Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Terima Usulan 14 Program Pembangunan Pegunungan Bintang Papua

JAKARTA – Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sesuai dengan Inpres Nomor 9 tahun 2020, mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua. Dukungan Kabupaten Pegunungan Bintang tergambar dari usulan 14 program pembangunan yang disampaikan Staf Khusus Bupati Pegunungan Bintang Yohannes Sardjono kepada Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (31/5).

Yohannes memaparkan, 14 program pembangunan tersebut sebagian terdiri dari pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan jembatan, listrik, pos lintas batas Indonesia – Papua Nugini, perhubungan (bandara), jaringan telekomunikasi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Ada juga infrastruktur olahraga, pemberdayaan masyarakat kampung, perempuan dan anak, pariwisata, sosial kemasyarakatan, serta bidang catatan sipil, kesbangpol dan satpol PP.

“Dari 14 program itu, sudah dua program yakni jalan jembatan dan listrik sudah dapat action dari kementerian terkait,” ungkap Yohannes.

Yohannes berharap, setidaknya dua program itu yang bisa masuk dalam rencana pembangunan pemerintah pusat untuk masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Sementara program-program lainnya diharapkan mendapat dukungan dari KSP yang bisa mengkoordinasikan lintas kementerian.

Yohannes menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Pegunungan Bintang akan menjadi solusi dari kesenjangan masyarakat Papua dengan luar Papua. Terlebih, kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini tercatat sebagai salah satu wilayah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah pada level 45,21 dari rata-rata nasional sebesar 70. “Maka kami butuh percepatan pembangunan untuk mengatasi kemiskinan, ketertinggalan, dan keterisoliran daerah,” jelas Yohannes.

Usulan-usulan Kabupaten Pegunungan Bintang itu pun mendapat respon positif dari para tenaga ahli KSP. Di antaranya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Helson Siagian, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Agung Hardjono, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Bambang Priambodo, hingga Tenaga Ahli Kedeputian V Laos Deo Calvin Rumayom. Pada kesempatan ini, Helson menegaskan dukungannya untuk mendorong usulan-usulan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Namun Helson memberi catatan. “Segera kirim surat penyampaian usulan tersebut ke kementerian terkait dan tembuskan ke KSP. Dengan begitu, KSP bisa ikut mendorong kementerian terkait agar segera merespon usulan Kabupaten Pegunungan Bintang,” jelas Helson.

Helson juga menyampaikan, sebagian besar usulan Kabupaten Pegunungan Bintang relevan dengan konsep Indonesia Sentris, yang mengusung konsep daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Dia pun siap untuk segera menggelar rapat koordinasi dengan berbagai kementerian, baik melalui Kedeputian I, II, III, hingga V KSP. “Maka, sampaikan usulan tersebut sejelas mungkin. Terutama, data-data terkait infrastruktur yang sudah ada di Kabupaten Pegunungan Bintang,” tutur Helson.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Tol Becakayu Tersambung Hingga ke Tambun pada 2024

JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pembangunan Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) dilanjutkan hingga ke wilayah Tambun, Kabupaten Bekasi. Ruas tol ini akan beroperasi pada 2024 setelah mendapat komitmen dari PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) selaku badan usaha jalan tol. “Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah tengah membahas percepatan rekomendasi dari Kementerian ATR/BPN serta revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi agar penetapan lokasi dan dokumen perencanaan lainnya dapat segera diterbitkan,” tutur Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat menggelar Rapat Koordinasi Jalan Tol Becakayu di Gedung Bina Graha Istana Kepresidenan, Kamis (20/5).

Febry menyampaikan, ruas tol Seksi 2B ini akan melengkapi keberadaan Jalan Tol Becakayu Seksi 1 sampai 2A Ujung dari Jakarta Timur hingga Kota Bekasi. Seksi 2B Marga Jaya−Tambun ini memiliki panjang 6,9 km. Adapun target groundbreaking akan berlangsung pada September 2021. Adapun sseluruh pemangku kepentingan telah bersepakat untuk memajukan jadwal penyelesaian Seksi 2B dari semula Maret 2025 menjadi Oktober 2024.

Tersambungnya Tol Becakayu hingga ke Tambun, kata Febry, akan menambah kapasitas jaringan jalan dan meningkatkan konektivitas ke kawasan industri. “Apalagi Tol Becakayu Seksi 2B akan tersambung dengan Tol Jakarta−Cikampek,” ujar Febry.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknik dan Operasional PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) Aryo Gunanto menambahkan, PT KKDM selaku badan usaha jalan tol berkomitmen memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Sementara itu, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Budi Harimawan Semihardjo menyampaikan, tantangan berikutnya adalah ketersediaan anggaran pengadaan tanah. Terkait itu, Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara meminta Kementerian PUPR untuk menyusun daftar prioritas agar alokasi anggaran dapat dipersiapkan dengan tepat sasaran.

Jalan Tol Becakayu (Bekasi–Cawang–Kampung Melayu) merupakan ruas jalan tol yang dicanangkan sejak tahun 1997. Tol dengan panjang 23,67 km ini diperlukan untuk mengurai kemacetan di Jalan Raya Kalimalang dan Tol Jakarta–Cikampek yang sering mengalami penumpukan volume kendaraan khususnya di Gerbang Tol Halim.

Hasil analisis kinerja lalu lintas jam puncak pada hari kerja menunjukkan, tanpa adanya Tol Becakayu, Tol Jakarta–Cikampek segmen Cikunir–Bekasi Barat–Bekasi Timur–Tambun akan mengalami over kapasitas pada 2025. Maka kehadiran Tol Becakayu akan mengurai kapasitas hingga 10 persen sehingga lalu lintas akan lebih lancar.

Tidak hanya itu, Tol Becakayu Seksi 2B juga akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran lalu lintas menerus barat-timur secara umum, khususnya pada ruas jalan di sepanjang koridor Tol Becakayu Seksi 2B.

Categories
Berita Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

Sukses Tekan Disparitas Harga, Tol Laut Perlu Optimalisasi

JAKARTA – Program Tol Laut telah berhasil menurunkan disparitas harga beberapa komoditas. Namun program unggulan Presiden Joko Widodo ini masih perlu optimalisasi agar memberikan dampak yang lebih luas. “Terutama bagi Pemerintah Daerah di wilayah Indonesia Timur. Sehingga lalu lintas barang tidak hanya mengalir dari Barat ke Timur, tapi juga sebaliknya,” Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian di Jakarta, Jumat (16/4).

Guna merealisasikan hal itu, Helson menegaskan, KSP terus mengawal implementasi Tol Laut termasuk, melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan daya saing produk. Tujuannya tentu saja agar lalu lintas barang dari Barat ke Timur dan Timur ke Barat menjadi lebih berimbang.

Sebagai salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Tol Laut juga bertujuan mewujudkan konektivitas pulau-pulau di Indonesia. Sehingga pergerakan logistik dari Barat ke Timur dan Timur ke Barat dapat dilakukan dengan lebih efisien. “Konektivitas yang baik ini diharapkan dapat menurunkan biaya logistik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Helson.

Pada Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Tol Laut di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (16/4), Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Antoni Arif Priadi menyampaikan bahwa pelaksanaan program Tol Laut telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak mulai diimplementasikan pada tahun 2016. Hingga tahun ini, jumlah pelabuhan singgah tol laut meningkat menjadi 103 titik dari 31 titik pada tahun 2016. Begitu juga jumlah armada kapal meningkat dari 6 kapal pada tahun 2016 menjadi 30 kapal pada tahun 2021, dan jumlah trayek meningkat dari 6 trayek pada tahun 2016 menjadi 30 trayek pada tahun 2021.
“Peningkatan operasionalisasi tol laut ini berhasil mengurangi fluktuasi harga dan menurunkan disparitas harga berbagai komoditas, khususnya di Kawasan Timur Indonesia,” tutur Antoni.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan I Gusti Ketut Astawa menambahkan, penurunan harga pada kuartal pertama 2021 mencapai 40,5% untuk komoditas tertentu. Sebagai contoh, harga besi baja konstruksi 16 mm di Kabupaten Halmahera Selatan yang diangkut melalui Tol Laut adalah Rp119.000,-/Kg jauh lebih rendah dibandingkan apabila tidak melalui Tol Laut yang mencapai Rp200.000,-/Kg.

Komoditas lain yang mengalami perubahan harga signifikan diantaranya harga Daging Ayam Ras di Kabupaten Buru Selatan turun dari Rp60.000,-/Kg menjadi Rp45.000,-/Kg, harga bawang putih di Kabupaten Fakfak turun dari Rp40.000,-/Kg menjadi Rp30.000,-/Kg, harga kedelai di Kabupaten Muna turun dari Rp15.000,-/Kg menjadi Rp9.600,-/Kg.

Caption Foto: Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Tol Laut antara KSP dengan Kementerian/Lembaga terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Kewilayahan Pembangunan Luar Jawa Program Prioritas

KSP Dorong Percepatan Pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) 10 Megawatt (MW) dan Bendungan Waeapo, di Maluku. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat di Pulau Buru bisa terpenuhi. “Dalam pertemuan dengan kami, para tokoh masyarakat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan sepakat kebutuhan energi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu,” ujar Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Febry Calvin Tetelepta saat meninjau pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo di Maluku, Kamis (25/3).

Menurut Febry, monitoring yang dilakukan terhadap PLTMG 10 MW ini harus secepatnya diselesaikan. Karena itu, kata dia, jika terjadi hambatan dalam proses pembangunan tersebut, maka pihaknya akan menguraikan hal tersebut. Jika PLTMG 10 MW ini bisa terpenuhi, maka tentunya listrik bisa menjadi sumber energi bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. “Karena itu, kami putuskan untuk tetap mendorong untuk secepatnya pembangunannya diselesaikan,” tandasnya.

Dari hasil monitoring, Febry menguraikan bahwa pembangunan terhadap PLTMG 10 MW ini akan selesai paling lambat Mei atau Juli 2021. Dengan demikian, setelah kembali ke Jakarta pihaknya mengaku akan melakukan konsolidasi lanjutan terkait pembangunan proyek tersebut. Adapun jika tidak selesai pada 2021, maka paling lambat pada Februari tahun 2022 proses pembangunan proyek ini akan diselesaikan.

“Prinsipnya, kami tetap mendorong kontraktor dan PLN agar tetap menyelesaikan proyek pembangunan ini karena anggaran sudah ada. Kalau ada masalah internal dengan kontraktor, harus diselesaikan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, percepatan proyek Bendungan Waeapo, juga penting untuk diselesaikan. Febry bilang, bendungan ini berfungsi untuk mengairi sekitar 10.000 hektare persawahan, pengendalian banjir, dan menghasilkan 8 MW listrik yang bisa menyinari masyarakat di Buru dan Buru Selatan serta untuk pariwisata. “Sekarang kan proses pembangunan nya sudah 30 persen. Kami mendorong agar progresnya naik menjadi 50 persen pada Desember 2021, sehingga pada akhir tahun 2022 sudah mencapai 100 persen dan pada 2023 sudah dapat digenangi bendungan utamanya,” jelas Febry.

Febry pun berharap tidak ada hambatan dalam pembangunan bendungan Waeapo maupun PLTMG 10 MW, sehingga proses pemanfaatannya berjalan dengan baik. Untuk itu,
Febry menyampaikan, KSP akan memfasilitasi PLN akan difasilitasi oleh untuk bertemu dengan Kementerian PUPR dalam mempersiapkan Stack Over pelaksanaan ini menjadi sumber energi bagi masyarakat di dua Kabupaten tersebut.

“Nah, kalau ini terjadi, maka tentu industri akan masuk ke dua Kabupaten ini. Terutama industri perikanan. Sehingga dapat memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat apalagi jika bandara didorong untuk membuat perpanjangan maka dinamika ekonomi akan berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Luar Jawa

Jalan Trans Maluku Dibangun untuk Pemerataan dan Keadilan Sosial

AMBON – Pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur jalan berbasis kepulauan di Maluku berbasis pada pemerataan dan keadilan social. Bukan semata-mata aspek ekonomi. Karenanya, Kantor Staf Presiden (KSP) menjaring saran dan masukan dari kepala daerah se-Maluku, terkait pembangunan infrastruktur. “Rencana pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan daerah. Sehingga pembangunan lebih tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat setempat,” ungkap Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di Ambon, Rabu (24/3).

Pemerintah telah menetapkan pembangunan jalan trans pada 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024. Dari 18 pulau tersebut, 8 pulau di antaranya berada di Provinsi Maluku, yaitu Pulau Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, dan Wetar. Febry mengatakan, ini adalah bentuk dukungan dan perhatian Bapak Presiden dalam pembangunan kesejahteraan di Provinsi Maluku.

Menurut Febry, pembangunan infrastruktur menyasar hingga ke pulau-pulau perbatasan yang menjadi beranda depan sekaligus simbol kehormatan bangsa dan negara. Selain itu, pembangunan Trans Maluku sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk pembangunan Indonesia-sentris. “Jangan kita tidak membangun jalan karena tidak ada mobil yang melintas. Justru mobil tidak melintas karena jalannya tidak ada, sehingga pemerintah mendorong agar ruas-ruas jalan di pulau-pulau dapat tembus dan tersambung dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Herry Faza menyampaikan, aspirasi dari kepala daerah se-Maluku akan langsung dibahas lebih lanjut dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR. Tantangan utama, menurut Herry, adalah ketersediaan anggaran karena APBN masih terkontraksi akibat pandemi Covid-19. “Selanjutnya kami akan mematangkan rencana pembangunan dan pelaksanaannya berdasarkan skala prioritas,” kata Herry.

Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Jon Damanik menambahkan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar ruas-ruas jalan dapat tersambung hingga tuntas. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan pemenuhan readiness criteria seperti kesiapan lahan, perizinan, dan lainnya.

Para kepala daerah se-Maluku menyambut baik hasil rapat koordinasi yang difasilitasi KSP ini. Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun berpandangan, kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Maluku secara berkeadilan. Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey menyatakan, pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya akan meningkatkan konektivitas dan membuka isolasi di pulau-pulau perbatasan.