Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

Moeldoko: Pemajuan HAM Harus tetap Ditegakkan dalam Kondisi Apapun

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) menandatangani nota kesepahaman alias memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Daerah Kota Semarang, Komnas HAM serta INFID, terkait penyelenggaraan Festival HAM 2021. Seperti tahun-tahun sebelumnya, melalui MoU ini KSP menunjukkan dukungannya terhadap komitmen dan keterbukaaan Pemerintahan Joko Widodo dalam upaya penghormatan terhadap HAM. “Festival HAM 2021 di tengah pandemi membuktikan pemajuan HAM tetap ditegakkan dalam kondisi apapun,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko di Jakarta, Rabu (28/4).

Moeldoko menyampaikan, festival ini menjadi cara yang sangat efektif mendekatkan HAM kepada masyarakat. Melalui festival, HAM dapat disosialisasikan dengan penuh harapan dan suka-cita dengan mengangkat praktik-praktik baik yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pemenuhan hak warga.

“Festival ini harus dapat memunculkan culture of hope. Semua orang dapat merasakan kemajuan dan jaminan HAM di Indonesia,” harap Moeldoko

Festival HAM 2021 akan dilaksanakan di kota Semarang dengan mengusung tema “Bergerak Bersama Memperkuat Kebhinekaan, Inklusi, dan Resiliensi”. Tema festival tahun ini haruslah dimaknai dan diimplementasikan secara utuh kepada warga masyarakat atau seluruh menerima manfaat festival ini sebagai rights holder. “Kebhinekaan masih terus dikuatkan di tengah potensi keterbelahan dari menguatnya politik identitas, inklusi masih terus digalakan untuk melibatkan semua komponen atau no one left behind, termasuk saudara kita penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya,” jelas Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengapresiasi INFID dan Komnas HAM yang secara berkesinambungan menyelenggarakan forum nasional untuk mempromosikan Kabupaten dan Kota Ramah HAM sejak tahun 2014. Hal ini sejalan dengan seruan Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari HAM 2015 untuk mendorong pemerintahan daerah menjadi Kabupaten dan Kota yang Ramah HAM.

Jaleswari juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada Kota Semarang, khususnya kepada Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang dengan sepenuh hati menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival HAM tahun ini, mulai 16 – 19 November 2021. “Ini adalah bentuk rekognisi, apresiasi dan dorongan bagi Kota Semarang untuk menjadi Kota HAM,” tutur Jaleswari.

Jaleswari menjelaskan tema Festival HAM tahun ini sangat tepat menggambarkan situasi, tantangan dan optimisme kita sebagai bangsa, termasuk untuk keluar dan bangkit dari pandemi Covid-19. Ia berharap Festival HAM tahun ini dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengucapkan terima kasih atas penunjukkan Semarang sebagai tempat perhelatan Festival HAM 2021. Hendrar berkomitmen mewujudkan Semarang jadi kota ramah HAM, melalui tiga upaya yakni kesetaraan, ruang aspirasi, dan kolaborasi. “Untuk itu, kami siap untuk terus menerapkan dan menjaga nilai-nilai HAM. Festival HAM 2021 juga kami harap jadi embrio penguatan kabupaten kota untuk bisa menerapkan HAM dalam pembangunan,” imbuh Hendrar.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan, tema besar Festival HAM 2021 menunjukkan bahwa keberagaman yang seharusnya jadi kekayaan dan kekuatan bangsa, justru jadi tantangan dalam menjaga demokrasi dan HAM. “Karena demokrasi dan HAM memiliki satu hubungan. HAM dijamin negara dan konstitusi, sehingga bisa membawa demokrasi yang berkualitas dan substantif,” ungkap Taufan.


Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengapresiasi dukungan Presiden dan seluruh jajaran Pemerintah Indonesia yang tidak kendor dalam mewujudkan komitmennya kepada Hak Asasi Manusia, di tengah berbagai bencana dan berbagai tantangan yang ada. Dia juga menyambut baik kerjasama-kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan acara Festival HAM 2021, antara KSP, Komnas Ham dan pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang serta INFID sebagai lembaga nirlaba.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

Tidak Mengabaikan HAM, Penanganan KKB di Papua Tegas dan Terukur

JAKARTA – Pemerintah memastikan penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak berbenturan dengan nilai hak asasi manusia (HAM), karena dilakukan secara terukur dengan pendekatan hukum. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat menggelar Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Selasa (27/4). “Presiden sudah wanti-wanti soal penanganan KKB ini. Harus tegas, tapi tidak boleh mengabaikan HAM,” jelas Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat menggelar konferensi pers Festival HAM 2021 secara daring di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (28/4).

Sebelum Sidang Kabinet Paripurna, beragam masukan penanganan KKB Papua juga sudah disampaikan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Puncak, kepada Moeldoko. Upaya ini pun terus ditindaklanjuti mantan Panglima TNI itu dengan dialog-dialog bersama para tokoh agama, budaya, dan masyarakat Papua. Melalui langkah ini, Moeldoko berharap, penanganan KKB di Papua selesai dengan tepat, pas, dan tidak mengorbankan banyak pihak.

Di sisi lain, Moeldoko menilai, kejahatan yang dilakukan KKB di Papua memasuki babak baru. Terutama karena kejahatan KKB mulai menjurus pada tindakan terorisme yang memunculkan rasa tidak aman, rasa takut, hingga pembunuhan kepada masyarakat Papua itu sendiri. “Sehingga ada usulan tidak lagi menggunakan kata KKB tapi teroris. Saat ini, usulan tersebut masih jadi kajian bersama,” terang Moeldoko.

Moeldoko kembali mengucapkankan duka cita atas gugurnya Kabinda Papua dan menyesalkan peristiwa tersebut terjadi ditengah upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah Papua melalui mendekatan kesejahteraan yang dikuatkan dengan diterbitkannya Inpres No. 9 /2020. Untuk itu, Pemerintah akan lebih tegas melakukan penegakan hukum, sebagaimana perintah Presiden bahwa ‘tidak ada tempat bagi KKB di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air’. Terlebih, saat ini Papua sedang mempesiapkan agenda nasional , yaitu PON ke 20, yang tidak semata sebagai ajang olah raga tetapi sebagai upaya merekatkan semangat dan ikatan kebangsaan.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Kedeputian IV Politik

Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan Demi Pemulihan Ekonomi

JAKARTA – Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, masih menjadi prioritas di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, pada kondisi pandemi ini, pembangunan infrastruktur jadi salah satu harapan pemulihan ekonomi nasional. “Dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi bisa berjalan baik,” ungkap Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta dalam program KSP Mendengar dengan tema Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Masa Pandemi dari Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (27/4).

Febry menyampaikan, setidaknya ada 41 proyek utama pembangunan infrastruktur yang terus berjalan. Jumlah tersebut meliputi berbagai sektor mulai dari pembangunan jalan, bendungan, perhubungan laut, perhubungan udara, air bersih dan sanitasi hingga pembangunan jalur kereta api. Namun akibat pandemi Covid-19, Febry menegaskan, ada realokasi dan refocussing anggaran sehingga pembangunan infrastruktur perlu mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
Dengan keterbatasan itu, Febry menegaskan, KSP akan terus mengawal pembangunan infrastruktur untuk mencapai tiga kesuksesan. “Sukses konstruksi, sukses hukum, dan sukses utilitas. Karena pembangunan infrastruktur bukan tujuan, tapi modal untuk mencapai tujuan,” ungkap Febry.

Febry pun menegaskan, Pemerintahan Presiden Jokowi sangat serius membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, kata dia, semua itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa peran berbagai pihak, khususnya masyarakat. Hal itu pula yang mendasari KSP kembali menggelar KSP Mendengar.

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro menegaskan, KSP Mendengar menjadi saluran dan jalur komunikasi Pemerintah dengan masyarakat terhadap berbagai hal. Melalui program ini, Juri berharap berbagai bentuk masukan, pandangan, maupun pengaduan dapat menjadi bahan kebijakan yang lebih komunikatif dan diterima masyarakat. “Bahkan, Presiden sudah tahu program ini dan kami diminta untuk melanjutkan. Kami juga sudah ajukan untuk meningkatkan program ini menjadi Istana Mendengar yang kini tinggal menunggu persetujuan Presiden,” jelas Juri.

Dalam program KSP Mendengar kali ini, para pemangku kepentingan dalam pembangunan infrastruktur turut hadir dan mendengar masukan para peserta. Di antaranya Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub R. Agus H. Purnomo, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, hingga Direktur Operasional III PT Hutama Karya (Persero) Kuncoro. Sebagian besar narasumber yang hadir pun menerima beragam masukan dan aduan terkait pembangunan infrastruktur dari berbagai daerah.

Beberapa di antaranya mengenai permasalahan sosial terkait penggantian pembebasan lahan. Seperti disampaikan Kamalul. Dia mengaku telah mengunjungi 20 bendungan, baik yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun non PSN. Kamalul menyampaikan, terlepas dari berjalannya proyek bendungan, masih ada aduan dari masyarakat terkait penggantian ganti rugi pembebasan lahan.

Begitu juga yang disampaikan Asep Yunan Firdaus. Asep menyoroti pembangunan sirkuti MotoGP dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang juga masih meninggalkan permasalahan sosial terkait pembebasan lahan. “Kami harap, KSP maupun pengembang membuka ruang negosiasi yang adil bersama masyarakat,” ujar Asep.

Tidak hanya soal aduan, peserta lainnya yakni Dwi Jokowinarno enyampaikan masukan mengenai potensi ekonomi baru di Timur Lampung yang bisa dikembangkan Pemerintah. Termasuk usulan Handaru terkait kehadiran Pelabuhan Patimbang dan Ambon New Port agar membuka lahan bisnis di luar fokus pengembangan Pemerintah.

Aduan dan masukan dari para peserta KSP Mendengar ditanggapi dengan baik oleh para narasumber. Seperti yang disampaikan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko. Jarot menyebut, persoalan sosial terkait pembebasan lahan pembangunan bendungan sudah secara perlahan bisa diselesaikan. “Karena pada prinsipnya, Pemerintah akan ganti untung lahan yang terdampak garapan bendungan. Ke depan, kami akan lebih banyak turun ke lapangan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat,” jelas Jarot.

Selain itu, masih banyak masukan, pandangan dan pertanyaan yang disampaikan peserta KSP Mendengar. Untuk itu, KSP pun membuka kanal Whatsapp KSP Mendengar dengan nomor 0812 8282 3264.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V Politik

Istana Evaluasi Situasi Keamanan di Papua

JAKARTA – Kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua terus menimbulkan korban. Kali ini Kepala BIN Daerah Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha harus gugur diterjang timah panas. Kasus ini pun jadi evaluasi bersama saat Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan Terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (26/4).

“Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan,” ujar Moeldoko sambil mengucap bela sungkawa atas gugurnya salah satu putra terbaik bangsa, Kabinda Papua Danny Nugraha.

Pada rapat ini, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani mengumpulkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga Bupati Kabupaten Puncak. Melalui rapat ini, Moeldoko meminta berbagai masukan untuk mencari solusi terbaik penanganan KKB di Papua.

Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw pun setuju dengan pernyataan Moeldoko. Menurut Paulus, dirinya menilai tatanan sinergitas di lapangan belum padu. Dengan begitu, upaya penumpasan dan penangkapan KKB bisa terus berlanjut.

Evaluasi juga sudah dilakukan Kemenko Polhukam. Setelah gugurnya Kabinda Papua Danny Nugraha, Kemenko Polhukam telah menggelar rakor khusus yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu poin dalam rapat tersebut, Menko Polhukam menegaskan perlunya penguatan koordinasi dan meningkatkan intensitas operasi di Papua.

Di sisi lain, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma menegaskan, dengan kondisi Papua saat ini, maka Pemerintah punya peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Apalagi, katanya, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas. “Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan,” jelas Teddy.

Teddy juga menambahkan, penyebutan nama KKB sudah tidak sesuai dan beberapa pihak mengusulkan penyebutan KKB menjadi separatis teroris. Hal ini menjadi sebuah tindak kontra-terorisme melalui Resolusi 1373 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto menambahkan, penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh dan masyarakat adat, hingga Pemerintah Daerah. Sementara Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Pol Imam Sugianto sepakat, operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakkan hukum. “Maka, kejahatan KKB di papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua,” jelas Boy.

Adapun Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik berharap, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya memerlukan pengawasan dan pendekatan khusus. “Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik,” ungkap Willem.

Categories
Berita Hukum yang Adil dan Hadir Kedeputian Kedeputian V Politik

KSP Moeldoko: Perlindungan Warga Merupakan Amanat Konstitusi dan Prioritas Presiden


JAKARTA –Pemerintah memperkuat upaya perlindungan warga negara terhadap kekerasan melalui dukungan lima lembaga Negara yang tergabung dalam Kerjasama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP). Upaya tersebut tertuang saat Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima audiensi KuPP di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (16/4). “Konsep perlindungan inklusif dan paripurna dalam rangka memperkuat bukan semata kehadiran pemerintah tetapi kehadiran negara dalam perlindungan warga negara,” ujar Moeldoko.


Didampingi Deputi V KSP Jaleswari Pramodawardhani dan para Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Moeldoko juga menyebut, kehadiran negara dalam perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang menjadi prioritas Presiden, secara inklusif dan paripurna. Artinya bahwa setiap warga negara dengan apapun latar belakang sosialnya: ras, etnis, agama, gender, usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, harus mendapatkan perlindungan berdasarkan hak-hak yang melekat pada dirinya.


“Maka kami dukung penuh independensi KuPP dalam melaksanakan mandatnya untuk memberikan pendampingan pada pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang konsep perlindungan inklusif dan paripurna,” terang Moeldoko.


Tidak hanya itu, Moeldoko menyampaikan, Presiden berharap agar lembaga-lembaga negara independen ini dapat memperkuat kapasitas dan reputasinya sehingga dapat menjadi model dan rujukan kinerja HAM dan kinerja tata-kelola atau governance, baik di Kawasan ASEAN, Antar Kawasan seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan bahkan dunia internasional. Dengan demikian, lembaga-lembaga tersebut dapat memperkuat modalitas Indonesia menjadi negara Unggul pada 2045.
Lima lembaga negara yang dimaksud antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ombudsman RI.


Salah satu rekomendasi pencegahan penyiksaan datang dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Taufan mencermati masih maraknya kasus kekerasan yang terjadi di ruang tahanan. Dari masalah yang ada, Taufan mendorong pembenahan sistem yang harus ada kesadaran bersama. Sehingga terjadi perubahan yang akseleratif agar isu kemanusiaan tidak terjadi lagi,” ungkap Taufan.


Sementara Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan, kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam selama Pandemi Covid-19. Namun Andy menyebut, penanganan kekerasan tersebut masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini, kata Andy, terkait terbatasnya jumlah staf Komnas Perempuan. “Belum lagi persoalan traficking, narkoba, gangguan jiwa. Ini butuh ruang pemulihan yang cukup besar, perbaikan infrastruktur rumah sakit, hingga panti kejiwaan,” jelas Andy.


Di sisi lain, Ketua KPAI Susanto menggarisbawahi soal disabilitas mental dalam situasi pandemi. Sehingga Susanto menilai perlunya ketersediaan rumah sakit jiwa (RSJ) yang memadai. “Karena ada enam provinsi yang tidak memiliki RSJ,” ungkap Susanto.