Categories
Berita KSP

Keterangan Pers KBRI Washington DC

WASHINGTON – Menyikapi artikel yang berjudul Waiting in the White House lobby oleh Michael Buehler tanggal 6 Nopember 2015 dan pemberitaan yang menyertainya, Duta Besar RI, Budi Bowoleksono menegaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Adanya spekulasi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Obama difasilitasi oleh lobbyist sangat tidak berdasar. Sejak pertemuan pertama Presiden Jokowi dan Presiden Obama di Beijing di sela-sela pertemuan APEC pada Nopember 2014, Presiden Obama telah mengundang Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Selain itu, Presiden Obama melalui suratnya tanggal 16 Maret 2015 telah secara resmi menulis surat kepada Presiden Joko Widodo dan mengundang secara resmi untuk berkunjung ke Amerika Serikat. Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Juni 2015 membalas undangan Presiden Obama dan menyatakan akan berkunjung ke Washington DC pada tanggal 26 Oktober 2015 setelah kedua negara menyepakati waktu yang sesuai bagi Kedua Kepala Negara.
  1. Terkait anggapan bahwa KBRI tidak mampu mensukseskan kunjungan Presiden RI sangat tidak merefleksikan fakta yang sesungguhnya. Sejak Nopember 2014, sesuai instruksi Menlu RI, KBRI Washington DC telah mempersiapkan kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat baik menyusun program maupun memastikan hasil yang konkrit dari kunjungan. Untuk menciptakan momentum Presiden RI, KBRI memfasilitasi berbagai kunjungan Pejabat Indonesia ke Amerika Serikat maupun Pejabat AS ke Indonesia termasuk kunjungan 7 anggota Kongres AS dan 4 Senator Senior AS.  KBRI memfasilitasi tidak kurang dari 6 kunjungan bisnis dari berbagai perusahaan besar di Amerika Serikat ke Indonesia. Duta Besar telah bertemu setidaknya dengan hampir 100 anggota Kongres dan Senator AS untuk menjelaskan arti penting kunjungan dan meminta dukungan suksesnya kunjungan Presiden RI.
  1. Untuk memastikan hasil konkrit kunjungan Presiden RI, KBRI sejak awal telah membahas berbagai hasil kunjungan yang bersifat strategis dengan pihak Amerika. Kesepakatan di bidang pertahanan, maritim dan energi merupakan hasil konkrit yang bersifat strategis. Kesepakatan bisnis yang lebih dari 20 milyar Dollar bukanlah sebuah kebetulan. Kesepakatan tersebut sejak Nopember 2014 terus diupayakan oleh pihak Indonesia maupun Amerika Serikat. Berbagai upaya dilakukan KBRI dan berbagai pihak di tanah air agar kesepakatan bisnis dan komitmen ekspansi investasi dapat disampaikan Perusahaan AS. KBRI dengan terukur dan terencana terus memastikan adanya penyelesaian bagi hambatan investasi atau bisnis yang sudah terbengkalai cukup lama, penyelesaian berbagai kendala dan masalah hukum yang ada sehingga tidak menghalangi investasi yang akan dilakukan, dan memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak di Indonesia sehingga memberikan keyakinan bagi calon investor untuk memutuskan komitmen Investasi dan bisnis sebesar lebih dari 20 milyar dollar saat kunjungan Presiden RI.
  1. Dalam mempersiapkan kunjungan, Duta Besar selalu melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Staff Kepresidenan yang kemudian menjadi Menko Polhukam agar kunjungan Presiden RI dapat menghasilkan hal-hal konkrit baik yang bersifat strategis maupun komitmen bisnis sesuai kepentingan nasional Indonesia. Kunjungan Kepala Staff Kepresidenan pada bulan Maret 2015, merupakan bagian dari berbagai kunjungan Pejabat Indonesia ke AS untuk menciptakan momentum menuju kunjungan Presiden. Selain Kepala Staff Kepresidenan, terdapat pula kunjungan Menhan dan Panglima TNI untuk kerja sama pertahanan; Menteri ESDM untuk urusan kerja sama bidang energi, Ketua DPR untuk kerja sama antar parlemen dan Menlu RI. Secara khusus, 1 bulan sebelum kunjungan Presiden RI, Menlu RI melakukan pertemuan dengan Menlu Kerry yang secara khusus membahas persiapan kunjungan termasuk hasil konkrit kunjungan Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Kedua Menlu mengumumkan secara resmi kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat pada tanggal 26 Oktober 2015.
  1. Terkait dengan pemberitaan penggunaan lobbyist di Amerika Serikat, meskipun lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan lobbyist di Amerika Serikat.
Categories
Berita KSP

61 Kementerian Dapat Predikat WTP dari BPK

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menerima Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis di Istana Merdeka, Senin 12 Oktober 2015. Dalam pertemuan itu, Ketua BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2015.
“Kami melaporkan Hasil Laporan Semester I 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dam BUMD,” ujar Ketua BPK.
Keterbukaan dan tanggung jawab keuangan negara telah mengalami perbaikan dengan meningkatnya opini WTP, kata Ketua BPK. Pada hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 61 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) atau 71 persen. “Lima tahun yang lalu hanya 57 persen, meski tahun ini masih ada yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) kepada 7 LKKL,” kata Ketua BPK.
Presiden menyampaikan apresiasi hasil pemeriksaan BPK. “Saya menyambut gembira hasil audit tersebut karena terjadi peningkatan kinerja pada instansi pemerintah dan lebih baik dari hasil tahun-tahun sebelumnya,” ujar Presiden.
Presiden pun langsung memerintahkan menteri-menteri yang hadir mendampinginya pada pertemuan itu, yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo untuk mengawal tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK.
Untuk pemerintah daerah, Ketua BPK menjelaskan bahwa sekarang telah mencapai angka 50 persen yang mendapatkan opini WTP yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013, dimana yang mendapatkan opini WTP hanya 30 persen. “Bahkan tahun 2009 masih 3 persen yang memperoleh WTP,” kata Ketua BPK.
Selama semester I tahun 2015, BPK telah menyampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp. 15,66 Triliun kepada entitas yang diperiksa. “Dari jumlah tersebut, 24 persen telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 37 persen belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut, 38 persen belum ditindaklanjuti serta 0,01 persen rekomendasi tidak ditindaklanjuti,” ujar Ketua BPK.
Turut hadir anggota BPK dalam pertemuan itu, Agung Firman, Rizal Djalil, Agus Joko Pramono dan Achsanul Qosasi.

Categories
Berita KSP

Di Sidang Umum PBB, Indonesia Pastikan Agenda SDGs Berjalan

NEW YORK- Dalam Sidang Umum PBB ke-70 dan Adopsi Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang berlangsung 24-27 September 2015 di New York, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama dengan Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri, serta Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (INFID, Transparency International, Human-Right Watch, CISDI, dll.) menyelenggarakan sejumlah side-event yang menegaskan komitmen Indonesia dalam SDGs, 21-28 September 2015.
Deputi II KSP Dr Yanuar Nugroho yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, misi KSP menyelenggarakan event ini untuk menjaga peran Indonesia berjalan baik. Bahwa setelah SDGs (disebut juga Agenda Pasca 2015 atau Agenda 2030) disahkan, maka implementasi nasional menjadi kunci keberhasilan.
“KSP bertugas memastikan regulasi disiapkan dan mengawal pelaksanaannya, khususnya sinkronisasi dengan program prioritas nasional Jokowi-JK di level RKP Kementerian,” tegasnya.
Kegiatan delegasi Indonesia dalam Sidang Umum PBB ini cukup padat. Sebelumnya Deputi II KSP Dr Yanuar Nugroho menjadi pembicara utama pada 24 September, dimana Koalisi masyarakat sipil menyelenggarakan event tentang Penanganan Kesenjangan dalam SDGs di Gedung Perwakilan Tetap RI untuk PBB.
Berikut rangkaian acara yang digelar:
20 September: Delegasi berangkat dari Jakarta dan tiba di New York pada tanggal yang sama (karena perbedaan waktu). Pertemuan persiapan di New York dilakukan: 21 September dengan dukungan Sekretariat PBB.
22 September: Menteri Kesehatan berbicara dalam peluncuran Laporan Nutrisi Global (Global Nutrition Report) – menjelaskan prioritas pembangunan kesehatan dan kaitannya dengan nutrisi sebagai bagian dari prioritas nasional
23 September: (a) Deputi II KSP dan Stafsus Menkes bertemu dengan Delegasi Peru membicarakan persiapan Konferensi Perubahan Iklim di Paris; (b) Masyarakat Sipil Indonesia (INFID, CISDI) bersama KSP, Kemenkes, Bappenas, Kemenlu menyelenggarakan event ttg Implementasi/Menterjemahkan SDGs dalam Pembangunan Nasional di Ford Foundation. Menkes menjadi pembicara utama.
24 September: (a) Kementerian Kesehatan menyelenggarakan event tentang Kesehatan, Nutrisi, dan Ketahanan Pangan di Markas Besar PBB. Menkes menjadi pembicara kunci; (b) Koalisi masyarakat sipil menyelenggarakan event tentang Penanganan Kesenjangan dalam SDGs di Gedung Perwakilan Tetap RI untuk PBB. Deputi II KSP menjadi pembicara utama.
25 September: (a) KSP, Bappenas, Kemenkes, Koalisi CSO mengadakan pertemuan terbatas strategis tentang jejaring kemitraan untuk SDGs di Indonesia di Kantor Open Society. Pertemuan dipimpin Deputi II KSP dan Stafsus Menkes; (b) Kementerian Kesehatan menjadi co-host event EATx – jejaring global ketahanan pangan dan nutrisi di Markas Besar PBB. Menkes menjadi panelis utama; (c) Koalisi masyarakat sipil Indonesia bertemu Wapres Jusuf Kalla di PTRI.
26 September: (a) Deputi II KSP dan Stafsus Menkes bertemu dengan Asisten Sekjen PBB/Kepala UNDP Asia Pasifik tentang implementasi SDGs di Indonesia; (b) Deputi II KSP dan Stafsus Menkes bertemu dengan EAT ttg strategi ketahanan pangan, nutrisi dan kesehatan utk mendukung Program Jokowi-JK; (c) Menkes berbicara dalam Global Strat.

Categories
Berita KSP

LAPOR! Ikut Pantau Dana Desa

JAKARTA – Kantor Staf Presiden memantau distribusi dan pemanfaatan dana desa melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Deputi bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Darmawan Prasodjo mengatakan, masyarakat bisa berpartisipasi memberitahukan ihwal peruntukan dana desa di daerahnya masing-masing dengan sistem LAPOR!
“Ini upaya pemerintah dan masyarakat bersama-sama membangun bangsa,” kata Darmawan di Gedung Krida Bhakti, Kompleks Istana, Selasa 29 September 2015 pada acara ‘Pertemuan Akbar Pengelolaan Pengaduan Nasional’.
Pagu dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 adalah Rp 20,7 triliun. Hingga September ini, baru 80 persen atau sekitar 16,57 triliun yang telah disalurkan ke rekening pemerintah kabupaten/kota. Pemanfaatan dana desa ini untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan pemanfaatan dana desa di daerah mereka melalui mobile apps, twitter, dan sms ke 1708.
Dalam acara yang dihadiri 400 petugas pengelolaan pengaduan dari seluruh kementerian dan lembaga, Darmawan mengingatkan janji Presiden Joko Widodo agar aparat pemerintah hadir dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Maka sistem pengaduan masyarakat harus dibuat bukan seperti ‘talking to the hand atau talking to the wall’,” kata Darmawan.
“Harus ada penyelesaian masalah sampai benar-benar rampung,” tambahnya.
Asisten Deputi bidang Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB, Dwiyoga Prabowo Soediarto, mengajak seluruh kementerian dan lembaga membuka aspirasi publik melalui sistem pengaduan. Namun, Dwiyoga mengingatkan kementerian dan lembaga agar tak membangun sistem pengaduan yang baru. “Bergabung saja dengan LAPOR! Uang untuk pembangunan program pengaduan bisa dialokasikan ke hal lainnya,” kata dia.
Senada, Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia, Winarso, berharap seluruh kementerian dan lembaga terintegrasi mengadopsi sistem pengaduan LAPOR! “Uang untuk membangun program nanti dialihkan untuk membangun sumber daya manusia pengelola pengaduan. Jadi tindak lanjut pengaduan nanti jangan ala kadarnya,” kata Winarso.

Categories
Berita KSP

Indonesia Jamin Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Kesetaraan Pembangunan

NEW YORK – Menjelang adopsi Agenda Pembangunan Pasca 2015 atau Sustainable Development Goals (SDGs), sebuah forum diskusi atau side event Sidang Majelis Umum PBB dengan tema “Goal 10 SDGs ‘Reducing Inequality’ : Desirable But Is It Feasible?” diselenggarakan hari ini di Gedung Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB oleh sejumlah organisasi sipil masyarakat lokal dan internasional dengan dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.
Forum  ini  mengeksplorasi  penyebab  ketidaksetaraan,  berbagai  tantangan  yang  dihadapi  dan langkah- langkah    kunci    yang    diperlukan    dalam    mencapai    sasaran    ke-­10    SDG’s    tentang   pengurangan ketidaksetaraan di negara-negara berkembang.
Hadir sebagai pembicara dalam forum ini adalah Desra Percaya, Utusan Tetap RI untuk PBB; Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden; Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID); Amitabh Behar, Wada Na Todo Abhiyan (India); Olag Kucheryavenko, GCAP (Russia); Ricardo Fuentes Nieva, Oxfam (Mexico); Deborah S Rogers, Initiative for Equality; Savio Carvalho, Amnesty International; Richard Pichler, SOS Children’s Village; Sanjeev Khagram, Global Partnership on  Sustainable Development Data; dan Gonzalo Berron, Rebrip (Brazil).
Desra dalam pidato pembukaannya menekankan bahwa implementasi SDGs mensyaratkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan. “Forum ini sangat penting untuk mengonsolidasikan upaya organisasi masyarakat sipil di berbagai negara dalam menindaklanjuti adopsi SDGs.”
“Penurunan kemiskinan tidak menjamin kesetaraan,” jelas Sugeng Bahagijo, “Terdapat dimensi lain dalam ketidaksetaraan seperti akses terhadap pengambilan kebijakan yang umumnya dikuasai oleh segelintir masyarakat dengan pendapatan terbesar.” Sugeng juga menekankan peran penting organisasi masyarakat sipil dalam mendorong political ownership pemerintah terhadap SDGs.