Kategori: Berita Presiden

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 20 Maret 2025. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia, serta mendorong transformasi ekonomi nasional yang berbasis pada hilirisasi dan industrialisasi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras seluruh kementerian, lembaga, dan pihak terkait yang telah mendukung pembangunan KEK Industropolis Batang hingga tahap peresmian. “Hari ini Indonesia memiliki kawasan yang kita harap dapat menjadi seperti Shenzhen di Indonesia, insyaallah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan KEK Batang selaras dengan visi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga. Ini dilakukan melalui pengembangan kawasan industri modern yang diharapkan dapat menarik investasi besar dan menciptakan lapangan kerja.

“Kita harus berani mengejar apa yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga kita. Kita tidak boleh malu untuk belajar dari yang berhasil, karena tujuan kita adalah untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional dalam mendukung pertumbuhan kawasan ini. Indonesia, menurutnya, sangat terbuka terhadap investasi dan kerja sama yang saling menguntungkan.

“Indonesia membutuhkan partisipasi, investasi, dan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK, Ngurah Wirawan menyatakan bahwa penetapan status KEK memberikan daya tarik yang lebih besar bagi investor. Dengan status KEK, kawasan ini juga mendapatkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan dalam hal investasi, seperti keringanan pajak dan fasilitas moneter.

“Kami bersyukur dengan penetapan kawasan kami sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, akan mempercepat pembangunan Kawasan Industri Batang dan membuatnya lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Hal ini akan meningkatkan jumlah pabrik, aktivitas ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah,” ungkap Ngurah.

Melalui status KEK ini, Ngurah optimis kawasan tersebut akan menarik investasi baru hingga mencapai Rp75 triliun dalam lima tahun ke depan, dan dapat menciptakan sekitar 50 ribu lapangan kerja. “Kami telah membuat proyeksi dan kami yakin bahwa dalam lima tahun ke depan, kami bisa menarik komitmen investasi sebesar Rp75 triliun,” jelasnya.

KEK Industropolis Batang memiliki keunikan karena terdiri dari tiga klaster utama, yakni kawasan industri dan pengolahan, kawasan logistik dan transportasi, serta kawasan pariwisata dan properti. Hal ini menjadikan Batang sebagai salah satu kawasan ekonomi khusus yang paling komprehensif di Indonesia.

Kawasan ini juga didukung oleh infrastruktur strategis, termasuk akses tol, jalur kereta api super dry port yang dapat mengangkut 30 rangkaian kereta kontainer, dan pelabuhan yang sedang dibangun untuk memperlancar arus barang dan logistik.

“Kami bersyukur atas kesempatan yang diberikan pemerintah untuk membangun kawasan yang benar-benar lengkap. Dengan peresmian hari ini oleh Presiden, kami berharap dapat mendorong akselerasi investasi di Indonesia,” pungkas Ngurah.

Peresmian tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta Kepala Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) KEK Ngurah Wirawan.

Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah yang langsung ditransfer ke rekening guru penerima. Peluncuran dilakukan di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Presiden menyebut, mekanisme ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efisien dan transparan.

“Saya menyambut baik upaya ini. Penyaluran langsung ke rekening guru adalah langkah penting untuk mengurangi ketidakefisienan,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, pendidikan merupakan kunci utama pembangunan bangsa. Karena itu, pemerintah menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas anggaran negara.

“Pendidikan akan menentukan apakah bangsa ini bisa sejahtera dan makmur,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan tantangan besar yang dihadapi bangsa, seperti korupsi yang merusak pembangunan. Melalui mekanisme baru ini, diharapkan proses birokrasi menjadi lebih cepat dan bebas dari praktik tidak terpuji.

“Kita harus hilangkan budaya yang mempersulit. Budaya seperti itu harus kita kikis,” kata Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan komitmennya membangun pemerintahan bersih dan antikorupsi.

“Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus tahu saya siap mati untuk bangsa ini. Saya tidak takut mafia mana pun,” tegasnya.

Presiden juga berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk membangun sekolah berasrama di setiap kabupaten untuk keluarga kurang mampu.

“Dalam empat tahun ke depan, saya ingin semua kabupaten memiliki sekolah berasrama,” ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, mekanisme baru ini merupakan arahan Presiden agar layanan publik menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Tunjangan guru ASN daerah akan langsung ditransfer ke rekening guru tanpa perantara pemerintah daerah.

Acara peluncuran dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Menko PMK Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta menteri dan kepala lembaga terkait lainnya.

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 bagi 9,4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hakim, prajurit TNI-Polri, serta pensiunan.

Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden.

“THR dan gaji ke-13 akan diberikan pada seluruh aparatur negara baik di pusat maupun daerah, termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI-Polri, hakim, dan pensiunan, dengan total mencapai 9,4 juta penerima,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 11 Maret 2025.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan mencakup gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja 100 persen untuk ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan hakim. Sementara untuk ASN daerah, akan mengikuti skema yang sama dengan ASN pusat, namun disesuaikan dengan kondisi fiskal masing-masing daerah.

“Untuk pensiunan, pemberian THR akan setara dengan uang pensiun bulanan,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa THR untuk aparatur negara akan dicairkan dua minggu sebelum Idulfitri, tepatnya pada Senin, 17 Maret 2025. Sedangkan, gaji ke-13 akan diberikan pada bulan Juni 2025, bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

“Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan selama mudik dan libur lebaran,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo menegaskan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung masyarakat, terutama dalam mengatasi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan libur Idulfitri.

“Selain itu, ada pemberian THR untuk karyawan swasta, BUMN, BUMD, serta bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online, yang baru saja diumumkan kemarin,” tambah Presiden.

Di akhir keterangannya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kebijakan ini. “Saya sampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB yang telah bekerja keras mempersiapkan kebijakan ini, serta kepada seluruh aparatur negara, hakim, dan prajurit TNI-Polri, di mana pun mereka bertugas,” tutup Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Jakarta – Pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan bonus hari raya bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025. Presiden menegaskan, kebijakan ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memutuskan agar THR dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Adapun besaran dan mekanisme pemberian THR akan dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran resmi.

“Saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD dilaksanakan paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri. Sementara besaran dan mekanismenya akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran,” ujar Presiden Prabowo.

Selain untuk pekerja, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir daring. Menurut Presiden, mereka telah berkontribusi besar dalam mendukung layanan transportasi dan logistik nasional.

“Untuk itu, pemerintah mengimbau seluruh perusahaan penyedia layanan angkutan berbasis aplikasi agar memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai, dengan mempertimbangkan tingkat keaktifan mereka bekerja,” jelas Presiden.

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 250 ribu pengemudi dan kurir online aktif, serta 1 hingga 1,5 juta pekerja paruh waktu yang bergantung pada sektor ini. Presiden berharap kebijakan tersebut dapat meringankan beban para pekerja dan pengemudi online dalam menyambut hari raya.

“Semoga dengan adanya kebijakan ini, para pekerja dan pengemudi online dapat merayakan libur dan mudik Lebaran serta Idulfitri dengan suasana yang baik dan layak,” tambah Presiden Prabowo.

Di akhir pernyataannya, Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam merumuskan kebijakan ini, termasuk para menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan perusahaan transportasi daring. Presiden turut mengapresiasi para pengemudi dan kurir online atas dedikasi dan kerja keras mereka di seluruh Indonesia.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mencari solusi terbaik bagi pekerja PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang terdampak kepailitan perusahaan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini, terutama dalam hal perlindungan tenaga kerja.

“Atas arahan Bapak Presiden, pemerintah berupaya mencari jalan keluar, terutama dalam menghadapi dampak yang dirasakan para pekerja PT Sritex,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.

Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membahas langkah-langkah penyelesaian. Salah satu opsi yang tengah diupayakan adalah penyewaan aset Sritex oleh investor guna menghidupkan kembali kegiatan produksi serta menyerap kembali tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perwakilan tim kurator PT Sritex, Nurma Sadiqin, mengungkapkan bahwa pihaknya membuka peluang penyewaan aset perusahaan agar nilainya tetap optimal. Langkah ini juga bertujuan memberikan kesempatan bagi mantan pekerja Sritex untuk kembali bekerja.

“Saat ini kami tengah berkomunikasi dengan calon investor. Dalam dua minggu ke depan, tim kurator akan menentukan pihak yang akan menyewa aset Sritex guna menyerap tenaga kerja, termasuk kemungkinan mempekerjakan kembali karyawan yang terdampak PHK,” jelas Nurma.

Selain itu, tim kurator berkomitmen memastikan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan hak lainnya, tetap terpenuhi serta tengah dalam proses pencatatan tagihan.

Sementara itu, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyampaikan harapannya agar pabrik Sritex dapat segera kembali beroperasi sehingga pekerja yang terkena PHK bisa kembali bekerja. Ia menekankan bahwa perkembangan ini memberikan harapan besar bagi ribuan pekerja yang terdampak kepailitan.

“Kami berharap seluruh mantan pekerja Sritex yang saat ini terdampak PHK bisa kembali bekerja seperti sebelumnya,” ujar Slamet.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengawal pemenuhan hak-hak pekerja PT Sritex, termasuk kompensasi PHK serta manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ia memastikan bahwa hak-hak normatif pekerja tetap dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

“Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh kurator. Seperti yang telah disampaikan, dalam dua minggu ke depan pekerja akan mulai dipekerjakan kembali. Ini tentu dapat memberikan ketenangan bagi mereka yang terdampak PHK,” kata Yassierli.

Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berharap seluruh proses dapat berjalan dengan baik demi kepentingan pekerja. “Kami mohon doa dan dukungan agar semua proses, baik dari tim kurator maupun pemerintah, dapat berjalan lancar sehingga para pekerja bisa kembali bekerja seperti sedia kala,” pungkasnya.

Konferensi pers ini turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto, serta perwakilan tim kurator PT Sritex, Nurma Sadiqin.