015, riset dan pengembangan pangan lokal belum berjalan dengan baik, terutama soal perbenihan dan pemanfaatan plasma nuftah, good agriculture, serta peningkatan nilai tambah. “Padahal pengembangan pangan dapat menjawab isu ketahanan pangan dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani,” terangnya.

“Indonesia bersedia menginisiasi pengembangan pusat riset, dengan dukungan dari FAO dan lembaga terkait lainnya, ini akan menjadi ajang tukar pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik,” tutup Moeldoko.

Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik, Jong Jin Kim, mengapresiasi dan akan mendukung upaya Indonesia untuk regenerasi petani. Ia juga menyetujui usulan pemerintah Indonesia dan akan berbagi pengalaman untuk menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah regenerasi petani.

“FAO juga sudah membuat studi tentang saran kebijakan yang bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan minat petani muda,” ujarnya.

Kolombo, Sri Lanka – Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengapresiasi gagasan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, terkait penguatan regenerasi petani di kawasan Asia Pasifik. Hal ini disampaikan Ketua Dewan FAO, Hans Hoogeven, dalam Konferensi ke-37 FAO Asia Pasifik di Kolombo, Sri Lanka, Rabu (21/2).

Hoogeven menilai Indonesia telah menunjukkan langkah nyata dalam menjawab ancaman krisis pangan global, terutama melalui transformasi sektor pertanian termasuk upaya regenerasi petani.

“Jika anak muda tidak tertarik ke bidang pertanian, ini akan menjadi bencana. FAO akan menindaklanjuti dan menegosiasikan pemikiran pemerintah Indonesia, khususnya terkait regenerasi petani,” tegas Hoogeven.

Pada konferensi yang dihadiri 34 delegasi negara anggota FAO Asia Pasifik tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memaparkan tiga prioritas transformasi pertanian dan pangan untuk menghadapi krisis pangan di Asia Pasifik.

Pertama, transformasi cara bertani. Moeldoko menekankan pentingnya mendorong pertanian yang lebih efisien dengan teknologi dan berkelanjutan. Kerjasama kawasan dalam pengembangan teknologi pertanian perlu diperkuat.

Kedua, transformasi produk pangan. Kawasan Asia Pasifik, yang kaya sumber daya hayati, harus membangun ketahanan pangan dengan diversifikasi pangan. Moeldoko mencontohkan Indonesia yang mengembangkan pangan non-beras seperti sagu dan sorgum. “Kerjasama kawasan dalam pengembangan pangan non-beras perlu diperkuat,” imbuhnya.

Ketiga, transformasi aktor atau petani. Moeldoko menyoroti masalah regenerasi petani di kawasan dan dunia. Petani semakin tua dan sulit menarik minat anak muda. Untuk menjawab tantangan ini, Indonesia bekerja sama dengan FAO membangun program regenerasi petani. Program ini meliputi pelatihan berjenjang dari hulu ke hilir, termasuk penggunaan teknologi smart farming dan cara berbisnis yang menguntungkan. “Cara ini terbukti menarik minat anak muda ke sektor pertanian,” kata Moeldoko.

Indonesia, dengan bonus demografi dan 170 juta penduduk cakap digital, memiliki keunggulan untuk mencetak petani muda. Selain itu, Indonesia juga memiliki lahan luas dengan 333 buah Sungai dan iklim tropis yang mendukung. Dengan keunggulan ini, Moeldoko yakin Indonesia dapat menjadi pusat pelatihan regenerasi petani di Asia Pasifik. “Kami ingin program regenerasi petani yang diinisiasi bersama FAO menjadi salah satu pusat pelatihan bagi petani muda di Asia Pasifik,” tuturnya.

“Melalui pelatihan ini, kami juga membuka diri untuk pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar petani, sehingga mempercepat menarik minat anak muda ke sektor pertanian,” pungkas Moeldoko.