Categories
Berita Berita KSP Ekonomi dan Produktivitas Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Pemerintah Siapkan SOP Prokes Pembukaan Destinasi Wisata Favorit

JAKARTA – Pemerintah tengah Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan untuk proyek contoh pembukaan destinasi pariwisata di tiga titik lokasi di Indonesia, yaitu Bintan, Batam dan Bali (3B). Melalui upaya ini, Pemerintah ingin memastikan bahwa kunjungan wisatawan tidak akan mengakibatkan masuknya varian virus baru dan menjamin para wisatawan dalam kondisi sehat. “SOP protokol kesehatan akan melibatkan kerjasama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat,” ungkap Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (7/5).

Dalam Rapat Koordinasi yang diikuti Kemenlu, Kemenparekraf, Kemenkumham, Kemenkominfo, Kemenkes, BNPB dan Pemda, Febry merinci, SOP protokol kesehatan tersebut termasuk pengawasan pelaksanaan dan tracking/tracing wisatawan. Dalam persiapan pelaksanaan pilot project 3B, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah saling berkoordinasi untuk menyiapkan destinasi yang akan dibuka. Kementerian Luar Negeri sudah menjalankan Travel Corridor Arrangement (TCA) yang merupakan koridor perjalanan untuk memfasilitasi perjalanan untuk keperluan bisnis, diplomatik dan perjalanan dinas, dengan RRT, Korea Selatan, Persatuan Emirat Arab dan Singapura.

Selain itu, lanjut Febry, Kementerian Hukum dan HAM sedang menyiapkan kebijakan untuk mendukung visa wisatawan, berupa revisi Permen Kumham nomor 26 tahun 2020. Kementerian Kesehatan mendukung percepatan vaksinasi baik pekerja parekraf maupun masyarakat khususnya pada lokasi pilot project 3B. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sedang menyiapkan super apps untuk tracing dan tracking berupa sinkronisasi sistem e-HAC di Kementerian Kesehatan dengan sistem PeduliLindungi.

Pemerintah menyadari adanya urgensi untuk segera menghidupkan kembali roda pariwisata di beberapa daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, pada saat ini, pemerintah sedang mengupayakan untuk menjalankan pilot project pembukaan destinasi pariwisata secara terbatas dan bertahap di 3B. Ketiga daerah tersebut dipilih karena selain penyumbang wisatawan mancanegara terbanyak, juga sudah melalui proses verifikasi yang ketat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk Bintan, nantinya akan difokuskan di daerah Lagoi, Batam di daerah Nongsa, dan Bali akan difokuskan pada Sanur, Nusa Dua dan Ubud.

Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Bali, bersama-sama memastikan kesiapan destinasi 3B melalui penerapan Clean Healthy Safety dan Environment (CHSE), protokol kesehatan yang ketat dan pengawasannya. “Dengan berbagai persiapan itu, proses pilot project pembukaan destinasi pariwisata di daerah 3B dapat berjalan dengan baik, sehingga ekonomi masyarakat dapat bergerak lagi, tanpa melanggar penerapan protokol kesehatan,” jelas Febry.

Febry menambahkan, melengkapi berbagai upaya yang ada, Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi di daerah 3B dan sudah terlihat titik terang bahwa industri pariwisata akan rebound. “Namun demikian, kita masih harus memperhatikan fluktuasi pandemi Covid yang terjadi baik di lokasi pariwisata maupun di lokasi negara asal wisatawan dan juga dunia internasional,” tambah Febry.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Tol Becakayu Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

BEKASI – Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dapat tersambung dan beroperasi penuh tahun ini. Hal tersebut disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta saat megunjungi proyek Tol Becakayu di Bekasi, Rabu (5/5). “Semua pihak sepakat target penyelesaian konstruksi pada Oktober 2021 dan target operasional penuh pada Desember 2021,” ujar Febry.

Tersambungnya Tol Becakayu merupakan jawaban atas penantian panjang masyarakat. Tol yang telah dicanangkan sejak tahun 1995, sempat mangkrak begitu lama. Sampai akhirnya Presiden Jokowi memerintahkan agar proyek ini dilanjutkan kembali pada tahun 2015.
“Tol ini jadi alternatif untuk bergerak dari dan menuju Jakarta maupun Bekasi,” jelas Febry. Ditambah lagi, pemerintah juga sedang membangun infrastruktur transportasi massal lainnya seperti LRT Jabodebek yang juga akan melayani masyarakat ibukota.

Pada kunjungannya itu, Febry mengatakan, pemerintah tengah mengebut pembangunan fisik pada Seksi Koneksi dari Tol Wiyoto Wiyono, On Ramp Pasar Gembrong, Off Ramp Jatiwaringin, dan Seksi 2A Ujung. Bagian ini akan melengkapi keberadaan Tol Becakayu Seksi 1 ABC yang telah diresmikan sejak 3 November 2017 serta sebagian Seksi Koneksi ke arah Tanjung Priok yang telah beroperasi per 13 Maret 2021 lalu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Bambang Rianto menyampaikan, kontraktor optimistis target penyelesaian konstruksi dapat dicapai. Apalagi, dalam rapat koordinasi di KSP pada 3 Mei 2021 lalu, Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN telah menyatakan komitmen untuk menuntaskan pengadaan tanah di wilayah Jakarta Timur dan Kota Bekasi dalam bulan ini.

Direktur Utama PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) Aris Mujiono menambahkan, Kementerian PUPR bersama PT KKDM selaku badan usaha jalan tol sedang menyusun perencanaan teknis untuk melanjutkan pembangunan Tol Becakayu Seksi 2B yang akan tembus hingga ke wilayah Tambun. “Sesuai arahan KSP, kami telah memajukan target penyelesaian Seksi 2B dari semula Maret 2025 menjadi Oktober 2024,” kata Aris.

Categories
Berita Berita KSP Infrastruktur Konektivitas Kedeputian Kedeputian I Kewilayahan Pembangunan Luar Jawa Program Prioritas

KSP Dorong Percepatan Pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo

MALUKU – Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) 10 Megawatt (MW) dan Bendungan Waeapo, di Maluku. Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat di Pulau Buru bisa terpenuhi. “Dalam pertemuan dengan kami, para tokoh masyarakat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan sepakat kebutuhan energi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu,” ujar Deputi I KSP Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi Febry Calvin Tetelepta saat meninjau pembangunan PLTMG dan Bendungan Waeapo di Maluku, Kamis (25/3).

Menurut Febry, monitoring yang dilakukan terhadap PLTMG 10 MW ini harus secepatnya diselesaikan. Karena itu, kata dia, jika terjadi hambatan dalam proses pembangunan tersebut, maka pihaknya akan menguraikan hal tersebut. Jika PLTMG 10 MW ini bisa terpenuhi, maka tentunya listrik bisa menjadi sumber energi bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi. “Karena itu, kami putuskan untuk tetap mendorong untuk secepatnya pembangunannya diselesaikan,” tandasnya.

Dari hasil monitoring, Febry menguraikan bahwa pembangunan terhadap PLTMG 10 MW ini akan selesai paling lambat Mei atau Juli 2021. Dengan demikian, setelah kembali ke Jakarta pihaknya mengaku akan melakukan konsolidasi lanjutan terkait pembangunan proyek tersebut. Adapun jika tidak selesai pada 2021, maka paling lambat pada Februari tahun 2022 proses pembangunan proyek ini akan diselesaikan.

“Prinsipnya, kami tetap mendorong kontraktor dan PLN agar tetap menyelesaikan proyek pembangunan ini karena anggaran sudah ada. Kalau ada masalah internal dengan kontraktor, harus diselesaikan dengan baik,” katanya.

Sementara itu, percepatan proyek Bendungan Waeapo, juga penting untuk diselesaikan. Febry bilang, bendungan ini berfungsi untuk mengairi sekitar 10.000 hektare persawahan, pengendalian banjir, dan menghasilkan 8 MW listrik yang bisa menyinari masyarakat di Buru dan Buru Selatan serta untuk pariwisata. “Sekarang kan proses pembangunan nya sudah 30 persen. Kami mendorong agar progresnya naik menjadi 50 persen pada Desember 2021, sehingga pada akhir tahun 2022 sudah mencapai 100 persen dan pada 2023 sudah dapat digenangi bendungan utamanya,” jelas Febry.

Febry pun berharap tidak ada hambatan dalam pembangunan bendungan Waeapo maupun PLTMG 10 MW, sehingga proses pemanfaatannya berjalan dengan baik. Untuk itu,
Febry menyampaikan, KSP akan memfasilitasi PLN akan difasilitasi oleh untuk bertemu dengan Kementerian PUPR dalam mempersiapkan Stack Over pelaksanaan ini menjadi sumber energi bagi masyarakat di dua Kabupaten tersebut.

“Nah, kalau ini terjadi, maka tentu industri akan masuk ke dua Kabupaten ini. Terutama industri perikanan. Sehingga dapat memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat apalagi jika bandara didorong untuk membuat perpanjangan maka dinamika ekonomi akan berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Categories
Berita Berita KSP Program Prioritas

Bendungan Sindangheula Perkuat Sektor Pertanian dan Industri Banten

Presiden Joko Widodo meresmikan dan meninjau Bendungan Sindangheula yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Banten pada Kamis, 4 Maret 2021.

“Alhamdulillah, pada hari ini Bendungan Sindangheula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan,” ujar Presiden dalam sambutan peresmian.

Bendungan tersebut dibangun dengan anggaran mencapai Rp451 miliar dan memiliki kapasitas tampung sebesar 9,30 juta meter kubik.

Kehadiran bendungan di Kabupaten Serang tersebut dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah setempat yang tentunya, Presiden berharap, akan dapat memacu produktivitas pertanian di wilayah itu.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup sehingga semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan,” tuturnya.

Selain menopang sektor pertanian, bendungan tersebut diketahui juga mampu menyediakan kebutuhan air baku hingga 800 liter per detik. Suplai air baku tersebut menjadi sangat penting bagi industri yang memang banyak berdiri di Provinsi Banten.

Keberadaan Bendungan Sindangheula juga bermanfaat untuk pengendalian banjir dengan kemampuannya mereduksi potensi banjir hingga 50 meter kubik per detik dari meluapnya Sungai Ciujung dan Cidurian.

“Bendungan ini juga berfungsi untuk pembangkit listrik. Bisa menghasilkan 0,40 megawatt sehingga ke depan ini bisa dimanfaatkan juga oleh Provinsi Banten,” imbuh Presiden.

Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan masyarakat setempat untuk dapat menjaga sekaligus memanfaatkan Bendungan Sindangheula dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Banten yang memberikan sambutan kepada Presiden dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih atas pembangunan Bendungan Sindangheula. Menurutnya, selain memberikan manfaat bagi petani setempat, bendungan tersebut juga amat dibutuhkan bagi banyak industri di Banten yang membutuhkan air baku.

“Atas nama masyarakat Banten, kami ucapkan terima kasih dengan dibangunnya waduk atau bendungan ini. Bendungan ini akan memberikan aliran untuk kebutuhan air baku bagi Cilegon dan Serang kota maupun kabupaten. Lebih-lebih sekarang ini ada begitu banyak industri yang membutuhkan air baku,” ucapnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian I Program Prioritas

Kampus UIII Depok Siap Terima Mahasiswa Baru Tahun Ini

DEPOK − Pemerintah menargetkan pembangunan konstruksi utama kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), rampung pada Juni atau Agustus tahun 2021. Percepatan pembangunan kampus yang berlokasi di Cimanggis, Depok ini menjadi salah satu prioritas karena telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). “Sehingga kegiatan perkuliahan UIII juga bisa mulai tahun ini,” tutur Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian di Jakarta, Sabtu (23/1).

Dalam kunjungan kerja ke proyek pembangunan kampus UIII di Depok pada Jumat (22/1), Helson menyampaikan, percepatan pembangunan kampus UIII juga sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama dari Presiden Joko Widodo. Agenda prioritas bidang SDM adalah pengembangan pendidikan agama Islam yang mengedepankan semangat demokrasi, kebinekaan, moderasi beragama, dan menjadi rujukan dunia. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia. UIII nantinya akan menjadi perguruan tinggi Islam berwawasan global sebagaimana amanat Presiden Jokowi. “Kampus ini akan menjadi center of excellence yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Pembangunan kampus UIII sendiri dibagi dalam dua tahap awal. Tahap satu meliputi gedung rektorat, fakultas, plaza, asrama putra, dan perumahan dosen yang menjadi tanggung jawab kementerian Agama, sementara tahap dua mencakup gedung perpustakaan, masjid, dan asrama putri yang menjadi tugas Kementerian PUPR.

Helson meminta Kementerian Agama dan Kementerian PUPR segera menyiapkan rencana pembangunan tahap berikutnya, yaitu tambahan gedung fakultas, balai sidang, dan pusat olahraga serta memastikan kesiapan infrastruktur penunjang lainnya agar mahasiswa dapat belajar dengan nyaman di kampus ini.

Perwakilan Kementerian Agama Syafrizal sebagai Panitia Pembangunan Kampus UIII menuturkan, pembangunan tahap satu tinggal menyisakan pekerjaan gedung rektorat dan plaza kampus dengan progres fisik saat ini mencapai 61%. Pada kesempatan yang sama, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Iwan Suprijanto juga melaporkan perkembangan pekerjaan tahap dua, yaitu gedung perpustakaan dan masjid dengan progres sebesar 55% dan asrama putri sebesar 75%. Keduanya optimistis seluruh pekerjaan tersebut dapat tuntas tepat waktu.

Sementara itu, Rektor UIII Profesor Komaruddin Hidayat yang hadir dalam kunjungan kerja KSP menyambut dukungan yang diberikan berbagai pihak dalam pembangunan kampus UIII. “Kami sangat siap untuk memulai kegiatan akademik pada tahun ini,” kata dia.