Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I

KSP : Butuh Akselerasi Pada Dua Proyek PSN di Sulsel

JAKARTA – Pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare dan pelabuhan Makassar New Port jadi perhatian khusus Kantor Staf Presiden (KSP). Dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sulawesi Selatan tersebut membutuhkan percepatan seiring hadirnya Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan. “Maka akan kami tinjau secara langsung untuk memastikan pembangunan berjalan lancar,” ujar Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan PSN Sulsel antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/4).

Febry mengatakan, pembangunan proyek strategis nasional di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pembangunan jalur KA Makassar-Parepare dan Makassar New Port sebagai infrastruktur pendukung transportasi orang maupun barang harus dipercepat. “Hal ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus dipercepat,” ucap Febry.

Selain itu, Febry juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah kunci suksesnya pembangunan. “Kami harus memastikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan pembangunan ini,” tambah Febry.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Abdul Hayat Gani menyatakan, sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan yang diadakan pada tanggal 22 Februari 2021 di KSP, Plt. Gubernur Sulawesi Selatan telah menerbitkan SK pembentukan Tim Akselerasi Percepatan Pembebasan Lahan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Jalur Kereta Api Makassar-Parepare dan Makassar New Port Provinsi Sulawesi Selatan. “SK telah ditandatangani oleh Bapak Plt. Gubernur Sulawesi Selatan dan ditetapkan per tanggal 8 April 2021,” ungkap Hayat.

SK Tim percepatan yang melibatkan seluruh pihak terkait dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD tingkat I dan II, TNI/Polri, Kejaksaan, sampai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ini diharapkan dapat menjadi instrumen orkestrasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare dan Makassar New Port merupakan Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Jalur KA Makassar-Parepare sebagai bagian dari program pembangunan Jalur KA Trans Sulawesi yang dicanangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Jalur KA sepanjang kurang lebih 145 km ini diproyeksikan akan mengurangi waktu tempuh Makassar-Parepare sampai dua kali lebih cepat, menyerap ribuan tenaga kerja secara langsung, dan meningkatkan konektivitas penumpang maupun logistik. KA Makassar-Parepare direncanakan akan beroperasi secara parsial pada tahun ini.

Sementara pembangunan Makassar New Port (MNP) diproyeksikan akan mendukung sistem logistik nasional. Kemajuan pembangunan MNP saat ini sudah mencapai 67,31%.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

Moeldoko: Nekat Korupsi, Pasti akan Disikat

JAKARTA – Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah memperkuat sistem pencegahan korupsi dari hulu ke hilir. Apalagi kini sudah ada aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 yang akan fokus menyelesaikan akar masalah, meliputi 12 aksi pada tiga fokus sektor, dan berorientasi output-outcome. “Jadi bagi siapapun yang masih nekat korupsi, pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka Peluncuran Aksi Stranas PK 2021-2022 di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa (13/4).

Pada kesempatan itu, Moeldoko kembali menjelaskan bahwa Stranas PK menjadi komitmen kuat Pemerintah bersama KPK sebagai upaya untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif, dan berdampak nyata. Stranas PK juga merupakan kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang menjadi acuan dan panduan bagi kementerian, lembaga dan Pemerintah daerah dan pihak terkait untuk bergerak mencegah korupsi.

Aksi Stranas PK 2021-2022 meliputi percepatan perizinan dan tata kelola ekspor impor, efektivitas dan efisiensi pengadaan barang jasa, pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) untuk ketepatan subsidi, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran. Ada juga penguatan pengendalian internal pemerintah, dan penguatan integritas aparat penegak hukum bersama enam aksi lain. “Aksi-aksi itu berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi hasil,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga mengingatkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2020 yang melorot tiga poin menjadi 37, dari sebelumnya 40 pada tahun 2019. Dari IPK itu, Moeldoko menjelaskan, dalam dua tahun pelaksanaan Stranas PK, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menutup celah korupsi secara sistemik. Harus diakui kita masih menghadapi masalah dalam mengubah persepsi publik terhadap korupsi di pemerintahan, karena masih terjadinya bribes and kickback, pungutan liar dalam perizinan dan layanan publik, serta belum baiknya integritas aparat penegak hukum.

Meski begitu, Moeldoko mengapresiasi adanya kemajuan pada aksi Stranas PK 2020. Terutama pada sektor perizinan dan tata niaga, layanan perizinan semakin cepat (menghemat waktu 5-14 hari) karena dihapusnya SKDU dan izin gangguan, serta diterapkannya Online Single Submission (OSS). Bansos pun seharusnya makin tepat sasaran, karena padan Data DTKS dan NIK sudah mencapai 88% “Ini sangat penting khususnya di masa penanganan pandemi Covid-19,” jelasnya.

Pada sektor keuangan negara, tata kelola pengadaan barang jasa pemerintah sudah semakin transparan dan akuntabel dengan diterapkannya e-katalog lokal di 6 provinsi (NTB, Jabar, DKI, Riau, Gorontalo, Aceh), dan e-katalog sektoral di 4 K/L (KemenPUPR, Kementan, Kemendikbud, dan Kemenhub).Sementara itu, pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pengawasan sistem merit untuk mencegah jual beli jabatan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pengawasan internal, serta percepatan penerapan SPBE menjadi capaian yang harus dilanjutkan.

“Saya mengapresiasi seluruh K/L dan pemerintah daerah/BUMN dan Swasta, serta seluruh elemen masyarakat sipil, yang sudah menjalankan dan mendukung pelaksanaan aksi Stranas PK Tahun 2019-2020 dengan komitmen penuh, dan sungguh-sungguh, sehingga sebagian besar target mampu kita capai,” kata Moeldoko.

Ke depan, Moeldoko menambahkan, timnas PK yang dikoordinasi oleh KPK, Kemendagri, Bappenas, KemenPAN&RB dan KSP perlu memperkuat soliditas. Terutama dengan mengadakan rakor teknis setiap bulan, rakor tim pengarah eselon I setiap tiga bulan, dan rakor di level pimpinan Stranas setiap enam bulan sebelum dilaporkan ke Presiden.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Politik

KSP Moeldoko Pastikan Transisi Pengelolaan TMII Berjalan Transparan

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko meminta manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mulai menyiapkan diri seiring dimulainya masa transisi pengelolaan ke Pemerintah. Pernyataan Moeldoko disampaikan saat dirinya berkunjung ke TMII di Jakarta Timur, Senin (12/4). “Semua harus berjalan secara transparan, sehingga tidak ada persoalan,” ujar Moeldoko.

Pemerintah, kata Moeldoko, juga telah menyiapkan BUMN Pariwisata untuk mengelola TMII. Beberapa rencana pun telah dipersiapkan. Mulai dari peningkatan fungsi anjungan-anjungan daerah yang akan dijadikan tempat berkumpulnya inovator sosial, budaya dan teknologi. Hingga membuka ruang bersama bagi para penggemar teknologi untuk membawa Indonesia menuju Industri 4.0.

Tidak hanya itu, mantan Panglima TNI ini juga mengatakan, TMII bisa jadi tempat kajian, riset hingga pengembangan peradaban suku-suku budaya Indonesia. Dengan begitu, pengunjung yang datang bisa membayangkan luasnya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. “Maka tidak lagi ada berbicara perbedaan suku, budaya, agama, tapi bicara persatuan dan kesatuan,” harap Moeldoko.

Di sisi lain, Moeldoko juga menyampaikan, pengelolaan TMII ke depan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar ke Negara. Apa yang disampaikan Moeldoko bukan tanpa sebab. Karena menurutnya potensi TMII yang memiliki luas 146,7 hektare tidak sekadar untuk kepentingan aspek sosial dan budaya, karena ada beberapa kawasan yang punya potensi ekonomi. “TMII bisa dikembangkan jadi sebuah kekuatan dalam berikan kontribusi yang lebih ke Negara,” tutur dia.

Sesuai dengan arahan dari Perpres Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, Moeldoko bilang, Pemerintah menyiapkan waktu tiga bulan untuk transisi. Selain itu, teknis pengelolaan TMII juga akan melibatkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain itu, Moeldoko juga memastikan nasib karyawan TMII akan dirumuskan dengan baik dengan langkah-langkah efisien. Melalui cara ini, para karyawan TMII akan memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan lingkungan yang strategis.

Saat melakukan kunjungan ke TMII, Moeldoko kembali mengingat dirinya kerap mengajak keluarga dari daerah untuk berkunjung ke TMII. Moeldoko beserta tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) dan pengelola TMII berkeliling melihat kondisi terkini sarana prasarana ‘Miniatur Indonesia’ itu.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian

KSP Moeldoko Ingatkan Pentingnya Keberagaman dan Toleransi

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyinggung aksi intoleransi di Medan, Sumatera Utara. Saat itu sekelompok orang membubarkan pertunjukan Jaran Kepang yang sedang disaksikan warga. “Kejadian ini tidak boleh terulang lagi ! Bangsa ini mau mundur kemana?” ucap Moeldoko di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (9/4).

Pernyataan Moeldoko ini terkait rencana pemerintah untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII memiliki fungsi dan peranan yang penting dalam pembelajaran toleransi, agama, suku, budaya. Begitu pula ke depan. TMII, kata Moeldoko, juga akan dikelola sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa dan sarana wisata edukasi kenusantaraan.

Sesuai dengan sejarahnya, TMII merupakan rangkuman kebudayaan bangsa Indonesia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat 33 provinsi Indonesia (pada tahun 1975) yang ditampilkan dalam anjungan daerah berarsitektur tradisional, serta menampilkan aneka busana, tarian dan tradisi daerah.

Disamping itu, di tengah-tengah TMII terdapat sebuah danau yang menggambarkan miniatur kepulauan Indonesia di tengahnya, kereta gantung, berbagai museum, dan Teater IMAX Keong Mas dan Teater Tanah Airku), berbagai sarana rekreasi ini menjadikan TMIII sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota.

Gagasan pembangunan miniatur Indonesia ini juga memiliki bentuk dan sifat isian proyek berupa bangunan utama bercorak rumah-rumah adat yang dilengkapi dengan pergelaran kesenian, kekayaan flora-fauna, dan benda budaya lain dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Gagasan itu dilandasi oleh suatu keinginan untuk membangkitkan kebanggaan dan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air, serta untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa-bangsa lain di dunia.

Kini, setelah 44 tahun berada di bawah Yayasan Harapan Kita, pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) segera beralih ke Pemerintah. Maka keluar lah Perpres No. 19 tahun 2021 tentang TMII. Dengan begitu, dasar hukum TMII melalui Keppres No. 51 tahun 1977 resmi tidak berlaku.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian

KSP Moeldoko Bantah TMII Akan Dikelola Keluarga Jokowi

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko membantah spekulasi keluarga Presiden Joko Widodo akan mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII). “Itu pemikiran primitif,” tegasnya saat menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (9/4). Sebab Kepala Negara tidak pernah berencana membuat yayasan baru untuk mengelola TMII.

Melaui penjelasan ini, Moeldoko berharap tak ada lagi informasi simpang siur terkait pengelolaan TMII. “Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu,” ujarnya.

Rencananya pemerintah akan mempercayakan BUMN Pariwisata untuk mengelola TMII ke depannya.Terkait hal tersebut pemerintah telah membentuk tim transisi yang akan merancang pengelolaan TMII sebagai kawasan pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.Tim ini diberi waktu tiga bulan untuk memperbaiki pengelolaan TMII.

Saat ini Pemerintah pun telah melakukan pendampingan dan melihat lebih dalam tata kelola ‘miniatur Indonesia’ itu. Beberapa pihak yang terlibat adalah Faktultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dari situ, kata Moeldoko, setidaknya ada tiga hal yang menjadi assessment, di antaranya TMII perlu dikelola dengan pendekatan swasta, kerja sama dengan Pemerintah, atau Badan Layanan Umum (BLU).

BPKP pun telah mengaudit perkembangan TMII dan meminta Kementerian Sekretaris Negara untuk menangai persoalan yang ada. “Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” imbuh Moeldoko.

Pengambilalihan TMII oleh Negara berlandaskan perlunya ada perbaikan dalam hal pengelolaan. Terlebih, selama ini Pemerintah melihat adanya kerugian dari waktu ke waktu yang dialami Yayasan Harapan Kita. Nilainya, kata Moeldoko, mencapai Rp40 miliar hingga Rp50 miliar per tahun.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga sudah menegaskan pernyataan serupa. Pratikno bilang, Dengan dikelola oleh BUMN, menurut Pratikno, TMII berada di tangan yang tepat agar dapat memberikan kontribusi pada kas negara.