TOBA SAMOSIRDi hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Acara penyerahan digelar di Lapangan Ambarita, Kabupaten Samosir, Selasa, 30 Juli 2019.
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan alasan pemerintah terus mempercepat penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat ini adalah karena masih banyaknya sengketa tanah atau sengketa lahan. Hal ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat atas tanah yang dimilikinya.
“Di seluruh Indonesia ini, di tahun 2015, ada 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang oleh masyarakat. Tapi yang selesai baru 46 juta. Masih ada 80 juta yang belum selesai. Sehingga banyak sengketa-sengketa tanah, banyak konflik lahan, karena rakyat belum pegang yang namanya sertifikat,” kata Presiden.
Sebelum pemerintah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), hanya sekitar 500 ribu sertifikat yang disalurkan setiap tahunnya. Untuk itu, Presiden Joko Widodo langsung meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar sertifikat yang diserahkan kepada rakyat ditambah.
“Saat itu saya minta, tahun depan 2017, minta 5 juta. Saya enggak tahu bagaimana caranya 5 juta harus keluar, ternyata bisa 5,3 juta keluar. Tahun depan saya minta 7 juta tahun 2018. Nyatanya bisa keluar lagi. Tahun depan saya minta tambah lagi, tahun ini 9 juta dan saya yakin juga akan tembus 9 juta,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Budi Situmorang, dalam laporannya menyebut pada tahun 2025 sertifikat tanah di seluruh Indonesia akan selesai. Termasuk di kawasan Danau Toba, baik di Simalungun, Karo, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Dairi, Simalungun, dan Tapanuli Utara.
“Jadi yang janji Dirjen. Kita ingat-ingat ya. Karena memang kita harus memberikan yang namanya sertifikat ini kepada rakyat agar ada kepastian hukum yang jelas,” tutur Presiden.
Di hadapan masyarakat penerima yang hadir Presiden pun berpesan agar mereka bisa menjaga sertifikat tanahnya dengan baik. Misalnya, dengan memberi bungkus plastik serta memfotokopinya.
“Kalau aslinya hilang, masih punya fotokopi, mengurusnya ke BPN mudah. Ya, ini dua hal yang saya titip untuk sertifikat,” imbuhnya.
Kepala Negara juga berpesan agar masyarakat bersikap bijak dan teliti jika ingin menggunakan sertifikat tanahnya sebagai jaminan atau agunan di bank. Ia berharap masyarakat tidak menggunakan uang hasil pinjaman di bank tersebut untuk membeli hal-hal yang bersifat kemewahan semata.
“Jadi kalau pergi ke bank dapat Rp300 juta, gunakan seluruhnya untuk modal kerja, gunakan seluruhnya untuk modal usaha, gunakan seluruhnya untuk modal investasi. Jangan dipakai untuk yang aneh-aneh kayak tadi,” tandasnya.
Kategori: Berita
SAMOSIR- Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Utara dengan menyambangi Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba di Desa Sigulatti, Kabupaten Samosir, Rabu, 31 Juli 2019. Taman bumi tersebut merupakan salah satu ikon pariwisata di Sumatera Utara yang memadukan keragaman geologi, hayati, dan budaya
Setibanya di lokasi, Presiden dan Ibu Iriana langsung masuk ke dalam gedung Taman Bumi. Di dalam gedung tersebut terdapat teater mini di mana Presiden menyimak penjelasan tentang sejarah terbentuknya Danau Toba dan tentang kearifan lokal setempat.
Untuk diketahui, mengutip laman resmi Jaringan Taman Bumi Global UNESCO, Indonesia telah memiliki empat taman bumi yang sudah diakui UNESCO, yaitu Gunung Batur di Bali, Ciletuh di Jawa Barat, Gunung Sewu di Jawa Timur, dan Rinjani di Lombok. Pemerintah Indonesia saat ini diketahui tengah mendorong agar Taman Bumi Kaldera Toba juga bisa diakui dan masuk Jaringan Taman Bumi Global UNESCO.
“Ya itu yang tugasnya nanti Pak Gubernur, Pak Bupati, termasuk juga nanti di kementerian,” kata Presiden saat ditanya jurnalis terkait Taman Bumi Kaldera Toba, di Tano Ponggol.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa pengembangan kawasan Danau Toba didasarkan pada tiga faktor utama, yakni atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A). Dari sisi atraksi, pengembangan dilakukan dengan mengacu pada standar kualifikasi sertifikasi UNESCO Global Geopark (UGG).
“Saat ini sedang diproses aplikasi UGG, ditargetkan tahun ini akan tersertifikasi. Kemudian akan dibangun 16 geosite yang tersebar di seluruh kabupaten di sekitar Danau Toba,” kata Menpar.
Saat hendak meninggalkan gedung Taman Bumi, Presiden dan Ibu Iriana menyempatkan mencicipi kopi lokal yang dijajakan di sebuah stan. Di stan lainnya, tampak dipamerkan komoditas pertanian lain seperti bawang merah dan buah mangga.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat meninjau Taman Bumi Kaldera Toba antara lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
TOBA SAMOSIR- Presiden meninjau pelebaran alur dan rencana pembangunan jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir pada Rabu, 31 Juli 2019. Di lokasi tersebut, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi kawasan Danau Toba agar menjadi destinasi wisata yang menarik.
Dalam pengembangan kawasan Danau Toba ini, penataan lokasi wisata serta pembangunan infrastruktur pendukung akan berjalan secara paralel atau bersamaan. Presiden juga akan memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pengembangan kawasan Danau Toba.
