Kategori: Berita KSP

Pada tanggal 3 Juli 2015 lalu, Kepala Staf Kepresidenan RI melakukan kunjungan kerja ke Lapangan Terbang (Lapter) TNI-AL di daerah Grati, Pasuruan. Dalam kunjungan tersebut yang didampingi oleh Komandan Pusat Penerbangan TNI-AL (Puspenerbal) Laksma TNI Sigit Setiyanta dan sejumlah stafnya.
Tujuan kunjungan ke Grati tersebut terutama untuk melihat sendiri kondisi lapangan terbang tersebut dalam kaitan pengembangan lapangan terbang sehingga bisa digunakan secara optimal oleh TNI-AL sebagai tempat latihan. Semenjak Lanudal (Pangkalan Udara TNI-AL) Djuanda di Surabaya semakin penuh banyak digunakan untuk penerbangan sipil, pihak Pusperbal sebagai “pemilik” asli dari Djuanda semakin mengalami kesulitan mendapatkan slot waktu untuk melakukan latihan, baik latihan terbang maupun aktivitas seperti penerjunan.
Kepala Staf mendapat paparan dari Komandan Puspenerbal mengenai kondisi fisik Lapter tersebut yang memiliki sebuah landasan sepanjang 1200 x 40 meter, apron seluas 40 x 45 meter dan taxiway 15 x 80 meter. Menurut Laksma Sigit, dengan panjang landasan 1200 meter, maka pangkalan tersebut hanya bisa didarati oleh pesawat sejenis Casa N-212 atau helicopter. Karena itu ia mengharapkan panjang landasan bisa dibuat menjadi 1800 meter sehingga mampu didaratkan oleh pesawat sejenis C-130 Hercules atau CN-235 MPA.
Sementara itu KSP memandang perlu agar panjang landasan Lapter Grati lebih baik dibuat optimal sehingga bisa menjadi landasan sepanjang 2400 meter. Lapter tersebut juga nantinya harus dilengkapi dengan fasilitas hanggar, mes untuk awak, ruangan brifing dan gedung untuk Komando Latihan Penerbal. Menurut KSP, Menkeu secara prinsip sudah sepakat untuk memberikan dana bagi pengembangan Lapter Grati sehingga kegiatan latihan mereka yang sangat diperlukan bagi pemeliharaan kemampuan professional mereka.
Seperti diketahui, Bandar udara internasional Djuanda yang dibangin tahun 1963 tadinya adalah pangkalan udara milik TNI-AL yang ketika itu dipersiapkan untuk operasi militer pembebasan Irian Barat (sekarang Papua). Tetapi karena perkembangan waktu dan akibat pemerintah belum mampu membangun Bandar udara sipil sendiri, makaKementerian Perhubungan dan Markas Besar ABRI bekerja sama agar pangkalan dengan landasan pacu sepanjang 3000 meter tersebut bisa digunakan untuk keperluan sipil hingga sekarang ini.
Sebelum terbang dan memeriksa fasilitas di Lapter Grati, KSP menerima brifing dari Komandan Puspenerbal serta jajarannya di ruang VIP Lanudal Djuanda. Turut mendampingi kunjungan kerja KSP Deputi III Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi IV KSP Eko Sulistyo, Deputi V Andogo Wiradi, Stafsus KSP Atmadji Sumarkidjo serta sejumlah staf lain. Sebelumnya KSP dan rombongan mencoba pesawat CN-235 MPA milik TNI-AL dalam penerbangan singkat dari Lanud Iswahudi ke Lanudal Djuanda. Dalam penerbangan KSP menyaksikan gelar kemampuan peralatan canggih dalam pesawat tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan RI pada tanggal 3 Juli 2015 lalu mengadakan kunjungan kerja di kompleks PT Industri Kereta Api (Persero) yang disingkat PT Inka di Madiun, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut selain mendapat paparan dari Dirut PT Inka R. Agus H. Purnomo serta jajaran direksinya, juga meninjau semua fasilitas yang terdapat di lokasi seluas 22 hektar ini.
KSP menyatakan kagum terhadap potensi yang dimiliki oleh BUMN yang khusus membuat kereta api ini, lebih-lebih karena PT Inka memberdayakan industri-industri kecil di Madiun dan seputarnya menjadi pemasok mereka.
PT Inka dengan kapasitas sekarang ini mampi memproduksi gerbong barang sebanyak 300 unit/tahun, kereta penumpang 120 unit/tahun, kereta jenis KRL (Kereta Rel Listrik) sebanyak 40 unit/tahun, lokomotif 15 unit/tahun dan bogie sebanyak 300 carset/tahun. Perusahaan pelat merah itu diam-diam mampu melakukan kespor produk mereka ke beberapa negara, antara lain sejumlah gerbong barang ke Thailand, Malaysia, Singapura dan Australia. Tahun ini mereka sedang menyelesaikan kontrak pembuatan kereta-kereta penumpang pesanan dari Bangladesh.
Menurut Dirut PT Inka, sejak beberapa  tahun terakhir PT Inka telah melakukan kemitraan dengan sejumlah industri di dalam negeri. Dengan PT Krakatau Steel dilakukan untuk mendatangkan materi utama seperti baja. Dengan PT LEN di Bandung mereka bekerjasama dalam pembuatan sistem signal. Kerjasama dengan Pt Pindad dilakukan dalam pembuatan brake system (sistem pengereman) dan fastening (penguat) rel. Sementara itu dengan PT Barata Indonesia dilakukan kerjasama pembuatan coupler, bogie, casting dan axle box.
Dalam kunjungan KSP tersebut pihak Direksi PT Inka memaparkan rencana mereka ke depan, antara lain untuk membeli bidang anah ang lebih luas di dekat pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Alasan untuk membuat panrik baru di Surabaya ini karena kompleks pabrik di Madiun sudah tidak bisa dikembangkan lagi karena keterbatasan lahan, sementara karena jaraknya cukup jauh dari pelabuhan ekspor, mereka mengalami kesulitan untuk membawa produk mereka melalui jalur data. Atas alasan ini KSP bernaji akan membawa masalah tersebut ke pemerintah pusat di Jakarta.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi sejumlah fasilitas milik PT Pelindo III, di antaranya Terminal Teluk Lamong dan Gapura Surya Nusantara di Surabaya, serta  Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) di Gresika pada 3 Juli 2015.
Luhut memuji proyek-proyek modern yang dimiliki Pelindo III. Menurut mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini, Pelindo III sudah berpikir dan memetakan arah pembangunan hingga jauh ke masa depan.
Misalnya, Terminal Teluk Lamong yang menjawab harapan pemerintah akan pelabuhan yang efisien. Terminal ini merupakan pelabuhan logistik terbaru dengan fasilitas yang paling modern berupa mesin bongkar muat semi otomatis dan berbagai teknologi ramah lingkungan.
“Ini luar biasa. Ini bisa memotong cost hingga 40 persen. Dan lebih kagum lagi, semua orang Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut menambahkan, jika semua pelabuhan di Indonesia melakukan hal yang sama, maka target pemerintah memotong 50 persen biaya logistik dalam lima tahun bisa terjadi. Pelabuhan modern seperti Terminal Teluk Lamong, bisa mengurangi biaya transportasi logistik dari 14,1 persen saat ini, menjadi tinggal 7 persen dalam lima tahun pada 2019.
“Artinya kita bisa hemat Rp 20-25 miliar dolar (AS) per tahun. Dan kita tidak jauh dengan Jepang yang hanya 4,9 persen. Pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen bukan hal yang susah. Tapi harus diikuti pertumbuhan industri,” jelasnya.

Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) guna menyelesaikan masalah akibat erupsi Gunung api Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan usai mengunjungi beberapa lokasi pengungsi pada 28-29 Juni 2015 lalu.
“Kita mendapat laporan bahwa erupsi gunung Sinabung seperti sekarang ini akan berlangsung lama. Bisa 5 atau mungkin 10 tahun ke depan. Tidak bisa diprediksi akan berhenti dalam waktu dekat, seperti pada Minggu kemarin, saat di lokasi, ada tiga kali letupan,” kata Luhut.
Karena itu, lanjut dia, dari hasil kajian para pakar, disarankan masyarakat yang berada di radius 3 hingga 5 kilometer harus di relokasi. Yang di radius 3 kilometer sekitar 370 KK sudah dicarikan tempat relokasi, dan sisanya sekitar 500 KK akan segera di relokasi ke daerah yang sudah disiapkan pemerintah. Presiden memerintahkan dibuat langkah terpadu dengan membentuk satuan tugas guna menyelesaikan masalah ini.
“Konsep satuan tugas akan diputuskan Presiden. Kita berharap semua instansi terkait akan terlibat langsung dalam satu komando sehingga tidak ada masing-masing kementerian dan lembaga saling lempar tanggungjawab,” ujarnya.
Menurut Luhut, satu komando itu penting sehingga tidak ada rakyat yang dirugikan. Sebab pemerintah berkomitmen membantu masyarakat yang menjadi korban dan masih tinggal di pengungsian sehingga bisa hidup layak.
“Saya mengingatkan seluruh jajaran di pemerintah daerah untuk serius menangani ini. Tidak boleh ada yang main-main. Saya sudah melihat rumah yang disiapkan oleh pemerintah, itu sangat baik. Saat ini sudah siapkan tahap pertama sekitar 150 unit,” jelasnya.

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan menilai secara keseluruhan acara KAA-60 berjalan dengan sukses. Salah satu parameter yang ia pegang adalah, tak satu pun kepala negara atau perwakilan dari negara-negara peserta KAA yang mengeluhkan acara ke Presiden Jokowi.
Tak lupa Luhut memuji Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang berhasil menyiapkan puncak Konferensi Asia Afrika ke-60 di Bandung dengan baik. Selain karena berhasil memperbaiki infrastruktur Bandung dalam waktu singkat, Emil dapat memperbaiki infrastruktur Bandung dengan biaya yang minim.
“Saya katakan, kalian mesti bangga punya wali kota seperti Pak Emil. Menurut saya dia first class mayor,” kata Luhut, di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Kamis, 23 April 2015.
Selain itu, jenderal bintang empat ini memuji masalah keamanan saat pelaksanaan Konferensi Asia Afrika yang berlangsung aman dan kondusif.