Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Pemerintah Siapkan SOP Prokes Pembukaan Destinasi Wisata Favorit

JAKARTA – Pemerintah tengah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan untuk proyek contoh pembukaan destinasi pariwisata di tiga titik lokasi di Indonesia, yaitu Bintan, Batam dan Bali (3B). Melalui upaya ini, Pemerintah ingin memastikan bahwa kunjungan wisatawan tidak akan mengakibatkan masuknya varian virus baru dan menjamin para wisatawan dalam kondisi sehat. “SOP protokol kesehatan akan melibatkan kerjasama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat,” ungkap Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (7/5).

Dalam Rapat Koordinasi yang diikuti Kemenlu, Kemenparekraf, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenkes, BNPB dan Pemda, Febry merinci, SOP protokol kesehatan tersebut termasuk pengawasan pelaksanaan dan tracking/tracing wisatawan. Dalam persiapan pelaksanaan pilot project 3B, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah saling berkoordinasi untuk menyiapkan destinasi yang akan dibuka. Kementerian Luar Negeri sudah menjalankan Travel Corridor Arrangement (TCA) yang merupakan koridor perjalanan untuk memfasilitasi perjalanan untuk keperluan bisnis, diplomatik dan perjalanan dinas, dengan RRT, Korea Selatan, Persatuan Emirat Arab dan Singapura.

Selain itu, lanjut Febry, Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan kebijakan untuk mendukung visa wisatawan, berupa revisi Permen Kumham nomor 26 tahun 2020. Kementerian Kesehatan mendukung percepatan vaksinasi baik pekerja parekraf maupun masyarakat khususnya pada lokasi pilot project 3B. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang menyiapkan super apps untuk tracing dan tracking berupa sinkronisasi sistem e-HAC di Kementerian Kesehatan dengan sistem PeduliLindungi.

Pemerintah menyadari adanya urgensi untuk segera menghidupkan kembali roda pariwisata di beberapa daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, pada saat ini, pemerintah sedang mengupayakan untuk menjalankan pilot project pembukaan destinasi pariwisata secara terbatas dan bertahap di 3B. Ketiga daerah tersebut dipilih karena selain penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak, juga sudah melalui proses verifikasi yang ketat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk Bintan, nantinya akan difokuskan di daerah Lagoi, Batam di daerah Nongsa, dan Bali akan difokuskan pada Sanur, Nusa Dua dan Ubud.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Bali, bersama-sama memastikan kesiapan destinasi 3B melalui penerapan Clean Healthy Safety dan Environment (CHSE), protokol kesehatan yang ketat dan pengawasannya. “Dengan berbagai persiapan itu, proses pilot project pembukaan destinasi pariwisata di daerah 3B dapat berjalan dengan baik, sehingga ekonomi masyarakat dapat bergerak lagi, tanpa melanggar penerapan protokol kesehatan,” jelas Febry.

Febry menambahkan, melengkapi berbagai upaya yang ada, Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi di daerah 3B dan sudah terlihat titik terang bahwa industri pariwisata akan rebound. “Namun demikian, kita masih harus memperhatikan fluktuasi pandemi Covid yang terjadi baik di lokasi pariwisata maupun di lokasi negara asal wisatawan dan juga dunia internasional,” tambah Febry.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

Presiden dan Menkeu Satu Suara Soal THR untuk ASN/PNS

JAKARTA – Tidak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan soal pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi ASN/PNS. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021. “Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma, Rabu (5/5).

Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut. Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan.

Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama. “Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya.

Panutan merinci, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasinya. Dia pun menjelaskan alasan tidak dimasukkannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu. Menurut Panutan, penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19,” papar Panutan.

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal.

Panutan juga menyampaikan, pemerintah melihat petisi online THR ASN 2021 secara proporsional. Di satu sisi, itu merupakan bagian dari demokrasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah. “Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN,” imbuh dia.

Sebelumnya, Menkeu secara jelas sudah menyampaikan alasan dan pertimbangan yang melandasi ketentuan tentang besaran THR bagi ASN. Namun masih banyak ASN yang bersyukur, bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang ini tetap menerima THR. “Tapi kalau ada yang tidak puas atau kecewa, kita bisa mengerti. Tapi kalau tuntutannya adalah THR seperti tahun 2019 (sebelum Covid-19), itu kurang bijak dan kurang realistis,” ujar Panutan.

Categories
Berita Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

Surplus Neraca Dagang US$1,57 Miliar, Momentum Keluar dari Krisis

JAKARTA – Perlahan tapi pasti, sinyal pemulihan ekonomi Indonesia terus menguat di tengah pandemi Covid-19. Salah satu tolok ukurnya; neraca perdagangan kembali surplus dengan nilai US$1,57 miliar. Ekspor non migas menjadi komponen utama pertumbuhan suprlus neraca perdagangan merupakan hal yang menggembirakan. “Momentum ini perlu terus dijaga, agar kita bukan hanya mampu keluar dari krisis, tetapi juga tumbuh secara lebih baik. Nanti setelah pandemi usai,” jelas Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono saat dihubungi, Jumat (16/4).

Surplus neraca dagang tersebut tidak lepas dari transaksi perdagangan luar negeri (ekspor/impor), khususnya sektor industri. Terlihat dari peningkatan yang terjadi pada impor barang modal dan bahan baku/penolong yang meningkat hingga 33,7% secara year on year (yoy). Hal yang sama terjadi untuk impor bahan baku, mengalami peningkatan secara yoy sebesar 25,82%.

Secara implisit, hal itu menunjukkan bahwa sektor industri (sebagai pemakai barang modal dan bahan baku) terus menggeliat dan bangkit di masa pandemi. Edy menyebut, catatan ini patut kita syukuri di tengah kesulitan ekonomi pada masa pandemi. “Apalagi pada April 2020 lalu, neraca perdagangan kita sempat defisit,” ungkap Edy.

Indikator kinerja industri (Prompt Manufacturing Index) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, PMI Indonesia berada pada level 50,01, naik dari 47,29 pada kuartal IV-2020. Dari sini, Edy melihat, sektor industri sudah mulai memasuki zona ekspansi (PMI lebih dari 50). PMI pun diperkirakan terus membaik dan menjadi 55,25 pada kuartal II-2021.

Meskipun demikian, Edy melihat masih ada catatan yang membuat kita mesti bekerja keras. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekspor Indonesia masih didominasi oleh produk pertambangan dan produk olahan kelapa sawit. Hal itu menunjukkan bahwa diversifikasi ekspor masih menjadi tantangan yang mesti dijawab. Selain itu, negara tujuan ekspor juga masih didominasi oleh negara-negara yang selama ini memang menjadi mitra utama, seperti Tongkok, AS dan Jepang. “Pengembangan pasar non-tradisional masih menjadi tantangan dan memerlukan kerja keras untuk mewujudkannya,” tutur Edy.

Categories
Berita Ekonomi Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

Ulet dan Tahan Banting Jadi Cara Jitu UMKM Hadapi Pandemi

JAKARTA – Di tengah pandemi Covid-19, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu mencari berbagai jalan untuk meningkatkan usaha. Salah satunya dengan platform digital dan memperluas jangkauan ke beberapa sektor. “Namun langkah itu harus dibarengi dengan prinsip keuletan dan tahan banting, sehingga bisa keluar dari tekanan pandemi Covid-19,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat membuka webinar Grab Terus Usaha Akselerator UMKM Digital Talkshow dari Situation Room Kantor Staf Presiden (KSP), Rabu (10/2).

Pemanfaatan platform digital, kata Moeldoko, sejalan dengan perubahan pola perilaku konsumen di masa pandemi. Artinya, UMKM harus mengoptimalkan pemasaran secara daring, dengan tetap memperhatikan kualitas produk yang baik serta strategi untuk mempertahankan basis pelanggan. Dengan begitu, Moeldoko yakin, kegiatan usaha UMKM bisa tumbuh secara berkesinambungan.

Terlepas dari itu, Moeldoko menyampaikan, Pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp157 triliun sebagai alokasi dukungan kepada UMKM dan pembiayaan korporasi dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Bahkan, katanya, ada juga stimulus bagi UMKM melalui kebijakan di sektor jasa keuangan.  “Mulai dari pengajuan kredit, restrukturisasi kredit, subsidi bunga, insentif pajak, pelatian, hingga pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan BUMN,” jelas Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, Program PEN tersebut merupakan inisiatif Pemerintah untuk membantu permasalahan yang teradi akibat pandemi Covid-19. Terutama bagi UMKM yang terdampak, baik dari sisi finansial maupun non finansial.

Moeldoko pun menyadari, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sehingga, untuk menghadapi tantangan akibat dampak pandemi ini, Moeldoko mendorong UMKM bisa bersinergi dengan Pemerintah untuk menerapkan strategi yang fokus, serta efektif mempercepat pemulihan usaha. Tak lupa, Moeldoko mengapresiasi Grab dan Sahabat UMKM yang telah bekerja sama dalam pengembangan serta pembinaan UMKM di Indonesia secara berkesinambungan.

Categories
Berita Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian III

KSP : Pemulihan Ekonomi Indonesia Bergerak Positif


JAKARTA – Meski masih terdampak pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia terus berangsur pulih. Terlihat dari beberapa indikator mulai dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), indeks manufaktur, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), neraca perdagangan, hingga pelaksanaan vaksinasi. “Indikator-indikator tersebut menunjukkan pemulihan ekonomi mulai bergerak positif,” ujar Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Panutan S. Sulendrakusuma di Jakarta, Senin (1/2).

Secara rinci, Panutan memaparkan, berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia pada Desember 2020, IKK bergerak ke level 96,5 dari posisi November 2020 pada level 92,0. Peningkatan IKK ini mengindikasikan bahwa konsumen optimistis terhadap pemulihan ekonomi.

Dari hasil survei Bank Indonesia, Panutan menjelaskan, penguatan tersebut terlihat baik di kategori pengeluaran dan tingkat pendidikan. Data ini diperoleh setelah melakukan survei di 14 kota di Indonesia dan menunjukkan bahwa Bandar Lampung, DKI Jakarta dan Denpasar menduduki posisi tertinggi pada IKK. “Naiknya IKK pada kota-kota tersebut didukung oleh menguatnya ekspektasi masyarakat terhadap pemulihan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja,” tambah Panutan.

Begitu juga dengan indeks manufaktur atau Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur. Pada Desember 2020, PMI Manufaktur yang berada pada level 51,3 bergerak positif menjadi 52 pada Januari 2021. Menurut Panutan, naiknya PMI Manufaktur ini mengindikasikan bahwa terdapat aktivitas yang manufaktur yang lebih ekspansif. Kondisi ini juga menunjukkan naiknya permintaan yang akhirnya juga berpengaruh pada naiknya aktivitas produksi. “Secara nasional ini merupakan berita yang sangat bangus, mengingat sektor manufaktur berkontribusi 21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2019,” ungkap Panutan.

Di sisi lain, penyaluran KUR juga tumbuh positif. Panutan memaparkan, penyaluran dana KUR sudah mencapai 100 persen atau setara dengan Rp190 triliun pada 2020. Menurut Panutan, penyaluran KUR ini tergolong sukses, sehingga bisa membangkitkan aktivitas perekonomian masyarakat dan mendongkrak daya beli. “Terutama dari sektor pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menguasai lapangan pekerjaan dan berkontribusi besar terhadap perekonomian,” jelas Panutan.

Sementara itu, Panutan juga mengungkapkan, neraca perdagangan mencatat surplus sebesar US$21,74 miliar. Padahal, katanya, total ekspor secara kumulatif dari Januari hingga Desember 2020 mencapai turun 2,61 persen menjadi US$163,31 miliar. Adapun indikator yang terakhir dilihat dari pelaksanaan vaksinasi yang mulai berlangsung pada 13 Januari 2021. “Ini memunculkan optimisme sendiri bagi masyarakat dan pelaku usaha,” kata Panutan.
Dengan berbagai indikator tersebut, Panutan pun berharap optimisme bisa terbangun kembali. Namun dia tetap mengingatkan, penerapan protokol kesehatan berupa 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun) dan praktik 3T (tracing, testing dan treatment) tetap harus berjalan agar pemulihan ekonomi bisa terus menurus lebih baik ke depannya.