Kategori: Politik/Keamanan yang Stabil

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin mengatakan, keakraban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para pemimpin dunia KTT G7, merupakan gestur penerimaan yang tulus dan memiliki kekuatan “trust” dari pemimpin negara-negara G7, terutama dari Presiden AS Joe Biden sebagai simbol dari kubu Barat.

“Tentu pertemuan yang bersahabat dan hangat tersebut memunculkan optimisme keberhasilan misi Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia,” kata Ruhaini, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (28/6).

Ruhaini menegaskan, misi utama kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia, yakni mendorong penghentian perang dan kesediaan kedua negara duduk bersama dalam perundingan damai, guna mengurangi dampak kemanusiaan terutama korban jiwa dan masalah pengungsian yang rumit, serta menghindarkan dunia dari krisis pangan dan energi yang diakibatkan perang dengan dampak yang mengglobal. Terlebih, saat ini dunia belum sepenuhnya pulih dari krisis pandemi.

Ia menambahkan, kehadiran dan sambutan hangat pemimpin dunia terhadap Presiden Jokowi di KTT G7, akan memperkuat misi dan membuka jalan menuju perundingan Rusia – Ukraina untuk mencapai perdamaian permanen. Selain itu, lanjut dia, juga menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20. Sehingga KTT G20 pada November mendatang benar-benar menjadi upaya pulih bersama dan lebih kuat dari krisis pandemi dan krisis global yang mengikutinya.

“Presiden menjadikan Presidensi Indonesia pada G20 untuk mengoptimalkan modalitas dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia,” terangnya.

Untuk itu, sambung Ruhaini, sejak awal Presiden Jokowi menunjukkan komitmen kuat penghentian perang sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi, yakni turut serta menjaga perdamaian dunia dan menjaga legacy sebagai pemrakarsa Gerakan Non-Block yang menyuarakan kemandirian, menentang apartheid, dan tidak berpihak pada pakta militer manapun.

“Ditambah lagi dengan modalitas politik luar negeri bebas aktif yang memungkinkan Indonesia bersahabat dengan negara manapun dalam menjaga ketertiban dunia, termasuk dengan Rusia dan Ukraina,” jelas Ruhaini.

Guru Besar HAM dan Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini juga menilai, penerimaan Presiden Putin atas kunjungan Presiden Jokowi menunjukkan, bahwa Indonesia memainkan peran sebagai “true friend” yang tidak segan menegur sahabat demi suatu kebaikan yang lebih besar.

“Meski Indonesia pernah ikut menyatakan serangan militer Rusia ke Ukraini tidak dapat diterima, tapi Presiden Putin tetap menerima kunjungan Presiden Jokowi,” imbuh Ruhaini.

“Kita semua berharap misi Presiden dapat meredakan perang dan kedua negara dapat melanjutkan upaya-upaya perdamaian yang lebih permanen,” pungkasnya.

Jakarta – Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan pasca konflik sosial di pulau Haruku, Maluku Tengah, Kamis (16/6).

Rakor dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, dan dihadiri Bupati Maluku Tengah Abuai Tuasikal, Pangdam XVI Pattimura Mayjend TNI Richard Tampubolon, Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif, dan perwakilan dari Kemendagri, Kemensos, Kemen PUPR, BPN, dan BNPB.

Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko menegaskan, penanganan pasca konflik sosial di pulau Haruku sudah mendesak untuk dilakukan, karena menyangkut persoalan kemanusiaan. Apalagi, sampai saat ini masih ada 1.234 jiwa yang mengungsi akibat konflik tersebut.

“Ini persoalan kemanusiaan yang tidak bisa ditunda. Saya ingin semua terlibat. Segera masyarakat pengungsi dikembalikan ke tempat asal mereka dalam keadaan aman,” tegas Moeldoko.

Seperti diketahui, konflik sosial di Pulau Haruku Maluku Tengah terjadi pada akhir Januari lalu. Konflik ini dipicu bentrokan antar warga desa Ori dan Kariuw. Kejadian bermula, dari aksi warga menggarap lahan yang masih disengketakan.

Selain menyebabkan korban jiwa meninggal dan luka-luka, bentrokan ini juga berbuntut pada aksi pembakaran rumah-rumah warga, tempat ibadah, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Akibatnya, terdapat 1.234 jiwa atau 330 Kepala Keluarga terpaksa harus mengungsi.

Menurut Moeldoko, terdapat dua masalah penting yang harus segera diselesaikan, yakni soal penentuan batas wilayah. Penyelesaian secara adat terhadap persoalan batas tanah yang tidak terselesaikan, ujar dia, akan terus memicu terjadinya konflik. “Supaya nanti tidak ada lagi yang merasa berhak memiliki dan mengelola,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Panglima TNI 2013-2015, harus ada penetapan status bencana sosial atas konflik tersebut, sebagai instrumen penting untuk proses penanganan pasca konflik. “Sehingga jelas nantinya siapa menangani apa, dalam bentuk apa, dan bagaimana mekanisme pelaksanaanya. Tim di lapangan juga bisa bekerja maksimal, tanpa takut melanggar aturan,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga meminta kementerian/lembaga terkait untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah kabupaten Maluku Tengah, sebagai pemegang otoritas. Baik soal penentuan batas wilayah maupun penetapan status bencana sosial. “Dari Kantor Staf Presiden nanti akan dikawal kedeputian dua,” kata Moeldoko menutup rapat koordinasi.

Kantor Staf Presiden menggelar rapat koordinasi penanganan pasca konflik sosial di pulau Haruku, Maluku Tengah, setelah mendapat laporan dari masyarakat korban terdampak konflik. Beberapa laporan tersebut, diantaranya soal kejelasan nasib masyarakat yang hingga saat ini masih tinggal di pengungsian.

Untuk itu, Kantor Staf Presiden memfasilitasi pemerintah daerah dan forkopimda setempat dengan kementerian/lembaga terkait untuk penyelesaian penanganan pasca konflik. Hal ini sesuai dengan
amanah Undang-Undang No 7/2012 tentang penanganan konflik sosial dan Perpres No 83/2019 tentang Kantor Staf Presiden.