Kategori: Pembangunan Papua

Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi peresmian Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan pemerataan layanan publik di tanah Papua. Pengesahan Provinsi ke-38 ini melalui UU Nomor 29 Tahun 2022 akan menjadi babak baru bagi upaya percepatan pembangunan di provinsi paling timur Indonesia ini.

“Pemekaran wilayah ini jelas membuktikan keberpihakan yang kuat dari Pemerintah dan DPR terhadap aspirasi berbagai elemen masyarakat, khususnya Orang Asli Papua yang menginginkan langkah percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah dengan luas total 38.820,90 km2 ini,” ungkap Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.

Provinsi Papua Barat Daya sendiri memiliki berbagai potensi sumber daya alam, salah satunya adalah kawasan empat gugusan pulau yang dikenal sebagai Raja Ampat. Provinsi yang tidak hanya terkenal karena daya tarik wisatanya ini, juga memiliki potensi pertambangan yang luar biasa.

Oleh karenanya, menurut Jaleswari, diperlukan kolaborasi intensif antara birokrasi pemerintahan, tokoh agama, masyarakat adat, pelaku usaha, civitas akademika, media massa, dan organisasi masyarakat untuk dioptimalkan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat di provinsi termuda Indonesia ini.

“Penjabat Gubernur harus mampu membangun kolaborasi antar pihak, untuk memastikan bahwa paradigma pembangunan yang lebih inklusif dan mengedepankan perspektif antropologis, yaitu mengedepankan pelibatan Orang Asli Papua dapat diterapkan di Papua Barat Daya, sehingga mampu memberikan dampak terhadap percepatan perbaikan indikator pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia,” tegas Jaleswari.

Deputi V juga mengingatkan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting karena adanya peningkatan alokasi Dana Otsus menjadi 2.25% dari DAU Nasional serta perubahan mekanisme transfer Otsus langsung ke kabupaten/kota.

“Selain itu, masih terdapat gap kualitas layanan publik, khususnya di Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrauw, sehingga program penguatan kompetensi teknis dan asistensi terkait aspek perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang jasa pemerintah, serta penguatan mekanisme pengawasan dan pengendalian program prioritas untuk penguatan mekanisme pencegahan korupsi di internal birokrasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus dimanfaatkan secara maksimal,” pungkas Jaleswari.

Jakarta – Tata kelola pemerintahan yang berbasis pada kebudayaan lokal Papua menjadi komponen penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Papua. Hal ini ditegaskan oleh Kantor Staf Presiden (KSP) yang konsisten mengawal program strategis nasional beserta debottlenecking sumbatan-sumbatan isu di tanah Papua.

“Arahan Presiden Joko Widodo terkait Inpres 9/2020 dan UU No. 2/2021 yang memperbarui Otonomi khusus (otsus) di Papua mengamanatkan sistem-sistem, desain, serta cara kerja yang baru dan berkelanjutan dalam membangun wilayah Papua yaitu di antaranya melalui pendekataan kebudayaan dan optimalisasi teknologi digital,” ungkap Jaleswari Pramodhawardani, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi antar K/L dan organisasi masyarakat sipil yang membahas strategi kebudayaan dan peran literasi digital dalam percepatan pembangunan kesejahteraan Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Istana Negara Jakarta pada Jumat (11/11).

“Ada pergeseran paradigma di mana pendekatan kebudayaan yang melibatkan peran orang asli Papua (OAP) menjadi prioritas. KSP melihat contoh-contoh baik dari akar rumput yang sebetulnya jika berkolaborasi dengan program-program pembangunan K/L akan lebih strategis dan akan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua seperti yang kita harapkan bersama,” imbuh Jaleswari.

Sejalan dengan Deputi V KSP, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hadir Hilmar Farid mengungkapkan bahwa pendekatan kebudayaan dalam percepatan pembangunan Tanah Papua sebenarnya sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, begitu pula Inpres 9/2020 yang sangat komprehensif.

Oleh karenanya, program pemberdayaan masyarakat adat melalui literasi digital, kebudayaan, dan ekonomi, sudah semestinya digalakkan untuk membantu menggerakan siklus ekonomi yang sesuai dengan karakteristik dan kekayaan daerah tersebut.

“Potensi Papua yang berupa biocultural diversity, yaitu gabungan keragaman sumber daya alam dan kebudayaan dalam mengolahnya, menjadi kekuatan. Pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, kontekstual, dan berkeadilan ini yang akan menjadi kunci percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua,” ungkap Hilmar.

Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui BAKTI telah membangun menara BTS 4G di berbagai titik di Tanah Papua dan kini mendorong optimalisasi pemanfaatannya yang sinergis dengan berbagai program kebudayaan dan literasi digital.

Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) yang merupakan perwakilan dari kalangan organisasi masyarakat sipil juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengembangkan beberapa program berbasis kebudayaan dan literasi digital, misalnya program koperasi wisata bahari homestay di wilayah pariwisata dan pengolahan kakao di kampung yang memiliki potensi tanaman cokelat.

Jakarta – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani memastikan, bahwa penanganan dampak cuaca ekstrem di kabupaten Lanny Jaya Papua berjalan baik. Ia menyebut, kementerian/lembaga terkait bersama pemerintah daerah telah melakukan langkah cepat tanggap, terutama dalam pendistribusian bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban terdampak cuaca ekstrem. Bantuan tersebut, berupa bahan pangan yakni beras, makanan siap saji, selimut, dan pakaian.

“Pemerintah melalui Kemensos yang berkoordinasi dengan Kemendagri, BNPB, dan pemerintah daerah setempat sudah melakukan pendistribusian bantuan dengan baik. Bahkan, penyaluran bantuan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau pun bisa dilakukan, meski harus dengan berjalan kaki,” kata Jaleswari, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (10/8).

Pada kesempatan itu, Jaleswari membantah masyarakat kekurangan bahan makanan dan mengalami kelaparan, hingga ada yang meninggal dunia. “Warga yang meninggal itu karena sakit dan bukan karena kelaparan,” tegasnya.

Jaleswari meminta, peristiwa cuaca ektrem berupa fenomena embun beku di kabupaten Lanny Jaya Papua tidak dipolitisasi, dengan memunculkan informasi dan foto yang tidak aktual dan tidak berhubungan dengan kondisi cuaca ekstrem di Lanny Jaya.

“Tudingan dan politisasi itu menafikan upaya pemerintah daerah dan kementerian/lembaga dalam penanganan dampak cuaca ekstrem di Lanny Jaya,” tandasnya.

Jaleswari menegaskan, Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajaran dan cabang pemerintah tidak pernah lelah memperjuangankan kesejahteraan masyarakat Papua. Ini dibuktikan dengan keluarnya berbagai kebijakan terkait percepatan pembangunan di Papua. Seperti Inpres No 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Papua, dan UU No 2/2021 tentang Otonomi Khsusu (Otsusu) Papua.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden juga mendorong pemerintah daerah di wilayah pegunungan Papua memperkuat ketahanan pangan, dengan memanfaatkan lahan pertanian untuk produksi beras atau komoditas lainnya.

“Sehingga jika terjadi krisis pangan akibat cuaca ekstrem seperti di Lanny Jaya, daerah-daerah sekitar bisa menunjang ketersediaan pangannya,” pungkas Jaleswari.

Seperti diketahui, sejak Juni 2022, kabupaten Lanny Jaya Papua dilanda cuaca ekstrem berupa fenomena embun beku. Terdapat tiga kampung yang terdampak, yakni Kuyawage, Luarem, dan kampung Jugu Nomba.

Fenomena embun beku tersebut, menyebabkan kekeringan dan gagal panen. Tercatat, ada 56 lahan perkebunan ubi dan sayur rusak, dan sebanyak 548 Kepala Keluarga atau 2.740 jiwa berpotensi mengalami kesulitan pangan.