Kategori: Berita KSP

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar dalam tata kelola kebijakan berbasis data guna menekan kemiskinan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Langkah ini sejalan dengan peluncuran “Buku Saku 0%: Manfaat dan Penerima Program Dukungan Kesejahteraan Tahun 2026” sebagai bagian dari strategi menuju nol persen kemiskinan.

Buku saku tersebut menjadi instrumen strategis untuk memperkuat transparansi sekaligus memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan. Selain merangkum 17 program prioritas pemerintah, buku ini juga berfungsi sebagai panduan praktis agar masyarakat dapat memahami bentuk dukungan negara serta mekanisme untuk mengaksesnya. Melalui penyederhanaan informasi ini, pemerintah memastikan seluruh program berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi dan saling terhubung.

“Teman-teman jurnalis, peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan informasi kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami,” ujar Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Ia menegaskan bahwa integrasi program menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang berhak.

“Bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak, buku saku nol persen memuat berbagai program bantuan yang disiapkan oleh pemerintah sebagai satu kesatuan program yang terintegrasi bagi rakyat,” paparnya.

Dalam implementasinya, lanjutnya, pemerintah menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama dalam perumusan dan penyaluran kebijakan sosial.

“Jadi semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data dulu ya, Teman-teman ya. Makanya datanya diperbaiki oleh Pak Prabowo, melalui integrasi DTSEN, pemerintah kini menggunakan satu data terpadu yang menggabungkan berbagai variabel sosial ekonomi secara terpusat,” ungkapnya.

Langkah ini dinilai mampu menjawab persoalan klasik dalam penyaluran bantuan sosial yang selama ini kerap dihadapkan pada ketidaktepatan sasaran.

“Jadi kalau dulu itu ada yang namanya inclusion error yang harusnya enggak berhak menerima tapi kok menerima. Ada juga yang kasihan exclusion error ya. Harusnya masuk tapi malah enggak masuk,” urainya.

Melalui pendekatan triangulasi data yang diperkuat dengan pembaruan berbasis sistem digital secara berjenjang, pemerintah memastikan tingkat akurasi yang lebih tinggi dalam penyaluran bantuan sosial. Kepala Staf Kepresidenan menilai terobosan ini sebagai lompatan signifikan dalam tata kelola kebijakan publik.

“Hemat saya Bapak Ibu sekalian DTSEN ini adalah revolusi data dan revolusi kebijakan publik.” Ia menegaskan bahwa dampaknya juga signifikan terhadap efisiensi anggaran negara. “Dan ini adalah game changer untuk keuangan negara agar lebih akurat dan efisien. game changer,” tegasnya.

Melalui sistem satu pintu berbasis DTSEN, pemerintah menghadirkan mekanisme penyaluran bantuan yang lebih transparan sekaligus mudah diakses oleh masyarakat. Skema ini memungkinkan setiap penerima manfaat terpetakan secara sistematis dalam berbagai program subsidi, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memantau statusnya secara mandiri.

“Dengan sistem satu pintu ini, masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN akan otomatis terpetakan ya terpetakan untuk berbagai program subsidi pemerintah sekaligus dapat mengecek status desil mereka secara mandiri melalui aplikasi resmi,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan menyoroti bahwa kondisi kesejahteraan sosial Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif. Ia menjelaskan, saat ini mayoritas masyarakat telah berada pada kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) yang mencapai sekitar 142 juta orang. Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan dengan masih adanya sekitar 67,9 juta penduduk dalam kategori rentan miskin, 23,85 juta penduduk dalam kategori miskin, serta sekitar 2,38 juta orang yang berada dalam kondisi miskin ekstrem.

“Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar dengan semakin banyak masyarakat yang mengalami peningkatan kesejahteraan,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari konsistensi kebijakan jangka panjang. Data dalam buku saku juga memperlihatkan progres signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan catatan Bank Dunia, dari sekitar 74,3 persen pada 1984 menjadi 0,85 persen pada Maret 2025.

“Dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, Indonesia berhasil menekan kemiskinan ekstrem secara signifikan sebagai hasil dari kerja keras berkelanjutan, konsistensi kebijakan pemerintah, serta sinergi berbagai pihak,” urainya.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam pembangunan kesejahteraan nasional, sekaligus menggarisbawahi bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada upaya menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh akibat berbagai guncangan ekonomi, kesehatan, maupun sosial. Karena itu, pemerintah kini mengedepankan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berlapis dengan menjangkau seluruh spektrum sosial.

Buku saku ini, lanjutnya, turut merepresentasikan pendekatan kesejahteraan sepanjang hayat, di mana kehadiran negara dirancang konsisten di setiap fase kehidupan, mulai dari masa kandungan hingga usia lanjut, guna memastikan setiap warga negara memperoleh dukungan yang berkelanjutan.

“Kesejahteraan bukanlah bantuan sesaat. ya, bukan bantu sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahardiansah, mengapresiasi Buku Saku 0% yang diluncurkan Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan.

Menurut Trubus, hadirnya buku ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah menuju negara kesejahteraan (welfare state). Akademisi Universitas Trisakti ini menyebutkan istilah “0 persen” dalam buku tersebut mengandung makna bahwa penerima manfaat program tidak lagi berada dalam kategori miskin karena telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

“Artinya penerima manfaat program ini semua naik kelas, sehingga tidak ada lagi istilah miskin,” kata Trubus dalam acara peluncuran Buku Saku 0% di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Acara peluncuran Buku Saku 0℅ ini dihadiri langsung antara lain Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo dan seluruh tim editor yang terdiri atas Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden bidang Analisa Data Strategis, Agung Gumilar Saputra, dan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Timothy Ivan Triyono.

Jakarta, 8 April 2026 – Pemerintah resmi meluncurkan Buku Saku “0%, Penerima Manfaat dan Penerima Kesejahteraan” sebagai upaya memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran. Buku ini juga menjadi panduan ringkas tentang arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam melakukan transformasi kebijakan untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan, buku saku ini tidak hanya memuat daftar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transparansi sekaligus panduan praktis bagi masyarakat untuk memahami hak dan cara mengakses berbagai dukungan pemerintah.

“Peluncuran buku saku ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Presiden Prabowo untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sekaligus menyampaikan kebijakan secara ringkas dan mudah dipahami. Buku ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses berbagai dukungan pemerintah,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurut Qodari, buku saku ini merangkum berbagai program bantuan yang terintegrasi dalam satu sistem, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas dukungan yang diterima serta mekanisme untuk mengaksesnya.

Pemerintah juga memastikan setiap bantuan tersalurkan tepat sasaran kepada pihak yang berhak melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Semua bantuan sosial itu sebetulnya dasarnya adalah data. Makanya datanya diperbaiki. Dengan DTSEN, kita memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.

Melalui integrasi data tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesalahan penyaluran, baik inclusion error maupun exclusion error, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi program kesejahteraan. Sistem ini juga memungkinkan pembaruan data secara dinamis melalui integrasi digital dan verifikasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat.

Lebih lanjut, Qodari menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak lagi bersifat parsial, melainkan holistik dan berkelanjutan. Negara hadir dalam setiap fase kehidupan masyarakat, mulai dari masa kandungan, usia sekolah, usia produktif, hingga lanjut usia.

“Kesejahteraan bukan bantuan sesaat, melainkan dukungan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Negara tidak hanya hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, tetapi juga memastikan rakyat tumbuh sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara mandiri, hingga hidup sejahtera di masa tua,” ujarnya.

Buku saku ini juga menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini yang menunjukkan tren positif. Sebagian besar masyarakat berada dalam kelompok menuju kelas menengah, meski masih terdapat puluhan juta penduduk dalam kondisi rentan miskin dan miskin.

Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga kelompok rentan agar tidak kembali jatuh ke bawah, sekaligus mendorong kelompok aspiring middle class naik kelas dan memperkuat kelas menengah.

Sebagai panduan praktis, buku ini menyajikan berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, yang dirancang secara terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan.

“Buku ini menjawab dua hal mendasar: dukungan apa saja yang diterima masyarakat dari negara, dan bagaimana cara mengaksesnya. Harapannya, tidak ada lagi warga yang berhak tetapi tidak menerima bantuan,” kata Qodari.

Pemerintah menegaskan, peluncuran Buku Saku “0%” merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui pendekatan berbasis data dan integrasi program, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengapresiasi langkah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara dalam mentransformasi kawasan kumuh Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, yang didorong untuk menjadi destinasi wisata sekaligus sentra ekonomi baru.

Program ini dinilai tidak berhenti pada perbaikan fisik, tetapi diarahkan untuk mengubah wajah kawasan menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi.

Seiring dimulainya groundbreaking pada Rabu (1/4/2026), Qodari melihat penataan Menteng Tenggulun sebagai model pembangunan terpadu yang secara tegas menggabungkan peningkatan kualitas hunian dengan penciptaan ruang ekonomi dan daya tarik wisata baru di ibu kota.

Dalam groundbreaking tersebut, Qodari menjadikan inisiatif ini sebagai langkah komprehensif, di mana transformasi kawasan padat tidak hanya menyasar pada perbaikan infrastruktur semata, tetapi juga didorong menjadi lingkungan yang produktif secara ekonomi dan berpeluang menjadi kawasan wisata baru di ibu kota.

“Jarang-jarang ada program yang komplit seperti program Pak Ara, ada perbaikan rumah dari jelek jadi bagus, dari tidak sehat jadi sehat. Jalan, got juga (diperbaiki), programnya lengkap,” ujar Qodari.

Melihat desain dan perubahan fisik yang ada, Qodari optimistis kawasan ini akan memiliki daya tarik estetika yang tinggi di ibu kota.

“Tadi saya lihat jembatan, saya lihat desainnya, dugaan saya kalau sudah jadi akan jadi tempat selfie, insya allah daerah Menteng Tenggulun akan jadi daerah viral. Saya lihat di sini muralnya bagus-bagus, agar jadi indah dan menarik,” kata Qodari.

Guna mendukung kebangkitan UMKM di wilayah tersebut, Qodari menegaskan pentingnya kolaborasi warga agar perputaran ekonomi dari sektor pariwisata lokal bisa terwujud.

“Jadi saya melihat peluang lain dari Menteng Tenggulun yaitu jadi tempat wisata, setelah renovasi bisa jadi tempat wisata. Tentunya bisa terlaksana dengan baik bila didukung ibu bapak di sini. Yang mengerjakan didukung. Bismillah, Insya Allah,” terang Qodari.

Program penataan yang dipuji oleh Kepala Staf Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara.

Penataan kawasan ini secara simbolis ditandai dengan membunyikan kentongan dan ditargetkan akan berlangsung selama 75 hari, mulai dari 1 April hingga 15 Juni 2026. Sebanyak 152 rumah tidak layak huni akan direnovasi melalui kolaborasi lintas pihak, di antaranya dukungan dari Astra sebanyak 100 unit, serta kontribusi dari Boy Thohir dan Lawrence Barki masing-masing 25 unit.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa transformasi perumahan ini harus berjalan berdampingan dengan kebangkitan ekonomi warga. “Percuma kita perbaiki rumah dan jalan kalau ekonominya tidak kita perbaiki. Saya minta Ladies Bankers membina UMKM agar ada contoh keberhasilan yang bisa ditiru warga,” tegas Menteri Ara.

Penataan fisik di Menteng Tenggulun tidak sebatas hunian, melainkan mencakup pembenahan jalan lingkungan, drainase, sanitasi, fasilitas ibadah, hingga pembangunan boulevard kawasan yang akan dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, area komunal, serta taman bermain.

Guna mendukung visi sentra ekonomi tersebut, sebanyak 35 pelaku UMKM setempat akan mendapatkan pembinaan intensif dari Ladies Bankers yang merupakan perwakilan dari sejumlah perbankan, antara lain Artha Graha, CIMB Niaga, BNI, Hi Bank, Nobu Bank, BTN, BRI, Bank Jago, dan BCA.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Muhammad Ali, yang menyatakan bahwa pelibatan TNI AL adalah bentuk nyata kepedulian prajurit terhadap masyarakat sekitar. “Ini juga bagian dari perintah Presiden agar TNI hadir membantu masyarakat. Harapannya program seperti ini bisa terus berlanjut,” ujarnya.

Melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor, diharapkan Menteng Tenggulun dapat menjadi model penataan kawasan kumuh di perkotaan yang terintegrasi secara nyata antara peningkatan kualitas hunian dan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.

Banten – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyampaikan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak hanya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan edukasi bagi rakyat.

Hal ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan peluncuran Program BSPS dan sosialisasi rumah subsidi di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam dialog bersama penerima manfaat, Qodari menekankan bahwa program perumahan merupakan bagian dari perhatian utama Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Permukiman, terus mendorong percepatan pembangunan hunian layak, baik di daerah terpencil maupun kawasan perkotaan padat.

Ia juga menyoroti peran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, sebagai salah satu menteri yang aktif mendorong percepatan program tersebut di lapangan.

“Jadi Pak Ara ini salah satu Menteri Andalannya Bapak Presiden, Pak. Supaya bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Kepala Staf Kepresidenan juga menyampaikan bahwa pemerintah terus bergerak aktif di lapangan untuk memastikan program berjalan efektif. Sinergi lintas pihak, termasuk pemanfaatan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi kunci dalam mempercepat penanganan persoalan perumahan secara nasional.

“Jadi Pak Ara ini gak berhenti, keliling Indonesia. Kami menemani Pak Ara. Datanya dari beliau (BPS), proses-prosesnya kami bantu, kami dukung, keliling Indonesia terus, Pak, untuk menangani masalah perumahan,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pelaksanaan BSPS tidak hanya berorientasi pada hasil fisik berupa rumah yang layak, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dari sisi keselamatan dan standar pembangunan.

“Bukan hanya dari segi kenyamanan, tetapi yang terutama dari segi keselamatan. Dan ini merupakan juga bagian proses edukasi, pendidikan bagi masyarakat kita, agar ketika membangun perumahan bisa memenuhi persyaratan yang harus ada untuk keamanan perumahan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan turut mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program, termasuk melalui mekanisme yang mendorong efisiensi dan transparansi dalam proses renovasi rumah.

Ia menjelaskan bahwa dalam program BSPS, masyarakat secara terbuka berpartisipasi dalam memilih sejumlah toko material yang akan menjadi pemasok (supplier) untuk mendukung perbaikan rumah para penerima manfaat.

“Tender atau apalah, nanti silahkan teman-teman rumuskan namanya. Tetapi saya takjub pada hari ini, ternyata rakyat kita bisa menyelenggarakan suatu kegiatan yang sangat berguna, sangat bermanfaat,” ucapnya.

Menurutnya, pendekatan partisipatif ini menjadi terobosan penting karena mampu menghadirkan kualitas pembangunan yang lebih baik sekaligus memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat.

“Bukan hanya untuk program yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu BSPS atau Renovasi Rumah Dan hasilnya itu nanti bisa kembali kepada mereka untuk bisa membuat proses renovasi ini menjadi lebih berkualitas,” paparnya

Di akhir pernyataannya, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tidak semata-mata memberikan bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian dan kecerdasan masyarakat dalam mengelola pembangunan rumah secara berkelanjutan.

“Sekali lagi, kuncinya adalah bahwa pemerintahan Prabowo bukan cuma membantu masyarakat, tetapi juga mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Lewat program BSPS,” tukasnya.

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari memaparkan hasil nyata dari Program Sekolah Rakyat yang sukses melahirkan generasi berprestasi dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Qodari dalam konferensi pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatra, yang berlokasi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3).

“Program Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga melahirkan prestasi dan kepercayaan diri bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tegas paparan Kepala Staf Kepresidenan.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari merinci deretan capaian membanggakan dari siswa-siswi Sekolah Rakyat di berbagai daerah. “Di Bandung, Alviano Fikri Saputra berhasil meraih Juara 2 dalam Kejuaraan Bandung Open Pencak Silat Tournament 2025 tingkat Jawa Barat. Di Kebumen, Ngadimaturofingah meraih Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional pada peringatan World Habitat Day,” terang Qodari.

Qodari juga membeberkan bahwa sejumlah siswa di Bekasi turut mencatat prestasi membanggakan. “Misfan Nazriel Faturrahman, Akbar Farel Areva, dan Valentin Florida meraih medali pada kompetisi matematika. Sementara itu, M. Kiendra Lian Damarta sukses meraih Juara 2 tingkat nasional dalam lomba storytelling,” ungkap Qodari.

Masih dari Bekasi, Qodari mengungkapkan bahwa Dea Puspita Dewi berhasil meraih Juara 2 lomba MTQ tingkat Kota Bekasi, serta Grup Tari Sekolah Rakyat Bekasi meraih Juara 3 dalam ajang seni budaya. Sementara itu di Pacitan, Ramadhan Tio Agustin berhasil masuk 10 besar finalis lomba puisi tingkat nasional, Yulliana Ambar Sari meraih Juara Harapan 1 lomba poster Sekolah Rakyat, serta siswa Sekolah Rakyat Pacitan meraih Juara 3 dalam lomba video kesiapsiagaan bencana tingkat nasional.

Menyikapi deretan prestasi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memajukan pendidikan yang merata.

“Capaian ini membuktikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga membuka peluang berprestasi. Anak-anak yang sebelumnya menghadapi keterbatasan kini memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan membangun masa depan yang lebih baik,” jelas Qodari.

Di akhir paparan, Kepala Staf Kepresidenan turut menyampaikan bahwa keberlanjutan Revitalisasi Sekolah dan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II secara nyata menepis isu mengenai adanya pemotongan anggaran pendidikan yang beredar.

“Dengan tetap berjalannya PHTC Revitalisasi Sekolah dan Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II menunjukkan bahwa tidak ada pengurangan terhadap anggaran pendidikan. Justru, hal ini membuktikan bahwa anggaran di sektor pendidikan semakin diperkuat,” pungkas Qodari.

Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Tito Karnavian dan Kepala BNPB Suharyanto yang memaparkan terkait update percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.