Categories
Agraria News KSP News Task Force

Komitmen Reforma Agraria, Moeldoko: Beberapa Capaian Lebihi Target

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menegaskan bahwa pelaksanaan program reforma agraria seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 telah dijalankan dengan baik oleh Kementerian/Lembaga terkait. Ia menyampaikan apresiasinya ini dalam Seminar Agraria yang dilaksanakan secara daring, Kamis (21/10).

“Hingga saat ini, kegiatan penataan aset, dalam bentuk legalisasi aset dan redistribusi tanah telah dijalankan dengan baik oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal legalisasi aset, pelaksanaannya telah melebihi target yang ditetapkan,” kata Moeldoko.

Ia pun menambahkan bahwa kegiatan redistribusi pada areal penggunaan lain atau Kawasan non hutan juga telah melebihi target yang ditentukan.

Namun patut untuk menjadi catatan, bahwa legalisasi atas tanah transmigrasi masih jauh dari capaian, yakni baru dibawah 20%. Sementara dalam hal redistribusi tanah, capaiannya lebih rendah yakni 26,67% dari target yang ditetapkan seluas 4,5 juta hektar. Kontribusi utama lemahnya capaian ini adalah masih belum optimalnya kegiatan pelepasan Kawasan hutan untuk reforma agraria.

Sejak tahun 2015, jumlah pengaduan konflik agraria yang diterima oleh Istana melalui KSP sampai saat ini tercatat 1191 kasus. Beberapa diantaranya telah berhasil diselesaikan tahun ini.

Melalui program penyelesaian konflik agraria, Moeldoko berharap agar pemerintah mampu mewujudkan Investasi Berbasis Keadilan.

“Bahwa dalam proses pembangunan memperhatikan hak masyarakat juga sebaliknya proses penyelesaian konflik memperhatikan kebutuhan pembangunan,” lanjut mantan Panglima TNI tersebut.

Sementara itu, KSP bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik di 137 Lokasi prioritas dan Penguatan Kebijakan Bersama Reforma Agraria 2021 yang juga turut melibatkan perwakilan CSO bidang agraria.

Menurut Bambang Supriyanto selaku Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian LHK yang juga turut hadir dalam acara seminar, pemerintah melalui KLHK telah menargetkan 9 juta hektar tanah objek reforma agraria dan 12, 7 juta hektar lahan akan diberikan kepada masyarakat untuk program perhutanan sosial.

Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development Deputy Chief of Staff for Information and Political Communication

Terapkan Prokes Ketat, PTM di Jambi Tak Munculkan Klaster COVID-19

Jambi – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan SMA/SMK di Jambi belum memunculkan kluster COVID-19. Pantauan tim Kantor Staf Presiden (KSP) di lapangan, pelaksanaan PTM di SMA/SMK menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita lihat prokesnya sangat ketat. Ada shifting jadwal kelas, penyediaan tempat cuci tangan, masker, dan hand sanitizer di beberapa lokasi sekolah,” terang Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Agung Hardjono, saat memantau pelaksanaan PTM di SMA/SMK Unggul Sakti Jambi, Selasa (12/10).

Sebelumnya, pemerintah mendorong seluruh sekolah melakukan PTM terbatas. Imbauan tersebut semakin gencar setelah data penularan COVID-19 menunjukkan pelandaian. Selain itu, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, sekolah yang tenaga pendidiknya sudah divaksin dosis pertama dan kedua, wajib melaksanakan PTM terbatas di sekolah. Pasalnya pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terlalu lama, dikhawatirkan membuat pelajar mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss.

Menurut Agung, selain penerapan protokol kesehatan, keberhasilan PTM juga tidak terlepas dari peran serta orang tua yang mengizinkan putra-putri mereka untuk mengikuti belajar tatap muka di sekolah. “Dengan ijin dari bapak-ibu semua, pihak sekolah juga semakin yakin untuk menyelenggarakan PTM nya. Saya ucapkan terima kasih,’’ ujar Agung di hadapan sejumlah wali murid.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMA/SMK Unggul Sakti Jambi digelar, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PTM terbatas. Percepatan vaksinasi terutama bagi tenaga pendidik dipercepat hingga mencapai 87 persen.

“Kalau tenaga pendidik di tempat kami 99 persen sudah divaksin pak. Puji Tuhan sejak dilaksanakan pada 4 oktober lalu, belum ditemukan guru atau murid yang terpapar” terang Kepala SMA/SMK Unggul Sakti Yustinus Vena pada tim KSP.

Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

KSP Akan Kawal Vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran

JAKARTA – Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan menuju Hong Kong boleh bernapas lega. Kabar baik datang dari Kementerian Kesehatan yang menerbitkan surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Melalui surat No. SR.03.04/3/7885/2021, surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19 bagi CPMI akan difasilitasi KKP Kelas I Soekarno Hatta, Surabaya dan Denpasar.

Kepastian ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) yang secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga (K/L), untuk menindaklanjuti vaksinasi bagi CPMI dan PMI. Terakhir, rapat yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menghasilkan permohonan kuota vaksin untuk CPMI dan PMI kepada Menteri Kesehatan melalui surat No. B.872/KA/IX/2021.

“Ini perintah langsung dari Presiden, agar KSP memastikan CPMI tidak terhambat masalah vaksinasi untuk pergi bekerja,” kata Moeldoko,

Berdasarkan data Badan Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai koordinator pelaksanaan vaksinasi untuk CPMI, hingga Desember 2021, BP2MI memperkirakan ada 61.186 orang CPMI yang membutuhkan vaksin. Dari jumlah itu, sebaran terbesar berasal dari Jawa Timur atau sebanyak 21.790 orang dan jumlah terkecil dari Bali 3.951 orang. Rencananya, sebanyak 39.310 orang dari total CPMI akan menuju Hong Kong sebagai negara tujuan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan kuota vaksin bagi CPMI, termasuk sudah menerbitkan surat edaran tentang penempatan para pekerja ke Hong Kong.

Menurut Kemnaker, otoritas Hong Kong telah mengeluarkan kebijakan pembukaan penempatan PMI mulai 30 Agustus 2021 lalu dengan persyaratan PMI telah melakukan vaksinasi lengkap Covid-19 di Indonesia. Syarat itu pun harus dibuktikan dengan sertifikat vaksin ke-1 dan ke-2 yang divalidasi melalui Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, Kemenkes telah menyesuaikan sertifikat vaksin menjadi dwi bahasa Indonesia-Inggris hingga memberikan arahan kepada Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta, Plt. Kepala Kelas I KKP Surabaya, dan Kepala KKP Kelas I Denpasar untuk melaksanakan penerbitan Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 bagi WNI yang berangkat ke Hong Kong.

Sementara, diplomasi juga telah dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar WNI di luar negeri bisa mendapatkan vaksin, termasuk di negara-negara yang belum bisa menyediakan vaksin bagi warga negara asing, seperti Aljazair dan Tanzania. Program vaksinasi ini juga berlaku bagi pekerja Indonesia yang berada di sana.

“BP2MI dan Kemkes bersama pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pelaksanaan vaksin bagi CPMI yang dilakukan sebanyak mungkin di daerah asal CPMI. Sehingga mereka sudah mendapatkan vaksinasi sebelum keberangkatan,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma di Jakarta, Jumat (10/9).

Ke depan, KSP akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPKP selain K/L terkait dalam rapat lanjutan pembahasan tindak lanjut vaksin bagi CPMI dan PMI.

Sebagai tambahan informasi, ada beberapa persyaratan yang diperlukan CPMI untuk mendapatkan surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Di antaranya:

a. Surat pengantar dari BP2MI/BP3MI/P3MI/Kemnaker yang berisi daftar nama CPMI, NIK, nomor paspor dan alamat jelas;
b. Salinan ID Siskotkln/SiskoP2MI milik CPMI, untuk membuktikan pemohon adalah benar CPMI
c. Salinan halaman identitas paspor CPMI
d. Salinan KTP
e. Cetakan (print-out) sertifikat vaksinasi dalam format aplikasi PeduliLindungi

Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

KSP Moeldoko Apresiasi Inovasi Tes COVID-19 dengan Metode Kumur

JAKARTA-Sharlini Eriza Putri dan Vincent Kurniawan, dua anak muda bertalenta di bidang bioteknologi, menciptakan alat pendeteksi COVID-19 dengan metode kumur (Gargling). Dua founder Nusantara Genetics (Nusantics), sebuah perusahaan rintisan lokal di bidang tehnologi genomika tersebut, mengklaim metode kumur memiliki akurasi 90 persen.

“Metode Kumur yang kami beri nama BioSaliva Gargle VTM ini, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak nyaman dengan metode colok hidung. Tes kumur ini tidak ada bedanya dengan PCR sebagai standar emas deteksi COVID-19. Tingkat akurasinya 90 persen,” jelas Sharlini saat audensi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (10/9).

Dalam kesempatan itu, Sharlini yang juga CEO Nusantics menguraikan cara pemeriksaan COVID-19 dengan metode kumur. “Satu jam sebelumnya tidak boleh makan minum dulu. Kumurnya di tenggorokan bukan di mulut, jadi kepala harus mendongak ke atas dan harus ada suara,” terang Sharlini sambil mempraktikkan cara metode kumur.

Sharlini yang lulusan Imperial College London mengakui, metode kumur lebih efektif dan efisien, serta tidak membutuhkan banyak tenaga kesehatan (nakes) dalam pelaksanaannya. “Metode ini bisa dilakukan sendiri. Tinggal nanti hasil tesnya dibawa ke layanan kesehatan untuk diperiksa menggunakan mesin PCR,” lanjut Sharlini.

Inovasi alat deteksi COVID-19 dengan metode kumur mendapat apresiasi positif dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, terobosan ini harus segera disosialisasikan dan dimanfaatkan untuk masyarakat. “Inovasi masa depan seperti ini nggak boleh berhenti. Persoalannya kan belum banyak orang mengerti,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, perlu ada sinergi dengan lembaga – lembaga negara terkait, untuk bisa mengeksplorasi temuan ini. “Ini perlu ada partner, apakah dari BPPT atau LIPI. Sehingga menjadi nasional dan dipahami dan dimanfaatkan oleh publik,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, KSP siap memfasilitasi hasil cipta para anak-anak bangsa, terutama di bidang bioteknologi, seperti yang dilakukan Nusantics.

“Anda jangan merasa kesepian dan sendiri. Negara pasti hadir untuk mewadahi hasil kerja keras kalian. Apalagi saat ini kita sedang mempersiapkan program Manajemen Talenta Nasional, untuk memfasilitasi inovasi-inovasi anak bangsa,” pesan Moeldoko.

Categories
News KSP News Task Force Deputies Manajemen Talenta Nasional

Kampus Harus Mampu Lahirkan Talenta Berinovasi

JAKARTA-Perguruan Tinggi sudah waktunya menyiapkan talenta-talenta terbaik, untuk berkontribusi di level nasional. Hal ini seiring dengan program Manajemen Talenta Nasional, yang dalam waktu dekat akan direalisasikan. Pernyataan ini disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, saat memberikan pembekalan pada Mahasiswa Baru Universitas Efarina 2021, Kamis (9/9).

“Jika kampus gagal melakukan inovasi, maka mahasiswa yang dihasilkannya hanya akan mengandalkan ijazah, tanpa memiliki kualifikasi individual yang bersaing, atau bahkan mampu mengungguli kampus-kampus lainnya,” terang Moeldoko.

Menurut Moeldoko, dengan jumlah perguruan tinggi negeri dan swasta yang mencapai empat ribu lebih di seluruh pelosok tanah air, diharapkan akan lahir talenta-talenta yang memunculkan inovasi di segala bidang.

“ Pemerintah ingin supaya bakat yang dimiliki putera-puteri terbaik Indonesia bisa dikembangkan dengan baik dengan adanya program Manajemen Talenta Nasional,” Kata Moeldoko.

Saat ini lanjut Moeldoko, Indonesia berada diperingkat 85 dari 131 negara pada tingkat inovasi dunia, atau masih di bawah Brunei, Filipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Jika ketertinggalan tersebut tidak bisa dikejar, akan berpengaruh pada daya saing (competitiveness) secara global.

“ Berdasarkan Indeks Daya Saing Global, peringkat Indonesia sempat membaik. Namun kembali turun karena kita gagal berinovasi. Ini menjadi ancaman bagi iklim Investasi Indonesia,” ujarnya.

Kepada Civitas Akedemika dan Mahasiswa Baru Universitas Efarina, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menghimbau untuk mewaspadai ancaman radikalisme. “ Data Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2019, 23,4 persen mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme. Ini harus diwaspadai,” tegas Moeldoko yang juga Mantan Panglima TNI.

Di akhir paparannya, Moeldoko juga menekankan pentingnya peran seluruh elemen bangsa, khususnya kalangan perguruan tinggi, untuk memiliki kesadaran bela negara dalam aplikasi apapun. “ Seperti yang pernah disampaikan Presiden, di jaman sekarang tidak cukup membela negara dengan orasi dan unjuk rasa, tapi diwujudkan dalam kerja nyata,” pungkasnya