Categories
Berita Berita KSP Kedeputian Kedeputian V

KSP : Peran Masyarakat Sipil Harus Diperkuat di Festival HAM 2024

Jakarta – Kantor Staf Presiden bersama Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Pemerintah Kota Bitung, menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024. Penandatanganan dilakukan di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

Festival HAM merupakan acara tahunan untuk mempromosikan dan menyebarkan wawasan tentang penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. Tahun ini, festival akan digelar di kota Bitung, Sulawesi Utara, pada 29 hingga 31 Juli 2024. Tema yang diusung adalah “Memajukan Demokrasi, Pemenuhan HAM, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dari Tanggung Jawab Negara dari Daerah hingga Nasional”. Tema ini menekankan pentingnya peran negara dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kemajuan HAM di Indonesia.

Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Rumadi Ahmad, mengatakan penyelenggaraan Festival HAM 2024 menjadi momentum refleksi 10 tahun perjalanan Festival HAM dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Indonesia. Ia pun menekankan pentingnya kegiatan festival tidak hanya dalam bentuk seminar, melaikan berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan nila-nilai HAM sehari-hari.

“Agar Festival ini kembali kepada esensinya untuk tidak menjadi ajang yang berjarak dengan masyarakat tapi merasa dimiliki dan menjadi bagian dari mereka,” kata Rumadi usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024, di kantor Komnas HAM, Senin (25/3).

Rumadi juga menyampaikan Kantor Staf Presiden mendorong peran besar keterlibatan keterlibatan masyarakat sipil baik di tingkat nasional dan khususnya di tingkat daerah untuk menjadi pemain utama dalam perhelatan Festival HAM tahun ini. “Inisiasi, gerakan, keterlibatannya perlu kita akomodasi secara penuh melalui berbagai bentuk kegiatan,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menjelaskan pelaksanaan Festival HAM 2024 di Bitung mejadi momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, serta upaya memperkuat perlindungan dan solidaritas dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusi.

“Melalui beragam kegiatan yang dihadirkan dalam Festival HAM ini, kami berharap dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Mari bersama-sama kita jadikan Festival HAM ini sebagai wahana untuk menginspirasi perubahan positif menuju masyarakat yang lebih inklusif,” ujar Atnike.

Sementara itu, Direktur Eksekutif INFID, Iwan Misthohizzaman, menilai Festival HAM 2024 momentum penting bagi penegakan HAM di Indonesia, terlebih kali ini berlangsung di tengah tahun demokrasi yang penuh ujian dan menyambut kepemimpinan nasional baru dengan banyak pekerjaan rumah di sektor pemajuan dan penyelesaian pelanggaran HAM. “Masyarakat sipil terus bergerak dalam bidang pemajuan HAM dan memainkan peran aktif untuk menuntut tanggungjawab negara dalam penegakan HAM dan demokrasi,” tegas Iwan Misthohizzaman.

Sebagai informasi, penetapan kota Bitung sebagai tuan rumah kegiatan ini didasarkan atas konsistensi dan komitmen pemerintah kota Bitung dalam memajukan HAM beberapa tahun terakhir, dan tidak terbatas pada prestasi yang diraih sebagai kota pedulu HAM pada 2023.

“Dengan ditandatanganinya MOU hari ini, maka Kota Bitung resmi menjadi tuan rumah pelaksanaan festival HAM 2024 karena itu terima kasih atas kepercayaan ini dan mari bersama kita sukseskan Festival ini karena festival ini milik kita bersama,” terang Walikota Bitung, Maurits Mantiri.

Festival HAM 2024 akan diisi oleh berbagai macam bentuk kegiatan. Mulai dari konferensi berupa diskusi pleno, diskusi paralel dan deklarasi serta non-konferensi berupa pentas seni budaya, pameran hasil karya rakyat, hingga kunjungan ke tempat-tempat dengan praktik baik terkait HAM yang potensial.

Categories
Berita Berita KSP

Respon KSP soal Video Dugaan Penyiksaan Warga Papua oleh Oknum TNI

Jakarta – Kantor Staf Presiden merespon beredarnya sebuah video yang diduga merekam oknum prajurit TNI menganiaya seorang warga sipil di Papua. Plt. Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Prof. Dr. Rumadi Ahmad, mendorong TNI menindak tegas oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

Ia menegaskan Indonesia negara hukum yang secara konstitusional menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tindakan yang dilakukan di video tidak sejalan dengan prinsip dasar negara.

“Saya meminta agar video yang viral segera ditelusuri faktanya. Tentu, besar harapan prajurit kita tidak terlibat dalam tindakan biadab tersebut, namun apabila terbukti benar, oknum terkait harus ditindak dengan tegas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” tegas Rumadi, di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (23/3).

Rumadi mengatakan pemerintah memiliki komitmen yang luar biasa terhadap percepatan pembangunan Papua, baik dari segi regulasi maupun anggaran. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan di Papua, sambung dia, juga bisa dilihat dari seringnya Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua untuk memantau pembangunan secara langsung.

Lebih lanjut, Rumadi menambahkan konsep pembangunan pemerintah di Papua menegaskan human security. Untuk itu pemenuhan HAM dan penegakan hukum menjadi hal yang fundamental & essential.

TNI sendiri, ujar dia, memiliki peran yang sangat strategis untuk menghadirkan rasa aman di Papua.

“Jika video tersebut terbukti benar, tindakan oleh segelintir oknum yang tidak bertanggungjawab bisa menjadi sangat disruptif terhadap pembangunan yang sudah dirancang dan dilaksanakan dengan sedemikian baik,” pungkas Rumadi.

Categories
Berita Berita KSP

KSP Inisiasi Gerakan Anak Muda Jaga Keberlanjutan Legasi Presiden Jokowi

Jakarta – Kantor Staf Presiden menginisiasi gerakan anak-anak muda untuk menjaga keberlanjutan legasi Presiden Joko Widodo, dan merumuskan kebijakan-kebijakan untuk masa depan Indonesia Emas 2045. Gerakan tersebut diwujudkan dalam bentuk Indonesia Future Network (IFN).

IFN merupakan wadah bagi anak-anak muda yang memiliki kompetensi di masing-masing bidangnya untuk saling berjejaring dan berbagi ide menjawab tantangan global. Mulai dari isu kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, pangan, energi dan lingkungan, industri, serta teknologi informasi dan komunikasi.

“Hasil dari setiap diskusinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah saat ini maupun pemerintahan yang akan datang,” terang Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, pada konferensi pers Kick off Indonesia Future Network (IFN), di gedung Bina Graha Jakarta, Jum’at (22/3). Konferensi pers juga dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, dan Menteri Keseatan, Budi Gunawan Sadikin.

Moeldoko mengatakan anak-anak muda, khususnya yang berada di level middle managerial harus tahu tantangan-tantangan global agar bisa merumuskan solusi yang konstruktif bagi pemerintah. “Melalui IFN inilah mereka bisa berikan saran dan masukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI 2013-2015 ini juga meyebut program Indonesia Future Network (IFN) merupakan bentuk pelibatan publik dalam proses proyek strategis nasional. “Potensi anak-anak muda yang tersebar saat ini, ingin kita tarik sebagai kekuatan dan kolaborasikan, sehingga pemikiran mereka bisa meneruskan legasi yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo,” pungkas Moeldoko.

IFN merupakan program kolaborasi multipihak antara Kantor Staf Presiden dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pijar Foundation, Huawei, dan Perkumpulan Warga Muda. IFN digelar sebulan sekali, mulai Maret hingga September 2024.

Peserta yang hadir merupakan future leaders yang telagh dikurasi dan memiliki kompetensi pada bidangnya masing-masing. Mulai dari sektor pirvat, pemerintah, LSM, hingga organisasi.

Categories
Berita Berita KSP

Soal Kasus Magang Jerman, Moeldoko Minta Tata Kelola Diperbaiki

Jakarta  – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menilai kasus mahasiswa Indonesia yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  dengan modus magang ke Jerman melalui program Ferienjob menjadi pembelajaran bagi negara untuk membenahi tata kelola penyelanggaraan magang mahasiswa Indonesia di luar negeri.

“Ini jadi pembelajaran bagi negara. Satu sisi banyak anak – anak kita ingin ke luar negeri dan nggak punya duit sehingga tidak mikir risiko, diperburuk lagi dengan tata kelola,” kata Moeldoko saat memimpin rapat koordinasi terkait permasalahan magang mahasiswa di luar negeri, di gedung Bina Graha Jakarta,  Rabu (20/3). Rapat koordinasi dihadiri perwakilan dari Kemendikbudristek, Kemnaker, Kemlu, dan Bareskrim Polri.

Menurut Moeldoko sebenarnya Ferienjob merupakan program magang yang bagus karena menjadi metode pembelajaran yang efektif bagi mahasiwa, yakni belajar sambil bekerja atau learning by working. Terlebih Ferienjob program resmi lembaga ketenagakerjaan Jerman untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bekerja dan mendapat uang tambahan.

“Ini program resmi tapi infornya ke kampus tidak sesuai. Jadi ada disinformasi antara program magang Jerman dengan mahasiswa yang ada di sini,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Moeldoko menekankan perlunya pihak kepolisian lebih cermat dalam melakukan penyelidikan karena persoalan ini sudah menyangkut institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Panglima TNI 2013-2015 ini pun mewanti-wanti jangan sampai persoalan magang mahasiswa Indonesia di luar negeri menjadi komoditas politik dan memunculkan kegaduhan di ruang publik.

“Untuk itulah KSP ikut hadir dan terlibat dalam persoalan ini agar tidak menjadi bola liar yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Apalagi sekarang tahun politik,” pungkas Moeldoko.

Categories
Berita Berita KSP

Survei JETRO: Perusahaan Jepang di Indonesia Tertarik Ekspansi, Moeldoko: Kita Sambut Baik

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko menerima paparan dari Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO), Masakazu Takahashi mengenai hasil survei terbaru kondisi bisnis perusahaan-perusahaan bisnis Jepang di Indonesia tahun 2023 di gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (20/3). Dalam laporan survey tersebut, sebanyak 71,4% perusahaan terafiliasi dengan Jepang di Indonesia diharapkan “profitable” dalam hal pendapatan operasional di tahun 2023. Dimana angka tersebut, merupakan angka tertinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Takahashi turut menyebutkan sebanyak 42,1% perusahaan mengungkapkan bahwa laba operasional tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan hasil survei tahun 2022.

“Hal ini didukung dengan adanya kenaikan demand (permintaan) di pasar domestik Indonesia,” ujar Takahashi.

Selain itu, Masakazu menambahkan bahwa perusahaan Jepang di Indonesia sebanyak 49,5% tertarik untuk melakukan ekspansi. Ekspektasi atas ekspansi kebutuhan pasar domestik di Indonesia lebih tinggi daripada ASEAN secara keseluruhan.

Perusahan-perusahaan Jepang di Indonesia, lanjut Masakazu melirik berbagai keuntungan berbisnis di Indonesia. Antara lain, ukuran pasar dan potensi pertumbuhan, biaya upah yang rendah, kemudahan rekrutmen staf lokal, serta stabilitas situasi politik dan sosial di dalam negeri.

Tidak hanya itu, Masakazu turut memaparkan beberapa resiko yang dihadapi para perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Antara lain, meningkatnya labor cost, manajemen kebijakan dari pemerintah yang kurang jelas, serta prosedur perpajakan yang menghabiskan waktu.

“Kami harap Pemerintah Indonesia dalam proses pembuatan regulasi tersebut dapat mengkomunikasikan lebih intens (perusahaan Jepang di Indonesia). Sedangkan dari sisi perpajakan, kami sangat menghargai transparansi dari pihak Mahkamah Agung dalam mengurus kasus perpajakan,” tegas Masakazu.

Moeldoko menanggapi optimisme perusahaan Jepang yang terus beroperasi di Indonesia, bahkan melakukan ekspansi merupakan bukti bahwa ekonomi nasional masih tangguh.

“Kebijakan Presiden Jokowi selalu menyambut baik investasi, termasuk melaksanakan penyederhanaan regulasi. Hal ini dilakukan untuk memudahkan, tidak ada yang bertujuan menyulitkan masuknya investasi ke Indonesia. All goes well,” kata Moeldoko.

Terkait dengan berbagai masukan yang disampaikan pelaku bisnis dari Jepang yang ada di Indonesia, Moeldoko menyebut bahwa hasil survei tersebut akan menjadi bahan evaluasi kedepannya untuk pemerintah dalam penguatan ekonomi dan investasi. “Ini akan kita jadikan memo untuk Kementerian terkait,” tutup Moeldoko.