Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Politics, Law, Defense, Security and Human Rights

KSP Serap Aspirasi Masyarakat Terkait Akselerasi Pembangunan di Aceh

Banda Aceh – Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berharap pemerintah mempercepat proses pembangunan SDM dan infrastruktur di provinsi paling barat di Indonesia ini. Aspirasi ini disampaikan dalam forum terbuka ‘KSP mendengar’ yang digelar oleh Kantor Staf Presiden (KSP) pada Minggu (24/10) di Banda Aceh.

Dalam forum yang dihadiri oleh pimpinan Ormas, LSM, OKP, dan unsur lembaga sipil ini, KSP menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat Aceh.

“Saya berterimakasih atas masukan yang telah disampaikan. Namun, karena KSP tidak bisa mengeksekusi langsung setiap masalah yang tadi disampaikan, maka akan kami koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP Rumadi Ahmad.

Selama ini, lanjut Rumadi, Pemerintah pusat telah banyak memberikan perhatian untuk pembangunan Aceh. Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur sampai pemberian dana Otsus Aceh tetap konsisten dilakukan setiap tahun.

Namun, Ia tidak memungkiri bahwa serapan anggaran COVID-19 dan APBD Aceh masih terhitung lambat. Rumadi pun menghimbau agar Pemda menghitung dengan cermat penyerapan anggaran sesuai dengan pedoman dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Apabila ada persoalan yang berkaitan dengan dasar hukum, maka Pemda perlu merumuskan bersama. Pak Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan agar pemerintah membuat regulasi yang efektif dan efisien,” pungkas Rumadi.

Mutuah, salah satu peserta KSP Mendengar yang merupakan aktivis mahasiswa Universitas Serambi Mekkah, menuturkan bahwa masyarakat tidak pernah tahu fungsi dan penggunaan dana Otsus Aceh oleh Pemda.

“Oleh karena itu, kami minta kepada pemerintah pusat agar penggunaan dana Otsus dievaluasi, sehingga dana ini bisa tepat sasaran,” kata Mutuah.

Sementara itu, KSP aktif menggelar forum KSP mendengar di berbagai daerah di Indonesia untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat. Selain persoalan otonomi khusus Aceh dan pembangunan, forum KSP mendengar juga membahas seputar pendidikan, investasi, lingkungan, ekspor, impor, konflik agraria, UMKM, dan lain sebagainya.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

Pemerintah Dorong DPR Segera Mensahkan RUU PKS

Banda Aceh – Pemerintah terus mendorong DPR untuk segera mensahkan RUU Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS). Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Dr Brian Sriprahastuti, dalam agenda KSP Mendengar bersama pimpinan Ormas, LSM, OKP, dan unsur lembaga sipil lainnya, di Kota Banda Aceh, Senin (25/10) .

“Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian PPPA untuk menindaklanjuti percepatan pengesahan RUU PKS di DPR,” kata Brian.

Seperti diketahui, RUU PKS diusulkan sejak 2016. Namun karena terjadi pergulatan dan kekuatan yang tidak seimbang di DPR, RUU PKS sempat mengambang hingga akhirnya masuk kembali Prolegnas pada Januari 2021.

Agar pembahasan RUU PKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan, KSP menginisiasi pembentukan gugus tugas lintas Kementerian/Lembaga percepatan RUU PKS.

“Gugus tugas ini beranggotan KSP, Kemenkum HAM, Kemen PPA, Kejagung, dan Polri ini. Tugasnya mengawal kinerja politik, aspek substansi, dan komunikasi media,” terang Brian.

Aktivis perempuan Aceh Suraiya Kamaruzzaman menilai, selama ini terjadi dualisme hukum di Aceh, yakni antara Qonun Jinayat dan hukum positif Indonesia. Dalam kasus putusan kekerasan seksual pada anak, kata Suraiya dualisme hukum bisa menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap korban.

“Harapan pada KSP untuk memastikan semua kebijakan diskriminatif di Aceh dihapus. Harus ada sinkronisasi regulasi dan kebijakan pusat dan daerah” tegas Suraiya.

Suraiya mencotohkan, masih ada vonis bebas terhadap pelaku kekerasan pada anak oleh Mahkamah Syariah di Aceh Besar. Padahal, setiap hari ada satu atau dua anak dan peremuan yang menjadi korban.

Anggota Presidium Balai Syura Ureng Inong Aceh itu juga menyayangkan, rendahnya pelayanan Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap korban kekerasan seksual.

“Pelayanan yang baik hanya ada di Pemerintah Provinsi dan Kota Banda Aceh. Regulasi yang dibuat Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mayoritas diskriminatif terhadap perempuan,” ujar Suraiya.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

Penuhi Harapan Masyarakat Medan, KSP Kawal Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan

Medan – Kantor Staf Presiden (KSP) terus mengawal percepatan proses revitalisasi Lapangan Merdeka Medan di Sumatera Utara sebagai cagar budaya. Komitmen ini diwujudkan melalui dialog dua arah yang diselenggarakan oleh KSP bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Medan dan koalisi masyarakat sipil pada Sabtu, (23/10), di kota Medan.

“KSP mendorong percepatan penetapan oleh Pemkot, mengingat besarnya harapan masyarakat kepada Walikota Medan untuk segera merealisasikan rencana tersebut,” kata Nuraini Hilir, Tenaga Ahli KSP.

Ia menambahkan bahwa KSP juga berharap revitalisasi kawasan Lapangan Merdeka Medan dan Kota Tua Kesawan tetap menjaga keaslian bangunan dan aspek kebudayaan.

Nuraini pun menghimbau adanya komunikasi yang jelas antara Pemkot dan masyarakat terkait rencana penetapan cagar budaya Lapangan Merdeka Kota Medan ini, sehingga dipahami dan diterima sebagai visi bersama.

“Lapangan Merdeka Medan bukan hanya simbol perjalanan sejarah dan budaya, namun juga merepresentasikan masa depan Kota Medan yang selaras dengan dinamika zaman,” kata Nuraini. Oleh karenanya, KSP juga mendorong Pemkot untuk mengonkretkan rencana revitalisasi yang sudah didesain dengan konsep ruang terbuka hijau (RTH).

Sementara itu, upaya Pemkot untuk merevitalisasi Lapangan Merdeka masih terkendala dengan masalah kontrak dengan PT Orange Indonesia Mandiri yang baru akan berakhir pada tahun 2025.

Namun, menurut Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Medan, kontrak Pemkot dengan PT Orange Indonesia Mandiri perlu ditinjau ulang. Pasalnya, sudah ada landasan hukum yang lebih mengikat terkait cagar budaya, diantaranya UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Secara terpisah, Walikota Medan Bobby Nasution mengatakan proses revitalisasi Lapangan Merdeka Medan akan segera dimulai tahun depan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN untuk turun membantu pendanaan revitalisasi selain penggunaan anggaran dari APBD provinsi dan kota,”, kata Bobby.

Ia pun menambahkan bahwa Pemkot berkomitmen untuk terus melibatkan masyarakat dalam penyiapan master plan revitalisasi Lapangan Merdeka ini.

Categories
News KSP News Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

Kota Binjai Jadi Piloting Perluasan Wilayah Pencegahan Stunting dari Hulu di Sumatera Utara

Kota Binjai – Pelaksanaan uji coba Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (Elmisil) di Kota Binjai bisa menjadi sarana pencegahan dan penurunan stunting dari hulu. Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Yenny Sucipto, saat meninjau uji coba Aplikasi Elmisil, di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, Sabtu (23/10).

“Jika uji coba Aplikasi Elmisil di sini (Kelurahan Suka Maju) berhasil, Kota Binjai akan menjadi piloting perluasan wilayah pencegahan stunting dari hulu di Sumatera Utara (Sumut),” ujar Yenny.

Awal September 2021, BKKBN bersama Pemerintah Kota Binjai meluncurkan aplikasi Elmisil sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting dari hulu. Elsimil merupakan aplikasi edukasi atau sistem elektronik siap nikah dan siap hamil yang menjadi prioritas program BKKBN. Instrumen ini bentuk skrining dan edukasi kesehatan reproduksi serta perbaikan gizi perempuan calon pengantin dan promosi perilaku hidup sehat.

Menurut Yenny, sejauh ini uji coba aplikasi Elmisil di Kota Binjai masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada keterbatasan perangkat. “Tidak semua calon pengantin (catin) memiliki gadget. Selain itu, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang sudah terbentuk tidak semua mahir menggunakan aplikasi elmisil. Belum lagi tidak semua faskes punya alat uji yang benar-benar valid,” terang Yenny.

Meski demikian kata Yenny, bukan berarti upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kota Binjai tidak bisa dilakukan. Terlebih lagi, sinergi antara OPD Pemerintah Kota dengan Kementerian Agama (Kemenag) sudah berjalan. “Upaya Pemkot Binjai mencegah stunting dari hulu dengan memberikan bimbingan dan pendampingan calon pengantin sebagai syarat wajib menikah yang bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait sudah berjalan. Ini modal awal yang baik menurut kami,” sambung Yenny.

Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengatakan, dipilihnya Kota Binjai oleh BKKBN sebagai tempat uji coba Aplikasi Elmisil bukan karena angka stunting yang tinggi, tapi karena sudah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwakot) bimbingan calon pengantin sebagai syarat wajib menikah.

Ia menambahkan, saat ini uji coba aplikasi Elsimil ini masih dilakukan di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Binjai Barat. Untuk wilayah lainnya belum diterapkan karena masih dalam rangka persiapan. “Pemerintah Kota Binjai akan melakukan upaya-upaya agar dapat mengatasi berbagai kendala, dan aplikasi Elsimil kedepannya dapat diterapkan di seluruh wilayah Kota Binjai, sehingga dapat menekan angka stunting tingkat nasional khususnya di Kota Binjai,” pungkasnya.

Categories
News KSP News Kebudayaan yang Terjaga Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

KSP Dorong Percepatan Revitalisasi Lapangan Merdeka Kota Medan Sebagai Cagar Budaya

Kota Medan – Kantor Staf Presiden (KSP) dorong Pemerintah Kota Medan, untuk segera melakukan percepatan revitalisasi lapangan merdeka sebagai cagar budaya. Pernyataan ini disampaikan Tenaga Ahli Madya Kedeputian II Nuraini, saat bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman, di kantor wali kota Medan, Jum’at (22/10).

“Lapangan Merdeka Kota Medan memiliki nilai sejarah yang besar, tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Untuk itu, penting untuk segera diproses sebagai cagar budaya,” kata Nuraini.

Lapangan yang dulunya dinamai Esplanade ini dibangun oleh pihak kolonial Belanda pada tahun 1880-an sebagai pusat interaksi sosial masyarakat. Pada tahun 1942 era pendudukan Jepang, nama Esplanade berubah menjadi Fukuraido yang juga bermakna “Lapangan di tengah kota”.

Dengan takluknya Jepang pada 15 Agustus 1945, para pemimpin di kota Medan berkeinginan untuk menyuarakan berita kemerdekaan Republik Indonesia di depan seluruh masyarakat kota Medan. Pembacaan proklamasi pada 9 Oktober 1945 di Lapangan tersebut pun menjadi momentum untuk mengubah nama lapangan Fukuraido menjadi Lapangan Merdeka Medan.

Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS M-SU) Peduli Lapangan Merdeka Medan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan atas tidak ditetapkannya status Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya.

PN Kota Medan sempat memenangkan gugatan KMS M-SU dan memerintahkan pihak tergugat (Wali Kota Medan) untuk menjadikan lapangan Merdeka sebagai cagar budaya. Namun, pihak tergugat mengajukan banding.

Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman menegaskan, wali kota Medan sudah sepakat dan menempuh langkah-langkah percepatan revitalisasi lapangan merdeka sebagai cagar budaya, dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH). Namun upaya tersebut masih terkendala beberapa masalah, termasuk masalah kontrak dengan PT Orange Indonesia Mandiri yang baru akan berakhir pada tahun 2025.

Meski demikian Wiriya memastikan bahwa proses revitalisasi lapangan merdeka sudah berjalan dan masuk dalam RPJMD baru Kota Medan 2021-2026.