Kategori: Berita Foto

WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.54

WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.55

WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.55 (1)

WhatsApp Image 2025-08-28 at 15.03.56

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Harianto, melakukan koordinasi dan dialog strategis bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Malang di Pendopo Agung. Pertemuan ini membahas beberapa progres program prioritas Presiden RI yang dijalankan di Kabupaten Malang.

Sekda Malang melaporkan capaian antara lain progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Desa Srigonco, jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis, keterlibatan UMKM dan BUMDes sebagai supplier MBG, serta jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk.

KSP mengapresiasi langkah Pemkab Malang dalam menjalankan program Presiden Prabowo. KSP juga berkomitmen menjadi wadah komunikasi strategis guna memperkuat sinergi pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat Malang.

IMG_8148 (1)

DSC00677 (1)

DSC00700

DSC00487 (1)

DSC00482 (1)

DSC00550 (1)

DSC00630 (1)

Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M. Qodari, menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (21/8), di Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Kedeputian IV KSP.

Provinsi Papua Pegunungan saat ini merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia, yakni 30,03% (BPS, 2024). Selain itu, wilayah ini juga memiliki backlog perumahan terbesar di Papua Raya, mencapai 77.909 unit, yang terdiri dari 25.387 unit rumah kepemilikan dan 52.522 unit rumah tidak layak huni. Karena itu, rencana pembangunan 2.200 unit rumah menjadi langkah nyata untuk mewujudkan komitmen Presiden dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat Papua Pegunungan.

Dalam rapat tersebut, Wakil Kepala Staf Kepresidenan mengapresiasi laporan komprehensif yang disampaikan Kementerian PKP terkait upaya percepatan penyediaan perumahan rakyat. Beliau menekankan pentingnya kepastian legalitas tanah yang akan digunakan, agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

IMG_6311

IMG_6290

IMG_6298

Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono menghadiri Rapat Koordinasi Penyerapan Gula Petani yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional pada Rabu (20/08) di Jakarta.

Rapat ini menghasilkan kesepakatan asosiasi dan pelaku usaha untuk menyerap gula petani sesuai harga acuan Rp14.500/kg, sebagai angin segar bagi keberlanjutan produksi tebu menuju percepatan pencapaian swasembada gula.

Untuk jangka lebih panjang, KSP berkomitmen memperkuat pengawasan dan penegakan aturan agar tata niaga gula berjalan sehat, adil, dan berkelanjutan.

S7202563

S7202636

R7302574

S7202950

S7202927

R7302617

S7202739

S7202937

S7202915

S7202868

S7202874

Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan, Mayjen TNI (Purn) Kasuri, memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Rengat – Pekanbaru (Seksi Lingkar Pekanbaru), Selasa (19/8).

Rapat membahas progres pengadaan tanah dan konstruksi yang terus dikawal untuk mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

KSP menegaskan komitmen untuk terus mengawal percepatan PSN ini untuk memperkuat konektivitas, distribusi logistik dan arus mudik di Pulau Sumatera guna mendorong percepatan pembangunan untuk menuju tingkat pertumbuhan ekonomi 8%.

WhatsApp Image 2025-08-24 at 19.27.04

WhatsApp Image 2025-08-24 at 19.27.04 (1)

WhatsApp Image 2025-08-24 at 19.27.04 (2)

WhatsApp Image 2025-08-24 at 19.27.03

Kedeputian I KSP bersama Pemprov NTT menggelar Rapat Koordinasi di Kupang, 19 Agustus 2025, membahas pencegahan TPPO, perlindungan PMI, penguatan demokrasi, dan pembinaan ideologi Pancasila. Rakor dipimpin Sekda NTT, Kosmas Damianus Lana dan TAU Kedeputian I KSP, Mayjen TNI (Purn) Dr. Deni Dadang A.R, serta dihadiri Forkopimda, TNI, Polri, BIN, instansi vertikal, dan akademisi.

Pemprov NTT dinilai telah mengambil langkah penting, mulai dari pembentukan Satgas TPPO, sosialisasi bahaya migrasi non-prosedural, kerja sama lintas batas, hingga pembentukan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia bersama BPS dan Kemendagri. KSP menegaskan rakor ini sebagai wadah menyerap aspirasi daerah sekaligus memastikan kebijakan pusat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Agenda ini sejalan dengan visi Asta Cita terutama dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM; memantapkan pertahanan-keamanan; serta memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan narkoba. KSP terus mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam pengendalian program strategis nasional dan pengelolaan isu-isu strategis.