Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Pembangunan Luar Jawa

KSP Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bendungan Dan Ruas Jalan Penunjang IKN

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengkoordinasikan rapat antar Kementerian/Lembaga terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (22/6) guna menindaklanjuti percepatan pembangunan Bendungan Lawe-Lawe dan tiga ruas jalan penyangga wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ini proses yang panjang dan butuh sinkronisasi dari banyak pihak. Tapi kami dari KSP siap mendorong semua proses itu. Oleh sebab itu rapat koordinasi diharapkan mampu menghasilkan bahan-bahan yang bisa dilaporkan ke para pengambil kebijakan,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta, selaku pimpinan rapat.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Gedung Bina Graha Jakarta ini dihadiri oleh perwakilan Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, serta (Plt) Bupati Penajam Paser Utara, Ir. H. Hamdam.

Dalam rapat koordinasi ini, KSP mendorong pengalihan tiga ruas jalan kabupaten yakni jalan Riko-Maridan dan jalan Lingkar Telemow di Kec. Sepaku, serta jalan Gunung Mulia-Sebakung Jaya di Kec. Babulu untuk dijadikan jalan nasional. Sehingga proses pengerjaan tiga ruas jalan penyangga IKN ini bisa dibantu dipercepat oleh Ditjen Bina Marga.

Pemerintah pusat juga akan mengusulkan agar proses pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang tersendat sejak tahun 2018 untuk dilanjutkan kembali oleh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Walaupun ketersediaan air baku dari instalasi Kementerian PUPR sudah mencukupi kebutuhan di wilayah IKN, namun menurut Febry, keberadaan Bendungan Lawe-Lawe bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Maka kenapa tidak disiapkan juga? Sehingga kebutuhan air bagi masyarakat sekitar IKN sudah bisa terjamin terpenuhi,” katanya.

Selain Bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku, Bendungan Lawe-Lawe di kecamatan Penajam juga diharapkan mampu menjadi sumber daya air baku di wilayah IKN. Namun proyek pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang dimulai 2014 dihentikan pada November 2017 karena keterbatasan fiskal Pemkab Penajam Paser Utara.

Atas dasar itu, proyek pembangunan bendungan ini diajukan untuk dilanjutkan kembali dan diselesaikan melalui kewenangan pemerintah pusat.

KSP pun akan mengadakan rapat koordinasi lanjutan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur penunjang wilayah IKN ini dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I

KSP Percepat Penyelesaian Pengadaan Tanah Jalur KA Bandartinggi – Kuala Tanjung Sumut

Medan – Kantor Staf Presiden menekankan pentingnya percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan frontage road di sepanjang jalur kereta api (KA) lintas Bandartinggi – Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI Helson Siagian mengatakan, percepatan pembangunan frontage road sangat diperlukan, agar jalur KA Bandartinggi – Kuala Tanjung bisa segera dioperasikan.

“Pembangunan frontage road ini satu bagian dari Proyek Strategis Nasional. Jadi kalau itu tidak cepat diselesaikan, pengoperasian jalur Bandartinggi – Kuala Tanjung juga ikut terhambat,” kata Helson, dalam rapat koordinasi bersama Ditjen Perekeretaapian Kemenhub, Kemenko Marves, LMAN, BPKP, ATR/BPN, dan Pemda Sumut, di Medan, Sabtu, (4/6).

Helson menegaskan, pembangunan dan pengoperasian jalur KA Bandartinggi – Kuala Tanjung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), dan program kerja Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan infrastruktur. Jalur yang menjadi jaringan KA Trans Sumatera ini, ujar dia, akan mendukung konektivitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei menuju pelabuhan Kuala Tanjung.

“Jika ini bisa segera dioperasikan, investasi akan masuk dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumut. Mudah-mudahan percepatan-percepatan luar biasa yang telah disepakati dalam rapat ini dapat terwujud, dan kita ingin dengar bersama-sama progresnya yang signifikan,” tegas Helson.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulmafendi mengungkapkan urgensi pembangunan frontage road atau jalan kolektor pada jalur KA Bandartinggi – Kuala Tanjung. “Dengan adanya frontage road tidak ada lagi perlintasan sebidang yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat,” terangnya.

Sebagai informasi, pengadaan lahan untuk pembangunan frontage road di jalur KA Bandartinggi – Kuala Tanjung di beberapa lokasi menggunakan tanah milik BUMN, yakni PT Inalum (Persero). Dalam rapat, PT
PT Inalum menyatakan siap untuk melakukan proses administrasi lahan yang sudah dievaluasi, dan sepakat menerima nilai kompensasi sebesar Rp 15,7 miliar.

Sementara untuk pengadaan tanah yang melibatkan lahan masyarakat, pemerintah daerah setempat diharapkan segera berkomunikasi dengan para pemilik lahan.

“Kami berharap persoalan pengadaan tanah ini hendaknya dapat dikomunikasikan lebih baik agar proyek dapat segera dituntaskan,”
kata Ketua Tim Percepatan PSN Sumatera Utara Agus Tripriyono.

Usai mengikuti rapat koordinasi, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Nelson Siagian langsung menuju lokasi pembanguna frontage road, untuk memastikan kesiapan lahan.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian I

Tunjang Kebutuhan Petani Garam, KSP Kawal Perbaikan Ekosistem Mangrove Dan Infrastruktur Pendukung

Cirebon – Kantor Staf Presiden (KSP) aktif mengawal upaya perbaikan ekosistem mangrove, akses jalan yang rusak dan pendangkalan sungai akibat sedimentasi di kawasan Tambak Garam Rakyat di Desa Rawaurip, Kec. Pangenan, Kab. Cirebon, Jawa Barat.

Upaya perbaikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat petani garam yang disampaikan langsung dalam dialog bersama Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko yang berkunjung ke Desa Rawaurip pada 8 Oktober 2021 lalu.

“KSP tidak hanya menampung keluhan dan aspirasi masyarakat, tapi kami juga melakukan upaya debottlenecking semua permasalahan yang menghambat kepentingan nasional. Apa yang menjadi keluhan masyarakat petani garam menjadi perhatian pemerintah,” kata Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat melakukan kunjungan ke Desa Rawaurip, Kamis (7/4).

Dalam kunjungan tersebut, KSP bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta – Jawa Barat meninjau langsung kondisi jalan produksi sepanjang 3,5 km yang mengalami kerusakan.

“Jalan produksi ini penting karena dipergunakan untuk mengangkut garam rakyat dari sentra-sentra produksi. KSP akan melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk penentuan timeline perbaikan jalan, lebih cepat lebih baik sebelum musim kemarau,” lanjut Febry.

Sementara itu, KSP juga aktif melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan lembaga terkait dalam penanganan kerusakan ekosistem mangrove. Sebelumnya, kepada Moeldoko, para petani garam mengeluhkan ancaman gagal panen akibat banjir rob.

Oleh karenanya, KSP bersama K/L terkait akan berkoordinasi untuk merevitalisasi 25 hektar lahan mangrove untuk mencegah abrasi air laut yang dapat merusak area tambak garam.

Guna menanggulangi potensi banjir, KSP bersama Balai Besar WIlayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung juga berkoordinasi menangani pendangkalan sungai Cimanis Bangkaderes akibat sedimentasi. Sejumlah alat berat telah dikerahkan di aliran sungai sepanjang 700 meter. Proses pengerukan akan terus dilakukan hingga mencapai 3,5 km.

“Rangkaian kerja kolaborasi antara pemerintah, pemda dan masyarakat ini merupakan komitmen untuk melindungi dan memulihkan ekosistem pesisir dan membantu petani garam berproduksi secara maksimal sehingga meningkatkan kesejahteraan,” kata Deputi I bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi tersebut.

Categories
Agraria Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas

Pemerintah Targetkan Pembayaran Ganti Rugi Wadas Rampung Sebelum Lebaran

Jakarta – Pemerintah berkomitmen melakukan percepatan pembayaran ganti rugi tanah masyarakat terkait pembangunan proyek Bendungan Bener di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah agar bisa rampung sebelum perayaan lebaran Idul Fitri tahun ini yang jatuh pada awal bulan Mei.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko dalam rapat koordinasi terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (4/3).

“Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran. Deputi I Kantor Staf Kepresidenan akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini,” kata Moeldoko.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo, serta elemen-elemen dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Polri dan TNI.

Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN, sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai diukur dan saat ini sedang dalam masa waktu tunggu 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan. Warga pemilik 163 bidang tanah ini dipastikan akan segera menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran. Sementara itu, 136 bidang tanah lainnya juga dalam proses pemenuhan persyaratan.

Data kementerian juga menunjukkan terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Terkait hal ini, Moeldoko akan menugaskan tim hukum KSP untuk turut memonitor proses percepatannya di Mahkamah Agung.

“Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan ‘mudah-mudahan’, karena ini ‘harus’ tertangani,” tegas Moeldoko.

Kepala Staf juga menekankan pemerintah sedang berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, sholat berjamaah, dan pengadaan kegiatan bakti sosial. “Saat ini TNI-Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yg ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara,”.

Selain itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik dari pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan.

“Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka. Lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, ini akan mempengaruhi psikologis dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada disana kalau tidak cepat dibayarkan,” kata Ganjar.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Infrastruktur Konektivitas Pembangunan Luar Jawa

Pemerintah Sudah Siapkan Skenario Maksimalkan Penjualan Tiket MotoGP

Jakarta – Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penjualan tiket MotoGP Mandalika atau Pertamina Grand Prix of Indonesia. Diantaranya, dengan membuat tiket MotoGP satu paket dengan penginapan. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta mengatakan ini, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (2/3).

Menurutnya, hasil monitoring dan verifikasi lapangan yang dilakukan Kantor Staf Presiden, sampai saat ini masih ada kekhawatiran wisatawan terkait ketersediaan hunian, yang menyebabkan penjualan tiket MotoGP belum maksimal.

“Salah satu penyebab minimnya penjualan tiket MotoGP tidak terlepas dari ketersediaan akomodasi yang terbatas. Wisatawan khawatir tidak mendapat penginapan sementara mereka sudah terlanjur membeli tiket MotoGP,” kata Febry, di gedung Bina Graha Jakarta, Kamis (2/3).

Febry mengungkapkan, dari seluruh akomodasi yang tersebar di Lombok, saat ini hanya 75 persen yang bisa beroperasi karena terdampak pandemi. Dari jumlah itu, setengahnya sudah terbooking, dan masih tersedia 7.200 kamar.

Ia memastikan, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat mengakses akomodasi dengan terjangkau. Salah satunya, kata dia, dengan memberlakukan Pergub NTB No.9/2022 yang mengatur tarif akomodasi selama event internasional.

“Untuk memaksimalkan pemanfaatan homestay atau sarhunta, KSP juga mendorong agar homestay yang ditawarkan dapat di akses melalui channel online ITDC,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Febry juga meminta Pemda dan ITDC untuk terus mengajak masyarakat ikut menonton perhelatan MotoGP.

“Pemda NTB sudah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan sarana dan prasarana MotoGP. Perlu juga terobosan melibatkan masyarakat mensukseskan penyelenggarannya,” ungkap Febry.

Seperti diketahui, jumlah tiket MotoGP Mandalika yang terjual sampai 20 Februari 2022 sebanyak 21.530 tiket. Jumlah ini masih jauh dari target yakni 60.000 tiket.