Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Politik

Temui Mensos, KSP Pastikan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Berjalan Baik

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal agenda reformasi sistem perlindungan sosial. Terutama mengenai isu pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), integrasi bantuan sosial, dan perbaikan penyaluran bantuan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, KSP menggelar pertemuan dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini, Senin (11/1).

“Ini sesuai dengan perintah Presiden pada sidang paripurna tahun lalu agar melakukan reformasi perlindungan sosial,” ujar Deputi II KSP Abetnego Tarigan.

Melalui pertemuan itu, Abetnego ingin memastikan sejumlah hal penting yang harus dikoordinasikan antara Kementerian Sosial dan KSP serta beberapa temuan Mensos Risma di lapangan. Abetnego juga mengatakan, pertemuan dengan Mensos Risma bisa menjadi arahan lebih lanjut untuk memastikan reformasi sistem perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardhani mendorong Kemensos agar melibatkan para penyandang disabilitas dan korban dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu sebagai penerima bantuan sosial. “KSP ingin memastikan pihak-pihak tersebut menerima bantuan sosial pemerintah melalui Kemensos sebagai perwujudan kehadiran negara,” imbuh Jaleswari.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama KSP Abraham Wirotomo menambahkan, perlu ada keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pemutakhiran DTKS. Adapun Tenaga Ahli Utama KSP Widiarsi Agustina menegaskan komunikasi publik mengenai bantuan sosial perlu dibenahi bersama. “Karena pada saat kami menggelar program KSP Mendengar di berberapa daerah terdapat temuan bahwa program bansos yang dilakukan Pemerintah tidak tersampaikan,” ujar Widiarsi.

Dari beberapa poin yang disampaikan KSP, Mensos Risma menuturkan, pihaknya akan fokus membenahi data berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK). Menurut Risma, akurasi sangat penting karena memperjelas penerima bantuan dan monitoring. “Saya juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperbarui DTKS serta Kementerian Dalam Negeri untuk membuatkan radiogram,” jelas Risma.

Selain itu, lanjut Risma, Kemensos juga tengah menyusun sistem yang memungkinkan untuk merekam wajah hingga mencatat transaksi penerima bantuan sosial. Untuk yang satu ini, Risma menyebut akan melibatkan pihak bank dan PT POS.

Categories
Berita Berita Presiden Politik

Perkuat Sektor Pertanian Nasional dengan Skala Ekonomi dan Teknologi

JAKARTA-Peningkatan skala ekonomi dan penerapan teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh. Dengan cara itu maka biaya produksi dapat menjadi lebih murah sehingga menimbulkan harga yang kompetitif dari produksi komoditas pertanian nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 11 Januari 2021.

“Skala luas dan teknologi pertanian dipakai betul. Itulah cara-cara pembangunan pertanian yang harus kita tuju sehingga harga pokok produksinya nanti bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dari negara-negara lain,” ujarnya.

Di masa pandemi saat ini, sektor pertanian menempati posisi sentral. Apalagi dengan penduduk Indonesia yang sejumlah lebih dari 270 juta jiwa mengharuskan pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius.

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1). Kris – Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden mengatakan, pembangunan pertanian sudah harus segera dilakukan secara detail, utamanya terkait komoditas yang saat ini masih memerlukan impor.

“Urusan bawang putih, gula, jagung, kedelai, dan komoditas lain yang masih impor tolong ini menjadi catatan dan segera dicarikan desain yang baik agar bisa kita selesaikan,” kata Presiden.

Pembangunan pertanian kini tak lagi bisa hanya dilakukan dengan menggunakan cara-cara konvensional yang sudah bertahun-tahun dilakukan. Menurut Kepala Negara, apa yang dibutuhkan oleh negara kita ialah membangun sebuah kawasan pertanian berskala ekonomi besar, termasuk salah satunya lumbung pangan baru.

“Oleh sebab itu kenapa saya dorong food estate ini harus diselesaikan. Paling tidak tahun ini yang di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah harus selesai. Kita mau evaluasi masalahnya apa, teknologinya yang kurang apa, karena ini akan menjadi contoh,” imbuhnya.

Kepala Negara melihat bahwa permasalahan utama yang dihadapi para petani lokal selama ini ialah tidak kompetitifnya harga komoditas yang mereka hasilkan. Biaya pokok produksi yang tinggi oleh karena produksi yang dilakukan dalam jumlah sedikit menyebabkan komoditas lokal kalah bersaing dengan komoditas impor.

Untuk itulah diperlukan peningkatan skala ekonomi sehingga para petani yang nantinya terhimpun dalam kelompok tani besar memiliki nilai tukar petani yang lebih besar sekaligus meningkatkan jumlah produksi.

“Kalau harga tidak kompetitif ya akan sulit kita bersaing sehingga sekali lagi ini harus dibangun dalam sebuah lahan yang sangat luas,” tutur Presiden.

Untuk diketahui, turut hadir dalam acara rakernas tersebut di antaranya ialah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, hingga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Politik

BEM Nusantara Tegaskan Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

JAKARTA – BEM Nusantara menyatakan siap untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah saat ini. Selain itu juga akan memberikan sumbangsih pemikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia. Harapannya langkah ini akan membantu pelaksanaan progrm kerja pemerintah.

“Ini sebagai gerakan dan pola baru mahasiwa oleh karena itu kami akan menjadi mitra kritis pemerintah. Pemerintahan saat ini sudah sangat terbuka untuk mendengar dan menerima aspirasi dari mahasiswa,” tutur Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana saat menggelar audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldokko di Jakarta, Rabu (23/12).

Pada kesempatan tersebut, Hengky juga menjelaskan alasan BEM Nusantara tidak turun ke jalan terkait pengesahan UU Ciptaker karena ada hal yang lebih besar yang harus dijaga, yakni keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. “Kami tidak ingin tergiring pada opini yang belum tentu kebenarannya. Maka kami memutuskan untuk mengambil jalur yudicial review ketimbang turun ke jalan,” jelas Hengky.

Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan BEM Nusantara berharap agar Moeldoko bersedia menjadi pembina BEM Nusantara. Tujuannya agar mahasiswa sebagai cikal bakal penerus estatef kepemimpinan ke depan, bisa membuat Indonesia lebih makmur dan lebih maju.

Moeldoko pun menghargai cara-cara baru BEM Nusantara yang sangat konstruktif dalam menyampaikan aspirasinya. Menurutnya, saat ini mahasiswa tidak perlu lagi menunjukkan aspirasinya melalui demonstrasi, tapi bisa dengan cara demo kreasi. “Demo kreasi itu jauh lebih produktif daripada demonstrasi. Jadi, bagaimana menunjukkan kreasi dan hasil inovasi, itu yang patut kita hargai,” jelas Moeldoko.

Untuk itu, Moeldoko pun siap memberi ruang untuk menjalin komunikasi lebih jauh dengan para mahasiswa. Apalagi, kata Moeldoko, mahasiswa itu harus menjadi bridging atau jembatan masyarakat dan Pemerintah. Misalnya ada sesuatu yang dikeluhkan masyarakat, bisa disampaikan mahasiswa ke Pemerintah, tentunya tidak selalu dengan demonstrasi.

“Ada banyak cara. Tidak harus ramai-ramai, demonstrasi berlebihan. Bisa minta waktu, terutama melalui KSP. Karena KSP ini terbuka lebar, ada program KSP Mendengar. Kami biasa mendengarkan persoalan di masyarakat,” imbuh Moeldoko.

Menutup pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, masalah negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah sendiri. Maka butuh kerja sama berbagai elemen, dengan saling bergandeng tangan, saling membesarkan, dan tidak saling mengecilkan. Dia juga menyatakan siap untuk menjadi pembina BEM Nusantara.

Categories
Berita Berita Presiden Politik

Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju

JAKARTA-Presiden Joko Widodo resmi melantik enam figur calon menteri yang pada Selasa petang kemarin diperkenalkan sebagai menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 23 Desember 2020 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Keenam menteri yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 tersebut ialah:

  1. Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama;
  2. Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan;
  3. Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial;
  4. Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan;
  5. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
  6. Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beri ucapan selamat kepada enam Menteri baru Kabinet Indonesia Baru/Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga melantik lima wakil menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yakni:

  1. Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan;
  2. Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan;
  4. Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian; dan
  5. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I.

Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 tersebut yang dilantik pada hari ini.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir.

Categories
Berita Berita Presiden Politik

Presiden Jokowi Perkenalkan Enam Figur Baru di Kabinet Indonesia Maju

Presiden Joko Widodo mengumumkan enam nama yang akan segera bekerja sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju. Bersama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kepala Negara memperkenalkan enam figur tersebut kepada publik dari veranda Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa petang, 22 Desember 2020.

“Pada sore hari yang berbahagia ini saya bersama-sama dengan Bapak Wakil Presiden ingin mengumumkan menteri-menteri baru yang akan duduk di anggota Kabinet Indonesia Maju,” ujarnya.

Keenam figur tersebut ialah Tri Rismaharini, Sandiaga Salahuddin Uno, Budi Gunadi Sadikin, Yaqut Cholil Qoumas, Sakti Wahyu Trenggono, dan Muhammad Lutfi. Keenamnya hadir secara langsung saat Presiden memberikan keterangan.

Tri Rismaharini ialah Wali Kota Surabaya selama dua periode, yakni pada 2010-2015 dan 2016-2021. Dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo memberikan tanggung jawab kepada Risma untuk memimpin Kementerian Sosial.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat mengumumkan enam Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju/Foto: Muchlis Jr – Biro Pers Sekretariat Presiden

“Beliau adalah Wali Kota Surabaya dan saat ini Bu Tri Rismaharini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi menteri sosial,” ucapnya memperkenalkan figur yang akrab disapa Ibu Risma tersebut.

Figur lainnya, Sandiaga Salahuddin Uno, merupakan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandiaga diketahui juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 2005-2008. Presiden memberikan amanah kepada Sandiaga untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

“Dulu beliau adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Hipmi. Saat ini beliau akan kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” kata Presiden.

Kemudian, Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN, akan ditugaskan tanggung jawab sebagai Menteri Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Budi Gunadi Sadikin juga telah malang melintang dalam sejumlah posisi seperti Direktur Utama Bank Mandiri dan Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium. Yang bersangkutan saat ini juga bertugas sebagai Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional dan terlibat langsung dalam upaya penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi nasional.

“Sekarang kita berikan tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut memperkenalkan Yaqut Cholil Qoumas sebagai calon anggota Kabinet Indonesia Maju. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

“Beliau adalah tokoh muslim Ketua PP GP Ansor dan akan kita berikan tanggung jawab sebagai Menteri Agama,” ucap Presiden.

Selanjutnya ialah Sakti Wahyu Trenggono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Kepala Negara menugaskan beliau untuk mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Beliau sekarang ini memegang jabatan di Wakil Menteri Pertahanan dan akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Terakhir, Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Muhammad Lutfi, turut diperkenalkan Presiden Joko Widodo. Kali ini, Kepala Negara akan memberikan tanggung jawab kepada Lutfi untuk memimpin Kementerian Perdagangan.

“Beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Jepang, dan terakhir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan,” tandasnya.

Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan melantik keenam figur tersebut untuk resmi menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 23 Desember 2020, esok.