Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development Deputy Chief of Staff for Information and Political Communication

Terapkan Prokes Ketat, PTM di Jambi Tak Munculkan Klaster COVID-19

Jambi – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada satuan pendidikan SMA/SMK di Jambi belum memunculkan kluster COVID-19. Pantauan tim Kantor Staf Presiden (KSP) di lapangan, pelaksanaan PTM di SMA/SMK menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita lihat prokesnya sangat ketat. Ada shifting jadwal kelas, penyediaan tempat cuci tangan, masker, dan hand sanitizer di beberapa lokasi sekolah,” terang Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Agung Hardjono, saat memantau pelaksanaan PTM di SMA/SMK Unggul Sakti Jambi, Selasa (12/10).

Sebelumnya, pemerintah mendorong seluruh sekolah melakukan PTM terbatas. Imbauan tersebut semakin gencar setelah data penularan COVID-19 menunjukkan pelandaian. Selain itu, berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, sekolah yang tenaga pendidiknya sudah divaksin dosis pertama dan kedua, wajib melaksanakan PTM terbatas di sekolah. Pasalnya pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang terlalu lama, dikhawatirkan membuat pelajar mengalami ketertinggalan pembelajaran atau learning loss.

Menurut Agung, selain penerapan protokol kesehatan, keberhasilan PTM juga tidak terlepas dari peran serta orang tua yang mengizinkan putra-putri mereka untuk mengikuti belajar tatap muka di sekolah. “Dengan ijin dari bapak-ibu semua, pihak sekolah juga semakin yakin untuk menyelenggarakan PTM nya. Saya ucapkan terima kasih,’’ ujar Agung di hadapan sejumlah wali murid.

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMA/SMK Unggul Sakti Jambi digelar, setelah sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PTM terbatas. Percepatan vaksinasi terutama bagi tenaga pendidik dipercepat hingga mencapai 87 persen.

“Kalau tenaga pendidik di tempat kami 99 persen sudah divaksin pak. Puji Tuhan sejak dilaksanakan pada 4 oktober lalu, belum ditemukan guru atau murid yang terpapar” terang Kepala SMA/SMK Unggul Sakti Yustinus Vena pada tim KSP.

Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies Deputy Chief of Staff for Economy

KSP Akan Kawal Vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran

JAKARTA – Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan menuju Hong Kong boleh bernapas lega. Kabar baik datang dari Kementerian Kesehatan yang menerbitkan surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Melalui surat No. SR.03.04/3/7885/2021, surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19 bagi CPMI akan difasilitasi KKP Kelas I Soekarno Hatta, Surabaya dan Denpasar.

Kepastian ini tidak lepas dari upaya yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) yang secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga (K/L), untuk menindaklanjuti vaksinasi bagi CPMI dan PMI. Terakhir, rapat yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menghasilkan permohonan kuota vaksin untuk CPMI dan PMI kepada Menteri Kesehatan melalui surat No. B.872/KA/IX/2021.

“Ini perintah langsung dari Presiden, agar KSP memastikan CPMI tidak terhambat masalah vaksinasi untuk pergi bekerja,” kata Moeldoko,

Berdasarkan data Badan Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai koordinator pelaksanaan vaksinasi untuk CPMI, hingga Desember 2021, BP2MI memperkirakan ada 61.186 orang CPMI yang membutuhkan vaksin. Dari jumlah itu, sebaran terbesar berasal dari Jawa Timur atau sebanyak 21.790 orang dan jumlah terkecil dari Bali 3.951 orang. Rencananya, sebanyak 39.310 orang dari total CPMI akan menuju Hong Kong sebagai negara tujuan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan kuota vaksin bagi CPMI, termasuk sudah menerbitkan surat edaran tentang penempatan para pekerja ke Hong Kong.

Menurut Kemnaker, otoritas Hong Kong telah mengeluarkan kebijakan pembukaan penempatan PMI mulai 30 Agustus 2021 lalu dengan persyaratan PMI telah melakukan vaksinasi lengkap Covid-19 di Indonesia. Syarat itu pun harus dibuktikan dengan sertifikat vaksin ke-1 dan ke-2 yang divalidasi melalui Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, Kemenkes telah menyesuaikan sertifikat vaksin menjadi dwi bahasa Indonesia-Inggris hingga memberikan arahan kepada Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta, Plt. Kepala Kelas I KKP Surabaya, dan Kepala KKP Kelas I Denpasar untuk melaksanakan penerbitan Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 bagi WNI yang berangkat ke Hong Kong.

Sementara, diplomasi juga telah dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar WNI di luar negeri bisa mendapatkan vaksin, termasuk di negara-negara yang belum bisa menyediakan vaksin bagi warga negara asing, seperti Aljazair dan Tanzania. Program vaksinasi ini juga berlaku bagi pekerja Indonesia yang berada di sana.

“BP2MI dan Kemkes bersama pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pelaksanaan vaksin bagi CPMI yang dilakukan sebanyak mungkin di daerah asal CPMI. Sehingga mereka sudah mendapatkan vaksinasi sebelum keberangkatan,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma di Jakarta, Jumat (10/9).

Ke depan, KSP akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPKP selain K/L terkait dalam rapat lanjutan pembahasan tindak lanjut vaksin bagi CPMI dan PMI.

Sebagai tambahan informasi, ada beberapa persyaratan yang diperlukan CPMI untuk mendapatkan surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Di antaranya:

a. Surat pengantar dari BP2MI/BP3MI/P3MI/Kemnaker yang berisi daftar nama CPMI, NIK, nomor paspor dan alamat jelas;
b. Salinan ID Siskotkln/SiskoP2MI milik CPMI, untuk membuktikan pemohon adalah benar CPMI
c. Salinan halaman identitas paspor CPMI
d. Salinan KTP
e. Cetakan (print-out) sertifikat vaksinasi dalam format aplikasi PeduliLindungi

Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies Deputy Chief of Staff for Human Development

KSP Moeldoko Apresiasi Inovasi Tes COVID-19 dengan Metode Kumur

JAKARTA-Sharlini Eriza Putri dan Vincent Kurniawan, dua anak muda bertalenta di bidang bioteknologi, menciptakan alat pendeteksi COVID-19 dengan metode kumur (Gargling). Dua founder Nusantara Genetics (Nusantics), sebuah perusahaan rintisan lokal di bidang tehnologi genomika tersebut, mengklaim metode kumur memiliki akurasi 90 persen.

“Metode Kumur yang kami beri nama BioSaliva Gargle VTM ini, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak nyaman dengan metode colok hidung. Tes kumur ini tidak ada bedanya dengan PCR sebagai standar emas deteksi COVID-19. Tingkat akurasinya 90 persen,” jelas Sharlini saat audensi bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (10/9).

Dalam kesempatan itu, Sharlini yang juga CEO Nusantics menguraikan cara pemeriksaan COVID-19 dengan metode kumur. “Satu jam sebelumnya tidak boleh makan minum dulu. Kumurnya di tenggorokan bukan di mulut, jadi kepala harus mendongak ke atas dan harus ada suara,” terang Sharlini sambil mempraktikkan cara metode kumur.

Sharlini yang lulusan Imperial College London mengakui, metode kumur lebih efektif dan efisien, serta tidak membutuhkan banyak tenaga kesehatan (nakes) dalam pelaksanaannya. “Metode ini bisa dilakukan sendiri. Tinggal nanti hasil tesnya dibawa ke layanan kesehatan untuk diperiksa menggunakan mesin PCR,” lanjut Sharlini.

Inovasi alat deteksi COVID-19 dengan metode kumur mendapat apresiasi positif dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurutnya, terobosan ini harus segera disosialisasikan dan dimanfaatkan untuk masyarakat. “Inovasi masa depan seperti ini nggak boleh berhenti. Persoalannya kan belum banyak orang mengerti,” kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, perlu ada sinergi dengan lembaga – lembaga negara terkait, untuk bisa mengeksplorasi temuan ini. “Ini perlu ada partner, apakah dari BPPT atau LIPI. Sehingga menjadi nasional dan dipahami dan dimanfaatkan oleh publik,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan, KSP siap memfasilitasi hasil cipta para anak-anak bangsa, terutama di bidang bioteknologi, seperti yang dilakukan Nusantics.

“Anda jangan merasa kesepian dan sendiri. Negara pasti hadir untuk mewadahi hasil kerja keras kalian. Apalagi saat ini kita sedang mempersiapkan program Manajemen Talenta Nasional, untuk memfasilitasi inovasi-inovasi anak bangsa,” pesan Moeldoko.

Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies Deputy Chief of Staff for Information and Political Communication

Peringkat 6 Dunia, Pemerintah Tunjukkan Komitmen Tertinggi Untuk Vaksinasi COVID-19

Jakarta – Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan memastikan bahwa pemerintah telah meletakkan komitmen tertingginya untuk meningkatkan pelayanan program vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di Indonesia.

Hal ini Ia sampaikan dalam Webinar bertajuk “Vaksinasi COVID-19 Kini dan Nanti”, Rabu (8/9), sebagai kanal diskusi publik yang digelar untuk merespon sejumlah keresahan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 yang telah disampaikan melalui program KSP Mendengar.

“Pemerintah sudah mengamankan komitmen suplai vaksin dari berbagai merk dan jenis. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, komitmen yang sudah diamankan pemerintah jumlahnya paling besar se-Asia Tenggara,” kata Abetnego.

Menurut data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 7 September, sudah lebih dari 68,8 juta jiwa mendapatkan vaksin dosis pertama. Ini artinya, kata Abetnego, kecepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia akan segera mampu mencapai angka 2 juta dosis per hari.

Dengan angka ini, Indonesia menduduki peringkat ke 6 dunia dengan jumlah orang terbanyak yang telah divaksinasi COVID-19, setelah China, India, Amerika Serikat, Brazil dan Jepang.

“Kita bukan negara penghasil vaksin dan kita adalah negara dengan jumlah penduduk yang besar. Namun kita mampu mempercepat vaksinasi, ini adalah sebuah prestasi besar,” kata Siti Nadia Tarmizi, selaku juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, yang juga turut hadir dalam webinar.

Walaupun Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam program percepatan vaksinasi COVID-19, namun Siti dan Abetnego mengaku optimis Indonesia akan segera bangkit dari krisis pandemi COVID-19 melihat laju penurunan kasus positif, angka kematian dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit.

Pemerintah pun akan terus berkomitmen mendorong distribusi vaksin melalui dinkes provinsi ke kabupaten/kota. Sejumlah inovasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat pun juga sudah mulai diterapkan. Diantaranya adalah penggunaan teknologi informasi untuk monitoring stok vaksin melalui aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi Logistik Elektronik (SMILE).

Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Dr. Devie Rahmawati juga menjamin bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan aplikasi COVID-19, contohnya Peduli Lindungi, agar manfaatnya sampai kepada masyarakat.

Categories
News KSP News COVID-19 Task Force Deputies

KSP: Pemda Harus Aktif Gandeng Gerakan Masyarakat Lawan COVID-19

Klaten, Wonogiri – Pemerintah daerah harus aktif menggandeng inisiatif gerakan masyarakat dalam melawan situasi pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan oleh tim monitoring dan evaluasi Kantor Staf Presiden (KSP) saat berdiskusi dengan para bupati dan jajaran pemimpin daerah di Kabupaten Klaten dan Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (7/9).

Menurut Joanes Joko, Tenaga Ahli Utama KSP, pertemuan tim KSP dengan kepala daerah difokuskan untuk mengajak pemerintah daerah untuk lebih gencar mengkampanyekan disiplin prokes dan vaksinasi.

“Juga, agar pemda lebih aktif menggandeng masyarakat sipil karena sejauh monitoring tim KSP modal sosial Indonesia sangat kuat di tingkat hulu,” imbuhnya.

Joko pun mengapresiasi gerakan masyarakat seperti Jogo Tonggo dan Tim Kubur Cepat (TKC) di Kabupaten Klaten dalam membantu penanganan Covid-19. “Saya berharap gerakan masyarakat seperti ini diperkuat oleh dukungan pemda,” pungkasnya.

Tim Kubur Cepat (TKC), misalnya, merupakan inisiatif masyarakat dari berbagai unsur di Klaten yang bertujuan untuk meringankan beban penanganan Covid-19 di daerah. Relawan TKC di Klaten yang saat ini hampir mencapai 4000 orang bergerak untuk membantu pemulasaran dan pemakaman warga yang meninggal akibat Covid-19.

Kabupaten Klaten hingga saat ini masih mencatatkan kasus kematian akibat Covid-19 yang cukup tinggi, yakni berada pada level 8,3 persen. Angka ini didominasi oleh pasien lansia, pasien dengan penyakit bawaan (komorbid) dan pasien yang belum menerima vaksin.

“Kami akan memperkuat penanganan Covid-19 dengan program pembagian masker di setiap desa melalui puskesmas yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat secara gratis,” kata Sri Mulyani, Bupati Klaten.

Sementara itu di Kabupaten Wonogiri, walaupun angka penularan Covid-19 dan bed occupancy rate (BOR) sudah menurun, namun tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap prokes masih menjadi perhatian.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengatakan strategi penanganan Covid-19 di Wonogiri dilakukan dengan memperkuat kapasitas di Desa dan Kecamatan.

Meskipun per tanggal 7 September lalu Wonogiri telah memasuki PPKM Level 3, pemerintah memastikan bahwa kebijakan mematikan lampu jalan di atas jam 20.00 untuk menekan mobilitas masyarakat akan terus gencar dilakukan.