Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I Lingkungan Hidup

KSP Dorong Desa-desa di Indonesia Mencontoh Pengelolaan Sampah di Desa Punggul Bali

Bali – Kantor Staf Presiden mendorong desa-desa di Indonesia mencontoh pola penanganan dan pengelolaan sampah di Desa Punggul, Kabupaten Badung, Bali. Desa di Kecamatan Abiansemal tersebut, berhasil mengelola sampah secara tuntas dan tidak ada sampah yang keluar dari desa.

“Kami mengharapkan ada lebih banyak lagi daerah yang bisa mencontoh Desa Punggul. Ini contoh nyata mengubah sampah menjadi berkah. Lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera,” ujar Trijoko M. Solehoedin, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, saat berkunjung ke Desa Punggul, Jum’at (10/11).

Kepala Desa Punggul, Kadek Sukarma, menceritakan pengelolaan sampah di Desa Punggul berawal dari keprihatinan melihat pintu masuk Desa yang terkesan sengaja dijadikan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar. Bahkan terdapat warga di luar kabupaten yang ikut membuang sampah di situ.

Selang beberapa tahun, sambung dia, desa yang memiliki motto “Sampah Desa Tuntas di Desa” ini berhasil menjadi salah satu desa terbersih di tingkat nasional. Hal ini dilakukan dengan kerja serius program-program seperti Bank Sampah, TPS 3R, dan Tong Edan. Pemerintah Desa juga turut dibantu oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga.

Masih kata Kadek Sukarma, permasalahan sampah di desa Punggul berawal dari rumah tangga sehingga penyelesaiannya pun harus diawali dari rumah tangga. Untuk itu, setiap rumah diminta memilah sampah menjadi plastik dan non-plastik. Sampah plastik diangkat setiap hari Selasa, dan sampah non-plastik diangkat setiap hari Jumat secara gratis.

Di setiap rumah tangga juga disediakan Tong Edan, dimana sisa atau limbah makanan dimasukkan ke dalam Tong Edan kemudian disemprotkan dengan cairan liang setiap hari. Ini dilakukan untuk mengurangi bau dan nantinya dapat digunakan sebagai pupuk cair dan kompos untuk tanaman di rumah.

Semua sampah yang ada hari itu diproses tuntas hari itu juga di TPS 3R. Proses pengolahan sampah kemudian menghasilkan produk ekonomi sirkular seperti souvenir, benda kerajinan, ukiran, dan lain sebagainya. “Kami tidak membiarkan sampah ditumpuk kecuali sampah plastik yang dikumpulkan dalam keadaan bersih, sehingga sampah tidak menimbulkan bau kemana-mana,” ujar Kadek Sukarma.

Desa Punggul juga merupakan Desa Program Komunitas Iklim (ProKlim) yang merupakan program pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak. Program ini dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Pengendalian dan Perubahan Iklim (PPI).

“ProKlim menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi masyarakat di tingkat tapak dalam pencapaian target NDC Indonesia, yaitu dengan aksi nyata mewujudkan ketahanan iklim dan gaya hidup rendah emisi gas rumah kaca,” terang Haryo Pambudi, Kepala Balai PPI Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Sebagai informasi, Kunjungan kerja tim Kantor Staf Presiden ke desa Punggul untuk meninjau langsung pelaksanaan program Kampung Iklim (Proklim). Program yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini merupakan program sinergi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berlingkup nasional. Tujuannya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk penguatan kapasitas adaptasi dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Categories
Berita Kedeputian Kedeputian I Lingkungan Hidup

Komitmen Indonesia Menuju Energi Bersih Makin Nyata

Jakarta – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Hageng Nugroho menegaskan, komitmen Indonesia menuju energi bersih makin nyata dengan hadirnya Country Platform untuk mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM).

Menurutnya, Country Platform ETM salah satu terobosan terarah dan menjadi hub pengumpulan dana, yang dapat dilacak dan dipastikan kegunaannya untuk investasi hijau atau rendah emisi. Dengan keunggulan tersebut, ujar Hageng, pemerintah optimistis bisa mendapatkan kepercayaan dari investor dan pendonor, sehingga percepatan transisi energi bersih bisa dilakukan.

“Peluncuran Country Platform ETM membuka jalan Indonesia menuju energi bersih semakin lebar,” kata Hageng, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (20/7).

Seperti diketahui, pada side event G20 bertema “Sustainable Finance for Climate Transition” di Nusa Dua Bali, Kamis (14/7), pemerintah Indonesia meluncurkan Country Platform ETM. Peluncuran ini merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan Asian Development Bank (ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penanganan perubahan iklim.

Hageng menjelaskan, Country Platform ETM merupakan kerangka kerja untuk menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi nasional, dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan.

“KSP secara strategis mendukung kebijakan ini, dan akan membantu Kementerian teknis terkait dalam mendapatkan kepercayaan dari donor, serta mendorong sosialisasi country platform ke semua pihak yang tertarik,” tuturnya.

Hageng menyebut, pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa upaya untuk mendorong program transisi energi bersih guna mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Hingga 2021, lanjut dia, bauran energi masih di angka 11,5 persen atau sekitar 50 persen dari target.

Untuk mendorong percepatan capaian energi terbarukan, ungkap Hageng, investasi diwujudkan dalam bentuk pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi baru terbarukan (EBY). Seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), 3 unit Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), 18 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM), PLT Bioenergi, PLT Tenaga Surya, dan PLTS Atap.

“Pada kondisi pandemi, investasi EBTKE kita masih bisa mendapatkan 1,51 Milyar US Dolar atau 74 persen dari target 2,04 Milyar US Dolar,”

Hageng juga memastikan, Kantor Staf Presiden secara simultan berkoordinasi dan mendukung aktif kebijakan Kementerian ESDM dan PLN, dalam mendorong percepatan pembangunan pembangkit tenaga energi baru terbarukan.

“Dalam kaitan sebagai tuan rumah G20, KSP juga terlibat aktif setiap sesi summit terkait mekanisme transisi energi. Bapak Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan juga aktif mengampanyekan transportasi hijau melalui pengembangan kendaraan listrik,” pungkasnya.

Categories
Berita Ekonomi Kedeputian Kedeputian III Lingkungan Hidup

KSP Dorong Sektor Industri Terapkan Ekonomi Sirkular

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Agung Krisdiyanto menekankan pentingnya sektor industri segera melakukan transformasi ekonomi ke arah yang lebih “ hijau “, yakni dengan menerapkan konsep Ekonomi Sirkular. Terlebih, kata dia, saat ini global dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber daya primer, baik berupa air, energi, maupun bahan baku.

“Ekonomi sirkular menjadi jawaban dunia industri untuk Green Economy, Sustainable Development Goal, dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup,” kata Agung saat melakukan verifikasi lapangan terkait penerapan ekonomi sirkular pada sektor industri manufaktur, yakni PT Fajar Surya Wisesa, di Cikarang Bekasi, Kamis (14/7).

Sebagai informasi, ekonomi sirkular merupakan model industri baru, yang berfokus pada reducing, reusing, dan recycling, yang mengarah pada pengurangan konsumsi sumber daya primer dan produksi limbah. Konsep ini bukan hanya fokus terhadap pengolahan limbah, namun juga selanjutnya menggunakan proses produksi, di mana bahan baku dapat digunakan berulang-ulang sehingga terjadi saving yang besar terutama untuk sumber daya alam.

Indonesia telah mengadopsi ekonomi sirkular ke dalam visi dan strategi pembangunan, khususnya pada lima sektor industri. Yakni, makanan dan minuman, konstruksi, elektronik, tekstil, dan plastik. Dalam implementasinya, pemerintah memasukkan ekonomi sirkular sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Agung mengungkapkan, penerapan ekonomi sirkular memberikan banyak keuntungan bagi sektor industri. Seperti efisensi bahan baku, peningkatan produksi barang yang dapat didaur ulang, pencegahan pembuahan sampah ilegal dan emisi, serta penciptaan lapangan kerja baru.

“Hasil studi Bappenas pada 2021, implementasi konsep ekonomi sirkular dapat menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru, dan berpotensi menambah PDB hingga 642 triliun rupiah pada 2030. Jadi sudah satnya sektor industri kita mengubah konsep ekonomi linier menjadi sirkural,” ujarnya

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT Fajar Surya Wisesa Yustinus Kusumah mengakui, bahwa penerapan sirkular di sektor industri terutama manufaktur sudah menjadi keharusan, agar tetap menjadi yang terdepan dalam menghadapi persaingan. Sebab, jelas dia, konsumen saat ini tidak hanya melihat kualitas produk, namun juga memperhatikan aspek lingkungan.

“Untuk itu kami terus mengoptimalkan industri yang dalam proses produksinya memprioritaskan efisiendi dan evektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan,” tutur Yustinus.

PT Fajar Surya Wisesa sendiri sebuah industri manufaktur yang memproduksi kertas kemasan, dengan menggunakan bahan baku kertas daur ulang. Selain memasok ke perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, tiga puluh persen hasil produksi juga di ekspor ke sejumlah negara.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian II Lingkungan Hidup

KSP Kawal Percepatan Capaian Perhutanan Sosial 12,7 Juta Hektare.

Banyuwangi – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menegaskan, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius soal kesejahteraan masyarakat desa hutan. Ia menyampaikan ini, saat berdiskusi dengan masyarakat desa hutan di kelurahan Gombengsari, kecamatan Kalipuro Banyuwangi, Selasa (20/6).

Abetnego menyebut Presiden memiliki target tinggi soal perhutanan sosial, yakni 12,7 juta hektare. “Bukan hanya masyarakat mendapat haknya. Tapi juga bagaimana masyarakat merasakan dampak ekonominya. Itu yang diamanatkan Presiden,” kata Abetnego.

Kunjungan kerja Deputi II Kepala Staf Kepresidenan ke desa Gembongsari Banyuwangi, terkait verifikasi lapangan program perhutanan sosial. Terdapat 458,40 hektare luas lahan milik perhutani di bawah KPH Banyuwangi Utara, yang pengelolaannya dikerjasamakan dengan masyarakat desa hutan sekitar. Yakni, di bawah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri.

Kerjasama Perhutani dengan LMDH Kemuning Asri yang diwujudkan dalam program Desa Pangkuan Hutan tersebut, implementasi dari PP No 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, dan Permen LHK dan Kehualtanan No 9/2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial.

Abetnego mengatakan, untuk mempercepat capaian perhutanan sosial, Kantor Staf Presiden saat ini sedang mendorong Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Urgensi Perpres itu, ujar dia, untuk peta jalan percepatan distribusi akses perhutanan sosial, sehingga target 12,7 juta dapat tercapai dengan tenaga pendamping sejumlah 25 ribu orang. Selain itu, juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas Kelompok usaha perhutanan sosial.

“Sehingga pemberdayaan pada masyarakat desa hutan bisa lebih ditingkatkan dan benar-benar memberikan dampak ekonomi seperti yang diharapkan Presiden,” tegas Abetnego.

Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kemuning Asri Fakhurrozi mengakui, program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa Gombengsari.

Ia mengungkapkan, sejak bermitra dengan perhutani, telah terjadi penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produksi hasil dari pemanfaatan sumber hutan non kayu. Baik pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

“Kami sekarang mulai berupaya untuk menghasilkan produk setengah jadi atau jadi agar punya nilai jual lebih. Seperti kopi, jagung, dan singkong,” ucap Fakhurrozi.

“Kami akan selalu mendukung program-program pak Jokowi, bagaimanapun bentuk dan skemanya. Karena kami sudah merasakan manfaatnya,” imbuhnya.

Sebagai informasi, menurut penelitian, 50 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia bertempat tinggal di sekitar hutan. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menjadikan perhutanan sosial sebagai salah agenda dalam reforma agraria.

Hingga Januari 2022, capaian Perhutanan Sosial sebanyak 7.479 unit SK, seluas 4.901 juta hektare lebih, dan melibatkan sebanyak 1,049 juta Kepala Keluarga (KK).

Khusus untuk Hutan Adat yang merupakan bagian dari Perhutanan Sosial, saat ini telah ditetapkan sebanyak 75.783 hektare dengan jumlah SK sebanyak 89 unit melibatkan 44.853 Kepala Keluarga, serta Wilayah Indikatif Hutan Adat seluas 1.091.109 hektare.

Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Lingkungan Hidup

Temui Moeldoko, Finlandia Ajak Indonesia Kerja Sama Bangun IKN Hijau

Jakarta – Konsep kota pintar (smart city) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik minat Finlandia untuk berinvestasi.

Bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, Selasa (24/5) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Wakil Menteri Keuangan Finlandia Ann Mari Kemelm menyatakan ketertarikan negara Eropa tersebut untuk membangun kerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan IKN yang hijau.

“Indonesia memang harus belajar dari Finlandia terkait bagaimana menyiapkan road-map membangun kota yang ramah lingkungan, sehingga mampu mendukung tujuan Indonesia mencapai karbon netral 2060,” kata Moeldoko.

Finlandia memang menjadi salah satu negara terbersih dan terhijau di dunia. Bahkan negara paling bahagia di dunia ini juga memiliki kota-kota yang mengusung konsep keberlanjutan. Setidaknya ada 6 kota di Finlandia yang telah berhasil menjadi model perkotaan urban yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yakni Helsinki, Espo, Vantaa, Turku, Tampere dan Oulu.

“Kami datang ke KSP untuk berbagi pengalaman dengan Indonesia terkait membangun kota-kota yang berkelanjutan. Apalagi visi membangun IKN sangat sejalan dengan visi dari Finlandia,” kata Ann Mari Kemelm.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pun mengapresiasi ketertarikan Finlandia untuk bekerja sama dengan Indonesia membangun IKN. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara di Kalimantan Timur, kata Moeldoko, menunjukkan upaya nyata Indonesia untuk mendukung penurunan emisi karbon secara global.

Perlu diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia pertama yang berkomitmen pada penurunan emisi sebanyak 26% di tahun 2030 dengan sumber daya nasional dan hingga 41% jika mendapatkan dukungan dan kerja sama internasional. Indonesia pun telah mempercepat target netral karbon (net zero emission) di tahun 2060 atau 10 tahun lebih awal dari target sebelumnya.