Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian IV Kedeputian V

Moderasi Beragama Upaya Pemerintah Memperkuat Karakter Bangsa

JAKARTA – Merajut toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan harus terus ditumbuhkembangkan. Oleh karena itu Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro berpendapat moderasi beragama menjadi sangat penting karena kecenderungan pengamalan agama berlebihan akan memunculkan pembenaran secara sepihak.

“Peristiwa di Masjid Al Amana Bekasi dimana pengurus tempat ibadah tersebut melarang jamaahnya menggunakan masker. Ini merupakan cara beragama yang melawan semangat moderasi beragama. Padahal moderasi beragama merupakan penguatan dan upaya menjaga karakter moderat di dalam kehidupan masyarakat,” tutur Juri saat membuka program KSP Mendengar dengan tema Moderasi Beragama dengan Momentum Bulan Suci Ramadhan secara daring dari Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (4/5).

Juri menjelaskan, moderasi beragama sebagai salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, menjadi isu yang selalu dihadapi dalam menjaga Indonesia sebagai negara yang plural dengan banyak agama di dalamnya. Agama harus bisa menjadi perekat bangsa.

Moderasi beragama sebagai karakter keagamaan di Indonesia juga ditegaskan Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad. Rumadi menilai, moderasi beragama merupakan cara beragama yang tidak berlebihan, tidak terlalu jauh ke kanan atau jauh ke kiri. Sehingga, hal tersebut menjadi karakter penting yang berkembang di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas umat muslim.

Namun Rumadi bilang, moderasi beragama bukan hanya ditunjukkan bagi umat muslim saja. “Semua agama, baik yang besar dan agama lokal yang tidak ditemuka di tempat lain, perlu mendapat perlindungan sebagai warga negara,” jelas Rumadi.

Untuk itu, Rumadi memaparkan setidaknya empat hal yang perlu diperkuat dalam moderasi beragama. Di antaranya melalui penguatan komitmen kebangsaan, penguatan toleransi, mengikis paham-paham keagamaan yang radikan, dan membentuk cara beragama yang ramah tradisi. Penguatan-penguatan itu, kata Rumadi, tengah diperjuangkan melalui RPJMN 2020-2024.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekjen Kemenag Nifasri mengungkapkan, agenda moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024 menjadi bagian dalam revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Namun dia menyadari belum adanya regulasi yang luas dan komprehensif mengenai moderasi beragama. “Maka, kami bersama KSP dan Setwapres sedang menyusun Perpres terkait penguatan moderasi beragama. Dengan begitu, kami harapkan bisa diimplementasikan di seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Nifasri.

Di sisi lain, Stafsus Wakil Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Masduki Baidlowi menegaskan peran penting Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Dia pun meminta Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendorong implementasi moderasi beragama di daerah-daerah.

KSP Mendengar kali ini juga dihadiri Aktivis Demokrasi dan Mantan Ketua Komnas Perempuan Yuniyati Chuzaifah. Dia menggarisbawahi bahwa moderasi beragama merupakan respon atas cara beragama yang cenderung monolitik non dialogis, mengkutub dan ekstrimitas. Selain itu, Yuniyati juga menilai, moderasi beragama adalah tuntutan global karena menguatnya paham ekstrimisme dan nativisme.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kedeputian III

Pemerintah Cari Jalan Keluar PCR Test dan Vaksinasi Bagi Pekerja Migran

JAKARTA – Kewajiban PCR test dan vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendapat perhatian khusus dari Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko. KSP Moeldoko menegaskan, Pemerintah akan membuat kebijakan terkait biaya PCR Test dan vaksinasi, sehingga tidak menjadi beban CPMI. “Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun vaksinasi jadi area permainan,” ungkap Moeldoko saat menggelar Rakor terkait PCR bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).

Perhatian Moeldoko bukan tanpa sebab. PMI sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dan perlakuan istimewa dari negara. Menurut Moeldoko, peran mereka terhadap pergerakan roda ekonomi bangsa sangat besar dan signifikan. Bahkan, negara memperoleh cadangan devisa hingga Rp159,6 triliun pada 2020. Ini mengindikasikan masa depan bangsa salah satunya berada pada diaspora tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Tidak hanya itu, Moeldoko menegaskan, Negara tidak hanya melihat PMI sebagai penggerak sumbu ekonomi, namun juga sebagai etalase bangsa yang menjadi wajah dan merepresentasikan Indonesia di dunia internasional. “Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah menaruh perhatian sangat besar kepada PMI, dan memberikan red carpet bagi mereka,” jelas Moeldoko didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP Fajar Dwi Wisnuwardhani dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Abraham Wirotomo.

Pada pertengahan tahun 2020, Pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan PMI dalam masa adaptasi kebiasaan baru (new normal). Itu semua dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing. Salah satu yang sedang disiapkan adalah pengiriman 274 CPMI ke Jepang yang merupakan bagian dari perjanjian Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Namun Moeldoko meminta, Kementerian/Lembaga terkait tidak hanya fokus pada pengiriman CMPI ke Jepang saja. “Jangan melihat case by case. Perlu ada kajian, sinkronisasi dan terobosan aturan di bidang kesehatan dan perlindungan PMI. Anggaran juga perlu disiapkan sehingga bisa mempertanggungjawabkannya ke BPK dan BPKP,” ujar Moeldoko.

Pada pertemuan ini, perwakilan Kemenaker dan Kemenkes sepakat dengan arahan KSP Moeldoko. Seperti disampaikan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker Suhartono. Dia menjelaskan, tahun lalu Indonesia mengirimkan sebanyak 114 PMI Nurse dan careworker batch ke-13 ke Jepang. Saat itu, PCR test kepada PMI difasilitasi Pemerintah melalui kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. “Ke depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait fasilitas PCR test dan vaksinasi. Sehingga kami akan diskusikan hal ini,” tutur Suhartono.

Begitu juga dengan Direktur Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia. Menurut Nadia, kebijakan dan regulasi fasilitas PCR test dan vaksinasi bagi PMI perlu disusun. Terutama terkait dengan kriteria hingga jumlah PMI. “Harus berhitung ulang untuk anggaran 2021. Untuk tahun 2022 akan dibuatkan kebijakan bersama,” imbuh Nadia.

Keputusan ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus turun tangan mengatasi persoalan PCR test dan vaksinasi bagi PMI. Apalagi, masih banyak PMI yang tergolong orang tidak mampu. Selain itu, Kemenkes juga siap mendukung pelaksanaan PCR test dan vaksinasi bagi PMI karena secara fasilitas sudah terpenuhi.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian I

Maluku Barat Daya Butuh Infrastruktur, KSP Panggil Dua Kementerian dan Dua BUMN

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Bahkan, KSP langsung mengundang Kementerian/Lembaga terkait untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Bupati MBD. “Kami ingin memastikan seluruh instansi pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan di wilayah perbatasan serta daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), khususnya di Maluku bagian selatan yang berhadapan dengan Australia dan Timor Leste,” Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat menerima audiensi Bupati MBD Benyamin Thomas Noach di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).

Febry mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Karena perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda depan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Pertemuan ini pun merupakan bagian dari program “KSP Mendengar” yang dicanangkan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko untuk menyerap saran dan masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Bupati Noach menuturkan, MBD merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Maluku karena infrastruktur yang sangat minim di daerah ini. Beberapa infrastruktur yang diusulkan antara lain jalan lingkar, air bersih, serta listrik dan BBM. “Kami tidak ingin menjadi pagar perbatasan yang lusuh dan rapuh. Kami ingin menjadi benteng kebanggaan bangsa dan negara di selatan Indonesia,” kata Noah.

Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan menuturkan, Kementerian PUPR telah memprogramkan rencana pembangunan jalan di MBD selama 2021-2024. “Terhadap usulan ruas yang belum terakomodasi, Kementerian PUPR akan segera menyiapkan perencanaan teknisnya terlebih dahulu,” ujar Yudha.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Air Tanah dan Air Baku Iriandi Azwartika menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk memastikan penyediaan air baku dan penyaluran air bersih di MBD. Hal ini terkait pula dengan upaya pengentasan stunting di daerah-daerah perbatasan.

Dukungan penuh untuk pembangunan perbatasan juga datang dari BUMN. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua PLN Syamsul Huda menegaskan, PLN akan memastikan seluruh desa di MBD teraliri listrik pada tahun 2023. Selain itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyampaikan, Pertamina tahun ini akan membangun dua SPBU baru guna menjalankan arahan Presiden terkait BBM Satu Harga.


Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat menerima audiensi Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Kedeputian III

KSP Moeldoko: Pemerintah Tak Pernah Abaikan Kesejahteraan Buruh

JAKARTA – Bertepatan dengan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021 atau May Day, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menerima pimpinan organisasi buruh terbesar yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung Bina Graha Jakarta. Pada pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, Pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama mengenai upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR). “Ini jadi dua highlight yang akan saya sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja,” tutur Moeldoko, Sabtu (1/5).

KSP Moeldoko menerangkan, pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pegawai. Untuk itu, Kantor Staf Presiden (KSP) ikut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya.

Moeldoko juga mengapresiasi langkah KSPSI dan KSPI yang tidak menggelar aksi besar karena berempati dengan kondisi pandemi Covid-19. Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, apa yang dilakukan KSPSI dan KSPI menjadi contoh bagi masyarakat dalam bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan. “Ini model May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh,” ungkap Moeldoko yang didampingi Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan dan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, serta Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran.

Hadir pada pertemuan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjelaskan, pembatalan aksi besar-besaran organisasi buruh dilakukan karena pihaknya tidak ingin kondisi Indonesia seperti India. Untuk itu, Andi menjelaskan, pada pertemuannya dengan KSP Moeldoko, perwakilan KSPSI dan KSPI pun mentaati protokol kesehatan dan melakukan swab antigen. “Ini bentuk kepedulian kami terhadap kondisi pandemi Covid-19,” jelas Andi.

Begitu juga dengan Presiden KSPI Said Iqbal, mengaku telah menyampaikan sosialisasi agar tidak menggelar aksi besar-besaran untuk menghindari klaster baru Covid-19. Adapun jika ada aksi, Iqbal meminta dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Di sisi lain, Iqbal menjelaskan, pihaknya telah menitipkan beberapa tuntutan buruh terkait klaster ketenagakerjaan kepada KSP Moeldoko. Iqbal percaya, KSP Moeldoko bisa menjembatani tuntutan para buruh untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Bahkan sebelum UU Cipta Kerja disahkan, kami juga sudah bertemu Moeldoko. Maka tidak salah jika pada peringatan May Day kali ini kami kembali bertemu dengan Moeldoko,” tutur Iqbal.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Kedeputian Kedeputian III

Percepat Alokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Bagi UMKM, KSP Panggil LKPP dan Kemendagri

JAKARTA – Pengalokasian 40% pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, perlu percepatan. “Pelaksanaannya belum maksimal karena baru terimplementasi di 12 provinsi,” jelas Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma saat bertemu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (30/4).

Deputi III KSP memaparkan, kewajiban pengalokasian 40% pengadaan barang dan jasa Pemerintah sudah ditegaskan pada UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Di antaranya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menanggapi pernyataan Panutan, Sestama LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan ada beberapa tantangan dalam implementasi pemberdayaan usaha kecil dalam pelaksanaan Program Belanja Langsung (BELA). Salah satunya mengenai penggunaan kartu kredit pemerintah/KKP yang baru digunakan di beberapa K/L. Ada juga kendala pembayaran langsung/dimuka oleh UMK, perpajakan pusat dimana ada kewajiban bendahara untuk pungut dan potong.
Belum lagi model pertanggungjawaban yang masih beragam khususnya di daerah, dan yang terakhir terkait pajak daerah dimana bendahara diwajibkan memungut pajak daerah dengan nilai yang tidak seragam. “Kami usulkan sosialisasi secara masif,” ujar Setya.

Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri Bahri menjelaskan, dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah perlu memanfaatkan dan mengintegrasikan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing, serta E-Kontrak. Dengan begitu, bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola PBJ. “Kemendagri menggandeng LKPP dan stakeholder terkait dalam melakukan langkah monitoring dan evaluasinya,” tutur Bahri.

Baik LKPP dan Kemendagri pun sepakat bahwa secara substantif telah memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, disepakati juga percepatan proses finalisasi penyusunan surat edaran bersama Mendagri dan Kepala LKPP tentang pelaksanaan PBJ pemerintah untuk UMKM oleh Pemda. Selain itu, Kemdagri dan LKPP sepakat untuk melakukan sosialisasi tentang PBJ yang diatur dalam Perpres No.16 Tahun 20218 yang telah diubah dalam Perpres No.12 Tahun 2021 untuk menjamin pelaksanaan secara berkelanjutan.