Categories
Berita Berita KSP Politik

Aliansi BEM SI Serahkan Buku Kajian 7 Tahun Pemerintahan Jokowi ke Moeldoko

Jakarta – Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) serahkan dokumen kajian 7 tahun pemerintahan Jokowi – Ma’ruf kepada Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko. Penyerahan dokumen berisi 12 tuntutan tersebut dilakukan, setelah Moeldoko menemui mahasiswa pendemo di Bundaran Patung Kuda, jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, kamis (21/10).

“Kajian kawan-kawan mahasiswa akan kami sampaikan kepada bapak Presiden sebagai evaluasi dan monitoring kebijakan pemerintah kedepan,” ujar Moeldoko di hadapan ratusan mahasiswa.

Sebelumnya, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI berusaha menuju istana negara guna menyampaikan aspirasinya bertepatan dengan tujuh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun aksi itu dihalau pihak kepolisian hingga massa tertahan di Bundaran Patung Kuda.

Moeldoko menegaskan, pemerintahan Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin tidak anti kritik, dan selalu terbuka untuk dialog. “Silahkan kawan-kawan datang ke KSP. Pintu Kantor saya selalu terbuka untuk kita berdialog,” kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu juga mangapresiasi aksi mahasiswa yang berjalan tertib. Ia juga mengajak peserta unjuk rasa untuk mematuhi protokol kesehatan. “Kasus COVID-19 saat ini sudah melandai. Tetap patuhi prokes, jangan sampai kita mengalami kondisi darurat lagi. Semua akan susah,” pinta Moeldoko pada pendemo.

Setidaknya ada 12 poin yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam aksinya kali ini. Diantaranya, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang untuk membatalkan UU tentang Cipta Kerja, memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah, dan mengembangkan SDA dan SDM yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah memberikan afirmasi PPPK guru berusia diatas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya, serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia diatas 50 tahun.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Penyelesaian Sengketa GKI Yasmin, Moeldoko: Momentum Penguatan Toleransi

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko mendukung pembangunan rumah ibadah baru untuk Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat. Hal ini juga menandai akhir dari 15 tahun polemik penyegelan gereja dan intoleransi beragama di Bogor.

“Ini bukan hanya tentang perihal ijin membangun gedung, namun penyelesaian konflik GKI Yasmin ini bisa terlaksana karena ada kepedulian atas kemanusiaan,” kata Moeldoko, dalam pertemuan bersama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto beserta pengelola GKI Pengadilan Bogor, Jumat (10/9).

Didampingi oleh Deputi IV KSP Juri Ardiantoro dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani, Moeldoko yakin bahwa penyelesaian sengketa ini menjadi momentum penguatan toleransi dan hidup berdampingan antarkelompok sosial di Indonesia.

Di tahun 2008, Gereja GKI Yasmin disegel oleh pemerintah kota Bogor karena penolakan masyarakat sekitar terhadap bangunan gereja yang berlokasi di perumahan Taman Yasmin dengan luas 1.400 meter persegi. Padahal, gereja tersebut telah mengantongi dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh pemkot Bogor pada 2006.

Sebagai solusi atas polemik berkepanjangan ini, Pemerintah Kota Bogor secara resmi memberikan IMB GKI Yasmin atas tanah seluas 1.668 meter persegi di Jalan R Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Bogor pada 8 Agustus lalu. Lokasi baru untuk pembangunan GKI Yasmin ini pun hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi lama.

KSP selama ini terus memberikan pendampingan atas penyelesaian konflik melalui jalur mediasi yang panjang.

“Maka, dengan penyerahan IMB GKI Yasmin di lokasi yang tidak terlalu jauh dari rencana pembangunan gereja, persoalan GKI Yasmin bisa dikatakan selesai, case closed,” lanjut Moeldoko.

Lebih lanjut, pemkot Bogor dan pihak gereja juga telah mensosialisasikan upaya penyelesaian ini secara internal melalui zoom meeting bersama 4,000 jemaat gereja.

“Kita perlu mensosialisasikan program dan penyelesaian konflik ini. Dalam penyelesaian ini ada kemanusiaan di atas keadilan, dan kami percaya gereja itu mendatangkan damai sejahtera,” kata Bima Arya.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

Mari Bangun Demokrasi dengan Kepatuhan Hukum, Etika dan Estetika demi ketertiban Sosial

JAKARTA-Maraknya mural di fasilitas-fasilitas publik di beberapa kota yang sebagian diduga menyerang Presiden Joko Widodo mencerminkan bahwa ada kekeliruan mendasar dari persepsi dan praktik demokrasi dari para pembuatnya.

Jika kritik dimaknai sebagai bagian demokrasi, maka tidak boleh mengabaikan elemen-lemen yang mendasarinya. Sebut saja diantaranya kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi menjaga ketertiban sosial. Mural-mural yang sengaja ditebarkan yang baru-baru ini menyerang Presiden Jokowi Widodo adalah cermin dari perbuatan yang justru keluar dari ketiga unsur tersebut karena menganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika.

Selain itu kritik haruslah mengandung semangat dan unsur-unsur yang membangun. Termasuk memberi solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi obyek kritikan.

Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan bahwa dirinya terbuka akan berbagai masukanmaupun kritik. Bahkan tidak akan menempatkan para pengkritiknya sebagai musuh, termasuk para pembuat mural yang menyerang dirinya.

Seperti yang disampaikan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus lalu, beliau mengatakan bahwa kritik itu penting bagi bangsa dan negara. Sehingga beliau menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.

Jadi, membuat mural-mural itu tidak masalah juga tidak dilarang. Tetapi penting diperhatikan, apakah mural itu diperbolehkan ‘digambar’ di tempat publik tersebut ? Apakah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, dan apakah kontennya tidak menyerang pribadi-pribadi orang secara sembarangan ?

Silakan saja mengungkapkan dan berekspresi untuk membangun demokrasi yang penuh keadaban dan optimisme kita sebagai bangsa.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Politik

KSP Dukung Upaya Pemda Gorontalo Menekan Penyebaran COVID-19

Gorontalo – Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mendukung upaya pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam membentuk kesadaran masyarakat untuk bersama menekan penyebaran COVID-19.

Hal ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan bersama tim monitoring dan evaluasi KSP yang melakukan verifikasi lapangan selama 3 hari di Gorontalo untuk meninjau penanganan COVID-19 secara langsung disana.

“Provinsi Gorontalo masuk zona merah. Kami tidak menginginkan siklus COVID di Jawa menurun namun di luar Jawa Bali melonjak. Perlu dibuat mitigasi penanganan pandemi COVID-19,” ujar Irfan dalam kesempatan pertemuan dengan Walikota Gorontalo dan Forkopimda, Jumat (13/8) malam

Minggu lalu, Presiden Joko Widodo menyoroti lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di banyak provinsi di luar Jawa. Gorontalo menjadi provinsi dengan lonjakan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Gorontalo bahkan mencatatkan lonjakan kasus COVID-19 sebesar 118% yang kemudian diikuti oleh provinsi Aceh (97%), Sulawesi Tengah (88%), Riau (74%), dan Bengkulu (57%).

Untuk menekan penyebaran covid 19, Pemerintah Provinsi Gorontalo pun kembali memperpanjang Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang dimulai dari tanggal 10 hingga tanggal 23 Agustus 2021.

Selain itu, pemerintah daerah juga giat mendirikan posko pengendalian COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah provinsi Gorontalo juga telah menyiapkan fasilitas isolasi terpusat (isoter) di Wisma Atlet Kabupaten Gorontalo. Namun para relawan juga melaporkan tentang tingkat kepercayaan masyarakat sekitar yang masih sangat rendah terhadap resiko COVID-19.

“Kami sudah beri pagar pembatas disini [di area sekitar Wisma Atlet], namun pagar pembatas itu sering dicuri. Biasanya ketika pagi [kami menemukan sudah] hilang, dirusak, karena mungkin ada masyarakat yang kurang percaya [dengan COVID-19],” Lapor Muljanto selaku Koordinator Isoter Kabupaten Gorontalo.

Selain itu, kondisi masyarakat sekitar yang tidak mengetahui keberadaan Isolasi Terpadu di Wisma Atlet dapat beresiko, mengingat tempat yang berdampingan langsung dengan fasilitas publik yang ramai dikunjungi masyarakat sekitar dan dikhawatirkan tanpa menyadari masuk ke area isolasi

“Ini fasilitas kabupaten, biasa orang di luar kabupaten datang olahraga di sini, ada yang dari Bone Bolango, yang dari Boalemo datang kemari mau olahraga, namun mereka tidak tahu ini tempat isoter,” kata Mala, salah satu relawan di Wisma Atlet Kabupaten Gorontalo.

Situasi penanganan COVID-19 di Gorontalo juga diperparah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aloei Saboe di Kota Gorontalo.

Dengan lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi, pihak Rumah Sakit pun berinisiatif untuk menambah sarana tambahan di ruangan-ruangan sementara.

“Namun tidak ada fasilitas AC di sarana tambahan, sehingga ruangan menjadi tidak nyaman dan banyak [pasien] yang minta pulang secara paksa,” kata Mudiharno selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Aloei Saboe.

Bagaimanapun, KSP menyoroti kegigihan Tenaga Kesehatan yang tanpa henti memberikan pelayanan dalam menghadapi badai pandemi

“Nakes di sini tentu perlu diapresiasi, bahkan ada yang terkena covid 10 kali dan masih tidak menyerah memberikan pelayanan. Ini sangat luar biasa,” ujar Ahmad Agus Setiawan, Tenaga Ahli KSP dalam kesempatannya bertemu dengan perwakilan dari RSUD Aloie Saboe.

Categories
Berita Berita KSP COVID-19 Gugus Tugas Kedeputian Politik

Rumah Sakit di Perbatasan Sulit Mencari Pasokan Oksigen

Tarakan—Dua mobil single cabin dan sebuah ambulans milik rumah sakit tetap memanaskan mesinnya di daerah Juata Laut, Tarakan. Mereka menunggu tabung oksigen yang dibawa terisi penuh. Pabrik pengisian oksigen itu bisa ditempuh 40 menit perjalanan darat dari pusat kota. PT Tarakan Estetika Plaza di Juata Laut mampu memproduksi 250-300 tabung berkapasitas enam meter kubik. Hasilnya dibagi ke sejumlah rumah sakit yang ada di kota Tarakan dan sekitarnya. “Mesin kami tak pernah tidur,” ujar Yulius Kwan, pemilik pabrik.

Ketika tim Kantor Staf Presiden (KSP) mendatangi pabrik itu, Yulius Kwan terlihat berbincang serius dengan pegawai RS Bhayangkara yang sedang menunggu pengisian tabung. Selain RS Bhayangkara Tarakan, sejumlah rumah sakit lain turut antre di pabrik pengisian oksigen terbesar di Tarakan ini.

“Memang di Tarakan hanya ada satu pabrik yang berukuran agak besar di Juata Laut. Itupun belum mencukupi kebutuhan kami,” ujar dr. Franky Sientoro Sp.A, Plt Dirut RSUD Tarakan.

Karena kebutuhan yang tinggi, PT Tarakan Estetika kemudian mengubah peruntukan suplai oksigennya ke medis. Sebelum pandemi, kebutuhan oksigen mayoritas untuk konsumsi industri dan perikanan tambak.

“Kami mengapresiasi perusahaan yang mau menyesuaikan orientasi bisnisnya untuk kemanusiaan. Karena memang kebutuhan oksigen di Tarakan dan Nunukan melonjak karena penularan cepat varian delta ini,” ujar Agung Rulianto, Tenaga Ahli Utama KSP.

Selain RSUD Tarakan, rumah sakit yang turut antre oksigen di pabrik itu ialah: RSU Kota Tarakan, RS Pertamedika, RS Bhayangkara dan RS Angkatan Laut. Bahkan RSUD Nunukan di seberang pulau pun turut mengambil nomor antrean. “Kami mendapatkan antrean kelima,” ujar dr. Dulman L, SpOG, Dirut RSUD Nunukan.

Meningkatnya jumlah pasien Covid-19 di Kota Tarakan membuat Dokter Franky dan para Nakes kewalahan. Maklum saja, RSUD Tarakan jadi rumah sakit rujukan di Provinsi Kalimantan Utara. Franky berkisah, sejak varian Delta mulai menyerang pada tengah Juni tahun ini, kebutuhan oksigen di rumah sakitnya bisa mencapai 300 tabung. Hitungan angka riil Franky, sehari kebutuhan oksigen bisa mencapai lebih dari 700 tabung besar atau 6m3. “Jadi yang dari Juata tidak mencukupi. Kami dapat bantuan juga dari Pupuk Kaltim,” ujar Franky yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Provinsi Kaltara ini.

Kekurangan pasokan oksigen membuat Dokter Franky dan Dokter Dulman bersiasat. Franky menyebut, dia membuat skala prioritas untuk pasien yang kena Covid-19. “Mau gak mau harus ngirit,” ujar Franky.

Meningkatnya kebutuhan oksigen di Tarakan memang terkait dengan meningkatnya penularan Covid-19 di kota minyak ini. RSUD Tarakan menyediakan 400 bangsal untuk pasien Covid dan Non Covid. Untuk para penyintas Covid-19 disediakan 120 bed. “Angka keterisian mencapai 87 persen atau 97 pasien,” ujar Franky pada Jumat (6/8).

Keterbatasan pasokan oksigen juga membuat Franky mengambil keputusan untuk merawat pasien Covid-19 dengan skala sedang, berat hingga kritis saja. “Mereka yang dengan gejala ringan biar isoman di rumah saja.”

Selain itu, Dokter Dulman dan Dokter Franky menyarankan agar warga di perbatasan tetap patuh pada protokol kesehatan. Selain itu kunci lepas dari pandemi adalah vaksinasi. Hingga pekan ini, vaksinasi di Kota Tarakan baru mencapai sekitar 16 persen penduduk. Sedangkan yang masuk daftar tunggu penerima vaksin mencapai 14 ribu orang. “Kami masih menunggu vaksin datang,” ujar Franky.

Franky berharap jika program vaksinasi sukses dijalankan di Kota Tarakan, maka akan tercipta herd immunity atau kekebalan komunal. “Jika begitu, kota Tarakan bisa bebas dari pandemi,”ujar Franky.

Upaya mengatasi keterbatasan oksigen dan vaksin terus diupayakan oleh pemerintah. Termasuk mencari sumber-sumber lain yang bisa menyediakan pasokan oksigen seperti yang dilakukan BUMN PT Pupuk Kaltim. “Temuan ini sangat penting bagi kami. KSP memahami situasi yang dihadapi di sini dan kami mendukung upaya penguatan penanganan Covid-19 di perbatasan,” ujar Tenaga Ahli Utama KSP, Agung Rulianto.